Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1820/PJ/2018, tanggal 5 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89199/PP/M.VB

Memutuskan bahwa total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN JLN untukMasa Pajak Maret 2009 adalah sebesar Rp Nihil dan segeramengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungandengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Bandingmemohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 06 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89199/PP/M.VB

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor Put89199/PP/M.VB/16/2017 tanggal22 November 2017:2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89199/PP/M.VB/16/2017 tanggal 22 November 2017 terkait koreksiyang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;3.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3567/P J/2018 tanggal 6 Agustus 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090879.16/2009/PP/M.VB

terdapat kekurangan pembayaran PPN Wapuuntuk Masa Pajak April 2009 dan Dasar Pengenaan Pajak untuk MasaPajak April 2009 adalah sebesar yang dilaporkan oleh Pemohon Bandingpada SPT Masa PPN Pemungut:Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain,Pemohon Banding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090879.16/2009/PP/M.VB

PUT090879.16/2009/PP/M.VB Tahun 2018; dan,2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak No.PUT090879.16/2009/PP/M.VB Tahun 2018 terkait koreksi yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan,3. Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan dan/atau mencabutKeputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP3296/WPJ.07/2014 tanggal31 Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danHalaman 3 dari 8 halaman.

kedudukan diMM2100 Industrial Town Block B42, Ganda Mekar,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, yang diwakilioleh Shinji Imamori, jabatan Finance Director;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113691.16/2014/PP/M.VB

Jumlah (atb) 8.138.737, Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113691.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00287/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan

Putusan Nomor 3334/B/PK/Pjk/20181.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113691.16/2014/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113691.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan

Putusan Nomor 1712/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009123.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang terhormat agar:1.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 7 Desember 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009123.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01235/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 27September

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009123.99/2018/PP/M.VB Tahun2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1712/B/PK/Pjk/20202. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009123.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

./2017, tanggal 15 September2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83158/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan

Sanksi Kenaikan 25.237.961 0 25.237.961Jumlah PPN yang masihharus/(lebih) dibayar 50.475.922 0 50.475.922 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 19 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83158/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00040/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari 2016, tentangKeberatan

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83158/PP/M.VB/16/2017 Tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83158/PP/M.VB/16/2017 Tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.

Putusan Nomor 680B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83158/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83158/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

./2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put83156/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum

Sanksi Kenaikan 38.454.567 0 38.454.567Jumlah PPN yang masihoo 76.909.134 0 76.909.134harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83156/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00038/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari 2016, tentangKeberatan

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83156/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83156/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.

Putusan Nomor 669/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83156/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83156/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 669/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3565/P J/2018 tanggal 6 Agustus 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090946.16/2009/PP/M.VB

terdapat kekurangan pembayaran PPN Wapuuntuk Masa Pajak Juli 2009 dan Dasar Pengenaan Pajak untuk MasaPajak Juli 2009 adalah sebesar yang dilaporkan oleh Pemohon Bandingpada SPT Masa PPN Pemungut:bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain,Pemohon Banding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090946.16/2009/PP/M.VB

PUT090946.16/2009/PP/M.VB Tahun 2018; dan,2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak No.PUT090946.16/2009/PP/M.VB Tahun 2018 terkait koreksi yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan,3. Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan dan/atau mencabutKeputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP30/WPJ.07/2015 tanggal 6Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasHalaman 3 dari 8 halaman.

PERDANA, beralamat di Jalan PanjangNomor 2 RT.008/04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, JakartaBarat 11520, yang diwakili olen Djakaria Karwita, jabatanDirektur ;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT083250.15/2011/PP/M.VB

Putusan Nomor 2403/B/PK/Pjk/2019 18 Sanksi Administrasi : 19 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17+18.g) (582.999.065) Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Desember 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT083250.15/2011/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 08 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT083250.15/2011/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT083250.15/2011/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55395/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 padahalaman 40 putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputus diJakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak,dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:..... dan seterusnya;3.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55395/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22 September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55395/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22September 2014;4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55395/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;5. Bahwa faktanya, Put.55395/PP/M.VB/16/2014 diputus pada tanggal22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari KetuaPengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan;6.

Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55395/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1) dan Pasal 81 ayat (8) UU Pengadilan Pajak;7.

Dengan demikian, Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55395/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Pebruari2014 tersebut harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55395/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP123/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 19Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

hal ini diwakili oleh kuasa Siti Murwati,jabatan Manager Tax, beralamat di Bekasi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 011/SKKSST/III/2018, tanggal15 November 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88873/PP/M.VB

untuk kendaraan yang disewakan, dapatkreditkan, dikarenakan kendaraan tersebut disewakan kepada pihakcustomer PT DHL yang omzetnya terutang PPN;b. bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir hasil pemeriksaan sebesar SKP PPN Januari 2013: Rp3.892.857:c. bahwa jumlah yang telah disetor tanggal 09 Juli 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88873/PP/M.VB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put88873/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88873/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:c.1.

GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, JakartaTimur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71718/PP/M.VB/16/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum

Dibayar Dengan NPWP Sendiri (4.826.184.556)PPN Masih Kurang Bayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih Harus Dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71718/PP/M.VB/16/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP867/WPJ

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71718/PP/M.VB/16/2016 tanggal15 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71718/PP/M.VB/16/2016 tanggal 15 Juni 2016, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

NPWP:03.080.144.3077.000, beralamat di Sentral Senayan IlLantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270,diwakili oleh Takeshi Hompo selaku Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut78272/PP/M.VB

Putusan Nomor 699 B/PK/Pjk/2018Nomor: 00006/245/12/077/14 tanggal 24 April 2014, serta menetapkankembali kewajiban PPh Pasal 26 Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2012 yang masih harus dibayar menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPut78272/PP/M.VB/36/2016,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak Nomortanggal 30 November 2016, yang telahMengabulkan selurunnya

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78272/PP/M.VB/36/2016 tanggal30 November 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78272/PP/M.VB/36/2016 tanggal 30 November 2016, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3622/PJ/2017, tanggal 15 September 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83157/PP/M.VB

Sanksi Kenaikan 153.174.117 0 153.174.117Jumlah PPN yang masihoo 306.348.234 0 306.348.234harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83157/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00039/KEB/WPJ.15/2016, tanggal 18 Februari 2016

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83157/PP/M.VB/16/2017, tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83157/PP/M.VB/16/2017, tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.

Sanksi Kenaikan 0 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih)dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83157/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83157/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1356/PJ/2020, tanggal 2 Maret 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006870.15/2018/PP/M.VB

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006870.15/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00075/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 22Mei 2018, tentang Keberatan

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006870.15/2018/PP/M.VB Tahun2019 tanggal 17 Oktober 2019 (Lampiran Bukti PK.7) atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00075/KEB/WPJ.02/2018 tanggal22 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00001/206/15/218/17 tanggal 18 April 2017:2.

negeri Rp 40.273.226.229,00Penghasilan dari luar usaha Rp (5.078.223.846,00)Penyesuaian fiskal Rp 5.158.843.928,00Penghasilan Kena Pajak Rp 40.353.846.311,00PPh Terutang Rp 10.088.461.500,00Kredit Pajak Rp 15.179.465.724,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (5.091 .004.224 00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006870.15/2018/PP/M.VB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006870.15/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT WANAJINGGA TIMUR;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

PEMBAHASAN ASPEK FORMAL:Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55397/PP/M.VB/16/2014tanggal 22 September 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulansebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UUPengadilan Pajak.1.

Bahwa Surat Banding Nomor: 005/TAX/MAJTBN/V/2013 tanggal 14 Mei2013, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei2013 (diantar).2.Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55397/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 pada halaman40 Putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputus di Jakartaberdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak, dengan susunanMajelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:....... dst;3.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55397/PP/M.VB/16/2014,diucapkan pada tanggal 22 September 2014.Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa Putusan PengadilanPajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55397/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggal yang sama dengantanggal pengucapan, yaitu tanggal 22 September 2014.Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/20164.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55397/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16 Mei2014, kecuali terdapat halhal knusus yang dapat diperpanjang/diambilpaling lama pada tanggal 16 Agustus 2014.5. Bahwa faktanya, Put.55397/PP/M.VB/16/2014 diputus pada tanggal 22September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari Ketua PengadilanPajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan.6.

Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55397/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat(1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.7.Bahwa oleh karena itu Put.55397/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilan putusansebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3)UU Pengadilan Pajak.Tentang sengketa atas Koreksi atas DPP Penyerahan yang

Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55401/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 padahalaman 30 Putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputusdi Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB PengadilanPajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagaiberikut:....... dst;3.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55401/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22 September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55401/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22September 2014;4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55401/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;5. Bahwa faktanya, Put.55401/PP/M.VB/16/2014 diputus padatanggal 22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dariKetua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktupersidangan;6.

Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55401/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;7.

Dengandemikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55401/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut harus dibatalkan;lll.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU532/PJ/2021,tanggal 29 Januari 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001449.99/2020/PP/M.VB

perihal Tanggapan atasPermohonan Pengembalian Kelebihan Pajak yang diajukan Penggugat,agar pengembalian kelebihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Desember 2015 Nomor00002/407/15/047/17, tanggal 30 Maret 2017, dapat diproses lebih lanjutsesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2020;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001449.99/2020/PP/M.VB

2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 30 Desember 2020, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali yangPemohon Peninjauan Kembali ajukan terhadap Putusan Pengadilan PajakNomor PUT001449.99/2020/PP/M.VB

Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55400/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 padahalaman 30 Putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputus diJakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak,Halaman 9 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 113/B/PK/PJK/2016dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:beeeeee dan seterusnya;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55400/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22 September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55400/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22September

2014;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55400/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;Bahwa faktanya, Put.55400/PP/M.VB/16/2014 diputus pada tanggal22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari KetuaPengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan;Bahwa dengan demikian,

maka putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55400/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu Put.55400/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilanputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) danPasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;Tentang sengketa atas Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPNnyaharus Dipungut Sendiri

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55400/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tersebutharus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55400/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP126/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

MOULDING, beralamat di Kawasan IndustriManis, Jalan Manis IV Nomor 12 Manis Jaya, Jati Uwung Tangerang 15136, yang diwakili oleh Looi Kim Siong, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006590.15/2018/PP/M.VB

Jumlah Sanksi Adminstrasi (atb+c+d+ertf)Jumlah Yang lebih dibayar (17+18.g)Direstitusi sesuai dengan SPT.Pembetulan ke 1 =oalolopoO Oo; CO; O O; 19 (49.596.000) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006590.15/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006590. 15/2018/PP/M.VB Tahun2019, tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006590.15/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

No.946 RT. 013/DI, 15 llir, Palembang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.51970/PP/M.VB/16/2016, tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon

Sanksi administrasi :Bunga Pasal 13 (2) KUP 3.975.9306.Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.442.430 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu JakartaPUT.51970/PP/M.VB/16/2016, tanggal 21 April 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2014 kemudianPutusan Pengadilan Pajak Nomorterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1949/PJ./2014 tanggal 4Agustus 2014, diajukan permohonan

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51970/PP/M.VB/16/2014 tanggal 21 April 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51970/PP/M.VB/16/2014 tanggal 21 April 2014, atas nama PT.Istana Kenten Indah (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal O09 Mei 2014 dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal 19 Mei 2014 sesuai Tanda TerimaHalaman 4 dari 22 halaman.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.51970/PP/M.VB/16/2014 tanggal 21 April 2014 ini masih dalamtenggang waktu yang diijinkan oleh Undangundang PengadilanPajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutdengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah ditentukan