ZIPPER INDONESIA, beralamat di di Jalan R.P.Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, yangdiwakili oleh Naoki Suzuki, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008119.99/2018/PP/M.XIVB

Putusan Nomor 1604/B/PK/Pjk/2020PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2014 Nomor: 00010/103/14/092/17tanggal 14 Desember 2017, sehingga perhitungannya PPh yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp100.518.031 ,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008119.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 2 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put008119.99/2018/PP/M.XIVBTahun 2019 tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008119.99/2018/PP/M.XIVB

Djemat & Partners,beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 53, Lantai 3, Menteng,Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Desember 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086479.16/2008/ PP/M.XIVB

Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya Majelis yangterhormat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding ini,sehingga jumlah PPN Kurang Bayar beserta Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat(3) KUP menurut SKDJP Nomor KEP2076/WPJ.19/2014, tanggal 9 Oktober2013 yaitu kurang bayar sebesar Rp13.263.772.838 dapat disetujui menjadiNihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086479.16/2008/PP/M.XIVB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086479.16/2008/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put57092/PP/M.XIVB/16/2014 yang diputus tanggal 04 Desember 2014telah tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta dalam persidanganyang merupakan dasar alasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Banding) sehingga menghasilkan putusan yang tidakmencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;4.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57092/PP/M.XIVB/16/2014 04 Desember 2014 atas nama PT EastindoHalaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1283/B/PK/PJK/2015Services (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding),telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Banding) melalui pos;4.

Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Peninjauan Kembali inidiajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91huruf e Undangundang Pengadilan Pajak, maka pengajuan MemoriPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor57092/PP/M.XIVB/16/2014 04 Desember 2014 masih dalam tenggangwaktu yang diatur dalam Undangundang Pengadilan Pajak;Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali iniditerima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57092/PP/M.XIVB/16/2014 Desember 2014 tersebut, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telahmengabaikan faktafakta hukum dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku atau paling tidak telah membuat

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57092/PP/M.XIVB/16/2014 04 Desember 2014 tersebut harusdibatalkan;V.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT-001249.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT GAPURAMAS LESTARI;

Rasuna Said Kavling X7, Nomor 6, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12940, yang diwakili oleh Mukhlis, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007626.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 8 Mei 2019, yang

perpajakan yang berlaku;4.Menyatakan bahwa Surat Nomor S01979/WPJ.07/KP.0603/2018tanggal 15 Agustus 2018 perihal Pengembalian SPT Masa PPN untukMasa Juni 2017 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dapatberlaku dan tidak memiliki Kekuatan hukum terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007626.99/2018/PP/M.XIVB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007626.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 8 Mei 2019, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Putusan Nomor 3374/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117791.99/2017/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan gugatan oleh Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghitung kembali jumlah pajak yang terutang sebagaimana tercantumpada Surat Ketetapan Pajak menjadi sesuai dengan perhitungan menurutPenggugat sebagaimana tertuang di dalam SPT Masa PPN;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117791.99/2017/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018 , yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan

Putusan Nomor 3235/B/PK/Pjk/2018PUT101869.13/2014/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa pemotongan pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam P3B, telah memenuhi persyaratan administratif dan tidakterjadi penyalahgunaan P3B oleh Nestle Treasury Center MEA Ltd.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 4 ayat(2) huruf

yg masih harus 2.755.335.781 0 2.755.35.781dibayar 0Bahwa Pemohon Banding memohon kepada untuk Maajelismenyetujul permohonan banding Pemohon Banding seperti yang telahdiuraikan di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan berazaskan keadilan dan merubah kurang bayar dari semulaRp2.755.335.781,00 menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPUT101869.13/2014/PP/M.XIVB

junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 11 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101869.13/2014/PP/M.XIVB

Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;(2) Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT101869.13/2014/PP/M.XIVB Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 karena telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku; dan(3) Menghukum Termohon PK untuk membayar semua biaya dalam perkaraa quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali

Putusan Nomor 1002/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86127/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitumbanding sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;2.

Putusan Nomor 1002/B/PK/Pjk/2018Put.86127/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00001/KEB/WPJ.14/2016 tanggal12 Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00051/207/10/725/14 tanggal 11 Desember 2014, Masa PajakNovember 2010, atas nama PT Farinda

Putusan Nomor 1002/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor86127/PP/M.XIVB/16/2017 tanggal 23 Agustus 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86127/PP/M.XIVB/16/2017 tanggal 23 Agustus 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTHalaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1002/B/PK/Pjk/2018FARINDA BERSAUDARA;2.

ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330,yang diwakili oleh Naoki Suzuki, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT0081 18.99/2018/PP/M.XIVB

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan sanksiadministrasi Pasal 8 ayat (2A) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana tercantum dalam STP PPh Pasal23 Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14Desember 2017, sehingga perhitungannya PPh yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp120.967.518,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 November 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008118.99/2018/PP/M.XIVB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008118.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan RP.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330;Dalam hal ini diwakili oleh Tatsuhiko Kawabe, pekerjaanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007642.99/2018/PP/M.XIVB

September 2014 Nomor:00019/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, sehinggaperhitungannya PPh yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp137.829. 153,00:atau ex aequo et bono:jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini mempunyai pendapat lain, maka mohon diberikanputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat tanggapan tanggal 11 Oktober 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007642.99/2018/PP/M.XIVB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007642.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1853/PJ/2018, tanggal 5 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81968/PP/M.XIVB

Tubuh Bumi sesuai dengan PER 45 yaitu dikarenakan tidakadanya pemanfaatan areal Tubuh Bumi pada tanggal 1 Januari 2012sehingga pada Tahun Pajak 2012 tidak terutang PBB Migas Tubuh Bumidan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segalakelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak inibeserta bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor NomorPut.81968/PP/M.XIVB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor81968/PP/M.XIVB/18/2017 yang diucapkan tanggal 22 Maret 2017;3.

./2014,tanggal 19 November 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52273/PP/M.XIVB/99/2014, tanggal 30 April 2014 yang telah berkekuatanHalaman 1 dari 23 halaman.

Mohon kiranya Majelis dapat memberikan keadilan bagi Penggugatperusahaan kecil yang mendapat perlakuan tidak adil dari Perum BulogDivisi Regional Papua;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52273/PP/M.XIVB/99/2014, tanggal 30 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Gugatan Penggugat atas sengketa pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1001/WPJ.18/2013 tanggal 3 Juli 2013, tentang Pengurangan

Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52273/PP/M.XIVB/99/2014 tanggal 30 April 2014, telah terdapatkekhilafan Majelis Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dilakukan olehMajelis Hakim dalam memutus perkara.

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 52273/PP/M.XIVB/99/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama PT Gunung Batu Lante (PemohonPeninjauan Kembali) telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2014;5.

Bahwa dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor 52273/PP/M.XIVB/99/2014 tanggal 30 April2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak untuk mengajukan Permohonan PeninjauanKembali:6.

Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (2.057.854.487) (2.079.517.870)Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.057.854.487) (2.079.517.870) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Juli 2017;PutusanMenimbang, bahwa amarPengadilan Pajak NomorPut.110994.16/2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon

Putusan Nomor 1715/B/PK/Pjk/2019, tanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 13 Agustus2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keduadiajukan permohonan peninjauan kembali kKedua secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 November 2019;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalikedua diajukan terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110994.16/2013/PP/M.XIVB

Putusan Nomor 167/B/PK/Pjk/2020Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117174.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa Pemohon

Apabila, Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat berpendapatlain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117174.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

Putusan Nomor 167/B/PK/Pjk/2020Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117174.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, untuk seluruhnya,karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.Su 23. 3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat

Putusan Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018PUT114387.99/2015/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa STP PPN Masa Agustus 2015 Nomor 00275/107/15/051/16tertanggal 10 November 2016 adalah Surat Tagihan Pajak yang tidak benaryang seharusnya dibatalkan dan seharusnya tidak diterbitkan;Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugatadalah sebagai berikut:

penerbitan STPPPN Masa Agustus 2015 dimaksud;Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan Penerbitan SuratKeputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00447/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20Juni 2017 yang menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak PPN Masa Agustus 2015 Nomor 00275/107/15/051/16tertanggal 10 November 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Juli 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114387.99/2015/PP/M.XIVB

Putusan Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 114387.99/2015/PP/M.XIVBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 28 Februari 2018 dan dikirimkanpada tanggal 12 Maret 2018 yang dimohonkan oleh PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put. 114387 .99/2015/PP/M.XIVB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 28 Februari 2018dan dikirimkan pada tanggal 12 Maret 2018;Dengan Mengadili Sendiri:Membatalkan

ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan RP.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330,yang diwakili oleh Naoki Suzuki, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put007635.99/2018/PP/M.XIVB

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan sanksiadministrasi Pasal 8 ayat (2A) UU KUP sebagaimana tercantum dalamSTP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 Nomor00021/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, ~ sehinggaperhitungannya PPh yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp104.279.705,00:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put007635.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put007635.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 24 April 2019 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telan dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

alamat korespondensi di Jalan PuriCasablanca Nomor 1 RT 004/012 Kelurahan MentengDalam, Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh RosannaHalim, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50295/PP/M.XIVB

PPN yang masih harus dibayar NihilMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Januari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50295/PP/M.XIVB/16/2014, tanggal 5 Februari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP283/WPJ.13/2012, tanggal 9 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak

Putusan Nomor 3316/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembaliyang diterima tanggal 5 Juni 2014, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:LeMenerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50295/PP/M.XIVB/16/2014,tanggal 5 Februari 2014, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;Membatalkan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50295/PP/M.XIVB/16/2014, tanggal 5 Februari 2014, yang terkait dengan pokok sengketa,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57115/PP/M.XIVB/16/2014 04 Desember 2014 tersebut, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telahmengabaikan faktafakta hukum dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku atau paling tidak telah membuat

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian sengketabanding di Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put57115/PP/M.XIVB/16/2014 04 Desember2014, dapat diketahui secara jelas dan nyata adanya faktafakta sebagaiberikut: Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telahmemperlihatkan buktibukti pendukung antara lain: Izin Usaha yangdiberikan oleh Menteri Perhubungan Nomor SI1.51/AU.003

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57115/PP/M.XIVB/16/2014 04 Desember 2014 tersebut harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57115/PP/M.XIVB/16/2014 04 Desember 2014 yang menyebutkan:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP525/WPUJ.20/2013 tanggal04 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Barang dan Jasa

karenaterdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT EASTINDO SERVICES, dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.57115/PP/M.XIVB

14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1216/B/PK/PJK/2017MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT EASTINDO SERVICES, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57115/PP/M.XIVB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86540/PP/M.XIVB/16/2017tanggal 06 September 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86540/PP/M.XIVB/16/2017 tanggal 06 September 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86535/PP/M.XIVB/16/201 7tanggal 06 September 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86535/PP/M.XIVB/16/2017 tanggal O6 September 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.