Ditemukan 397 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3769/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3769/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001412.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:1.
    Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbandingatas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp6.336.290.224:Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Maret 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001412.16/2018/PP/M.XVA Tahun
    Putusan Nomor 3769/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001412.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00336/107/14/007/16tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp126.725.804,00 (Lampiran P8)atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana
    Putusan Nomor 3769/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001412.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001412.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT CIMBNiaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance);2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.
Putus : 26-08-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — PT. KARTIKA PRIMA CIPTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PradhikaYudha Dharma, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 31 Oktober 2019Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001101.16/2018/PP/M.XVA
    Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelisdapat memutuskan perkara seadiladilnya dengan memberikan semuahak yang dijamin oleh UndangUndang Perpajakan (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001101.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019 yang telahberkekuatan hukum
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put001101.16/2018/PP/M.XVA Tahun2019 yang diucapkan tanggal 11 Maret 2019 yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksiPajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.369.328.446,00;b. Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim PengadilanPajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PutHalaman 3 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1681/B/PK/Pjk/2020001101.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 11Maret 2019, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.c.
Register : 16-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3317 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIGUNAS AGRI UTAMA;
9257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Nomor 3132, KebonMelati, Tanah Abang, Jakarta 10230), yang diwakili olehPengarapen Gurusinga, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59589/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang
    Pasal 9 (4f) 9PPNJumlah (a+b +c+d+et+f) 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut59589/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1243/WPJ.02/2013, tanggal 17 Desember 2013,tentang Keberatan
    Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59589/PP/M.XVA/16/2015,tanggal 16 Februari 2015 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59589/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 16 Februari 2015, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 16-12-2020 — Upload : 25-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4569 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NOVUS NOMINEES PTY. LTD ;
8530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Parman Kav. 6263, Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili olen Hendra SoetjiptoTan, jabatan Direktur BUT Novus Nominees PTY, LTD;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116375.36/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 2
    Uraian (USD)1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak 1,147,822.002 PPh Pasal 26 (4) yang terutang 229,565.003 Kredit Pajak 282,613.004 Jumlah PPh yang lebih dibayar (53,048.00)5 Sanksi Administrasi =6 Jumlah PPh yang lebih bayar (53,048.00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116375.36/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116375.36/2014/PP/M.XVA Tahun2019 tanggal 2 Desember 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116375.36/2014/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
    bersifat menentukansehingga patut untuk dikabulkan, karena telah terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116375.36/2014/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116375.36/201 4/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019;MENGADILI KEMBALI:. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding BUT NOVUSNOMINEES PTY, LTD.;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraNmpada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H.M.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. MEILITA RISTANTI
4221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2014tanggal 5 Juni 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:MEILITA RISTANTI, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 460,Selokerto, Sempor, Kebumen60191;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50794/PP/M.XVA/16/
    Atas perhatian dan kerjasamanya PemohonBanding mengucapkan terima kasih;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put50794/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 28 Februari 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP310/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 13 Maret 2012,tentang Keberatan Atas SKPKB PPN, atas nama : Meilita Ristanti, NPWP:07.819.467.7523.000, beralamat di JI.
    (DPP PPN) Rp. 885.291.923,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 88.529.192,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 0,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 88.529.192,00Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP Rp. 42.494.012,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 131.023.204,00 Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1104/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~~ tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put50794/PP/M.XVA
    Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.50794/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 28 Februari 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1104/B/PK/PJK/2017karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan
    Oleh karena itu makaPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50794/PP/M.XVA/16/2014 tanggal28 Februari 2014, menyangkut sengketa koreksi a quo, harus dibatalkan;II.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.50794/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP310/WPUJ.32/BD.06/2012 tanggal 13 Maret 2012,tentang Keberatan Atas SKPKB PPN, atas nama : Meilita Ristanti, NPWP:07.819.467.7523.000
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1937 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDORAMA PETROCHEMICALS;
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDORAMA PETROCHEMICALS, beralamat di JalanRaya Anyer Km. 121, Ciwandan, Cilegon, yang diwakili olehSaurabh Mishra, jabatan Direktur Utama PT IndoramaPetrochemicals:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88340/PP/M.XVA
    Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP288/WPJ.08/2015 tanggal 17 Maret 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23; Membatalkan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/07/417/13 tanggal20 Desember 2013 Masa Pajak JanuariDesember 2007 atas nama PTIndorama Petrochemicals:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88340/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88340/PP/M.XVA/12/2017 tanggal6 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88340/PP/M.XVA/12/2017 tanggal 6 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
7025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diwakili oleh kuasa SherlyFransisca, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di GGAsem RT 001, RW 001, Duren Tiga, Pancoran, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 28 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81068/PP/M.XVA
    perhitunganPPN yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2007 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Keterangan MenurutPemohon Banding(Rupiah)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.195.332.982Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 1.292.366.269PPN yang kurang dibayar 97.033.387Sanksi Adm Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah YMH Dibayar 97.033.387 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81068/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81068/PP/M.XVA/16/2017,tanggal 20 Februari 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81068/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1551/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — PT KARTIKA PRIMA CIPTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34281 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5161/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001102.16/2018/PP/M.XVA
    Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelisdapat memutuskan perkara seadiladilnya dengan memberikan semuahak yang dijamin oleh UndangUndang Perpajakan (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001102.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put001102.16/2018/PP/M.XVA Tahun2019, yang diucapkan tanggal 11 Maret 2019, yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksiPajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp163.337.370,00;2.
    Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim PengadilanPajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001102.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 11Maret 2019, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuatHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1551/B/PK/Pjk/2020bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Triyana, JabatanDirektur Keuangan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102122.12/2011/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1005/B/PK/Pjk/2019tanggal 8 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa PajakOktober 2011 Nomor 00035/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atasnama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 01 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS
7725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2405/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105732.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon
    Putusan Nomor 2405/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105732.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00589/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 16 November 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put105732.25/2010/PP/M.XVATahun 2018 tanggal O06 Agustus 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut105732.25/2010/PP/M.XVA
    Pajak i 2 O00 *Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 26.829.196.929Kredit Pajak 5.029.706.764Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya i PPh Kurang Bayar/(Lebih bayar) 21.799.490.165Sanksi Administrasi i 10.463.755.279Jumlah PPh yang masih harus dibayar/(lebih bayar) i 332.263.245.444Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105732.25/2010/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105732.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak banding dari Pemohon Banding: BUT DONGFANG ELECTRICCORPORATION INDONESIA PROJECTS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 07-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1096/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — PT FOSTER ELECTRIC INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1096/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86199/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1512/WPJ.02/2014tertanggal 18 Desember 2014;Menimbang, bahwa atas
    banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86199/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1512/WPJ.02/2014 tanggal 19 Desember 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan,Tahun Pajak 2008 Nomor 00020/206/08/217/13 tanggal
    1096/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86199/PP/M.XVA
    /15/2017, yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86199/PP/M.XVA/15/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, terkaitperkara a quo karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidakberdasarkan asas keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, denganmempertimbangkan faktafakta serta peraturan perundangan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86199/PP/M.XVA/15/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, atasBanding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1512/WPJ. 02/2014, tertanggal 19 Desember 2014, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan untuk tahun Pajak 2008, Nomor00020/206/08/217/13 tanggal 10 Desember 2013, atas nama PTFoster Electric Indonesia, NPWP 01.080.781.6217.000, alamatJalan Beringin Lot 3 Batamindo Industrial Park, Muka Kuning,BatamIndonesia
Register : 21-06-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1586 B/PK/PJK/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA;
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suriadi, jabatan DirekturUtama PT Rigunas Agri Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59579/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan
    PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0Sanksi Bunga 0Sanksi kenaikan 0 Jumlah pajak yg masih harus/(lebih) dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juli 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59579/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP113/WPJ.27/2013 tanggal 18 Februari
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59579/PP/M.XVA/16/2015 tanggal16 Februari 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59579/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 16 Februari 2015, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — PT. FAMLEE INVESCO vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2014 tanggal 31 Oktober 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.51874/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding
    Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51874/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014, atas nama: PT. FamleeInvesco (Pemohon Peninjauan Kembali), telah diberitahukan secarapatut kepada Termohon Peninjauan Kembali. Salinan PutusanPengadilan Pajak ini tidak dikirimkan kepada Pemohon PeninjauanKembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerimasalinan putusan ini dari Pengadilan Pajak.
    Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembaliatas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51874/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yangdiijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antaratenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan PengadilanPajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belumlewat waktu) sebagaimana telah ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku.
    Dengandemikian maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51874/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 tersebutharus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.51874/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 yangmenyatakan: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1397/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012 mengenaiHalaman 19 dari 22 halaman.
    FAMLEE INVESCO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51874/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Halaman 21 dari 22 halaman.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT. TECHNIP INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU4189/PJ/2019, tanggal 30 September2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008548.99/2018/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2020administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Nomor 00282/107/15/058/17tanggal 07 November 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 07 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008548.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP02315/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 September
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008548.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, terbataspada putusanputusan yang mempertahankan koreksikoreksi TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);Dengan Mengadili Sendiri:3. Mengabulkan permohonan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) untuk seluruhnya;4.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1496 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. TECHNIP INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4189/PJ/2019, tanggal 30 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT008913.99/2018/PP/M.XVA
    Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP02463/NKEB/WPJ.07/2018 tertanggal 05 Oktober 2018 dan menghapuskan sanksi administrasidalam Surat Tagihan Pajak Nomor 00285/107/15/058/17 tanggal7 November 2017:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT008913.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT008913.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 terbataspada putusanputusan yang mempertahankan koreksikoreksi TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);Dengan Mengadili Sendiri:3. Mengabulkan permohonan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) untuk seluruhnya;4.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1680/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT TRANS CIBUBUR PROPERTY vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PradhikaYudha Dharma, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 31 Oktober 2019Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010539.99/2018/PP/M.XVA
    Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat bahwapenghapusan sanksi administrasi berupa denda dapat diterima danSurat Tagihan Pajak PPN Dalam Negeri Masa April 2017 Nomor00207/107/17/412/17 tanggal 19 September 2017 sebesarRp420.772.919,00 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010539.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 yang telahberkekuatan hukum
    Menolak Amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010539.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, diucapkan tanggal 24 Juni2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua;3.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 22-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. TRANS CIBUBUR PROPERTY VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dharma, jabatan Pelaksana, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Oktober2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.010544.99/2018/PP/M.XVA
    Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat bahwapenghapusan sanksi administrasi berupa denda dapat diterima danSurat Tagihan Pajak PPN Dalam Negeri Masa Maret 2017 Nomor00206/107/17/412/17. tanggal 19 September 2017 sebesarRp439.865.943,00 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.010544.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 yangtelah berkekuatan hukum
    Menolak Amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.010544.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, diucapkan tanggal 24 Juni 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Kedua;3.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1493 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNIP INDONESIA;
11828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • EIV Nomor6 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan12950, yangdiwakili oleh Justin Blake Vaughan, jabatan PresidenDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098675.15/2012/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 25 Februari
    4.900.23111Kompensasi Kerugian Fiskal 12 Penghasilan Kena Pajak 1.067.070 (3.833.161) 4.900.23113 PPhTerutang 266.767 266.76714 Kredit Pajak 341.304 749.203 (407.899)15 PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar (74.537) (749.203) 674.66616 Sanksi Administrasi 17 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar (74.537) (749.203) 674.666 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Februari 2016;Menimbang,bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT098675.15/2012/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098675.15/2012/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 25 Februari2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP3416/WPJ.07/2015 tanggal 16 Oktober 2015,Halaman 3 dari 9 halaman.
    sebagai berikut:Jumlah Penghasilan neto USD 1,067,070Kompensasi kerugian USDPenghasilan Kena Pajak USD 1,067,070PPh Terutang USD 266,767Kredit Pajak USD 341,304PPh Kurang (lebih)/bayar USD (74,537)Sanksi administrasi USDJumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar USD (74,537)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098675.15/2012/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT098675. 15/201 2/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT TECHNIPINDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.
Register : 02-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2772 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. DE'IKHLAS;
5527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 6November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanCV DEIKHLAS, beralamat di Jalan Sudirman KM 0, RT 008RW 002, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114892.16/2013/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 2772/B/PK/Pjk/2020Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk dapat membatalkan perhitungan PPN barang dan jasatersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 201 7;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114892.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan
    Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put114892.16/2013/PP/M.XVA Tahun2018, tanggal 30 Juli 2018, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114892.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, untuk seluruhnya, karenaputusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3.
    sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp63.751.740,00; dengan perincian sebagaiberikut:PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 43.075.500,00Sanksi Bunga Rp 20.676.240,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah pajak yang masih harus/(lebin) bayar Rp 63.751.740,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut114892.16/2013/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114892.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2772/B/PK/Pjk/2020MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding CV DEIKHLAS;2.
Register : 05-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 B/PK/PJK/2018
Tanggal 11 April 2018 — PT. SIME INDO AGRO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4083 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 16 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan Sela ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put67019/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum
    Putusan Sela Nomor 471/B/PK/Pjk/2018Jumlah pajak yang terutang yang disetujuidalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan Rp 0,00Bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp1.198.967.355,00 tanggal 08November 2013 pada Bank CIMB NIAGA Jakarta dengan NTPN0150501021 1020908:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67019/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang telahberkekuatan
    Menghitung kembali pajak menjadi sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67019/PP/M.XVA/16/2015 yangdiucapkan tanggal 14 Desember 2015 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67019/PP/M.XVA/16/2015 yang diucapkan tanggal 14 Desember 2015 karena dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang URAIANJUMLAH (Rp) Dasar