Ditemukan 109 data
74 — 63
Pentingnya kehadiran para pihak dikantorPPAT secara langsung adalah untuk menunjukkan kehendak mengalihan hak atastanahnya kepada pihak lain dalam bentuk akta;Menimbang, bahwa dengan demikian akta jual beli Nomor 579/2014tertanggal 28 Oktober 2014 PPAT Achmad Nurachman, SH (vide bukti T2)dibuat bertentangan dengan pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBPN No. 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998tentang Peraturan Jabatan PPAT, pasal 101 Peraturan Menteri NegaraAgraria
1.Drs. IDUL FITRI alias Drs. IDUL FITHRI
2.Dra.KARTINI
Tergugat:
2.NURLIN LADIKU
3.AMIRUDDIN, S.Sos
4.NURSIAH
5.MOHAMAD RAMLI ROMON
6.RAHMAN ROMON
7.BADDU RAHMAN ROMON
8.RAHMATIA
Turut Tergugat:
Kepala Desa Salungkaenu
91 — 41
Bahwa selain mengalihan dan penguasaan Objek Sengketa terjadisecara melawan hukum oleh TERGUGAT DAN TERGUGAT II danTERGUGAT DAN TERGUGAT III ternyata disertai pula dengan adanyatindakan tragis yang indikasinya untuk menghilangkan jejak atas tanamanyang sebelumnya telah dirintis dan ditanam oleh PARA PENGGUGAT yangdilakukan oleh TERGUGAT DAN TERGUGAT II dengan cara melakukanpengrusakkan atau penebangan tanaman milik PARA PENGGUGAT yangditanam serta tumbuh diatas Objek Sengketa yaitu berupa : 22 Pohon
I KETUT YOGI SUKMANA, SH
Terdakwa:
RUSNAN Alias RUS Bin JUMARAH
86 — 27
B/2021/PN Sel.untuk kendaraan Beat sedangkan untuk kendaraan Honda Scoopy :W21.00099150.AH.05.01 tahun 2020; Bahwa dalam kontrak tersebut Terdakwa belum pernah sama sekalimembayar sama sekali cicilan kredit namun Terdakwa mengalihan terhadapsepeda motor Honda Beat dan Scoopy tersebut kepada orang yangbernama Sahnam; Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan 2 (dua) unit sepeda motortersebut tanpa seizin PT.
48 — 14
telahdialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal didalampersidangan pengalihan saham ataupun Hak Sewa tersebut tidakada menunjukkan bukti AKTA RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM, kepada TERGUGAT III, bukti AKTA PEMBELIANSAHAM DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADATERGUGAT IT, bukti AKTA PENGALIHAN HAK SEWA DARITERGUGAT I KEPADA TERGUGAT III; hal ini juga ParaPembanding mensetir apa yang menjadi pertimbangan hukumYudex Factie sebagaiman Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 43 ayat (1) UUNo.40 Tahun 2007, bahwa mengalihan
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
padahal ketika itu masih hidupdan nanti setelah kejadian pengalinan objek sengketa diketahui oleh Yan F.Rarung (Ssuami Pemohon Kasasi I/Pembanding l/Penggugat ) ternyata adapengalihnan rumah secara tidak wajar dan ilegal dari Penggugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut TermohonKasasi (antara Ibu kandung dan anak) ternyata hal ini terjadi karena atasdesakan, paksaan dan tekanan dari Termohon Kasasi I/Terbanding /Tergugat bersama anggota kepolisian, dimana mengalihan
103 — 68
H.M.SALEH MAJID yangmerupakan AYAH KANDUNG dari TERGUGAT V yang mengalihan hakKepemilikan Banguan Rumah Objek Sengketa itu kepada TERGUGAT ;maka tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwaPENGGUGAT mengklaim mengalami kerugian atas bangunan objekSengketa ditempati oleh TERGUGAT I yang berada diatas Tanahbersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGU) No. 29 Pemegang Hak An.Penggugat terletak di Jalan A. Yani, KM 9,5, Rukun Tetangga (RT) 033,Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab.
H.M.SALEH MAJID yang merupakan AYAH KANDUNG dariTERGUGAT V yang mengalihan hak Kepemilikan Bangunan Rumah ObjekSengketa kepada TERGUGAT adalah PEMBELI YANG BERITKAD BAK,sehingga dengan demikian pula maka peralihan atas Bangunan rumah yangmenjadi Objek Sengketa kepada TERGUGAT oleh TERGUGAT V tersebutmerupakan peralihan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, karena telahmemenuhi syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam proses jual beli tersebutkarenanya wajiod dilindungi oleh hukum/Undangundang.
Sehingga dengan alasan itu sungguhsangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Penggugat yang menunduhTergugat V mengalihan haknya sendiri kepada Tergugat adalah Perbuatanyang melawan hukum.
457 — 201
Bahwa Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi tidak secara obyektifmelakukan penilaian terhadap Penggugat Rekonvensi atau TergugatKonvensi hal itu terlihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknumoknum yang lebih fatal misanya mengalihan loses menjadi Piutang Raguragu( PRR ) / atau memutus kontrak secara sepihak, pelanggaran hilangnya datapelanggan PLN sehingga tidak dapat melakukan pembayaran listrik sisi lainposisi versil/ Kwh masih terpasang tindakan demikian sebenaranya sama sajasuatu
1.M. RUSDI, SH,MH.
2.ADI HELMI.SH.
3.AGUS DARMAWIJAYA, SH
Terdakwa:
I KOMANG DIRGA YUSA
58 — 11
- Menyatakan Terdakwa I KOMANG DIRGA YUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Mengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia yaitu PT.
89 — 13
EKA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan karena mengalihan barangjaminan fidusia;e bahwa saksi bekerja sebagai marketing atau penyurvei nasabah yang akandiberikan kredit/dibiayai mobil oleh PT. Adira Finance Cabang Solok;e bahwa saksi bekerja di PT.
34 — 4
Indonesia diatur dengan surat keputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 527 / MPP / KEP / 9 /2004, tanggal 17 September 2004 tentang ketentuan Impor gula,Perusahaan yang diperkenankan mengimpor gula adalah yang telahmendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen gula (IP) yangditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Kementrian Perdagangan RI;e Bahwa Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasaseperti jual beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutandengan tujuan mengalihan
Terbanding/Penggugat : SEJAHTERA S.R.S
31 — 15
tongkat pondok) di lokasi PENGGUGAT, makaoleh karena itu PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untukmenyerahkan objek tanah perwatasan PENGGUGAT dalam keadaan kosong,tanpa syarat dan dapat beraktivitas di tanah tersebut kembali secara bebastanpa ada gangguan dari pihak lain;Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 70/PDT/2017/PT.SMR24.25.26.27.Bahwa PENGGUGAT merasa ada rasa khawatir dimana perkara ini sebelumdiputuskan dan berkekuatan tetap (Inkracht Van Gerwijsde) terhadapTERGUGAT yang akan berusaha menjual dan mengalihan
Terbanding/Tergugat : Christian Sandy Rachmat
Terbanding/Tergugat : Sendy Yudhawan, S.H., M.K,
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata
Terbanding/Tergugat : PT Putera Griya Santosa (ÃÂÃÂPT PGSÃÂÃÂ)4. sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ina Megahwati, S.H. No. 4 tanggal 2 Agustus 2004
173 — 90
yang berisi kesepakatan para pemegangsaham untuk menyetujui rencana penjualan atau pengalihan sahamPenggugat pada Turut Tergugat III kepada Tergugat sebanyak 150 lembar;Bahwa kemudian pada poin 4 halaman 4 gugatan, Penggugat menyatakan:"Kemudian juga pada tanggal 15 April 2014 Penggugat selaku pemegangsaham mayoritas pada Turut Tergugat Ill memberikan surat kuasa kepadaHalaman 18 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI25.26.27.28.Tergugat untuk menjual atau mengalihan 75 saham dari 150 saham yangdimiliki
41 — 9
dengan surat keputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 527 / MPP / KEP / 9 / 2004,tanggal 17 September 2004 tentang ketentuan Impor gula, Perusahaan yangdiperkenankan mengimpor gula adalah yang telah mendapatkan pengakuansebagai Importir Produsen gula (IP) yang ditetapkan oleh Dirjen PerdaganganKementrian Perdagangan RI.Ahli menjelaskan bahwa Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barangatau jasa seperti jual beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutandengan tujuan mengalihan
38 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2350 K/Pdt/20123030Anak berserta turunannya dalam garis lurus ke bawah dengan tidakmembedakan lakilaki dan perempuan, dengan tidak membedakan urutankelahiran, dan juga tidak membedakan apakah ia sudah kawin atau tidak,masingmasing mendapat bagian yang sama;5 Bahwa berdasarkan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum danyurisprudensi maka tindakan mengalihan atau memindahkan harta warisanberupa tanah dan bangunan sengketa a quo yang belum di bagibagi olehPara Pemohon Kasasi/Para
105 — 7
di lain pihakPENGGUGAT mengingkan adanya peralihan hak tersebut dengan alasan Akta26Cc.Jual Bell tersebut hanyalah pura pura saja dengan tujuan untuk memperolehpembiayaan dari TERGUGAT II sesuai dengan Perjanjian tanggal 15Desember 2011.Bahwa fakta hukum tersebut sangatlah membingungkan karena terdapat 2perjanjian yang satu sama lain saling bertentangan, karena pada awalnyaPENGGUGAT dengan sadar dan tanpa paksaan membuat Akta Jual Beli Nomor 339/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang bertujuan untuk mengalihan
Pembanding/Penggugat II : BASUKI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat III : SRI MUFLIATI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat IV : BEJO SUBAGYO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat V : BUDIYANTO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VI : BUDIAWAN AGUS SUSANTO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VII : BOWO SUPRIYADI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VIII : INDAH KUSUMAWATI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat IX : NOVA HAMSYAH Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat X : IKA YULIANA Diwakili Oleh : MUZAENAH
Terbanding/Tergugat : PT. DIENG DJAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : Direktur PT. Cipta Kreasi Wisata
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor
81 — 36
Menanggapi dalil Penggugat atas masih bersihnya Letter C desaitu permasalahan dan tanggung jawab Penggugat dengan perangkat desakarena tanggung jawab Pemilik adalah untuk melaporkan jika adaperubahan ataupun mengalihan atas tanah juga terhadap perubahan dariletter C desa menjadi Sertifikat Hak Milik .11.
51 — 24
Berakhir jangka waktu;Dibatalkan pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan ataupemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir karena:Tidak dipenuhi kewajibankewajiban pemegang Hak Pakai.Tidak dipenuhi syarat atau kewajiban yang tertulis dalam perjanjianantara para pihak mengenai pemberian hak pakai atau penggunaan hakpengelolaan.Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Diberikan secara sukarela;Ditelantarkan;Tanahnya musnah;Pemegang Hak Pakai tidak melepaskan atau mengalihan
1.MUZAENAH
2.BASUKI
3.SRI MUFLIATI
4.BEJO SUBAGYO
5.BUDIYANTO
6.BUDIAWAN AGUS SUSANTO
7.BOWO SUPRIYADI
8.INDAH KUSUMAWATI
9.NOVA HAMSYAH
10.IKA YULIANA
Tergugat:
PT. DIENG DJAYA
Turut Tergugat:
1.Direktur PT. Cipta Kreasi Wisata
2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
3.Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo
4.Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI
5.Ardhian Wien Triska Putra, S.H., M.Kn.
90 — 36
Menanggapi dalil Penggugat atas masih bersihnya Letter C desa itupermasalahan dan tanggung jawab Penggugat dengan perangkat desakarena tanggung jawab Pemilik adalah untuk melaporkan jika adaperubahan ataupun mengalihan atas tanah juga terhadap perubahan dariletter C desa menjadi Sertifikat Hak Milik .Bahwa semakin menjadikan terang bahwa Penggugat asal asalan dalammembuat gugatan tanpa memahami terlebih dahulu kasus posisi yangsebenarnya dalil Penggugat dengan jelas adapun luas tanah 80.593 m?
106 — 442 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan kebijakan penentapan harga denganMC/PR, di mana harga dikaitkan dengan biaya produksi PemohonBanding dan harga pasar, hal ini secara efektif telan mengalihan risikoproduksi kepada MC/PR dikarenakan MC/PR yang menanggungbiaya produksi Pemohon Banding;bahwa MC/PR dapat dikategorikan sebagai perusahaan marketing dantrading (perdagangan) yang bertanggungjawab atas pengadaan(sourcing) dan penjualan amonia di pasar.
Terbanding/Tergugat : PT.Petamburan Jaya Raya
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Pertanahan Kota Depok
112 — 144
Propertindo Sedayu.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 593.82/SK.216.S/AGRDA/17786 diktum ke7, disebutkan:Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan sebagaimanatersebut pada Diktum Pertama dan tidak dibenarkan dialinkan kepadapihak lain tanpa bangunan sesuai dengan tujuan pemberin izin ini.Bahwa bila melihat pada ketentuan tersebut Tergugat telah secara sengajamenjual/mengalihan kepemilikan hak atas tanah yang telah terbit SertifkatHGB Nomor: 69 tanpa bangunan kepada PT.