., tanggal 14 Juli 2016tersebut yang sama sekali tidak memegang teguh prinsipprinsip dan dasarketentuan hukum dari Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU, sehingga secara nyata dan fakta telah salah dan keliruserta tidak sebagaimana mestinya di dalam menerapkan hukum pembuktiandalam pertimbangan dan putusannya tanggal 14 Juli 2016 Nomor7/Pdt.G.SusPailit/2016/PN NIAGA Mdn; Bahwa dengan melihat, mempelajari dan mengkaji pertimbangan hukum dariMajelis Hakim Niaga Medan didapatkan

Pdt.G.SusPailit/2016/PN Niaga Mdn., tanggal 14Juli 2016, namun Majelis Hakim Niaga Medan lebih mengutamakankeberpihakkannya kepada Kreditur I, Il dan Kredit lainnya VII dan VIII denganalasan pertimbangan sebagaimana yang terungkap di dalam pertimbanganputusannya pada halaman 51 alinea pertama;Bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, sehinggamenimbulkan kesan bahwa Majelis Hakim Niaga Medan hanyamempertimbangan produk jawaban dari Kreditur , Il dan Kredit lainnya VIIdan VIIl sematamata tanpa mengkaji

dasardasar pertimbangan hukum dantanpa mengkaji kebenaran dari suatu peristiwa hukum berdasarkan padafakta yang konkrit;Bahwa seharusnya putusan Majelis Hakim Niaga Medan lebih menekankankepada produkproduk hukum yang lebih nyata dan terang serta dapatditerima di dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga menambahkonstribusi pertimbangan hukum itu sendiri secara konkrtit dan faktual, bukansebaliknya hanya mengobokobok yang sudah nyata dan fakta kebenarannyadimata hukum;Bahwa seandainya Majelis

Hakim Niaga Medan lebih teliti mengkaji untukmencari kebenaran fakta dari suatu peristiwa hukum, dari awal permohonandan pembuktian saja sudah sangat jelas diuraikan, sehingga secara faktaMajelis Hakim Niaga Medan sama sekali tidak meneliti serta mengkaji secaramendalam kebenaran faktafakta konkrit berupa buktibukti yang diajukanoleh Pemohon Kasasi, sehingga dasar pertimbangan hukum Majelis HakimNiaga Medan itu sendiri banyak menyimpang serta telah mengenyampingkanhakekat dari kebenaran, sehingga

Pertimbangan Majelis Hakim.Memperhatikan berbagai pertimbangan Majelis Hakim yang dijadikandasar dalam mengambil keputusannya sebagaimana dalam PutusanPengadilan Militer II11 Yogyakarta Nomor : 47K/PMII11/AD/TV/2012tanggal 3 Oktober 2012, merupakan hal yang sangat menarik untuk sayakupas secara mendalam, sekaligus untuk mengkaji apakah pertimbanganpertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dijadikan sebagaipertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan.

secara mendalamtentang kriteria seseorang yang telah berulang kali melakukantindak pidana dapat dikatakan sebagai residivis atau tidak,setelah mengkaji secara mendalam renta waktu Terdakwamelakukan beberapa tindak pidana maka dapat saya terimapendapat Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwatidak dapat di kriteriakan sebagai bentuk pengulangan sesuaiketentuan pasal 486 KUHP.

Mengkaji pertimbangan Majelis Hakimyang demikian Oditur Militer berpendapat bahwa pertimbangandimaksud merupakan pendapat yang salah, dan terkesan olehMajelis Hakim di sengaja kesalahannya, karena :a) Dari sudut kacamata pandang yang mana kebenaranpendapat Majelis Hakim yang mengatakan sejak tahun2002 sampai tahun 2010 Terdakwa telah berusahamemperbaiki perilaku dirinya, sementara berdasarkan suratdari Gubernur Akmil Nomor : R/212/V/2012 tanggal 4Mei 2012, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011Terdakwa

Jikaapa yang Oditur Militer sampaikan tersebut benar, maka selain adapertanyaan ada apa terhadap perkara Terdakwa ini, juga apakahbenar sikap yang demikian.Syarat Formal Putusan Pemidanaan.Walaupun UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1997 tidak pernahmenyebutkan adanya syarat formal suatu putusan yang bersifatpemidanaan, akan tetapi jika kita perhatikan dan mengkaji secaramendalam akan isi ketentuan pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1997 yang menyebutkan :Pasal 194 ayat (1

Chowiyati.Bahwa setelah membaca, mengkaji dan mempelajari putusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 47K/PM II11/AD/IV/2012 tanggal 3Oktober 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan adalah sudah tepat dan benar sesuaidengan fakta hukum yang terungkap di dalam sidang, sehingga mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tersebut diambil alih seluruhnyamenjadi pertimbangan Majelis Hakim

Putusan No. 81/PDT/2018/PT KDIketerangan hubungan keluarga No.474.4/23/1/2018 Tergugat mewakiliTergugat Il telan melakukan rangkaian kebohongan dengan melakukan manipulasi data sehingga dengan mengkaji Pembanding/Para Tergugatdengan membuat kuasainsidentil tersebut maka kami melihatPembanding/Para Tergugat ll mempunyai niatan buruk untuk melemahkanbuktibukti yang sepenuhnya dialihkan oleh Terbanding/Penggugat yang sudahdibuktikan oleh Terbanding/Penggugat yang olehnya Tergugat Il dianggap tidakikutserta

Dalil yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat II telahmembantah secara langsung dalam jawabannya tentang alatbukti kwitansi merupakan akta dibawah tangan bersifat formilsaja adalah pernyataan yang tidak berdasar dan sangatlahkeliru serta tidak beralasan hukum.Patut kira Pembanding/Para Tergugat belajar memahami prosepembuktian dalam kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata) agarkiranya dalam dalilnya bisa mengkaji 5 alat bukti dalam pembuktian formil yaitu:1.

Putusan No. 81/PDT/2018/PT KDIApabila dengan melihat secara seksama, putusan Judex Facti sangatsistematis dalam mengkaji dari awal hingga akhir berkaitan satu sama lain dantidak ada yang bertentangan.

Ini dapat diartikan bahwa putusan Judex FactiPengadilan Negeri Kendari telah konsisten dan sangat tepat.Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sangatjelas kebobrokan melihat dan mengkaji keselurunan saksisaksi Penggugatterutama saksi AMBO TAHANG yang memperkuat dalil gugatan Penggugatyang secara jelas menyatakan bahwa benar saksi melihat langsungTergugat II sering mendatangi dan meminta uang harga pembelian tanah aquo kepada Penggugat sekitar tahun 1997 dikarenakan saksi pernahtinggal

Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan faktahukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkaraperdata pernuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) denganmelihat dan mengkaji secara konferehensif saksi fakta dan buktisurat yang saling berkaitan.3.

dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:1.Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado yang mengambil alih sertamenguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna adalah keliru dan salahmenerapkan hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidakpernah membaca, mengkaji

dari Pemohon Kasasi ditarikmasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan dianggap telahtermuat/tercantum dalam memori kasasi ini dan karenanya mohon sudilahkiranya Bapak Majelis Hakim tingkat kasasi yang terhormat untukmeluangkan waktu dan membaca serta mempelajari akan isi memori kasasitersebut seraya mempertimbangkan pula dalam tingkat kasasi;Bahwa kami sangat percaya dimana Judex Facti keliru dalammempertimbangkan kasus posisi perkara ini sehingga memohon perkenanJudex Juris berkenan mengkaji

Dalam hal ini Majelis Hakim Bandingterlebih dahulu akan mengkaji tentang pembuktian unsurunsurtindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan berdasar atasfaktafakta hukum yang terungkap di dalam sidang dan selanjutnyaakan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidak layak bagiTerdakwa dipertahankan sebagai seorang prajurit.

pasal dakwaan ( Psl. 88 Ayat (1) ke1 KUHPM) adalah kurangjeli dan tidak tepat dalam menyikapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dalam amar putusan menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidanasebagaimana pasal yang didakwakan tersebut juga ditambah lagikurang tepatnya pencantuman bunyi pasal dalam amar putusanyang seharusnya hanya klasifikasinya saja, maka berkenaan denganpembuktian unsurunsur tindak pidana tersebut Majelis HakimBanding akan mengkaji

unsurunsur lain yang terbukti telahmencakup unsurunsur yang terkandung di dalam tindak pidanapokoknya Ps. 87 Ayat (1) ke1 jo Ayat (2) KUHPM, maka MajelisHakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) ke1 jo Ayat (2) KUHPM,sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertamatidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.Bahwa berdasar uraian tersebut di atas Majelis Hakim Bandingakan mengkaji

Tim;Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkaji secara seksama ataspermohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut, maka ataspermohonan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;Halaman 1 Penetapan Nomor : 24/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Tim.Menimbang, bahwa tentang Prosedur pencabutan Surat Gugatantelah diatur secara limitatif dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan TeknisPeradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, yang kaidah hukumnyamenetukan bahwa : Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugatbelum

Pengadilan Militer 101 Banda Aceh No.PUT/19 K/PM.I1 01/AD/I1/2009 tanggal 17 Pebruari2009, telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut cara yang ditetapkan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan bandingTerdakwa secara formal dapat diterima.Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidakmengajukan Memori Banding.Bahwa mengenai hal pembuktian unsur unsurtindak pidana yang dilakukan dalam PutusanPengadilan Militer I01 Banda Aceh Nomor =:PUT/19 K/PM.I 01/AD/I1/2009 tanggal 17 Pebruari2009, bahwa setelah mengkaji

sudahditentukan secara definitif di dalam KUHPM.Bahwa fakta hukum dalam perkara ini Terdakwahanya dapat surat perintah disamping tugaspokoknya sehari hari menjalani tugas sebagai jagaPos pengamanan Kompi E, dimana Ki E tersebutsedang dibangun.Sehingga dengan demikian putusan PengadilanTingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi danharus dibatalkan sekedar pada dakwaan kedua danharuslah diperbaiki.Bahwa = mengenai pidana yang telahdijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelahMajelis Hakim Banding mengkaji

Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakanakan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya,setelah Majelis Hakim Banding mengkaji danmempelajari berkas perkara, putusan dan berita acarasidang Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa haltersebut tidak dapat diterima karena fakta yangterungkap dipersidangan Terdakwa memang tidak maubertanggung jawab dan tidak bersedia mengawini Saksi1 dengan alasan gajinya tidak mencukupi bahkan telahmembohongi orang tua Saksi 1 sehingga keberatanTerdakwa

Setelah mengkaji berkasperkara, putusan dan berita acara sidang MajelisHakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudahdipertimbangkan dan menjadi kewenangan Majelis HakimTingkat Pertama ketika menentukan sikap dalammengambi putusan dan Majelis Hakim Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama kalaupun cita cita Terdakwa adalah TNI namunseyogyanya tidaklah pantas cita cita Terdakwatersebut tanpa diimbangi dengan sikap danperbuatannya, oleh karena itu keberatan Terdakwa initidak

Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakanbahwa pemberhentian tidak dengan hormat bukankewenangan Majelis semata tetapi juga merupakankewenangan Komandan KesatuanTerdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat hal itubenar namun setelah mengkaji dan mepelajari berkasperkara, putusan dan berita acara sidang MajelisHakim Banding berpendapat hal itu sudahdipertimbangkan sebagai suatu perbuatan Terdakwa yangsifat hakekat dan akibatnya dapat disimpulkan kearahyang tidak layak terjadi dilingkungan tata

Dalam hal ini MajelisHakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secarakhusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapi lebihlanjut pada saat mengkaji pertimbanganpertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkanpidana kepada Terdakwa, pada bagian akhir putusan ini.Bahwa mengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana yangdiuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer O3 Padang Nomor05K/PM 103/AD/I/2020 tanggal 12 Februari 2020, setelahmembaca Berita Acara Sidang dan

mengkaji PutusanPengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Desersi dalam waktu damai, Majelis Hakim TingkatBanding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan TingkatPertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukumyang terungkap di persidangan sebagai berikut:1.

Bahwa selain itu kedua Judex Facti tidak selektif dan tidak secara objektifdidalam melihat dan meneliti buktibukti Surat yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam perkara a quo, namun lebih mendominasikepada pemikiran kehendak Termohon Kasasi sematamata, tanpamelihat fakta hukum secara spesifik yang terjadi;Bahwa seandainya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan benarbenarmempelajari dan mengkaji serta meneliti dengan seksama danmenyeluruh berkas perkara dalam perkara a quo, tentunya akan dapatmelihat

Bahwa melihat pertimbangan hukum baik Judex Facti tingkat banding,yang dituangkan dalam putusannya bertanggal 21 Juli 2010 bernomor :123/PDT/ 2010/PT.Mdn maupun putusan Judex Facti tingkat pertama No.50/Pdt.G/ 2008/PNMdn. ternyata Majelis Hakim dari kedua Judex Factitersebut tidak mengkaji secara utuh dan menyeluruh dari berkasberkasperkara (gugatan s/d konklusi) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehingga tidak memahami pokok persoalanyang dipersengketakan, maka lahirlah putusan

MajelisHakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkankasasi ini menyatakan tindakan Tergugat yang menaikkan suku bunga untuktahun berikutnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;.Bahwa namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sama sekalitidak menelaah dan mengkaji ketentuan dari Pasal 5.2 huruf a dan Pasal 15.1(bukti P1) tersebut diatas secara utuh dan faktual, sehingga mengambilkesimpulan sendiri dengan menyatakan bahwa "menurut hemat PengadilanTinggi Tergugat

disebutsebagal TERGUGATII;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat GugatanPerkara No.159 /Pdt.G/2020/PN.Cbi sebagaimana surat permohonannyatertanggal 28 Juli 2020 yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkaraini;Halaman 2 Penetapan Nomor : 159/Pdt.G/2020/PN.CBI.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji

sama sekali tidak memberikan penjelasantentang "Keadilan", demikian juga walaupun apa yang Pemohon Kasasi uraikandi atas tentang 4 (empat) pertimbangan yang harus diperhatikan oleh MajelisHakim dalam menentukan "Keadilan" yaitu pertimbangan kepentingan Korban,Kesatuan, Masyarakat, dan Terdakwa, namun itu semua menurut hemat sayasangat tidak bertentangan dengan "Teori Keadilan" yang sering kita jumpai.Untuk itu Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, izinkanlah pada kesempatan iniPemohon Kasasi akan mengkaji

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka ada orang lain yangdirugikan yaitu Saksi1 yang telah kehilangan mobil dan Saksi2 yangtelah kehilangan uang karena sampai saat ini uang milik Saksi2 belumdikembalikan oleh Terdakwa.Namun Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta pada putusannya Nomor 54K/BDG/PMTII/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 mengenai pertimbangannyahalaman 13 tidak mengkaji secara menyeluruh putusan Pengadilan MiliterTingkat Pertama bahkan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatanTerdakwa

Imron namun Majelis Hakim Pengadilan MiliterTinggi Il Jakarta tidak mengkaji tentang barang bukti yang ada dalamputusan Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta sehingga Pemohon Kasasimenilai Judex Facti tidak memeriksa buktiobukti dari suatu perkara danmenentukan faktafakta dari perkara tersebut, sehingga Pemohon Kasasiberkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menafsirkanputusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dimana alat bukti berupa suratdalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama

tanggal 12 Mei2014, halaman 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) pada point 2 (dua)pertimbangan Hakim Militer Il11 Yogyakarta pada halaman 18 (delapanbelas) salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbanganyang terjadi karena adanya tindak pidana dengan adanya perdamaian antaraSaksi Korban dengan Terdakwa berarti telah ada pemulihan keseimbanganhukum yang terjadi akibat dari tindak pidana dimana Pengadilan Militer Il11Yogyakarta mendasari putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 namun Judex Factitidak mengkaji

Bahwa dengan mengkaji tentang sifat, hakikat dan akibat perbuatanTerdakwa, dengan dihadapkan pada fakta bahwa Terdakwa sudah 6(enam) kali melakukan tindak pidana yang sama, serta Terdakwa samasekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dariperbuatannya, maka tidak satu pun alasan pembenar Judex Facti untuktidak menerapkan ketentuan Pasal 26 KUHPM yakni menjatuhkan pidanatambahan pemecatan dari dinas kemiliteran.d.

tugasnyasesuai petunjuk dan perintah dan kemudian langsung mengarahkan alatberat (exavator) tersebut ke arah Hotel Lombok Baru milik saksi MINARNIdengan cara menggaruk dari atas ke bawah sehingga bangunan hotel,restoran dan kafe di sekitar Pantai Kuta tersebut langsung rusak dan ratadengan tanah;Bahwa pengrusakan terhadap bangunan Hotel Lombok Baru milik saksiMINARNI oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat KeputusanBupati Lombok Tengah Nomor : 172 Tahun 2013 angka 5 yang berbunyimeneliti dan mengkaji

tugas kepada Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwasudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga Terdakwabertindak adalah berdasar hukum, bukan kemauan Terdakwa sendiriyang melawan hokum (putusan a quo halaman 58 alinea ke1);Menimbang, bahwa baik Terdakwa, maupun Pemerintah DaerahKabupaten Lombok Tengah tidak ada kepentingan pribadi, Terdakwatidak pernah memerintahkan untuk membongkar Hotel Lombok Baru,bahkan dalam SK Bupati Lombok Tengah Nomor 172 tahun 2013angka 5 yang berbunyi meneliti dan mengkaji

tanggal 31Oktober 2013;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkandengan cermat Surat Keputusan Bupati Nomor 172 Tahun 2013Tanggal 15 Mei Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim RelokasiPedagang Roi Pantai Kute Kabupaten Lombok Tengah dimanadalam fakta persidangan telah ditunjukkan alat bukti surat : SuratKeputusan Bupati Nomor 172 Tahun 2013 Tanggal 15 Mei Tahun2013 tentang Pembentukan Tim Relokasi Pedagang Roi Pantai KuteKabupaten Lombok Tengah, dimana dalam angka 5 berbunyi menelitidan mengkaji

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus) = memenuhipersyaratan:a. warga negara Indonesia;b. beragama Islam;c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknikindustri, biologi, atau farmasi;d. memahami dan memiliki wawasan luasmengenai kehalalan produk menurut syariatIslam;e. mendahulukan kepentingan umat di ataskepentingan pribadi dan/atau golongan; danf. memperoleh sertifikat dari MUI.Pasal 15Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14bertugas:a. memeriksa dan mengkaji

Bahan yang digunakan;b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;d. meneliti lokasi Produk;e. meneliti peralatan, ruang produksi, danpenyimpanan;f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; danh. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujiankepada LPH.Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalamPeraturan Pemerintah.BAB III...eettie,aSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIAQBAB IIIBAHAN DAN

Disamping itu Tergugatmengira Penggugat tidak perawan, dan sering melakukan halhal musyrikseperti memelihara kris dan mengkaji ilmu kebal.Sehingga Penggugat amatkecewa dan merasa enggan untuk hidup berumah tangga lagi bersamadengan Tergugat.6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumahtangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.

Betul Tergugat mempunyai keris karena Tergugat suka mengkoleks barang antic namun tidak betul keris tersebut digunakan untuk halhal musrik dan tidak betul juga Tergugat mengkaji ilmu kebal; Bahwa dalil Penggugat angka 6 tidak benar karena justru Desember 2019permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai sehingga Tergugat juga merasa bingung kenapa sekarang dipermasalahkan lagi.

namun Tergugat menyangkal sebagian alasanalasan pertengkaran tersebut, karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik, benar Tergugatpernah meminta Penggugat untuk bercadar namun Tergugat tidak posesif, benarTergugat menuduh Penggugat tidak perawan karena pada saat malam pertamaHalaman 9 dari 17 HalamanPutusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.SorTergugat tidak melihat darah, benar Tergugat mempunyai keris karena Tergugatsuka mengkoleksi barang antic dan Tergugat tidak pernah mengkaji

SPPT PBB Tahun 2003, 2004 dan 2005, P6, P6a dan P6b;Tidak mengkaji apakah Penggugat adalah orang dan atau badanhukum yang dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara yaitu Sertipikat HakMilik No. 48/Desa Mangasa/1971 Gambar Situasi No. 334/1971seluas 5.000 m? atas nama Lapodding;Bahwa diatas telah diuraikan/dijelaskan dan sudah terbuktibahwa Penggugat menguasai tanah Persil No. 26.a S.ll, Kohir No. 791Hal. 10 dari 16 hal. Put.

Jadi sangat jelasPenggugat adalah orang yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat HakMilik No. 48 termaksud;Tidak mengkaji apakah tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milikoleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Objek Sertipikat HakMilik No. 48/Desa Mangasa/1971 termaksud adalah tanah adat/ LetterC.l atau tanah negara bebas/tanah pangnganreang (dasar penerbitanSertipikat Hak Milik No. 48 termaksud;Bahwa diatas telah dijelaskan/diuraikan bahwa pada tahun1942 Pabula Dg.

Jadi sangat jelas bahwatanah objek Sertipikat Hak Milik No. 48 termaksud adalah tanahrincik/tanah adat/tanah Letter C.I, bukan tanah negara bebas/ tanahpangnganreang;Tidak mengkaji apakah dasar permohonan Sertipikat Hak Milik No. 48termaksud yaitu Surat Keputusan Gubernur Tingkat Sulawesi SelatanNo. 26/HM.KIA/1972 tanggal 9 Januari 1972 dapat dibuktikan olehTergugat dan Tergugat Il Intervensi didalam persidangan di PengadilanTata Usaha Negara Makassar No. 38/G.TUN/2005/P.TUN.Mks.halaman 19 dan 20

.: Bahwa terhadap keberatan yang diajukanoleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam MemoriBandingnya Majelis Hakim Banding mengemukakanpendapatnya sebagai berikutBahwa setelah meneliti dan mengkaji denganseksama Berkas Perkara, Berita Acara Sidang danPutusan Pengadilan Tingkat Pertama perkaraTerdakwa = Sertu ME.

dan harusMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan10dikesampingkan.Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer bersifat mendukungPutusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanyaMajelis Hakim Banding tidak perlu)= menanggapinyasecara khusus.Bahwa mengenai hal pembuktian unsur unsurtindak pidana yang dilakukan dalam PutusanPengadilan Militer 106 Banjarmasin Nomor : K41a/W1 MILO6/AD/V1I1/2009 tanggal 22 Desember2009, Bahwa setelah mengkaji

tersebut adalah batal menurut Hukum;Keberatan ad. 2: apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung:1.Bahwa majelis Hakim Agung dengan putusannya tersebut selaku JudexJuns baik dalam kajian yuridis lewat formulasi pertimbangan hukumnyamaupun dalam amar/diktumnya telah membuat suatu kekeliruan ataukekhilafan karena tidak melihat, mengkaji

mencermati serta mengkaji faktafakta hukum yang terjadi dan terungkap antara lain: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima uang tunai maupunberupa benda barang lain dari Termohon Kasasi terkecuali menerima kuponsebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar masingmasingbernilaiRp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dari seorang bernama Tek Limpepas;Halaman 7 dari 10 Hal.

Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkasperkara, Berita Acara Sidang dan Putusan PengadilanMiliter Il 09 Bandung sebagai pengadilan TingkatPertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwaMajelis Hakim Tingkat Pertama terlalu) mudah simpeldan sepele dalam mempertimbangkan seorang Terdakwauntuk dijatuhi pidana percobaan, yang seyogyanyauntuk menjatuhkan pidana percobaan bagi Terdakwamiliter perlu dipertimbangkan kepentingandinas/kesatuan dan kepentingan Terdakwa sendiridengan tidak bertentangan

Bahwa setelah mengkaji berkas' perkara, BeritaAcara Sidang dan putusan Pengadilan Militer TingkatPertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa benarputusan harus dijatuhkan dan diambi denganmemperhatikan dan mempertimbangkan keadilan denganseimbang dengan memperhatikan sisi korban, sisiTerdakwa dan juga rasa keadilan.Namun dalam penjatuhan pidana percobaan harus lebihdipertimbangkan dari kepentingan Terdakwa itu sendiridan kepentingan kesatuan Terdakwa dengan melihat danmemperhatikan posisi Terdakwa

Oleh karena itu pertimbangan PengadilanTingkat pertama tersebut diambil alin dan menjadipendapat Majelis Hakim Banding.Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan harus dapatmemberikan pelajaran dan efek jera (Deterent effect)yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa, MajelisHakim berpendapat setelah mengkaji pertimbanganpertimbangan dalam putusan tersebut diatas mengenaipidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama belum cukup untuk memberikan pelajaran efekjera sehingga perlu diperberat dengan pertimbanganagar

dipandang telah tepat dan benar, karenaMajelis Hakim Tingkat Pertama benar telah menilai faktahukum tentang perceraian dengan alasan ex pasal 19huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dantelah tepat menerapkan pasal 22 ayat (2) =PeraturanPemerintah No 9 Tahun 1975 tersebut;Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukanmemori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dalamkeputusan tingkat pertama tersebut hanya Majelis HakimTingkat Banding menilai, mengkaji