Nomor 1432 K/Pdt.SusParpol/201710.dan tempat pelaksanaan Muktamar VIII PPP, dan apabila keduanya tidakdapat menentukannya secara bersamasama dalam waktu 7 (tujuh) harisejak dibacakannya Putusan Mahkamah Partai PPP ini, maka penentuanpenyelenggaraan Muktamar VIII PPP akan diambil alin oleh Majelis Syariah;Bahwa namun demikian, meskipun telah terlaksana tempo waktu selama7 (tujuh) hari untuk menentukan pula waktu dan tempat pelaksanaanMuktamar VIIl PPP hal tersebut tidak tercapai maka sesuai KeputusanMahkamah

Partai PPP, Majelis Syariah PPP pada tanggal 21 Oktober 2014telah menentukan Muktamar VIII PPP akan dilaksanakan pada tanggal 30Oktober sampai tanggal 2 November 2014 di Jakarta;Bahwa ternyata Saudara Ir.

., menjadi Ketua UmumPPP dan mengubah susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP;Bahwa kemudian atas dasar kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPPyang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2014 diSurabaya yang dilakukan oleh Saudara Ir. H.M.

Ketetapan Muktamar VIII Partai PersatuanPembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan PusatPartai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai dengan2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat di hadapan H.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganRegistrasi Perkara Nomor 88/Pdt.SusParpol/2015/PN Jkt Pst., yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt.SusParpol/2015, tanggal 2 November 2015 yang amar putusannyamenyatakan:Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP padatanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimanaternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII PartaiPersatuan

Yeni Risnawati, S H;Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau pada tanggal 31J uli 2017 telah mengeluarkan Surat Nomor: 170/126/DPRDLLGNW 1/2017 yangditujukan kepada Walikota Lubuklinggau dengan Tembusan surat disampaikankepada Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Usulan PAW dari DPC PPP KotaLubuklinggau;Bahwa Pada tanggal 15 s/d 17 Oktober 2014 dilakukan Muktamar Surabayayang dikenal dengan Muktamar VIII PPP Surabaya.

Muktamar Surabayamenghasilkan Kepemimpinan DPP PPP versi Ketua Umum Ir. H. M.Romahurmuzy, MT dan Sekretaris J endral Ir. H. Aunur Rofiq dengan susunanpersonalia DPP PPP periode 20142019 dibuat dihadapan Notaris MariaBaroroh, S.H berkedudukan di Kota S urabaya;Bahwa Pada tanggal 30 Oktober s/d 2 November 2014 bertempat di HotelSahid telah dilakukan Muktamar PPP yang dikenal dengan Muktamar VIII PPPJ akarta yang menghasilkan Kepemimpinan DPP PPP versi Ketua Umum Ir.

Aunur Rofiq dan MEWAJ IBKAN MenteriHukum dan HAM untuk Mencabut S urat Keputusan Nomor: M.HH07.AH.11.01tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tersebut;Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2015 saudara Wakil Kamal, S.H., M.Hselaku Ketua Departemen Advokad Hak Asasi Manusia DPP PPP Periode20112015 melalui kuasanya melakukan gugatan Kepengadilan Negeri (PN)J akarta Pusat menggugat:a) Keabsahan hasil Muktamar VIII PPP Surabaya (Muktamar 15 17 Oktober2014 di Surabaya) dengan Kepengurusan DPP PPP H. M.

Aunur Rofig Periobe 20142019 , dan;b) Keabsahan Muktamar VIII PPP Jakarta (Muktamar 30 Oktober s/d 2November 2014 di J akarta) dengan Kepengurusan DPP PPP Ketua UmumIr. H. Djan Farid dan Sekretaris Jendral Dr. H.R. A. Dimyati N.,SH.,MH.,M.Si. Periode 2014 ~ 2019;Bahwa Tanggal 19 Mei 2015 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusatmemberikan Putusan terhadap gugatan saudara Wakil Kamal, S.H.

Romahurmuzy, MT, dkkkembali melakukan Muktamar VII PPP yang dikenal dengan Muktamar VIIPPP Pondok Gede menghasilkan Susunan Personalia DPP PPP Masa Bakti20162021 Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzy, MT. MT dan SekretarisJ endral H. Asrul Sani, SH. M.Si, yang diakta Notariskan dihadapan Marta S aptiRiana, S.H Notaris berkedudukan di Depok pada tanggal 21 April 2016;Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiakembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor.

konsekuensi hasil Muktamar luar biasa tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada siapapun;

Perhimpunan AlIrsyadAlIslamiyyah yang dipilin dan diangkat berdasarkanKeputusan Muktamar ke 37 Al Irsyad AlIslamiyyah Nomor :012/Muktamar 37/1421 tanggal O6 Juli 2000 yangdiselenggarakan di Bandung pada tanggal O03 Juli 2000sampai dengan tanggal 06 Juli 2000 (Bukti P1) ;2. Bahwa di era Tahun 1999 ada dualisme Pimpinan PusatPerhimpunan AlIrsyad Al Islamiyyah yaitu :1.

Ketua Umum PP AlIrsyad AlIslamiyyah yang dipilin dan diangkatberdasarkan Keputusan Muktamar AlIrsyad AlIslamiyyah ke 36 diPekalongan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober s.d. 26Oktober 1996 ;2.

Ketua Umum PP AlIrsyad AlIslamiyyah yang dipilin dan diangkatberdasarkan Keputusan Muktamar Luar Biasa di Tawangmanguyang diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 1999 ;Muktamar Luar Biasa di Tawangmangu tersebut diselenggarakan olehPihak pihak yang terkena tindakan Administratif berupa pemberhentianbaik sebagai anggota maupun fungsionaris PP AlIrsyad AlIslamiyyaholeh Pimpinan Pusat Perhimpunan AlIrsyad Al Islamiyyah yang dipilihdan diangkat berdasarkan Keputusan Muktamar AlIrsyad ke 36 diPekalongan

HISYAM THALIB (dhi. sebagaiPENGGUGAT Prinsipal), sebagai Umum yang merupakankesinambungan serta kelanjutan Muktamar AlIrsyad AlIslamiyyah ke36 di Pekalongan adalah satusatunya Pimpinan AlIrsyad AIlIslamiyyah yang sah;Butir No.4Menyatakan menurut hukum bahwa Muktamar Luar Biasa yangdiselenggarakan dengan mengatas namakan Pimpinan Pusat AIlIrsyad AlIslamiah di Tawangmangu pada tanggal 16 s.d 17 Oktober1999 maupun Mukatamar Luar Biasa yang diselenggarakan padatanggal 22 Maret 2002 di Cilacap adalah

Di Muktamar AlIrsyad Ke 36 di Pekalongan yang diselenggarakan tanggal 23 s.d. 26 Oktober 1996 bahkan TERGUGAT sempat diusulkan untuk menduduki jabatan Sekretaris JenderalPerhimpunan AlIrsyad AlIslamiyyah, Logo AlIrsyad yangdigunakan dalam surat2/stempel, atribut dalam kegiatanMuktamar Ke 36 di Pekalongan tersebut sudah digunakan dandiketahui oleh Peserta Muktamar dari seluruh Indonesia (BuktiP11) ;4.8.

Bahwa Para Penggugat adalah Ketua Dewan Syuro DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua DewanTanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa(DPP PKB) hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsatahun 2005 di Semarang yang sesuai dengan KetetapanMuktamar Il Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di SemarangNo.X/Muktamar/II/PKB/IV/2005 tentang Ketua Umum DewanSyuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan BangsaPeriode Tahun 20052010 dan Ketetapan Muktamar II PartaiKebangkitan Bangsa No.XIl

MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dankawankawan (dkk) menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa(selanjutnya disingkat MLB) di Ancol sehubungan denganpenberhentian kedudukannya sebagai Ketua Umum DewanTanfidz DPP PKBBahwa MLB Ancol yang dilakukan oleh Drs. H. A. MUHAIMINISKANDAR, M.Si. dkk dalam prosesnya ternyata sudah sangatbertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) serta tujuan diselenggarakannya MLBBahwa MLB Ancol yang diselenggarakan Drs. H. A.

Abdurrahman Wahid selaku Ketua Umum DewanSyuro DPP PKB dan seluruh DPP PKB Hasil Muktamar Semarangmasa Khidmad 20052010, kecuali terhadap Drs. H. A.10.11.MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.Bahwa selain memberhentikan Para Penggugat yang masatugasnya semestinya berakhir pada tahun 2010, Drs. H.

Peraturan Partai PKB Nomor: 0534/DPPO2/III/A.1/1/2002, maka masa tugas Pengurus' yang barutersebut semestinya mengikuti periodeisasi masa jabatanyang ditetapkan pada Muktamar PKB sebelumnya, yakni 20052010 sehingga dengan demikian bertentangan dengan pasal 22ayat (3) jo. Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) hurufCc ART PKB jo.

Pasal 40 ayat (1) huruf c makasangat bertentangan karena perubahan masa baktikepengurusan Partai Politik (dalam hal ini PKB) harusmelalui Permusyawaratan Tertinggi Partai yaitu) Muktamaratau Muktamar Luar Biasa. Sejalan juga dengan ketentuanUndangUndang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai PolitikHalaman 13 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUNJKT17.18.19.14Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 28.

Perhimpunan AlIrsyadAlIslamiyyah yang dipilin dan diangkat berdasarkanKeputusan Muktamar ke 37 Al Irsyad AlIslamiyyah Nomor :012/Muktamar 37/1421 tanggal O6 Juli 2000 yangdiselenggarakan di Bandung pada tanggal O3 Juli 2000sampai dengan tanggal 06 Juli 2000 (Bukti P1) ;2. Bahwa di era Tahun 1999 ada dualisme Pimpinan PusatPerhimpunan AlIrsyad Al Islamiyyah yaitu :1.

Ketua Umum PP AlIrsyad AlIslamiyyah yang dipilin dan diangkatberdasarkan Keputusan Muktamar AlIrsyad AlIslamiyyah ke 36 diPekalongan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober s.d. 26Oktober 1996 ;2.

Ketua Umum PP AIIrsyad AlIslamiyyah yang dipilin dan diangkatberdasarkan Keputusan Muktamar Luar Biasa di Tawangmanguyang diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 1999 ;Muktamar Luar Biasa di Tawangmangu tersebut diselenggarakan olehPihak pihak yang terkena tindakan Administratif berupa pemberhentianbaik sebagai anggota maupun fungsionaris PP AlIrsyad AlIslamiyyaholeh Pimpinan Pusat Perhimpunan AlIrsyad Al Islamiyyah yang dipilihdan diangkat berdasarkan Keputusan Muktamar AlIrsyad ke 36 diPekalongan

HISYAM THALIB (dhi. sebagaiPENGGUGAT Prinsipal), sebagai Umum yang = merupakankesinambungan serta kelanjutan Muktamar AlIrsyad AlIslamiyyah ke36 di Pekalongan adalah satusatunya Pimpinan AlIrsyad AIlIslamiyyah yang sah;Butir No.4Menyatakan menurut hukum bahwa Muktamar Luar Biasa yangdiselenggarakan dengan mengatas namakan Pimpinan Pusat AIlIrsyad AlIslamiah di Tawangmangu pada tanggal 16 s.d 17 Oktober1999 maupun Mukatamar Luar Biasa yang diselenggarakan padatanggal 22 Maret 2002 di Cilacap adalah

Di Muktamar AlIrsyad Ke 36 di Pekalongan yang diselenggarakan tanggal 23 s.d. 26 Oktober 1996 bahkan TERGUGAT sempat diusulkan untuk menduduki jabatan Sekretaris JenderalPerhimpunan AlIrsyad AlIslamiyyah, Logo AlIrsyad yangdigunakan dalam surat2/stempel, atribut dalam kegiatanMuktamar Ke 36 di Pekalongan tersebut sudah digunakan dandiketahui oleh Peserta Muktamar dari seluruh Indonesia (BuktiP11) ;4.8.

Muktamar Bin DjihasaDengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 110.000,(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat;. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejakadalam Usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia13 Tahun dan masingmasing tidak ada ikatan perkawinan denganorang lain;.

Maharati binDjinasa) dan Muktamar bin Djihasa, dengan mahar berupa uang tunaisejumlah Rp. 110..000, (Seratus sepuluh ribu rupiah ) dan seperangkatalat sholat dibayar tunai;Bahwa statusnya waktu itu Pemohon sebagai jejaka sedangkanPemohon II perawan ;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;Bahwa dari pernikahan mereka tidak ada masyarakat yang keberatanHalaman 4 dari 11 Pen.

Nomor 30/Pat.P/2018/PA.PrgiBahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mutiara Alfana ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan perkara adalah untukmemperoleh Kutipan Akta Nikah karena PPN yang bertugas saat itubelum sempat mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatansedangkan persyaratan administrasinya sudah terpenuhi semua;Muktamar bin Djihasa, umur 45 tahun, agama Islam,pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sendana, KecamatanKasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi

Maharati bin Djihasa dansaksi sendiri (Muktamar bin Djihasa), dengan mahar berupa uang tunaisejumlah Rp. 110..000, (Seratus sepuluh ribu rupiah ) dan seperangkatalat sholat dibayar tunai;Bahwa statusnya waktu itu Pemohon sebagai jejaka sedangkanPemohon II perawan ;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;Bahwa dari pernikahan mereka tidak ada masyarakat yang keberatanHalaman 5 dari 11 Pen.

permohonan para Pemohonmenyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalahpara Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejaktanggal 24 Nopember 2012, yang dilangsungkan dengan tatacara perkawinanmenurut hukum Islam yang dinikahkan oleh Makin Sanaky (PPN KUAKecamatan Kasimbar) dengan wali nikah bernama Risaldi bin Bardin (kakakkandung Pemohon Il) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh duaorang saksi nikah masingmasing bernama Gapri bin Djihasa dan Muktamar

bulan ;

Penggugat:
SULAIMAN S.Ag
Tergugat:
1.SUKRI YUNUS
2.PEMERINTAH RI Cq PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq PEMERINTAH KAB DELI SERDANG Cq KADIS PEKERJAAN UMUM KAB DELI SERDANG
Turut Tergugat:
MUKTAMAR

Saksi Sri Devi , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Sulaiman S.Agdengan Muktamar adalah masalah uang yaitu uang pak Muktamar adapada Sulaiman S.Ag sejumlah Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2014 pada saatsaksi bekerja di rumah Muktamar, Sulaiman S.Ag pernah datangkerumah Muktamar dan saksi ada melihat kwitansi yang tertulisRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah),dan

yang ada pada saat itu adalahMuktamar, Sulaiman AS.Ag,Suyetno,Kartika dan saksi;Bahwa saksi bekerja dirumah Muktamar dari tahun 2012 dan tahun 2014dan sekarang ini Sudah tidak bekerja lagi disana;Bahwa pekerjaan Muktamar adalah sebagai anggota TNI;Bahwa uang tersebut adalah untuk proyek tetapi saksi tidak tahu proyekapa;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu kwitansiterletak di meja dan saksi membacanya;Bahwa pada saat menandatangani kwitansi tidak ada penekanan;Atas keterangan

Saksi Kartika, memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan dalam perkara iniadalah masalah uang antara pak Sulaiman dengan Muktamar pada tahun2014,dimana Muktamar menyerahkan uang dan menandatanganiHalaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Lbpkwitansi sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) yang diserahkansecara bertahap akan tetapi saksi lupa berapa tahap penyerahanuangnya; Bahwa saksi

Saksi Rajali Siregar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2020/PN LbpBahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan dalam perkara iniadalah penyerahan uang ataupun penitipan uang dari Muktamar kepadaSulaiman S.Ag;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 2018 karena diberitahuoleh Muktamar pada waktu saksi dan Muktamar ada di warung kopidimana pada saat itu Muktamar ada menunjukan kwitansi penitipan uangsebesar

untuk meminta kembali uangnyadari Sulaiman S.Ag adalah melakukan laporan ke Polrestabes Medanyang isi laporanya Muktamar menitip uang kepada Sulaiman S.Ag, dansaksi juga diperiksa sebagai saksi dalam laporan Muktamar terhadapSulaiman S.Ag tersebut,dimana pada saat ini laporan tersebutsepengetahuan saksi dalam proses pemeriksaan;Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat penandatanganan kwitansitersebut dan saksi juga tidak mengetahui kapan penyerahan uangtersebut:Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata

MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, MA adalah DewanTanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) terpilih baik padaMuktamar Nahdlatul Wathan X di Pancor pada tahun 1999 (yang merupakanMuktamar lanjutan Praya tahun 1998 yang deadlock dan tidak selesai, karenapimpinan sidang Muktamar Praya tahun 1998 tersebut menskors sidangMuktamar tanpa batas waktu tertentu, dikarenakan terjadi keributan antarpeserta Muktamar); Muktamar XI pada Tahun 2004, Muktamar XII padaTahun 2010 maupun Muktamar XIIl pada tahun 2016

Siti Raihanun (adik) menjadi KetuaUmum Pengurus Besar (PB) NW; Kondisi ini kemudian menyebabkanPimpinan Sidang pada Muktamar Nahdlatul Wathan ke X Tahun 1998 di Prayayang berjumlah 9 (sembilan) orang yang diketuai oleh H.

MTR18.19.20.21.Sidang Muktamar ke X melaporkan ke Polda NTB, bahwa Muktamar ke X diPraya Lombok Tengah telah gagal dilaksanakan; Bahwa setelah persidangan ditutup oleh Pimpinan sidang yang diketuai H.Maksum Ahmad, secara tibatiba ada oknum yang mengklaim diri (Hj.

Siti Raihanun (Tergugat) yang mengklaim dirisebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan hasil muktamarNW sejak muktamar X di Praya tahun 1998, padahal Muktamar X PrayaTahun 1998 telah dihentikan dan dinyatakan gagal oleh pimpinan sidangmuktamar X tahun 1998, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum; 6.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.119/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal10 Desember 2014 yang telah Inkracht;(T2),dimana di dalam putusantersebut;Dalam Konpensi : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonpensi diantaranya amarnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan hukum Pelaksanaan Muktamar ke XIll (NW) adalahsah menurut hukum; Menyatakan susunan komposisi dan personalia (PB.NW) Priode20142019 hasil kerja Formatur Muktamar XIII(NW) adalah sahmenurut Hukum; Menyatakan hukum Pengurus Besar

MASDOEN PRANOTO, masing masing dalam jabatannya sebagaiKetua Umum dan Sekretaris Jendral, mewakili Pimpinan PusatPerhimpunan AlIrsyad AlIslamiyah berkedudukan di Jalan Kramat RayaNo.25 Jakarta Pusat;Melawan :Pimpinan Pusat Perhimpunan AlIrsyad AlIslamiyah Versi Muktamar ke37 tanggal 3 sampai 6 Juli 2000 di Bandung, berkedudukan di JalanJatinegara Timur IV No.9 Jakarta Timur;.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RItanggal 23 Mei 2006 Junto Putusan Mahkamah Agung Repulblik Indonesiatanggal 3 Pebruari 2005 Nomor 1702 K/PDT/2004 junto Putusan PengadilanTinggi Jakarta tanggal 28 Maret 2004 Nomor 31/PDT/2004/PT.DKI juntoPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2003 Nomor283/Pdt.G/2002/PN.JKT.TIM yang pada dasarnya adalah bahwa PimpinanPusat Perhimpunan AlIrsyad Allslamiyah hasil Muktamar Ke37 diBandung merupakan satusatunya pihak yang

selalu ada perubahan anggarandasar yayasan ;20.Bahwa sebenarnya dan selama ini yang berlaku dalam PerhimpunanYayasan AlIrsyad Allslamiyah yaitu bahwa Anggaran Dasar Yayasan AlIrsyad Allslamiyah telah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat YayasanAlIrsyad AlIslamiyah ;21.Bahwa Angaran Dasar yang terbaru dan Perubahan Anggaran Dasar yangterbaru dari Yayasan AlIrsyad AlIslamiyah adalah Anggaran Dasar No.007Keputusan Muktamar Ke38 AllIrsyad Allslamiyah yang ditetapkan ataudisahkan tertanggal 9 September

No.2349 K/Padt/2010dasar dapat dilakukan oleh muktamar yang dihadiri oleh sekurang kurangnya dua pertiga (2/3) anggota muktamar ( Pasal 21 dan 34 ) ;25.Bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugatll serta Turut Tergugat melakukan perubahan Anggaran Dasar adalahPerbuatan Melawan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 danPasal 1366 KUHPerdata ;26.Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdatadisebutkan bahwa:"Tiap perobuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

Pimpinan PusatAlIrsyad AlIslamiyah tanggal 12 Desember 2005 No.273K1426 tentangPensahan Susunan Personalia Pimpinan Cabang AlIrsyad AlIslamiyahKota Tegal Masa Bakti 1426 1431/2005 2010 yang mana sebagaiKetuanya adalah Tergugat Rekonpensi ;Bahwa sebagaimana diketahui pula Pasal 36 ayat 1 huruf c Anggaran DasarAlIrsyad AlIslamiyah baik yang berlaku sekarang yaitu Anggaran Dasaryang disahkan berdasarkan Keputusan Muktamar ke38 AlIrsyad AlHal. 6 dari 15 hal. Put.

MUHAMMADZAINUL MAUJDI, M.A.), terpilin sebagai Ketua Umum Dewan TanfidziyahPengurus Besar Nahdlatul Wathan dalam Muktamar sah OrganisasiNahdlatul Wathan yakni Muktamar X tahun 1999 yang diselenggarakandi Pancor sebagai kelanjutan muktamar Praya tahun 1998 yangdeadlock dan tidak selesai karena pimpinan sidang muktamar Prayatahun 1998 tersebut menskoors sidang muktamar tanpa batas waktutertentu dikarenakan terjadi keributan antar peserta muktamar;Halaman 6 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016

Bahwa disisi lain, terdapat oknumoknum yang tidak puas denganmembuat perkumpulan Nahdlatul Wathan dengan tempat kedudukan diDesa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, ProvinsiNusa Tenggara Barat yang menganggap dirinya seolaholah sebagaikelanjutan dan merupakan bagian yang utuh dari Perkumpulan NahdlatulWathan yang berkedudukan di Pancor, mengadakan Muktamar lainyaitu Muktamar X, Xl, Xil, dan terakhir Muktamar XiIll periodekepengurusan 2014 2019, dengan susunan sebagai berikut :.

Muhammad = ZainuddinAbdul Madjid pada tanggal 21 Oktober 1997 berdasarkan Muktamar Xs/d X tidak berdasarkan pada Fakta yang sebenarnya terjadi;Yang benar adalah, HJ. SITT RAIHANUN ZAINUDDIN AM., yang telahterpilin secara sah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NahdlatulWathan (PBNW) melalui forum Muktamar X, Xl, Xll dan XiIll (hinggasekarang ini). Adapun susunan lengkap Kepengurusan NahdlatulWathan berdasakan Hasil Muktamar Xill, yaitu :1) DEWAN MUSTASYARRois Am : Raden TGH.L.G. Muh.

Muktamar XHalaman 93 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUNJKT.9, Bukit P.1.2 9 :10.

Bahwa pihak Penggugat telah melaksanakan Muktamar X di Pancor,Muktamar XI pada tahu 2004 di Selong, Muktamar XII pada tahun 2010di Mataram, Muktamar XIll pada Tahun 2016 di Narmada dan telah pulamenerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Tentang PengesahanPengurus Wilayah Nahdlatul Wathan di beberapa Provinsi (vide buktiP.1.215 sampai dengan bukti P.1.230)Menimbang, bahwa uraian faktafakta hukum di atas menunjukkanbahwa telah terjadi perpecahan dan konflik internal Organisasi NahdlatulWathan, yang

Berdasarkan Bab VII Pasal 13 angka 5Ketetapan Muktamar Ke39 Al Irsyad Allslamiyah Nomor 007/Tap/Muktamar Ke39/1433 H.

Bab X Pasal 19 angka 1 Ketetapan Muktamar Ke39 Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor 007/TAP/Muktamar ke39/1433 H tentangAnggaran Dasar Perhimpunan Al Irsyad Allslamiyyah jo. Bab IX Pasal 19angka 1 Ketetapan Muktamar Ke38 Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor007/TAP/Muktamar ke38/1427 H tentang Perubahan Anggaran Dasar AlIrsyad Allslamiyyah jo. Bab VIII Pasal 31 angka 1 Keputusan MuktamarKe37 Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor 007/TAP/Muktamar ke37/1421 Htentang Anggaran Rumah Tangga Al Irsyad Allslamiyyah;7.

Keputusan Muktamar ke37 Al Irsyad Al Islamiyah Nomor 007/SOON DAAAR YWMuktamar Ke37/1421 tentang Perubahan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Al Irsyad Al Islamiyah;11. Keputusan Muktamar ke38 Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor007/Muktamar Ke38/1427 tentang Perubahan Anggaran Dasar AlIrsyad Al Islamiyah;12.

Bab X Pasal 19 Angka 1 Ketetapan Muktamar ke39 Al Irsyad AlIslamiyyah Nomor 007/Tap/Muktamar ke Muktamar ke39 Al Irsyad AlIslamiyyah Nomor 007/Tap/Muktamar ke39/1433 H Tentang AnggaranHalaman 38 dari 55 hal. Put.

Nomor 2293 K/Pdt/2015Dasar Perhimpunan Al Irsyad AlIslamiyyah jo Bab IX Pasal 19 angka 1Ketetapan Muktamar ke38 Al Irsyad Allslamiyyah Nomor 007/Tap/Muktamar ke38/1427 H tentang Perubahan Anggaran Dasar Al Irsyad AlIslamiyyah jo Bab VIII Pasal 31 Angka 1 Keputusan Muktamar ke37 AlIrsyad Allslamiyyah Nomor 007/Tap/Muktamar Ke37/1421 H tentangAnggaran Rumah Tangga Al Irsyad Allslamiyyah tidak bisa diterapbkan danberlaku surut, batal demi hukum;.

Bahwa Para Penggugat saat ini telah diberhentikan dariKepengurusan Partai Persatuan Pembangunan danberdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai PersatuanPembangunan Pasal 4 ayat (14) : Anggota PartaiPersatuan Pembangunan yang diberhentikan ataudiberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauankembali kepada Pimpinan Harian yang memberhentikandan/atau. tingkat Pimpinan Harian yang lebih tinggisampai kepada Muktamar dan ini yang harus dilakukanoleh Para Penggugat, bukan melakukan gugatan diPengadilan

Bahwa semua Keputusan Para Penggugat telah sesualidengan AD/ART hasil Ketetapan Muktamar VI PartaiPersatuan Pembangunan khususnya Pasal 9 ayat (2)dalam hal yang mendesak, Ketua Umum bersama denganWakil Ketua Umum, Ketua Terkait, Sekretaris Jenderal,dan Wakil Sekretaris Jenderal terkait, serta KetuaPengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan PimpinanCabang/Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting bersamaWakil Ketua terkait, Sekretaris, dan Wakil Sekretaristerkait, dapat menetapkan suatu' kebijakan di

No. 636K/Pdt.Sus/2011Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubanpemeriksa perkara ini yang telah salah dan kelirudalam menerapkan hukum atau. telah menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya hal ini terlihat dalampertimbangan hukumnya halaman 24 alinea ketigamenimbang bahwa dengan adanya ketetapan Muktamar VIPartai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor03/TAP/MUKTAMAR/PPP/1/2007 tanggal 4 Februari 2007 yangdi dalamnya telah mengatur tatacara dan prosedurpenyelesaian sengketa dalam kehidupan

organisasi PartaiPersatuan Pembangunan (PPP), maka tata cara danprosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dirumuskandalam ketetapan muktamar dimaksud, dipandang sebagaisuatu. pactum de compremittendo, artinya para pihaktelah sepakat bahwa penyelesaian sengketa yang timbuldari perjanjian (kesepakatan) Muktamar VI PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) diselesaiakan oleh internalPartai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga sepenuhnyasecara absolut menjadi kewenangan internal PartaiPersatuan Pembangunan

/PPP/I/2007 tanggal 4 Februari 2007Pasal 4 ayat (14) disebutkan apabila terjadiperselisihan diantara anggota Partai, supayadiselesaikan lebih dahulu) secara internal dan bagipihak yang kalah dapat diajukan peninjauan kembalikepada Pimpinan Harian dan atau tingkat PimpinanHarian yang lebih tinggi sampai kepada Muktamar ;Bahwa di samping itu) alasanalasan tersebut padahakekatnya mengenai penilaian hasi pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan

No. 587 PK/Pdt/20111 Ir FAROUK ZEIN BADJABIR.2 MASDOEN PRANOTO, masingmasing dalam jabatannya sebagai KetuaUmum dan Sekretaris Jendral, mewakili Pimpinan Pusat Perhimpunan AlIrsyadAlIslamiyah berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat;Melawan :Pimpinan Pusat Perhimpunan AlIrsyad Allslamiyah Versi Muktamar ke37 tanggal3 sampai 6 Juli 2000 di Bandung, berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur IV No. 9Jakarta Timur.Bahwa permasalahan telah sampai ke Mahkamah Agung dan PeninjauanKembali di Mahkamah

Pimpinan Cabang AllIrsyad Allslamiyah Kota Tegal masa bakti 14261431H/20052010 yang mana sebagai ketuanya adalah Penggugat.Bahwa dengan adanya Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang AlIrsyad Allslamiyah Kota Tegal Masa Bakti 14261431 H/20052010 yang mana sebagaiketuanya adalah Penggugat dan Pemberhentian tidak atas permintaan sendirikeanggotaan Perhimpunan Allrsyad Allslamiyah terhadap Tergugat 1, maka tidaklangsung kepengurusan dari Tergugat I adalah tidak sah.Bahwa sebenamya setiap ada muktamar

Perubahan Anggaran Dasar yangterbaru dari Yayasan AlIrsyad Allslamiyah adalah Anggaran Dasar No. 007 KeputusanMuktamar ke38 AllIrsyad Allslamiyah yang ditetapkan atau disahkan tertanggal 9September 2006/16 Sya'ban 1427 H.Bahwa menurut Akta No. 01 tertanggal 2 April 2007 Pasal 26 disebutkan bahwauntuk melakukan perubahan Anggaran Dasar adalah menjadi kewenangan DewanPenyantun.Bahwa sebenarnya sesuai dalam ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar Yayasan AlIrsyad Allslamiyah No. 007/Muktamar38/1421 H hasil Muktamar

ke38, yang berhakmelakukan perubahan anggaran dasar adalah Muktamar.Bahwa dalam Anggaran Dasar No. 007/Muktamar37/1421 H hasil Muktamarke37 dan Anggaran Dasar No. 007/Muktamar38/1421 H hasil Muktamar ke38 jelasjelas disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dapat dilakukan oleh muktamar yangdihadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga (2/3) anggota muktamar (Pasal 21 dan 34).Bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II sertaTurut Tergugat dengan melakukan perubahan Anggaran

Pimpinan Pusat AlIrsyad AlIslamiyah tanggal 12 Desember 2005 No. 273K1426 tentang Pensahan SusunanPersonalia Pimpinan Cabang AlIrsyad Allslamiyah Kota Tegal Masa Bakti14261431/20052010 yang mana sebagai Ketuanya adalah Tergugat Rekonvensi.Bahwa sebagaimana diketahui pula Pasal 36 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar AlIrsyad AlIslamiyah baik yang berlaku sekarang yaitu Anggaran Dasar yang disahkanberdasarkan Keputusan Muktamar ke38 Allrsyad AlIslamiyah No. 007 yangditetapkan atau disahkan pada tanggal 9

Nur Zam Zam, Chairuddin, Nila Amin, Linda Ratana, Nelisma, Muktamar, Yuliana, Roosny, Rosidawati dan Sofia Murin, seluas: 50 M², yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Ibrahim, M.Nur Zam Zam, Chairuddin, Nila Amin, Linda Ratana, Nelisma, Muktamar,Yuliana, Roosny, Rosidawati dan Sofia Murin, seluas: 50 M?) yang merupakanakta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai benar Alm. T . Ibrahim memiliki setifikat tanahdan bangunan bersamasama, atas nama T . Ibrahim M.

Nur Zam Zam, Chairuddin,Nila Amin, Linda Ratana, Nelisma, Muktamar, Yuliana, Roosny, Rosidawatidan Sofia Murin, perlu ditunjuk kuasa ahli waris untuk mengurusnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut :1.Bahwa Alm.

Nur Zam Zam, Chairuddin,Nila Amin, Linda Ratana, Nelisma, Muktamar, Yuliana, Roosny, Rosidawatidan Sofia Murin;Bahwa anakanak Pemohon telah sepakat dan setuju Pemohon (Amiruddin) sebagai kuasa ahli waris untuk pengurusan balik namasertifikat tanah dan bangunan atas nama T . Ibrahim M. Nur Zam Zam,Hal 12 dari 17 hal Pen.

Nur ZamZam, Chairuddin, Nila Amin, Linda Ratana, Nelisma, Muktamar, Yuliana,Roosny, Rosidawati dan Sofia Murin, seluas: 50 M?, telah dapat dibuktikandengan sempurna oleh Pemohon yaitu dengan melihat fakta di persidanganadanya pengakuan lisan kuasa para Pemohon secara in person di depansidang bahwa Pemohon (Amiruddin bin T. Muhammad) ditunjuk sebagaikuasa ahli waris Pengganti yang pengurusan balik nama sertifikat tanah danbangunan atas nama T. Ibrahim tersebut ;Hal 14 dari 17 hal Pen.

Nur Zam Zam,Chairuddin, Nila Amin, Linda Ratana, Nelisma, Muktamar, Yuliana, Roosny,Rosidawati dan Sofia Murin, seluas: 50 M?, yang terletak di Desa KampungBaru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dengan batasbatassebagai berikut ; Utara dengan Toko Alamsyah ; Timur dengan Perkarangan Bank Mandiri Syariah ;Hal 15 dari 17 hal Pen.

15 Desember 2008;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak adahalhalyang diajukan lagi dan mohon penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yangpada pokoknya adalah mengenai bahwa anak Pemohon adalah anak daripasangan suami isteri MUKTAMAR

Foto copy dari Asli berupa Kutipan Surat Nikah No. 247/13/VII/1994, AtasNama Muktamar dengan Nur Imamah, tertanggal 2 Agustus 1994, diberitanda P 5;6. Foto copy dari Copy berupa Kartu. Tanda Penduduk No.3510032512710008, Atas Nama Muktamar, tertanggal 06 Juni 2015 diberitanda P6;7. Foto copy dari Copy berupa Kartu. Tanda Penduduk No.3510037007780008, Atas Nama Nur Imamah, tertanggal 30 Juli 2017 diberitanda P7;8.

Foto copy dari Copy berupa Kartu Keluarga No. 3510031904100015,Kepala Keluarga Atas Nama Muktamar, tertanggal 21 April 2010 diberi tandaP8;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti saksisaksi yang diajukan olehPemohon yaitu :1.

Pemohon ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkansatu nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; Bahwanama anak Pemohon yang asli adalah M.INDHAVA IKLASUL AMALlahir tanggal 15 Desember 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan olehPemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yangternyata bersesuaian Hakim berpendapat:Menimbang, bahwa hakim memperoleh fakta hukum yang menyatakanbahwa anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami ister: MUKTAMAR

Sirodji Achmadsebagai pengurus yakni SK DPP PKB No. 002/DPP02/IIVA.V/2002 telahdicabut oleh DPP PKB (turut Tergugat Il), karena para Pengurus DPC PKBKabupaten Mojokerto melanggar AD/ART PKB, dengan sengaja tidakmelaksanakan Keputusan/Ketetapan Muktamar Il PKB di Semarang sertamenolak dan tidak melaksanakan instruksi DPP, DPW PKB (lihat PeraturanPartai No. 0534/DPP02/IIVA.V2002 tertanggal 28 Januari 2002 tentangPembekuan Dewan Pengurus PKB);.

DPPPKB, No. 002/DPP02/IIVA.VI /2002 tertanggal 27 Januan 2002 telah dicabutdengan SK DPP PKB No: 184/DPP02/1V/A.VV1/2005 tertanggal 13 Juni 2005dan telah dilaksanakan Muscablub DPC PKB Kabupaten Mojokerto yang sudahmenyatakan kesetiaan dan kepatuhan kepada DPP PKB hasil Muktamar Il PKBdi Semarang dan telah menghasilkan Kepengurusan DPC PKB KabupatenMojokerto di bawah kepemimpinan K.H. Achmad Dimyati RosyidH.

dari Fraksi PKB diajakmembangkang yakni tidak mengakui DPP PKB Hasil Muktamar Il PKB diSemarang sehingga tidak ada jalan lain bagi DPP PKB/Turut Tergugat Ilselain membekukan kepengurusan DPC PKB Kab.

Bahwa dengan demikian pembekuan kepengurusan DPC PKB KabupatenMojokerto telah sesuai dengan AD/ART PKB serta Peraturan Partai yangmana dalam Peraturan Partai No. 0534/DPPO2/II/A.V2002 tanggal 28Januari 2003 tentang Pembekuan Dewan Kepengurusan PKB dapatdibekukan dengan alasan Pengurus PKB melanggar AD/ART PKB, dengansengaja tidak melaksanakan keputusan/ketetapan Muktamar PKB sertamenolak dan tidak melaksanakan instruksi DPP PKB dan karena DPC PKBMojokerto menolak keputusan Muktamar yang memilih K.H

Kalau para Penggugat mengakui patuh dan tunduk pada hasilhasil Muktamar Ill PKB di Semarang yang menempatkan K.H. AbdurrahmanWahid (Gus Dur) sebagai Ketua Dewan Syuro dan H. Muhaimin Iskandarsebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, maka para Penggugat semestinyaharus mengakui DPC PKB DPW PKB yang secara struktural di bawahkepemimpinannya dan faktanya dalam hal ini sejak awal para Penggugattidak mau mengakui DPC PKB, Kab.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Muktamar Jihadi Bin (alm) Selamat Lumiadi Alias Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan

Terdakwa:
MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN