Bin ABIDIN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminanfidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu kami yakni Pasal 36 UURI No42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN A. Bin ABIDIN denganpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwaditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.3.

Bahwa memang benar PELAWAN selaku penjual dan TERLAWAN IIselaku pembeli telah melakukan transaksi jual beli atas tanah obyeksengketa dengan SHM No 947/Demangan, Surat ukur No76/Dmn/2000,Seluas1i72 m pada tanggal 31 Desember 2008 dengan akta jual beli no42/2008 yang dibuat oleh Pejabat pembuat akta tanah atasnamayYuasri,S.H.3. Bahwa jual beli atas obyek sengketa sudah sah menurut hukumkarena telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 37ayat 1 PPNo 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah4.

Perkawinan tersebuttelah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera,Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan Nomor 388/Pdt.G/2014/MsLsk.Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No42/03/V 1/2002 tertanggal 13 Juni 2002;. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi olehAllah Swt;.

NRP. 3920831760271 terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PenganiayaanMemidana Terdakwa oleh karena itu) denganPidana : Penjara selama 4 (empat) bulan;Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalamtahanan dikurangkan' seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.Menetapkan barangbarang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Visum EtRepertum dari Rumah SakitTK.II Robert Wolter MonginsidiTeling Manado Sulawesi Utara No42/VER/VII/2011 tanggal 11Juli 2011 yang dibuat danditanda tangani

Hamid,SH dengan Relaas Pemberitahuan permohonanbanding tanggal 26 Nopember 2013, No.42/Pdt.G/2013/PN.PLG, Bdg.53/2013, sertakepada Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II dengan RelaasPemberitahuan permohonan banding tanggal 02 Desember 2013, No.42/Pdt.G/2013/PN.PLG, Bdg.53/2013 ;Membaca, Memori Banding dari kuasa Pembanding / semula Penggugattanggal 18 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalembang dengan Akte Tanda Penerimaan memori banding tanggal 18 Nopember2013, No42

Putusan No42/Pdt.SusPHI/2016/Prikt.Psta. Perusahaan Tergugat Baru Lahir (Berdiri) Pada Tahun 2005 SehinggaTidak Mungkin Penggugat Bekerja Pada Perusahaan Tergugat SejakTahun 20031.

Putusan No42/PdtS usPHI/ 2016/PniktPstdengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2(dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanyakarenadikualifikasikan mengundurkan diri"(2) "Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada haripertama pekerja/buruh masuk kerja"(3) "Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantianhak sesuai ketentuan

tertanggal 29 Juli 2016,ParaPenggugat diberi file copy Perjanjian No.42 Tentang Perjanjian Kredit olehsalah seorang karyawan Tergugat Ill (Notaris NUSYIRWAN KOTO) ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, Para Penggugatdatang lagi ke Kantor Tergugat Ill (Notaris NUSYIRWAN KOTO) untukmeminta FILE COPY seperti pada point 11 (Sebelas) dan oleh salahseorang karyawan Tergugat Ill diberi yang isinya lebin lengkap dari hariSenen tanggal 29 Agustus 2016, dan Para Penggugat baca berulangulangisi surat No42

Adat (garapan Yosep Yapen)e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat (Garapan H Sangkala)e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat (garapan Jhoni T dan NikanorPaa)e Sebelah Barat berbatasan dengan Abas Umlati/garapan Th Komegi)Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa4Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai tanah obyek sengketa milik PenggugatRekonvensi berdasarkan akta hibah No 41/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas namaFred Marloanto sesuai dengan sertifikat hak milik No 211 dan akte Hibah No42

Bahwa Surat Hibah No : 515/035/KT/XV1995 tanggal 21 November 1995yang diterbitkan oleh Tergugat IV yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru No42/PDT.G/1997/PN.Pbr tanggal 30 Maret 1998 kemudian dikuatkan lagioleh Pengadilan Tinggi Riau No : 19/PD1/1997/PTR tanggal 19 Agustus1999 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 3035K/PDT/2000 tanggal 25 Juli 2001, maka oleh karena itu jelas BadanPeradilan tersebut diatas haruslah digugat karena

45) 1(44) 1(54) 2(23) 2(14) 1(5) 5054741) 223)L3)23)))NNN NH2342) 25) 505455) 2323) 254) 2S) 50.51NN N LN25) 5051241) 232) 254) 22) 242) 2S) 50.54623) 242) 243) 25) 50513) 241) 2344) 14744) 123) 242) 2S) 50.544) 142) 244) 157) 15) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 723.00 Tm/F12 1 TE(1241) 232) 254) 22) 242) 25) 2055055) 2((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((13) 223) 254) 25) 20514) 144132347550242)4343))))205) 25) =oOOo5) =NONNFNNBFNNNNNNW~ NN HPoOoO53)475) 205Ny NO42

sejaktanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 49/Pid.B/ 2012/PN.BMS. sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 49/PID.B/2012/PN.Bms. sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli2012 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas No42

Pasal 112ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua.Bahwa terdakwa SUSIOLA Binti RAHMAD bersama sama dengan Terdakwall NI WAYAN Als YANTI Bini MADE SINDRE , saksi Efriansyah Als Tompel Bin idrus ,saksibrahim Als Jeky Bin Husin dan saksi Juwanda Bin Sarwani dan saksi Adi Cance Bin Cikwan(dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggai11 Juni 2014 sekira Puku119.00 Wibatau setidakidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 , bertempat di kamar HotelRomli No42

Pekerjaan : Wiraswasta;yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Fakhrul Razi, SH.MH dari KantorHukum Fakhrul Razi,.MH dan Rekan, beralamat di beralamat di Jalan BungaSuplir No 68 Padangbulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal11 April 2019;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuanberalamat di Jalan Letda Sujono No. 50 Medan;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No42

Dengan demikian, keberadaan persil 41 yangdidalikan Penggugat tidak diketahui dimana letaknya sehinggagugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang in casu error inobjekto ;Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alasan tersebut di atas, makaputusan yudex facti Pengadilan Negeri Sungguminasa No42/Pdt.G/2017/PN Sgm tanggal 7 Desember 2017, harus dibatalkan danyudex facti Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada pihak yang kalah,maka

19 dari 23 halaman putusan perkara Nomor : 317/Pdt/2019/PT.DKIMenimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukankontra Memori Banding tertanggal 8 April 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 April 2019 dan kontra memoribanding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Para Pembandingsemula Para Penggugat pada tanggal 25 April 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksaberkas perkara No. 009/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST = jo No42

yang dirampas untuk negara ialah benda yang diserahkankepada Departemen yang bersangkutan menurut peraturan undangundang yang berlaku ; Bahwa berdasarkan pasal 78 ayat 7 jo pasal 78 ayat 15 jo pasal 50 ayat 3 huruf h Undangundang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa semua hasil hutan darihasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalat termasuk alat angkutnya yangdipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara ; 17 Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No42

Adalah merupakankeputusan yang keliru karena tidak berdasar hukum sama sekali.Bahwa BPSK Batu Bara dalam perkara aquo, seharusnya menjadikan UU NO42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pertimbangan sahtidaknya suatu penarikan unit/eksekusi objek jaminan fidusia dan bukanberlandas kepada Perkap Kapolri No 8 Tahun 2011.Bahwa sebenarnya timbulnya Perkap Kapolri No 8 Tahun 2011 tentangPengamanan Fidusia adalah untuk melindungi Pelaku Usaha (PemohonKeberatan) dari tindakan Konsumen (Termohon

Mol.sebagai dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi ter4adap unit milikPenggugat, sehingga perbuatan Tergugat berasumsi sebagai "bentukpenyesatan" yang melanggar Ketentuan Pasal 35 UndangUndang No42 Tahun 1999 Tentang Fidusia; 6.

Posita angka 4 gugatan a quo;Bahwa dalam hal Pelawan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalamperkara Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 179/Pdt.G/2006/Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT MND.PN.Mdo. jo putusan Pengadilan Tinggi Manado No42/PDT/2008/PT.MDO jo putusan Mahkamah Agung No. 714K/Pdt/2009/MARI putusan Peninjauan Kembali No 09/PK/Pdt/ 2014,adalah dikarenakan dalam perkara awal in casu No. 179/Pdt.G/2006/PN.Mdo., Posisi Terlawan adalah sebagai Tergugat Konvensi /Penggugat

melampaui kewenangannya,maka demi hukumharusdibatalkan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b menyebutkan:penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanpenerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasannya piutangnya dari hasil penjualan.Bahwa oleh karena Eksekusi Jaminan Fidusia didasarkan atas perbuatanwanprestasi Termohon Keberatan dan dengan Titel Eksekutorial SetifikatJaminan Fidusia, maka menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No42