Bahwa, dalam dalil Gugatan Penggugat pada tanggal 4 Februari 2006Penggugat dan Tergugat membuat Akta Nomor 11 tentangPerjanjian Nominee, Akta Nomor 12 tentang Kuasa Menjual dan AktaNomor 13 tentang Kuasa , semuanya dibuat dihadapan FaridaAndriani, S.H., Notaris di Singaraja;7.

Bahwa, menurut pendapat kami, Perjanjian Nominee dan Kuasa aquo merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnyaperjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdatatentang sebab yang halal, karena isi Perjanjian Nominee aquobertentangan dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 Undangundang No.5Tahun 1960 yang secara tegas melarang setiap jualbeli, penukaran,Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Perdata Nomor 121/Pdt/2017/PT DPS10.11.12.13.penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatanlain

yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsungmemindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyaikewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecualiyang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2),dan oleh karenanya Perjanjian Nominee aquo batal demi hukum;Bahwa dengan batal demi hukumnya Akta Nomor 11 tentangPerjanjian Nominee, Akta Nomor 12 tentang Kuasa Menjual dan AktaNomor 13 tentang Kuasa,

Menyatakan Akta Nomor 11 tentang Perjanjian Nominee, Akta Nomor 12tentang Kuasa Menjual, dan Akta Nomor 13 tentang Kuasa yang dibuatdihnadapan Notaris Farida Andriani, S.H. pada tanggal 4 Februari 2006batal demi hukum;DALAM REKONVENSI1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;2.

Yahya Harahap, S.H. jugamemberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sebagaiberikut :bahwa dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2007 tentangPenanaman Modal dan bahkan sejak jaman Belanda, dari prinsipprinsip hukum perseroan sejak berlaku UndangUndang HukumDagang, kemudian diganti dengan UndangUndang Nomor 1 tahun1995, yang selanjutnya sekarang diganti dengan UndangUndangNomor 40 tahun 2007 itu, tetapi hukum perseroan Indonesia tidakmengenal nominee atau tidak disebut nominee, sehingganominee

Sel24.25.sebagai berikut :Bahwa akibat hukumnya ketika terjadi nominee arrangementadalah batal demi hukum menurut UndangUndang PenanamanModalBahwa ketentuan mengenai hibah juga berlaku dari pihakswasta kepada pemerintahBahwa jika terdapat nominee agreement, maka tetap harusdibuktikan secara materiil apabila suatu saham adalah milikpemerintah, bukan swasta, sehingga dalam hal ini berlaku UndangUndang Perseroan Terbatas dan UndangUndang PenanamanModalBahwa berdasarkan peraturan perundangundangan di

BUMN Persero dibentuk oleh negaratentunya dalam rangka menguasai untuk kepentingan menguasalhajat hidup orang banyak, kemudian kalau pertanyaan saudaraPemohon tadi mengatakan apakah kemudian ada larangan sehingganegara terpaksa menggunakan Nominee dalam kontekspembentukan BUMN, maka saya katakan tidak ada satu laranganapapun yang kemudian mengatakan bahwa negara tidak bisamembentuk suatu BUMN sehingga terpaksa harus memakai pinjamnama atau kemudian Nominee, yang penting adalah bahwa BUMNtersebut

Tidak bisakemudian tanpa dianggarkan dan tanpa ada pemantauan dalampengelolaannya BUMN Persero tadi ; Bahwa sesungguhnya Hukum Indonesia tidak mengenal yangnamanya Nominee, Sistim Hukum Indonesia tidak mengenal yangsecara eksplisit menyatakan adanya sebuah Perjanjian Nominee,Perjanjian Pinjam Nama, kalau kita telusuri secarahistorissebenarya Perjanjian Nominee itu banyak di adopsi di negaranegara Common Law dan kita kemudian masuk di tahun 1960 ansebagai suatu siasat ketika tahun 1974, ketika tahun

Jadi kalau pertanyaanPemohon berlaku tidak terhadap sebuah larangan tadi ataskeberadaan Perjanjian Nominee pada sebelumnya, tentunya tidakberlaku, tetapi sebenarnya secara substantif keberadaan PerjanjianNominee sendiri itu sebenarnya tidak memiliki legalitas ; Bahwa jika ada Perjanjian Nominee setelah berlakunya UU No.25/2007 itu maka secara tegas, secara eksplisit di pasal 33 ayat (2)dinyatakan batal demi hukum.

atas nama Terbantah/ Penggugat adalah pinjam nama atas nama Terbantah / Penggugat(Nominee Arrangement) tetapi yang memiliki tanah tersebut adalah H.IBRAHIM. HA yaitu orang tua lakilaki Pembantah / Tergugat . BahwaHalaman 4 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 7/Pdt.Plw/2017/PN Mpwsecara hukum belum ada larangan dalam hal Nominee Arrangementterhadap kepemilikan tanah kecuali pinjam nama kepemilikanperusahaan, dan dengan demikian pinjam nama Terbantah / Penggugatterhadap tanah milik H.

Bahwa tidaklah ada larangan hukum untuk pinjam namaterhadapkepemilikan tanah (Nominee Arrangement) dan dari kepemilikan tanahorang tua lakilaki Penggugat Rekonvensi / Pembantah / Tergugat yaitu H. IBRAHIM. HA sudah sewajarnyalah Penggugat Rekonvensi /Pembantah / Tergugat dan Penggugat Rekonvensi Il / Pembantah Il /Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatrekonvensi agar diputuskan tanah yang disebut dalam sertifikat nomor27/Galang dengan luas 9.860 m?

atas nama Terbantah/ Penggugat adalah pinjam nama atas nama Terbantah / Penggugat(Nominee Arrangement) tetapi yang memiliki tanah tersebut adalah H.IBRAHIM. HA yaitu orang tua lakilaki Pembantah / Tergugat . Bahwasecara hukum belum ada larangan dalam hal Nominee Arrangementterhadap kepemilikan tanah kecuali pinjam nama kepemilikanperusahaan, dan dengan demikian pinjam nama Terbantah / Penggugatterhadap tanah milik H. IBRAHIM.

IBRAHIMTidak berkekuatan hukum atas nama Tergugat Rekonvensi / Terbantah /Penggugat.Bahwa tidaklan ada larangan hukum untuk pinjam nama terhadapkepemilikan tanah (Nominee Arrangement) dan dari kepemilikan tanahorang tua lakilaki Penggugat Rekonvensi / Pembantah / Tergugat yaituH. IBRAHIM.

84 tanggal 14 Oktober 2011 tentang pernyataan bahwaPenggugat telah menjual, Akta Notaris Nomor 85 tanggal 14 Oktober tentangpernyataan tentang telah membeli, Akta Notaris Nomor 86 tanggal 14Oktober 2011 tentang Sewa Menyewa Tanah, Akta Notaris Nomor 87 tanggal14 Oktober 2011 tentang Perpanjangan Sewa Menyewa, Akta Notaris Nomor88 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perjanjian / Ikatan Jual Beli antaraPENGGUGAT selaku penjual dan TERGUGAT dan TERGUGAT II yangsangat jelas memposisikan PENGGUGAT selaku NOMINEE

Bahwa perjanjian nominee sama sekali tidak dikenal dalam system hukumIndonesia Khususnya dalam hokum perjanjian Indonesia, dan tidak adapengaturan secara khusus dan tegas, sehingga dapat dikatakanmengandung pengertian yang kosong / norma kosong, karena perjanjiannominee dapat dikatagorikan PENYELUNDUPAN HUKUM.;.

Kompas, Jakarta, 2007,blm 18, mengatakan : Perwujudan Nominee ini ada pada surat perjanjianyang dibuat oleh para pihak, yaitu antara Warga Negara Asing dan WargaNegara Indonesia Sebagai PemberiKuasa (Nominee) yang diciptakanmelalui satu paket perjanjian itu pada hakikatnya bermaksud untukmemberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubunganhokum antara seseorang dengan tanahnya kepada Warga Negara Asingselaku penerima Kuasa untuk bertindak layaknya seorang pemilik yangsebenarnya dari sebidang

Perjanjian denganmenggunakan kuasa semacam itu dengan menggunakan pihak WargaNegara Indonesia sebagai Nominee merupakan Penyelundupan hokumkarena substansinya bertentangan dengan UndangUndang PokokAgraria (UUPA).

;Perjanjian Nominee dibidang pertanahan dalam praktek adalahmemberikan kemungkinan bagi warga Negara Asing memiki tanah yangdilarang UUPA adalah dengan jalan meminjam nama (Nominee) ;Perjanjian Nominee sama sekali tidak dikenal dalam system HukumIndonesia khususnya dalam dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan tidak adapengaturan secara khusus dan tegas sehingga dapat dikatakan mengandungpengertian yang kosong , karena perjanjian Nominee dapat dikatagorikansebagai Penyelundupan Hukum karena substansinya

Peristiwa pembuatan akta CV Prima dibuat sendirioleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Tergugat tanpa ada KesepakatanTermohon Kasasi/Penggugat/Penggugat, karena Pemohon Kasasi/Tergugat/Tergugat pada prinsipnya hanya pinjam nama TermohonKasasi/Penggugat/Penggugat saja agar dapat mendirikan akta CV Prima;Bahwa pinjam nama atau dikenal dengan perjanjian nominee (nomineeengangement), ini sangat lazim dalam praktek bisnis di lingkungan usahakeluarga, sebagaimana pula antara Pemohon Kasasi/Tergugat danTermohon Kasasi

;Bahwa lebih lanjut mengenai pinjam nama/nominee dapatlah kiranyabeberapa definisi dibawah ini menjelaskan tentang karakteristik orangyang dipinjam namanya: Nominee: A party who holds bare legal title for the benefit of others orwho receives and distributes funds for the benefit of others;Terjemahan bebas:Pihak yang mendapatkan hak secara hukum sematamata untukkeuntungan pihak lain atau yang menerima dan menyalurkan danauntuk kepentingan orang lain; Nominee: A party who holds legal title to property

for the benefit ofother(s) but who has no real duty to perform, except very limited onesupon the direction of the beneficiaries;Terjemahan Bebas:Pihak yang yang mendapatkan hak secara hukum terhadap kepemilikanuntuk keuntungan pihak lain namun tidak memiliki kewajiban nyatauntuk dilaksanakan, kecuali pada halhal tertentu yang ditentukan atasarahan pihak lain sebagai penerima manfaat;Bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi tentang nominee tersebut makatergambar jelas bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sesungguhnyatidak

memenuhi karakteristik seorang nominee yang seharusnya:memberi manfaat kepada orang lain atau menerima dan menyalurkandana untuk kepentingan orang lain, dimana Termohon Kasasi/Penggugat/Penggugat sejak awal tidak pernah menyetorkan modalkepada CV Prima sehingga dapat disimpulkan bahwa TermohonKasasi/Penggugat/Penggugat tidak pernah memberi manfaat ataumenerima dan menyetorkan dana untuk kepentingan PemohonKasasi/T ergugat/T ergugat;Satusatunya karakteristik yang terpenuhi dari definisi di atas adalahbahwa

Putusan Peninjauan Kembali PK 505/Pdt/2000 dalamperkara PT Nikkatsu Electric Works antara Merbabu Corporation danHideo Hibino melawan Djoni Benarman Auning dkk., Mahkamah Agungdalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, telah memutuskankedudukan pemegang saham sebenarnya/materiil adalah sebagai ActualOwner dan Legal Owner, sedangkan pemegang saham atas nama/nominee hanya berkedudukan sebagai beneficial owner atau beneficialinterest, yang mana akibat hukumnya bagi pemegang saham atasnama/nominee

tidakpernah di bangun alias proyek fiktif ;Bahwa di tahun 2007, dikarenakan seluruh uang Penggugat yang telahdiinvestasikan dan dipinjamkan kepada Tergugat Il sama sekali tidakdapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat Il, maka Pengugat bersamasama dengan Tergugat II telah menyetujui bahwa Penggugat berhakmendapatkan seluruh aset (tanah dan bangunan) dari Jimbaran Hill Resort(sejumlah 32 buah SERTIFIKAT TANAH) di mana keseluruhan aset dariJimbaran Hill Resort sebelumnya adalah milik Tergugat Il dengan Nominee

20098.10.11.Bahwa masih di tahun 2007, oleh karena Tergugat Il sedang berada diLuar Negeri maka Tergugat Il via Pos mengirim surat kuasa yangdisaksikan dan disahkan oleh Konsulat Indonesia di Amerika Serikat,isinya perihal menunjuk seorang kuasa yang bernama SUSAN adalahsalah satu staf/karyawan dari Tergugat untuk mewakili Tergugat ll,bertindak untuk dan atas nama Tergugat II melakukan transaksi/pengalihanhak atas seluruh sertifikat tanah Jimbaran Hill Resort dari Tergugat Ilkepada Penggugat dengan Nominee

Namun ternyata Tergugat mengatakan bahwa Nominee (Bapak Mudiana) tidak mau menandatanganidokumen tersebut, sehingga menurut Tergugat transaksi tidak dapatdilanjutkan ;Bahwa Penggugat akhirnya menghubungi Nominee (Bapak Mudiana), danternyata Bapak Mudiana mengatakan Tergugat tidak pernah menghubungiatau memberitahukan kepadanya agar mendatangi Kantor Tergugat untukmenandatangani dokumen aktaakta dan melaksanakan pemindahan hakatas property Jimbaran Hill Resort, hal tersebut membuat PenggugatHal. 3

No. 2414 K/Pdt/200912.13.14.terkejut karena apa yang dikatakan Tergugat tidak sesuai dengankenyataan ;Bahwa kemudian Penggugat bersama Nominee (Bapak Mudiana) datang keKantor Tergugat dan bertemu langsung dengan Tergugat danmenanyakan hal apa lagi yang menyebabkan transaksi atas propertyJimbaran Hill menjadi terhambat, padahal Penggugat telah melunasiproperty tersebut kepada Tergugat Il, Penggugat dan Tergugat II telahmembuat perjanjian jual beli atas property Jimbaran Hill Resort, danTergugat II

Keberatan terhadap pertimbangan Perjanjian Nominee atau pinjamnama antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat /Terbanding.Hal. 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 247/PDT/2021/PT DPSBahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan MajelisHakim perkara aquo pada putusan halaman 39 alenia pertamasampai dengan halaman 42 alenia pertama yang menyatakanpertimbangnan hukum pada intinya menyatakan Akta PerjanjianNo. 4 tanggal 18 Oktober 2005 merupakan perjanjian NomineeBatal Demi Hukum karena bertentangan

Kedua (Pembanding dan Turut Terbanding 2) yangtelah dipergunakan untuk membeli TANAH DANTURUTANNYA tersebut diatas sebesar Rp. 1.300.000.000,(satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan demikian sangatjelas perbuatan hukum atas pembeli obyek sengketa yangdilakukan oleh Terbanding adalah dengan menggunakan uangdari Pembanding dan Turut Terbanding 2.Bahwa apabila dicermati dan dipahami dengan teliti isi AktaPerjanjian No. 4 tanggal 18 Oktober 2005 tersebut tidak ada katakata atau istilah pinjam nama (Nominee

adalah agarperbuatan Terbanding semula Tergugat / Turut Tergugat dalam Intervensi yangtelah menggadaikan atau meletakkan hak tanggungan diatas tanah bersertifikatHak Milik Nomor 5030/Kelurahan Jimbaran atas nama Terbanding semulaTergugat Konvensi padahal diketahui oleh Terbanding semula Tergugat / TurutTergugat dalam Intervensi bahwa tanah itu adalah milik Pembanding semulaPenggugat / Tergugat dalam Intervensi yang diatasnamakan Terbanding semulaTergugat / Turut Tergugat dalam Intervensi berdasarkan nominee

perkara ini sedangkanpertimbangan sebagian lainnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannyasendiri sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam Intervensi juga mengklaim dirinya (yang merupakan warganegara asing) sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan nomineeagreement yang dibuat dihadapan Turut Terbanding Ill semula Turut TergugatIll, sementara berdasarkan hukum Indonesia praktik nominee

agreement atauperjanjian pinjam nama adalah merupakan Tindakan Penyeludupan Hukumyang bertentangan dengan hukum Indonesia, dan Prinsip Nasionalitas danberdasarkan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria sudah diatur danditentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hakmilik atas tanah di Indonesia ;Menimbang, bahwa yang mendasari nominee agreement tersebutadalah aktaakta yang dibuat dihadapan Turut Terbanding III semula TurutTergugat III / Turut Tergugat Intervensi IV, antara

Andalan Utama Dinamis Karya dituangkan dalambentuk : Surat Pernyataan Jual Beli Nomor022/SPJBT/BSM/2015 Tanggal 14April 2015 untuk tanah seluas 25 WHektar beserta SURATPERNYATAAN HARTA NOMINEE PT. BERINGIN SAKTI SEGARAMAS; Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 15 April 2015, beserta SURATPERNYATAAN HARTA NOMINEE PT. BERINGIN SAKTI SEGARAMAS untuk tanah bersertifikat yakni:Sertifikat Hak Guna UsahaHalaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bgl.

Yunus berdasarkan:1.Surat Pernyataan Jual Beli Nomor022/SPJBT/BSM/2015 Tanggal14April 2015 untuk tanah seluas 25 Hektar beserta Surat PernyataanHarta Nominee PT. Beringin Sakti Segara Mas;Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 15 April 2015, beserta SuratPernyataan Harta Nominee PT. Beringin Sakti Segara Mas untuk tanahbersertifikat yakni:Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 00075seluas63.330.M2 atas nama PT.

Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Nominee Tanggal 24 Maret2017; Copy Dari Asli;8. P.08 Surat Permintaan Keterangan Dan Dokumen Nomor:B/913/Ix/2019/Direskrimsus, Tanggal 10 September 2019 Kepada Anjas Putra;Copy Dari Asli;9. P.O9 Surat Permintaan Keterangan Dan Dokumen Atas Nama Sdr.Wardoyo,Nomor: B/914/Ix/2019/Ditreskrimsus, Tanggal 10 September 2019;Copy Dari Asli;10.P.10 Surat Panggilan Ke Dua Nomor : Sp.Gil/714/Xii/2019/DitreskrimsusTanggal 5 Desember 2019; Copy Dari Asli11.P.11 I.

Andalan Utama Dinamis Karyamelakukan pembelian perkebunan tersebut;Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor022/SPJBT/BSM/2015 Tanggal 14 April 2015 untuk tanah seluas 25 Hektarsebagaimana bukti ( P.O1 ) beserta Surat Pernyataan Harta Nominee PT.Beringin Sakti Segara Mas;Bahwa benar Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 15 April 2015 ( P.02 ),beserta Surat Pernyataan Harta Nominee PT.

:::eeSetelah membaca dan memeriksa suratsurat bukti yang bersangkutanCGNQAM PRIKAPE IN; scans ses wemeamwa xe 1s nominee op encmeamn o 9 x wemONOR 4 on R eaBORI x 0 Y x ma Ho 8 8Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di depan(oY=165(f

Bahwa Penggugat telah sadar melakukan Penyelundupan Hukum danmelakukan Perbuatan Melawan Hukum:1.Bahwa dalam poin 2 dan 3 surat gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugatbersama sama dengan Tergugat I mengakui bahwa telah melakukanPenyelundupan Hukum karena berusaha memiliki hak atas tanah ObyekSengketa dengan status Sertifikat Hak Milik yang mana Sertifikat Hak Miliktersebut ingin dimiliki oleh Penggugat yang seorang Warga Negara Asingmelalui praktek nominee atau kuasa kepada pihak Tergugat I, sehingga

Bahwa dalam poin 2 dan 3 surat gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugatbersama sama dengan Tergugat I mengakui bahwa telah melakukanPenyelundupan Hukum karena berusaha memiliki hak atas tanah ObyekSengketa dengan status Sertifikat Hak Milik yang mana Sertifikat Hak Miliktersebut ingin dimiliki oleh Penggugat yang seorang Warga Negara Asingmelalui praktek nominee atau kuasa kepada pihak Tergugat I, sehingga secarastatus tanah tersebut milik Tergugat I, namun secara yuridis milik Penggugatdan oleh

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian Nominee adalah dimananama dan identitas pihak sesungguhnya tidak diketahui pemerintah dan khalayak ramaisehingga pihak yang diakui dan memiliki kedudukan secara hukum adalah pihak Nominee;Menimbang, bahwa cirriciri dari perjanjian Nominee adalah2.

Terdapat Nominee Agreement yang wajib ditandatangani antara Nominee danbenefisiari (pemilik tidak langsung) sebagai landasan dari penggunaan konsepnominee; 922922 =n noon n nanan nd.

Pihak Nominee menerima fee dalam jumlah tertentu sebagai konpensasipenggunaan nama dan identitas dirinya untuk kepentingan benefisiari (pemiliktidaklangsung); Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perjanjian Nominee telahmenimbulkan ketidak pastian hukum dimana ada dua kepemilikan terhadap tanah yaitukepemilikan secara hukum (de jure) dan kepemilikan secara tidak langsung (de pakto) ;Menimbang, bahwa terkait dengan perkara aquo dimana Tergugat I sebagai pemiliksecara hukum atas tanah obyek sengketa

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar dalam putusannya dalam mempertimbangkan fakta hukum terkaitdengan perjanjian nominee (vide hal. 7376 Putusan PN DenpasarNo. 985/Pdt.G/2015/PN. Dps) tersebut jelasjelas salah dan bertentangandengan hukum.

merta berakhir karena sifatnya yang batal demi hukum, dan bahwapraktek nominee ini merupakan penyelundupan hukum karena adanya azaslarangan tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang asing (grondsverponding verbod), dan bahwa pelarangan perjanjian nominee ini jugaterdapat dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (vide hal. 74 Putusan PN Denpasar No. 985/Pdt.G/2015/PN.Dps).Sehingga Putusan No. 985/Pdt.G/2015/PN.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie halaman 74 menguraikan dasarpengesampingan pemberlakuan batal demi hukum atas praktik nominee atassaham yang dinyatakan demikian : Menimbang, bahve dalam hukum perdata, dikenal suatu doktrinmengenai perikatan yang bersifat alamiah.

Perikatan alamiah adalahperikatan yang tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui saranahukum, namun demikian apabila perikatan tersebut dipenuhi secarasukarela, maka perikatan tersebut tetap secara alamiah lahir danmengikat tanpa memerlukan sarana pemaksa (hukum);Majelis Hakimmemiliki pendapat bahwa penegakan hak dan kevajiban yang dibangundalam perjanjian nominee tidaklah bisa dipaksakan melalui hukum.

Perjanjian nominee hanya bisa terus hidup sebagai perikatanalamiah apabila kedua belah pihak terus menerus beritikad baik danmemenuhi hak dan kevajiban masingmasing pihak secara sukarela.3. Melihat dari sejarahnya, keberadaan nominee di Indonesia sudah bukanmerupakan hal yang baru.

SPSmenggunakan rekening nominee/rekening yang bisa dipakai untuk operasionalperusahaan yang mana namanama sesuai dalam rekening tersebut tidak mengetahuikalau namanya dipakai oleh PT. SPS untuk membuka rekening, yaitu : Rek no. 888111RM12827 an. ENI WIDIARTI Rek no. 888111RM10729 an. JOHN LEVIE SARAGUH2. Rek no. 888111RM10730 an.

Sarijaya Permana Sekuritas ;Bukti Pembukaan Rekening Baru, Tanggal Pembukaan 12/MAR/2008, No.Rekening : 011211RM10228, atas nama Pemilik Rekening JASA RAHARJA,PT;Bukti Pembukaan Rekening Baru, Tanggal Pembukaan 18/APR/2007, No.Rekening : 011211RN06466, atas nama Pemilik Rekening ASURANSI SINARMAS, PT ;Daftar 17 Nasabah Nominee PT.

SPS tersebutadalah dengan menggunakan 17 Nasabah Nominee yang atas transaksi tersebutkemudian dibayar dengan cara mendebet dana dari 13.074 Nasabah yangtersimpan di main account PT. SPS ; Bahwa dari 17 Nasabah Nominee yang disebutkan dalam perkara pidana No.878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. telah termasuk 3 (tiga) orang Nasabah Nomineeyang disebutkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan perkara ini, yaitu ENIWIDIARTI dan JOHN LEVIE SARAGIH 2 sedangkan PT. Asuransi Sinar Masdan PT.

ZULFIANALAMSYAH ZA, Terdakwa II TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan YUSUF RUSLI ,sehingga kemudian kenaikkan PT tersebut diajukan kepada para Direksi tersebut,dan atas pengajuan kenaikkan TA tersebut meskipun para Direksi mengetahui danayang terdapat pada rekening 17 (tujuh belas) nasabah nominee tidak mencukupi(O/Nol), Terdakwa I.

ZULFIAN ALAMSYAH ZA, Terdakwa II TEGUH JAYASUYUD PUTRA dan YUSUF RUSLI tetap memberikan persetujuan (ACC)sehingga nama dan rekening 17 (tujuh belas) nasabah nominee dapat digunakanuntuk transaksi efek/saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) ;Selanjutnya secara bertahap dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008,HERMAN RAMLI melakukan aktifitas traiding (transaksi jual beli saham/efek)menggunakan 17 (tujuh belas) nasabah nominee dan atas transaksi beli yangdilakukannya tersebut kemudian dibayar dengan cara

Bahwa isi Surat Perjanjian Nominee yang dibuattanggal 8 Februari 1988 yang dibuat olehTergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan = ayahTermohon Peninjauan Kembali tanpa melibatkanPenggugat selaku istri yang sah adalah menyalahiaturan in casu Pasal 35 (1) Undangundang No. 1tahun 1974, mengingat pula bahwa semua hartaHal. 23 dari 35hal. Put.

Bahwa judex juris dalam pertimbangan hukumnya tidakmemperhatikan Akta Nominee yang dibuat pada tanggal8 Februari 1988, tidak dapat dinyatakan berlaku,mengikat dan memberikan akibat hukum dalamperkawinan antara Pemohon PeninjauanKembali/Termohon Kasasi/Terbanding Penggugat danTermohon Peninjauan Kembali /PemohonKasasi/Pembanding Tergugat, sebab PerjanjianNominee adalah bukan merupakan Akta Otentik/Akta dibawah tangan.

No. 17PK/Pdt/2010harta bersama, akan tetapi adalah milik pribadidari Termohon Peninjauan Kembali /PemohonKasasi/Pembanding Tergugat karena diperolehsebagai hadiah atau hibah yang dinyatakan dalamperjanjian nominee yang dibuat selama masaperkawinan dengan Pemohon PeninjauanKembali/Termohon Kasasi/Terbanding Penggugat.Dalil tersebut di atas adalah dalil yang keliru danmelanggar ketentuan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal176 KUHPerdata.

Dalam perkara a quo,saat dibuatnya perjanjian nominee, Pemohon PeninjauanKembali/Termohon Kasasi/Terbanding Penggugat tidakmengetahui dan tidak memberikan persetujuan denganditandatanganinya perjanjian nominee tersebut.

No. 17PK/Pdt/2010Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding Tergugat , maka Pemohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Terbanding Penggugat memohon kepada MajelisPeninjauan Kembali yang memeriksa perkara a quomengenyampingkan dan tidak perlu lagi mempertimbangkankeberadaan Perjanjian Nominee dalam perkara a quo.PERKAWINAN ANTARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DANTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DILANGSUNGKAN PADA 14 JUNI1984 SESUAI DENGAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN YANGDIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL

Panorama Bali pada akhir tahun 2017 disepakati untukmemberhentikan Made Anom Antara (Terdakwa) sebagai pemegangsaham 900 atau 10%, sekaligus pemberhentian sebagai Direktur PT.Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN DpsPanorama Bali dan atas pemberhentian Terdakwa selaku pemiliksaham, lalu istri Terdakwa datang meminta fee Nominee dan uangpesangon.Bahwa atas permintaan fee nominee tersebut Terdakwa diberikanuang sebagai fee nominee sebesar Rp 198.000.000. sesuai dengankwitansi tertanggal

10 September 2017 yang ditandatangani oleh EliNurdiana dan Made Anom Antara, serta uang pesangon sebesar Rp.197.300.000, (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)sesuai bukti transfer.Bahwa mencurigai pernyataan bahwa Terdakwa adalah pemegangsaham asli dan telah mencabut status sebagai nominee atas sahamPT.Panorama Bali, sesuai dengan Akta nomor 52 tanggal 25 Mel2010, sedangkan nominee Raja Ashiva Faranaz dibatalkan denganAkta nomor 53 tanggal 25 Mei 2010, malah Terdakwa meminta

Panorama Bali sepenuhnya adalah milik Made AnomAntara (Terdakwa) dan Raja Ashiva Faranaz, namun pada tahun 2017Terdakwa/istrinya ada meminta Fee Nominee atas kepemilikan sahamPT.Panaorama Bali dan diberikan oleh Njoo Daniel Dino Dinatha(Direktur Utama ) sebesar Rp 198.000.000. dengan kejadian itumenurut saksi ada hal yang disembunyikan oleh Terdakwa, kenapa iasebagai pemilik saham tetapi maminta fee nominee; Bahwa benar tanah asset PT.

Bahwa jika dalam sebuah perseroan A didudukan sebagai pemiliksaham atas nama (nominee) dari orang asing pemilik modalsebenarnya, kemudian A telah mencabut status nomineenya dariorang asing tersebut dikuatkan dengan akta, ketika A keluar dariperseroan apakah dibenarkan A meminta fee nominee dalamperseroan tersebut ? Bahwa tidak dibenarkan seseorang yang tidak berstatus nomineememinta fee nominee, kecuali diantara orang pribumi dengan orangasing ada terikat perjanjian nominee.

dari Grant McArthur dan CarmeliaCarolien yang ditunjuk sebagai nominee dari Richard HamiltonMcCandless.

./2016tanggal 24 Maret 2008 tentang Pernyataan dan Kuasa dan Akita NotarisNomor 108, tanggal 01 April 2008 tentang Akta Pemberian Hak Tanggunganoleh Tergugat yang sangat jelas memposisikan Penggugat selaku nominee;Bahwa perbuatan Tergugat meminta Tergugat Il membuatkan AktaAktaNotaris/Perjanjian Notariil atas tanah tersebut, dimana materi dalam AktaAkta Notaris/Perjanjian Notariil tidak sesuai dengan fakta hanya sebagai"kedok Tergugat sebagai warga negara asing untuk maksudmemindahkan hak milik secara

Sumardjono dalam bukunya KebijakanPertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, 2006, Jakarta,halaman 16 mengatakan: Perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjianlain terkait dengan penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asingmenunjukkan bahwa secara tidak langsung melalui Perjanjian Notariil, telahterjadi penyelundupan hukum;Bahwa perjanjian nominee sama sekali tidak dikenal dalam sistem hukumIndonesia khususnya dalam hukum perjanjian Indonesia, dan tidak adapengaturan secara khusus

nama Tergugat juga cacat hukum;Dengan demikian pula sudah sepatutnya Sertifkat Hak TanggunganPertama Nomor 209/2008 atas nama Tergugat dinyatakan batal demihukum, dan selanjutnya Penggugat mohon agar memerintahkan kepadaKantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk mencoret HakTanggungan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1022/Desa Pererenanatas nama Karpika Wati dalam buku tanah yang diperuntukkan untukitu;Akta Notaris Nomor 91, tanggal 24 Maret 2008 tentang Pernyataan danKuasa adalah bentuk perjanjian nominee

Sumardjono dalam bukunyaAlternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta BangunanBagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, Kompas, Jakarta,2007, halaman 18, mengatakan: Perwujudan Nominee ini ada padaSurat Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu antara warga negaraasing dan warga negara Indonesia sebagai pemberi kuasa (Nominee)yang diciptakan melalui satu paket perjanjian itu pada hakikatnyabermaksud untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbuldalam hubungan hukum antara

Nomor 3403 K/Pdt./201610.sebagaimana telah diuraikan diatas sangat jelas didasari dan dilakukan olehsebab yang tidak halal, yaitu memuluskan keinginan Tergugat sebagaiwarga negara asing untuk secara tidak langsung menguasai/memiliki tanahdi Negara Republik Indonesia;Selain hal tersebut Akta Notaris Nomor 91, tanggal 24 Maret 2008 tentangPernyataan dan Kuasa adalah bentuk perjanjian nominee yang melibatkanadanya unsur asing secara tidak langsung dalam kepemilikan hak atastanah di Indonesia, sehingga

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 di Kantor Notaris Gede SemesterWinarno dimana Turut Tergugat minta kepada Tergugat sebelumdiserahkan Kunci Villa dan semua dukumen surat asli kepada Tergugatdimana Turut Tergugat minta agar Tergugat memberikan Jasa kepadaTurut Tergugat yang telah dipakai Namanya sebagai Nominee oleh AyahTergugat Alm Peter Kart Kurl Rieger untuk atas nama di dua SertifikatHak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No 3807/Desa Ungasan, Surat Ukurtanggal 21 Agustus 1999 No 392/1999 luas

Tapi oleh Tergugat tidak Menangapi samasekali atas Draft Perdamaian dari Turut tergugat tersebut, Maka dariFakta ini sudah dapat dilihat dan dibuktikan bahwa Tergugat Tidakmau memberikan Jasa kepada Turut Tergugat yang sudah atasnama Nominee atas tanahtanah disertai VillaVilla tersebut karenaOrang Tua Tergugat Alm PETER KURT KARL RIEGER orang Asingtidak dapat Memiliki hak milik atas tanah di Indonesia sehinggamemakai Jasa Turut Tergugat sebagai NOMININYA DALAM HAL INITURUT TERGUGAT SUDAH DIPINJAM

NAMANYA UNTUK ATASNAMA TANAHTANAH YANG DIBELI OLEH AYAH TERGUGAT ALMPETER KURT KARL RIEGER yang diminta jasa nomininya dibayar tapioleh Tergugat tidak mau membayar jasa Nominee Turut Tergugat.

sebesar USD 280.000 = sebesar USD 290.000 (dua ratussembilan puluh ribu dollar Amerika) dan butir c.dalam rupiah sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang harus dibayar seluruhnya olehTergugat kepada Penggugat.Bahwa untuk mempermudah Eksekusi dalam perkara ini, maka TurutTergugat digugat Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini karenasehubungan tanahtanah milik Orang Tua Tergugat sebagai Orang Asingyang tidak bisa memiliki hak milik atas tanah,maka Turut Tergugatdipinjaam NAMANYA SEBAGAI NOMINEE

Dan tanahtanah tersebut iniada berhubungan dengan Jasa/Fee Penggugat sebagaimana termuatdalam Surat Perjanjian Jasa/Fee tertanggal 12 Agustus 2015 yangdibuat oleh Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu tanahtanahtersebut digugat dalam perkara ini sebagai TANAHTANAH SENGKETAyang untuk selanjutnya dapat dijual Lelang lewat Pengadilan NegeriDenpasar yang keuangannya dibayarkan Jasa/Fee Penggugat.Bahwa Turut Tergugat sudah secara Tegas Menyatakan Dirinya Hanyasebagai NOMINEE SAJA atas tanahtanah sengketa

Bahwa gugatan Penggugat mengadaada dengan menyatakan telahmemberi kepercayaan kepada Tergugat untuk Wawancara memperolehobjek sengketa dengan meminjam nama karena tidak mendalilkansecara tegas dan nyata perolehan objek sengketa sebagaimanadiamanatkan pada Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1318 KUHPerdatatentang Asasasas Perjanjian dan Pinjam Nama (Nominee).

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa perkara no. 280/Pdt.G/2019/PN.Dps telah salah menerapkanhukum, dimana sebagaimana dalil gugatan Terbanding/Penggugat padaangka 1 sampai dengan angka 4 pada intinya:Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 185/Pdt/2019/PT DPSmeminta kembali objek sengketa yang diatas namakanPembanding/Tergugat karena sudah dibagikan kepadaTerbanding/Penggugat;Bahwa kalimat diatas namakan dalam Kamus bahasa Indonesia samadengan arti meminjam nama (Nominee

Bahwa Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksaperkara a quo telah salah menerapkan hukum, dimana dalil gugatanPenggugat sebagaimana angka 1 s/d angka 4 dan angka 5 dengan 6 sangatberbeda, dan merupakan penggabungan 2 gugatan yang berbeda;Bahwa penggabungan 2 gugatan yang berbedaBahwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 1 s/dangka 4 intinyamenyatakan harta bersama yang di atas namakan orangketiga (nominee), ini perlu gugatan dan pembuktian tersediri, sehingga

pihakketiga dinyatakan telah melakukan cidera janji karena tidak mengembalikanobjek sengketa yang dikuasainya kepada pemilik sebenarnya (pinjamnana/Nominee).

Bahwa jika pinjam nama /nominee terbukti maka pihakketiga dalam hal ini Pembanding/Tergugat dinyatakan telaciderajanjiwanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata;Bahwa sedangkan gugatan terbanding/Penggugat sebagaimana angka 5dan 6 adalah merupakan gugatan Perbuatan melawan hukum (PMH)sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdataBahwa dengan demikian penggabungan 2 gugatan yang berbedasebagaimana pasalpasal tersebut diatas tidak dibenarkan, bahkanMahkamah Agung RI pernah mengeluarkan Nomor. 1875 K/Pdt/1984tertanggal

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor1718 berlokasi di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, KabupatenGianyar, Provinsi Bali berdasarkan Gambar Situasi Nomor 2282/1991tertanggal 20 November 1991, terdaftar atas nama Rudy Marcio;Bahwa, untuk mengikat Tergugat 1 sebagai orang yang di pinjam namanya(nominee) antara Penggugat dengan Tergugat 1 telah membuat AktePernyataan Nomor 18 Tanggal 15 Juli 2013, di hadapan Turut Tergugat 4,yang isinya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat adalah WargaNegara Asing maka

Nomor 1165 K/Pdt/201710.11.12.Bahwa selanjutnya untuk dapat mewujudkan maksud mengembangkanusahanya, Penggugat menjalin kerja sama dengan Tergugat 2 dan untukmempermudah mendapatkan pinjaman modal dari Bank sebagaimanayang di janjikan oleh Tergugat 2, maka Penggugat menunjuk Tergugat 2menjadi pihak yang di pinjam namanya (nominee) atas 3 (tiga) sertipikattersebut menggantikan Tergugat 1 sebagai pihak yang di pinjam nama(nominee) sebelumnya;Akan tetapi, sebelum adanya kesepakatan tentang syaratsyaratkerjasama

DPS adalah keliru,sangat tidak tepat pada pertimbangan hukumnya halaman 106107 salahdan keliru menerapkan hukumnya oleh karena Pemohon Kasasi warganegara Australia orang asing tetapi sudah mempunyai Kitas di Indonesiadan dilindungi oleh undangundang Negara Republik Indonesia karenaPemohon Kasasi ada sudah mempunyai Kitas dan sudah lama menetap diIndonesia dan menguasai tanah hak pakai selama 30 tahun dan diperpanjang kepada tergugat sebagai orang yang dipinjam namanya(nominee).

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan dan melindungi Pemohonsebagai warga yang beriktikad baik untuk mengembangkan usahanya diNegara Republik Indonesia, buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasitidak juga dipertimbangkan oleh karena buktibukti merupakan perjanjian yangsah dengan ikatan kerjasama bukan menghilangkan usaha dan tanahtanahdan atau menjual kepada pihak ketiga asetaset dari Pemohon Kasasi denganatas nama orang yang dipinjam namanya (nominee);3.

Asing (WNA) padahal permasalahan ini hanya kepada tanah yangdibeli dengan uangnya Pemohon Kasasi Alexander Patrick Morris yangmempunyai Kitas yang dilindungi olen Negara Republik Indonesia dan sahmenurut hukum dengan atas nama orang yang dipinjam namanya(nominee) atau sewa konversi bagi Warga Negara Asing sah dandilindungi sewa konversi karena sudah mempunyai Kitas di Indonesia;Bahwa keberatan pula atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor87/PDT/2016/PT.

Nomor 635 PK/Pdt/2017surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan TersitaV mengakui tanah dan bangunan rumah sengketa a quo adalah milikPelawan, dan Terlawan Tersita V dalam SHM Nomor 701/Desa DanginpuriKlod maupun SHM Nomor 1083/Desa Danginpuri Klod tersebut hanyalahsebagai atas nama atau pinjam nama saja (nominee);Di samping itu, dalam surat pernyataan Terlawan Tersita V tersebut di atasjuga ditegaskan bahwa Terlawan Tersita V hanya diberi hak menempatisementara tanah dan bangunan

juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1883 K/PDT/2010,tanggal 29 November 2010 tersebut menurut hukum tidaklah mengikatPelawan;Di samping itu, sebagaimana yang telah uraikan pada poin 2 sampai dengan4 di atas terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa a quosebenarnya (feitelijk) adalah milik sah Pelawan dan tercantumnya namaTerlawan Tersita V dalam SHM Nomor 701/Desa Danginpuri Klod maupunSHM Nomor 1083/Desa Danginpuri Klod tersebut hanyalah sebagai atasnama atau pinjam nama saja (nominee

Peninjauan Kembali (PK) V/Turut TermohonKasasi V/Turut Terbanding V/Terlawan Tersita V mengakuisepenuhnya pula jika tanah dan bangunan rumah sengketa tersebutadalah milik Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/TermohonKasasi/Pembanding/Pelawan, dan tercantumnya nama TurutTermohon Peninjauan Kembali (PK) V/Turut Termohon KasasiV/Turut Terbanding V/Terlawan Tersita V dalam SHM Nomor 701/Desa Danginpuri Klod maupun SHM Nomor 1083/Desa DanginpuriKlod tersebut hanyalah sebagai atas nama atau pinjam nama saja(nominee

Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/TermohonKasasi/Pembanding/Pelawan tersebut adalah tercantum atas namaFebe Lie Indah Rahayu (Turut Termohon Peninjauan Kembali (PK)V/Turut Termohon Kasasi V/Turut Terbanding V/ Terlawan Tersita V)sebagaimana telah diuraikan di atas (vide P1) terbukti secara jelasdan tegas bahwa tertulisnya nama Terbanding V (Febe Lie IndahRahayu) dalam SHM Nomor 701/Desa Danginpuri Klod maupun SHMNomor 1083/Desa Danginpuri Klod tersebut hanyalah sebagai atasnama atau pinjam nama saja (nominee

saling mendukung danmenguatkan satu dengan yang lain yang mana membuktikan secarategas dan jelas bahwa tanah dan bangunan sengketa a quo adalahsebenarnya milik Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/TermohonKasasi/Pembanding/Pelawan dan tercantumnya nama TurutTermohon Peninjauan Kembali (PK) V/Turut Termohon KasasiV/Turut Terbanding V/ Terlawan Tersita V dalam SHM Nomor701/Desa Danginpuri Klod maupun SHM Nomor 1083/DesaDanginpuri Klod tersebut hanyalah sematamata sebagai atas namaatau pinjam nama saja (nominee

menikah keduanya bertempat di rumah orang tuaPenggugat di kabupaten Semarang selama lebih kurang 5 tahun 2bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DANTERGUGAT, sekarang ikut Penggugat;Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisahrumah yakni Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat, tidak kembali lagi, tidakada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 2 tahun 8 bulanAUTTAIYe e essere eines issme nominee