Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor114/PID/2018/PT TJK tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18Oktober 2018 Nomor 1013/Pid.Sus/2018/PN Tjk yang dimintakan bandingtersebut; Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk

Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanyakesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya yang dilakukan oleh Judex Facti mengenai hukum pembuktiantentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalammengadili Terdakwa serta cara mengadili telah dilaksanakan menurutketentuan undangundang; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor114

1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutanMENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut:; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor114

Penetapan Nomor114/Pdt.P/2020/MS.TknMenimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari gaidahfikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbuyi berbunyisebagai berikut:OlSeY1 ad ada) pallArtinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :Cellcoall Cals le pate aulialli aArtinya : Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripadamendambakan kemaslahatan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islammenikah itu hukumnya wajib bagi seseorang

Penetapan Nomor114/Pdt.P/2020/MS.Tknseluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Anak untukmelaksanakan perkawinan dengan seorang lakilaki bernama Calon SuamiAnak;3.

Penetapan Nomor114/Pdt.P/2020/MS.TknPerincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00ATK Perkara : Rp 50.000,00Panggilan : Rp 200000,00 PNBP : Rp. 10.000,00 Redaksi : Rp 10.000,00 Meterai : Ro 6.000,00Jumlah : Rp 306.000,00(Tiga ratus enam ribu rupiah).Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor114/Pdt.P/2020/MS.Tkn

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor114/G/2016/PTUN.BDG. tanggal 5 April 2017 ;3. Berkas perkara Nomor 114/G/2016/ PTUN.BDG dan suratsurat lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini ;Him.2 dari 8 him. Put.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.925.000, (Lima Juta Sembilan RatusDua Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor114/G/2016/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumHim.3 dari 8 hlm. Put.

Parit Teluk Bakung RT 002RW 003 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai RayaKabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon Il;Selanjutnya Pemohon dan Pemohon Il disebut ParaPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal18 Juli 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor114

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor114/Pdt.P/2017/PA Mpw. dari Pemohon ;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah.

sebagai Penggugat;melawanZulkarnaen bin Ibrahim S, Tempat tanggal lahir : Utan, O07 Mei 1970, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal diDesa Tengah, RT 003 RW 001, Desa Tengah, Kecamatan Utan,Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor114

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor114/Pdt.G/2020/PA.Sub. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register;.osMembebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000, (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H.sebagai ketua majelis, H.

Tingkat Atas, tempat kediaman diKota Binjal, namun sekarang tidak diketahuikeberadannya di seluruh dunia dengan suratketerangan Nomor 47066 yang dikeluarkan diKelurahan Rambung Barat, Kecamatan BinjaiSelatan, Kota Binjai, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor114

beperkara secara CumaCuma atauMembebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku;Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yangseadiladilnyaBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsitentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor114

Dengan demikian, gugatan Penggugat dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkanTergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukaneksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor114/Pdt.G/2019/PA.Bji yang dibacakan di muka persidangan, ternyataTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak

Pemohon sebelumpemeriksaan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 12 Desember2018 dengan Nomor 114/Pdt.P/2018/PA.Ek dengan alasan paspor paraPemohon telah terbit sehingga tidak memerlukan lagi penetapan perbaikan aktanikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh paraPemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonanpencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan Perkara Nomor114

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor114/Pdt.P/2018/PA.Ek. dari para Pemohon;Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.114/Pdt.P/2018/PA.Ek.2. Menyatakan perkara Nomor 114/Pdt.P/2018/PA.Ek., tanggal 12Desember 2018 dicabut;3.

tempat tinggal di Kabupaten Nabiresebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir $1, pekerjaanAnggota TNI, tempat tinggal di Kabupaten Nabire,Kabupaten Nabire sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 04 September 2018,telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Nabire dengan register Perkara Nomor114

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor114/Pdt.G/2018/PA.Nbr dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Penuntut Umum dan terdakwa maupunPenasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding(inzage) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalarsebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar,hal mana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yangdibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar masingmasingtertanggal 26 Nopember 2020, kepada Penuntut Umum dan kepadaPenasihat Hukum terdakwa dengan masingmasing Nomor114

/Pid.Sus/2020/PN Tka;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor114/Pid.Sus/2020/PN Tka yang dimintakan banding tersebut telah diputuspada tanggal 17 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum,terdakwa, maupun Penasihat Hukum terdakwa, sedangkan Akta PermintaanBanding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Akta PermintaanHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 698/PID.SUS/2020/PT MKSBanding dari Penuntut Umum masingmasing Nomor 114/Pid.Sus/2020/ PNTka tanggal 18 Nopember 2020 menyatakan

Polres Takalar memperolehinformasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan masuk dalamdaftar pencarian orang saat Satres Narkoba Polres Takalar berada diHalaman 10 dari 25 Putusan Nomor 698/PID.SUS/2020/PT MKStempat usaha milik orang tuanya kemudian Satnarkoba Polres Takalarmendatangi tempat tersebut serta pada saat itu Satres Narkoba PolresTakalar melihat terdakwa kemudian Tim amankan dan dibawah ke KantorPolres Takalar untuk diproses lebih lanjut;(Vide Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor114

Aznur alias Aznur bin Muh Syahnur di muka persidangan secarajelas dan tegas menyatakan :Bahwa saksi memperoleh sabusabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 30Januari 2019 di Warnet Vinessia Jalan Gunung Latimojong Kota Makassar;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 698/PID.SUS/2020/PT MKS(Vide : putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor114/Pid.Sus/2020/PN.Tka, tanggal, 17 November 2020, halaman 12);Bahwa terdakwa/Pembanding didakwa oleh Penuntut Umum mengenaiperbuatan pidana yang tanpa hak atau melawan

(Vide : putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor114/Pid.Sus/2020/PN.Tka, tanggal, 17 November 2020, halaman 20,pragraf ke3 );Bahwa pertimbangan tersebut merupakan bentuk pertimbangan sesat karenafakta di muka persidangan tidak satupun keterangan saksi yang menerangkanterjadinya penyerahan barang dari saksi Muh. Aznur kepada terdakwa.

terakhir SD,pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah,sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal diKabupaten Mempawah, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor114

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor114/Pdt.G/2019/PA.Mpw dari Pemohon;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor114/PID.SUSLH/2017/PT KALBAR tanggal 8 November 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 162/Pid.SusLH/2017/PN Ktp tanggal 28 Agustus 2017, yang dimintakan bandingtersebut:3.

Alasan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum mengenaiadanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidaksebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan NegeriKetapang dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat) mengenai pemidanaanTerdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor114/PID.SUSLH/2017/PT KALBAR yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Ketapang Nomor

Putusan Nomor 1743 K/Pid.SusLH/2018 Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor114/PID.SUSLH/2017/PT KALBAR tanggal 8 November 2017 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 162/Pid.SusLH/2017/PN.Ktp tanggal 28 Agustus 2017 tersebut khusus mengenaipidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkansehingga menjadi sebagai berikut: Menjatunkan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan makadiganti

Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DesaKineppen Kecamatan Munte Kabupaten Karo ProvinsiSumatera Utara sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, dengan Nomor114

Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan upaya mediasidengan mediator hakim bernama Muhammad Idris Nasution , S.HI., akan tetapiperdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.KbjBahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor114/Pdt.G/2020/PA.Kbj tanggal 24 Agustus 2020 tanpa perubahan;Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagimenghadiri persidangan

Meterai Rp6.000,00Jumlah Rp611.000,00( enam ratus sebelas ribu rupiah )Halaman 10 dari 10 putusan Nomor114/Padt.G/2020/PA.Kbj

BADMOMOLIN, SH.DAN REKAN beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penunjukandari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan Penetapan Nomor114/Pid.B/2015/PN. Amb tanggal 28 April 2015;Terdakwa ditahan ditahan oleh/berdasarkan :1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/42/X1/2014/Ditreskrimum Polda Maluku tanggal 8 Desember 2014,sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;2.

Hakim Pengadilan negeri Ambon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor114/Pid.B/2015/PN. Amb tanggal 16 April 2015, sejak tanggal 16 April 2015sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan negeri Ambon, berdasarkan SuratPenetapan Nomor 114/Pid.B/2015/PN. Amb. Tanggal 05 Mei 2015, sejaktanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;.

Batmomolin, SH.dan Rekan, beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan PenetapanKetua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 114/Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 28 April 2015;Halaman 2 dari 18 Putusan No.58/PID/2015/PT.AMB.Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor114/Pid.B/2015/PN.Amb, tanggal 26 Agustus 2015 dalam perkara

satu) tahun ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor5599/CS.DMT/2000 tanggal 28 Agustus 2000 ;Dikembalikan kepada korban WIRDAYANTI PALEMBANG AliasWIRDA ;v 4(Empat) lembar foto WIRDAYANT PALEMBANG Alias WIRDATetap dilampirkan dalam berkas perkara ;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebutselanjunya Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor114

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( Dua ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor114/Pid.B/2015/PN.Amb, tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding dengan akte permohonan banding dengan Nomor22/Akta.Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut umum telahdiberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat hukum terdakwa Nomor22/Akta.Pid/

telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan olehmediator Ahmad Nafari, S.H.I. dalam laporan yang disampaikan olehPenggugat dan Tergugat dalam sidang lanjutan, dan berdasarkan laporan hasilmediasi oleh hakim mediator bahwa proses mediasi telah berhasil sehinggaPenggugat dan Tergugat rukun kembali;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 Penggugatsecara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yangterdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor114

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor114/Pdt.G/2020/PA.Negr;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlahRp196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh Hj.

Desember 1980, agamaIslam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KabupatenKaro, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Juli 2021telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, dengan Nomor114

Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapatlain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex a quo et bono).Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaopkan Penggugatdiwakilkan oleh kuasanya datang menghadap secara inperson di persidangan,sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untukHalaman 3 dari 10 putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Kbjmenghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukaneksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor114

Dengan demikian,gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkanTergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentangkewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor114/Pdt.G/2021/PA.Kbj, yang dibacakan di muka persidangan, ternyataTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Aijirmadidi Nomor114/Pdt.G/2017/PN Bit. tanggal 18 Oktober 2017;4. Memeriksa, mengadili sendiri, serta memutuskan: Menetapkan sah danberharga suratsurat yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Tanahterkait dengan ganti rugi tanah Pembangunan Jalan Tol ManadoBitungtermasuk didalamnya penetapan nilai ganti rugi tanah objek perkarakeberatan;5.

Nomor 2156 K/Padt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KETUA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNG dan atau SEKRETARISPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dankawan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor114/Pdt.G/2017/PN Bit. tanggal 20 Oktober 2017 selanjutnya MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang

menyatakan bahwapada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, Pemohon melalui Kuasa Hukumnyayang bernama Daru Supriyono, S.H. telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding manatelah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Agustus 2018;Membaca memori banding Pembanding tertanggal 15 Agustus 2018 danmemori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya padatanggal 20 Agustus 2018;Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor114

/P dt.G/2018/PA.Btl. tanggal 3 September 2018 yang menyatakan bahwasampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor114/ dt.G/2018/PA.Btl. tanggal 3 September 2018 yang menyatakan bahwasampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara(inzage);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa

KecamatanBenteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor114/Pdt.G/2015/PA.Sly tanggal 8 Oktober 2015 mengajukan dalildalil sebagaiberikut:1.

Penggugat adalah sepertitersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabutperkaranya secara lisan dengan alasan Penggugat sudah rukun dan sepakatuntuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat;Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara ini sebelum pemeriksaanpokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, makaMajelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk menyatakan bahwa perkara Nomor114

lahir Pangkep, 02 November 1996 (usia 25tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnyadisebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 20Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasapada hari Senin tanggal 20 Januari 2022 dengan register perkara Nomor114

ditetaobkan Pemohon telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut namun tidakresmi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;Bahwa Termohon tidak hadir karena menurut reelas panggilan yangbersangkutan tidak tinggal dialamat tersebut;Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabutperkaranya dan mengatakan mencabut perkara Nomor114

Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, KabupatenBanggai Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal18 Juni 2020;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 110/PID/2020/PT PAL tanggal 13 November 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telan membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor114/Pid.B/2020/PN Lwk dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaraini;Terdakwa diajukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor114/Pid.B/2020/PN Lwk tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2020sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.PID/2020/PN Lwk;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya padatanggal

tidakmengajukan memori banding, demikian pula Terdakwa maupun penasehathukumnya juga tidak mengajukan kontra memori bandingnya;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa PenuntutUmum maupun Terdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkasperkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masingmasing Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 November 2020;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor114