Memfasakh Pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT)terhadap Tergugat (TERGUGAT);a Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanyatelah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidakpula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor3209

., berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2019 yang terdaftardalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor3209/VII/K/2019 tertanggal 29 Juni 2019, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman Kabupaten Ciamis., sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksisaksi ;Put, No, 2757/Pdt.G/2019/PA.Cms, hal, 1 dari 12 hal.DUDUK

persidangan perkara inisebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3209/Pat.G/2020/PA.Sbg.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan PengadilanAgama Subang, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan~ relaas panggilan Nomor3209

putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilanjuga dapat memeriksa dan mengadili kKeabsahan penetapan tersangka,seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUUXII/2014 sebagai berikut:Mengadili,Menyatakan :a) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian (dst) (dst)e Pasal 77 huruf a Undangundang No. 8 Tahun 2981 tentanghukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1981, Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Indonesia Nomor3209

) bertentangan dengan Undangundang Dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknaitermasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan penyitaan;e Pasal 77 huruf a UndangUndang No 8 Tahun 1981 tentanghukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1981, Nomor 76, Tambahan Lebaran Negara Indonesia Nomor3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk Penetapan Tersangka, penggeledahan danpenyitaan;g.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakillkuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahdatang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadapsebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor3209/Pdt.G/2021/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang

sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman diKecamatan Ciparay, KabupatenBandung, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut:Telah membaca dan mempelajari berkasberkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 21 Mei 2019, telah terdaftar sebagai perkara padaKepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor3209

Putusan No.3209/Pdt.G/2020/PA.KrwPengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon,DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawangpada tanggal O7 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor3209/Pdt.G/2020/PA.Krw, beserta perubahannya mengemukakan halhalsebagai berikut:1.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuaidengan peraturan yang berlaku ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpaalasan yang sah =meskipun menurut relaas panggilan nomor3209/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 03 Nopember 2016

TsmDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTasikmalaya tanggal 04 September 2019 dengan register perkara Nomor3209/Pdt.G/2019/PA.Tsm, mengemukakan halhal sebagai berikut:4.1.

disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan , tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi sertamemeriksa buktibukti lain di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor3209

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilanjuga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapanTersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUUXII/2014 sebagai berikut :Mengadili,Menyatakan :Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :dstdstPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumacara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209

) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk PenetapanTersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumacara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan danPenyitaan;Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan

Bahwa berdasarkan Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 16, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209

dimaknai bahwa buktipermulaan, bukti permulaan yang cukup,dan bukti yang cukupadalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209

Tahun1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangtidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yangcukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yangtermuat dalam pasal 184 Undangundang nomor 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.Pasal 77 huruf a Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor3209

) bertentangan dengan Undangundang dasar negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapanTersangka, penggeledahan dan penyitaan;Pasal 77 huruf a Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakHalaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Cbd.dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan

./2017/PT SMGRp909.952.031,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus limapuluh dua ribu tiga puluh satu rupiah);Jumlah hutang pokok tersebut telah berkurang menjadiRp455.729.999,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus duapuluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)karena terdapat pembayaran yang bersumber dari lelang ekseksi SHMNomor 2890 sebesar Rp113.270.000,00 (seratus tiga belas juta duaratus tujun puluh ribu rupiah) dan penebusan agunan SHM Nomor3209 dan

Bahwa dalam rekonpensi ini untuk selanjutnya pihak Tergugat 5disebut Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat disebut ParaTergugat Rekonpensi;Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, Penggugat Rekonpensibersamasama dengan Para Tergugat Rekonpensi menghadapNotaris/PPAT Sugiharto, S.H., Pemalang dengan maksud untukmelakukan transaksi jual beli 2 bidang tanah (2 sertifikat, yaitu SHMNomor 2528 Desa Kabunan luas 3340 meter persegi dan SHM Nomor3209 luas 897 meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang berupaRice

Konstitusi No. 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 telah memperkuat pengakuan lembagapraperadilan dalam memeriksa dan mengadili hal sah atau tidaksahnya penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusanMahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 sebagai berikut :Mengadili,Menyatakan :Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :dstdstPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumacara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209

) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk PenetapanTersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumacara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan danPenyitaan;E.

Frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara RI Nomor3209) adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RIHal 15 dari 36 Hal Putusan Praperadilan No. 168/Pid.Prap/2018/PN. Jkt. SelTahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban ataupelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;1.2.

Frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara RI Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadayamasyarakat atau organisasi kemasyarakatan;Bahwa PEMOHON dalam mengajukan Praperadilan ini sebagaiPihak Ketiga Yang Berkepentingan dengan dalil bahwa Anggaran DasarPerkumpulan JARINGAN ADVOKASI RAKYAT

Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebihdari 7 (tujuh) hari;1.2.

Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;3.

aUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapantersangka, penggeledahan dan penyitaan; Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209

Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumacara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk PenetapanTersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;d.

Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumacara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan danPenyitaan;g.

Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup danbukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1Halaman6dari35 halaman Penetapan Nomor 3/Pra.Pid/2020/PN Cms.angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) undangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa BuktiPermulaan, bukti permulaan

Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup danbukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) undangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangtidak dimaknai bahwa Bukti Permulaan, bukti permulaanyang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alatbukti yang termuat dalam Pasal