Surat.Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yangdikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah selain berkas perkara atas nama Terdakwa sebagai bentuk resmi yangdibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaianterhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi, keteranganahli

maka jual beli tersebut harus dibatalkan danTanah dan Bangunan a quo harus diserahkan kepada Penggugat;23.Bahwa atas dasar hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri JakartaBarat harus menghukum Tergugat s/d Tergugat V untuk melaksanakan/meneruskan jual beli atas Tanah dan Bangunan aquo sehingga terlaksanadengan sempurna atau sampai dengan dicatatkan balik nama atas Tanahdan Bangunan a quo dari Tergugat s/d Tergugat V menjadi namaPenggugat oleh Turut Tergugat II;24.Bahwa Tergugat VI selaku Notasi

atas sengketa ini, terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formalkekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpahjabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagaialat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabatumum yang berwenang, dengan suatu notasi

atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihakpihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yangdikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang,dengan suatu notasi

mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat buktiyang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;halaman 34 dari 41 halamanPutusan Nomor: 24/Pdt. 6/2013/PN.KbrMenimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atausurat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansecara yuridis formal dan yuridis materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihakpihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

yangdalam kaidah hukumnya mengatakan sengketa yang timbul dari perjanjianHalaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2019/PN Tglpembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidaktunduk pada UndangUndang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa yurisprudensi sebelum dibenarkan oleh MahkamahAgung belum dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tetap atau lebih tepatnyadisebut yurisprudensi tidak tetap karena untuk menjadi yurisprudensi tetapharuslah melalui uji eksaminasi dan notasi

dijadikanyurisprudensi tetap pada tahun 2018 adalah nomor 1/Yur/Perkons/2018 yangdalam kaidah hukumnya mengatakan sengketa yang timbul dari perjanjianpembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidaktunduk pada UndangUndang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa yurisprudensi sebelum dibenarkan oleh MahkamahAgung belum dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tetap atau lebih tepatnyadisebut yurisprudensi tidak tetap karena untuk menjadi yurisprudensi tetapharuslah melalui uji eksaminasi dan notasi

atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukanoleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

Surat.Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurutundangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengansumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu suratadalah selain berkas perkara atas nama Terdakwa sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umumyang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukandipersidangan berupa keterangan saksi, maupun

atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihakpihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yangdikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang,dengan suatu notasi

ini, terlebin dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan materiil kKekuatanalat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yangsah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

membantumemasukkan lakilaki yang bukannya muhrimnya ke dalam rumah saatPenggugat dan Tergugat tidak berada di rumah, oleh karena hal tersebut,Tergugat meminta supaya tidak ada pembantu, tetapi di saat Tergugatkembali dari luar daerah untuk bekerja, ternyata Penggugat tidak patuhkepada Tergugat dan sudah mempekerjakan pembantu yang baru lagi, haltersebut selalu terjadi berulangulang;Bahwa tidak benar gugatan Penggugat padanomor 6 c, Tergugat yang berasal dari suku Bugis memang terbiasaberbicara dengan notasi

atas sengketa ini, terlebin dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukanoleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

ELI SATRIA,SH Notasi di Padang, diberi dengan tanda T.III.2 ;3 Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.161/Kelurahan Banda Buek SuratUkur tanggal 21 April 2003 No.00461/2003 luas 200 M2 atas nama DEDISYAPUTRA,SE, diberi dengan tanda T.II1.3 ;4 Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.766/2012 tertanggal 26Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan ELI SATRIA,SH, PPATKota Padang, diberi dengan tanda T.II1.4 ;Bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim

atas sengketa ini, terlebin dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukanoleh pihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

Putusan Perdata No. 60/PDT.G/2011/PN.PDG16Septiani,SH dan jual beli antara Tergugat B dengan tergugat H di kantorNotaris/PPAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/2008 tanggal 18 Juli 2008.di hadapan Notaris/PPAT Yuliarni, SH;yang terdiri dari :Akta jual beli No.068/30/K/1998 dihadapan Notasi/PPAT Mas UdSaad, SH, tanggal 17 April 1998 antara Tergugat B dengan Tergugat D;Akta jual beli No. 066/JB/Kuranji/1998, tanggal 17 April 1998dihadapan Notaris/PPAT Mas Ud Saad, SH antara Tergugat B denganpara Tergugat

Surat.Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurutundangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengansumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu suratadalah selain berkas perkara atas nama Terdakwa sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umumyang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukandipersidangan berupa keterangan saksi, maupun

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansecara yuridis formal dan yuridis materiil kKekuatan alat bukti yang diajukan olehpihak pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatanatau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alatbukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

Penggugat, terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkansecara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yangberperkara ;Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sahmenurut undangundang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau suratyang dikuatkan dengan sumpah ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat buktisuatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yangberwenang, dengan suatu notasi

Lebih jauh lagi disebutkan dalam pasal 37 uu Perikanan bahwa : setiapkapal perikanan indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan ...dst.Pengertian tanda pengenal kapal perikanan dalam penjelasan undangundangini adalah tanda atau notasi, antara lain, Identitas tentang jenis kapal, ukurankapal, daerah penangkapan, dan nomor registrasi tempat kapal tercatat sebagaikapal perikanan.

Kelautan danPerikanan Nomor : Per.30/Men/2012 yang secara tegas menyatakan bahwakapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secarakhusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan,menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, yang menurut hematHakim haruslah diartikan sebagai satu kesatuan prasyarat yang harus dipenuhisebuah kapal disebut sebagai kapal pengangkut ikan yang memiliki SIUP danSIKPI, dan memiliki tanda pengenal kapal perikanan yaitu tanda atau notasi