kepada Tergugat satu (Il) baru ada keberatankeberatan dari Penggugat, sehingga tidak adanya keberatanmengenai status tanah terperkara andaikan pun benar bahwa tanahitu adalah milik Penggugat, maka secara hukum Para Tergugat telahdilindungi oleh ketentuan berikut; Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan; Dalam ha/ atas suatubidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orangatau Badan Hukum vang memperoleh tanah tersebut dengan itikadbaik dan secara nvata

Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikanrespon permohonan Ketua PTUN Jakarta melalui surat Nomor :W2.TUN1.136/HK.06/IX/2010 tanggal 2 September 2010, untukmemerintahkan Menteri BUMN melaksanakan putusan pengadilan,terkait eksekusi keputusan Nomor: 149/G/2006/PTUNJKT tanggal 7Mei 2007 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde)adalah tidak berdasar atas hukum karena Penggugat tidakmenqguraikan bentuk perbuatan yang riil/nvata

Putusandalam Perkara Peninjauan Kembali No. 330 PK/Pdt/2006;Bahwa Penaauaat telah dengan nvata lalai dan tidak cermat dan tidakpunva pemahaman hukum tentana perkara vana telah diperkarakanbertahuntahun lantas diaiukan lagi hanya dengan menambah pihakTergugat padahal perkara vang telah diaiukan sebagaimana Putusantersebut diatas ADALAH PERKARA YANG DITOLAK CKALAHTOTAL1 BUKAN PERKARA niet onvankeliik verklaar YANG HARUS PIPERBAIKI GUGATAN LALU DIDAFTARKAN LAGI PI PENGADILAN.SEHINGGA PERKARA YANG PEMIKIAN

I ntuk kedua kalinva Penggugatsecara nvata kembalimelanggar pasal 140 I t No. 13 Iahun 2003Tentang Ketenagakeriaan Jo. KEPI I 1SAN MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRAS1 REPI'BLIK INDONESIA XOMOR: KEP. 232/MEN/2003TENTANG AKIBAT HI kl M MOGOKKERJA VANG TIDAK SAH. Akibat mogok spontan yang dilakukanPenggugat tersebut, telah mengakibatkan seluruh produksi pada hari ituberhenti secara tibatiba.

disimpulkan Hak untuk menggugat dan/atau menuntut inHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor 184/PDT/2021/PT BTNcasu Para Penggugat telah lampau telah lewat (daluarsa) karena telahmelewati waktu 5 Tahun.Bahwa bersandar kepada ketentuan isi Pasal 32 ayat(2) Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ( PP 24/1997), menyatakan:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secarasah. atau nama nama orang lain atau badan hukum yang memperolehtanah tersebut dengan itikad baik dan nvata

tertanggal 6September 2011, yang menyatakan sah dan berharga sita persamaan No.09/PDT.G/2008/PN.BB tanggal 29 Juli 2008, Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara Nomor 1096 K/PDT/2010 jo 44/PDT/2009/PT.BDG jo09/PDT.G/2008/PN.BB secara nyata MENGAKUI KEBERADAAN HAKTANGGUNGAN oleh karenanya menjatuhkan sita persamaan karena tidakbisa menetapkan sita jaminan atas objek sengketa dikarenakan posisijaminan utama atau preferen telah diduduki oleh Pemegang hakTanggungan;12Bahwa secara jelas dan nvata

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat sama sekali tidak dapatmengemukakan apakah dasar hukum bagi Penggugat untukmengajukan permohonan pembagian sebesar 50% : 50%, sertapembagian tersebut adalah meliputi hartaharta yang mana saja,sehingga sudah selayaknya jika permohonan pembagian tersebutPenqqugat Tidak Dapat Membuktikan Besarnya Kerugian Yang Dialaminva Secara Nvata, karenanva tidak Memenuhi UnsurPerbuatan Melawan HukumMenurut Ketentuan Pasal 1365KUHPerdataharuslah ditolak;H.1.

Bahwa hal tersebut secara terang dan nvata merupakan suatupelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata dan juga pelanggaranterhadap Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yangmenerangkan sebagaiberikut:Pasal 15 ayat (1): Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurangkurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undangundangmenentukan lain ;Mengenai hal tersebut diatas juga diatur didalam Pasal 17 ayat (1)UndangUndang Nomor 4 tahun

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaliikan Para Penggugatsebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata) kepada Tergugat Ill tidak memenuhi unsur pasal tersebut dan harus dengan serta merta ditolak;= Sg. '.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas nvata bahwa Para Penaaugat telahkeliru dalam mendaftarkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Singkawang,we gemestinya Para Penagugat mendaftarkan nerkara ini pada Pengadilan Agama, 6 setempat agar tidak terjadi

Bahwa dengan demikian, dengan ditarik dan dimasukkannya Tergugat l,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII sebagai para pihak oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telahterjadi kekeliruan nvata yang dilakukan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dalam menarik para pihak dalam Gugt tan a quo. Dengan kata lain,amat jelas gugatan Penggugat salah alamat ditujukan terhadap badan hukumdan bukan ditujukan kepada pengurus badan hukum tersebut;21.

Bahwa dari Akta Perdamaian sebagaimana yang didalilkanPenggugat tersebut semakin jelas dan semakin nvata barangobyek sengketa tersebut semula adalah milik bersama Tergugat dan Turut Tergugat yang diperoleh semasa hidup bersama yangkemudian telah dihibahkan/diatasnamakan anak yang bernamaTERGUGAT II, sehingga adalah tidak benar sama sekali apabilaPenggugat mendaku barang obyek sengketa adalah hak milikpenuh dari Tergugat dan dari dalil gugatan tersebut dapatlahdiketahui Penggugat maruk harta, pada

Hal ini terbukti dengan tidak dipertimbangkannya faktafakta dan datayang dimiliki dan diajukan oleh Pemohon PK;Halhal tersebut di atas telah membuktikan bahwa Majelis Judex Facti telahkhilaf dan melakukan kekeliruan yang nvata sebab tidak melaksanakanhukum, oleh karenanya putusan Judex Facti dalam perkara a quo haruslahdibatalkan;Keberatan kedelapan belas:Bahwa tindakan Majelis Judex Facti jelasjelas telah melanggar hukum danmenunjukkan bahwa Majelis Judex Facti telah khilaf dan melakukankekeliruan

TURUT TERGUGAT IIdan TURUT TERGUGAT Ill sementara secara nvata PENGGUGATtidak davat lasi melaksanakan kewenansannya selaku Direktur. Dengan demikian maka sudah tidak ada lagi alasan/dasar dimanaPENGGUGAT harus tetap memberikan jaminan pribadi terhadapseluruh pinjaman TURUT TERGUGAT , TURUT TERGUGAT II danTURUT TERGUGAT III kepada TERGUGAT I. Untuk itu adalah wajibhukumnya PENGGUGAT harus dilepaskan dari jaminan pribaditersebut.

Adapun kesalahanpenerapan hukum pembuktian tersebut sebagai berikut:Kekeliruan yaitu. tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. yang dilakukanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan NegeriBandung tersebut terlihat nvata pada halhal sebagai berikut:1.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandungpada Pengadilan Negeri Bandung "setiap orang" sebenarnya sama dengankata "barang siapa" di dalam KUHP yaitu samasama

mnahan Piitiican vana CaadilartilnvaSe Poeons IBIS Hak VST PEGS Pat Sn, Monon Pitussan yang Seadiladilnva(ex aequo et bono)Manimhann hoahwai afae cnrat annatan dari Kiiaea Bannniinat tarcahiitMeee OSI Sores SSS SUPA gudatan can Mmueass CSngoguaat tarsehutdiatas, Kuasa Tergugat V telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 September2015, yang pada pokoknya sebagai berikutmodeBahwa ESBS V menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalildalilPengoudg t kacirali terhadan hal.hal yang diakili sacara fegas dan nvata

Bahwa, dalil Penggugat angka 3 halaman 4 gugatannya yang berbunyi Bahwa Penggugat membeli tanah a quo ......... 0.00.5 cece cece cee cee ee ee eee eessehingga tidak ditemukan adanya tanda tanda permasalahan terhadapsertipikat tersebut, oleh karena itu Penggugat membeli tanah tersebutdengan itikad baik yang harus dilindungiDalil Penggugat diatas merupakan dalil pembenaran dari suatu kesalahanyang nvata, karena Sertifikat HM No. 669/Cilincing diterbitkan tahun 1999yang dimohonkan haknya oleh Drs.

yurisprudensi konstandan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP"Sehubungan dengan perkara ini, maka seharusnya majelis hakimmenjatuhkan putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa,yaitu pendapat dua Hakim Anggota yang membebaskanTerdakwa/Pemohon Kasasi.Kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tipikor Jakarta yang tidakdiperbaiki oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta denganteiah mempidanakan Terdakwa/Pemohon' Kasasi hanyaberdasarkan pendapat minoritas dua orang hakim merupakanpelanggaran keras dan nvata

gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Tergugat :1.Bahwa Tergugat menyanggah sekeraskerasnya seluruh dalil gugatanPenggugat (vide gugatan) kecuali apa yang diakui secara tegas danmenguntungkan Tergugat ;Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kapasitas atau Kompotensi sebagaiSubyek Hukum untuk melayangkan gugatan, karena PT.Industri KapalIndonesia (IKI) Persero bukan selaku pemilik hak atas bidang tanah yangdijadikan sebagai obyek perkara a quo;Bahwa Penggugat telah dengan nvata

tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya, makatidaklah pantas apabila Tergugat III harus membayar ganti rugi materil danganti rugi immaterial sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;Bahwa Tergugat Ill dengan ini menolak keras dalil Penggugat dalam Positapoint 21 gugatan a quo yang meminta sita jaminan (Conservatoir Beslaag)terhadap Obyek Sengketa hal mana amat tidak berdasarkan hukum samasekali dan sangat mengadaada, karena telah ielas dan nvata

Dimana untuk melakukan kawinanda ada persetuuntuk Pemohon sangat istimewa tidakdiberlakukan UU perkawinan dan disiolinmiliter karena buktibuktiyana yang lainnya tidak pernah diminta untukdihadirkan3.Bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon vana nvata saja sepert rumah dan tanah kavlinakarena faktanya Pemohon sangat padat untuk pembuktian Pemohon memperbolehkan mengambilkebutuhan kebutuhan di PRIMKOPAU sejak bulan Maret 2016 saat putrinyadirawat di rumah sakitkarena Anemia Kronis Setelah pembuktian