Ditemukan 4962 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-09-2015 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 496/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 16 Juni 2016 — - TRIANA (PENGGUGAT) - MARIA PINTAULI ROSDIANA MANURUNG, S.H., (TERGUGAT I) - PT. BLUE BIRD, Tbk (TERGUGAT II) - PARTOMUAN ROGA PARULIAN LUMBANRAJA, HOTMARTHA JOSEPHINE HASIHOLAN Br. LUMBANRAJA, MACISTINA IRENA BERNADOTTE Br. LUMBANRAJA, DEWI DEBORA SINTA MARITO Br. LUMBANRAJA (TURUT TERGUGAT) - SRI ADRIYANI LESTARI (TERGUGAT II) - KRESNA PRIAWAN DJOKOSOETONO (TERGUGAT III) - PT. PUSAKA BUMI MUTIARA (TERGUGAT IV)
15132
  • Kumpulan asumsi dan opini yang dikemas Penggugat dengancara curang, akal bulus untuk tujuan yang tidak benar tidak dapatdijadikan dasar pertimbangan untuk dikabulkan tuntutan Provisi;22.Bahwa keseluruhan dalil (posita) Gugatan Penggugat pada bagianProvisi halaman 10 dan halaman 11 butir 1 dan butir 2 hanyamerupakan kumpulan dari asumsiasumsi, penafsiran, opini yang dikemasdengan curang dan akal bulus dan karenanya tidak layak untukdipetimbangkan, maka kiranya sangat beralasan menurut hukumTergugat
    Tergugat IV dan tidak ada yang salah karena sisatanah kering riilnya adalah milik Turut Tergugat IV (Satu GroupDengan Tergugat Il) sesuai Akta No.4 dan Akta No.5, sedangkantanah yang telah terpakai untuk PARIT seharusnya secara hukumdilepaskan ke Negara untuk kepentingan umum;35.5.Bahwa kekesalan Penggugat karena SHM No.151 diserahkankepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan merugikanPenggugat sesungguhnya adalah dalil yang mengadaada, dibuatbuat dengan tujuan membangun dan membentuk opini
    Kumpulan asumsi dan opini yang dikemas Penggugat dengancara curang, akal bulus untuk tujuan yang tidak benar tidak dapatdijadikan dasar pertimbangan untuk dikabulkan tuntutan Provisi22.
    Kumpulan asumsi dan opini yang dikemas Penggugat dengancara curang, akal bulus untuk tujuan yang tidak benar tidak dapatdijadikan dasar pertimbangan untuk dikabulkan tuntutan Provisi.Bahwa keseluruhan dalil (posita) Gugatan Penggugat pada bagianProvisi halaman 10 dan halaman 11 butir 1 dan butir 2 hanyamerupakan kumpulan dari asumsiasumsi, penafsiran, opini yangdikemas dengan curang dan akal bulus dan karenanya tidak layak untukdipertimbangkan, maka kiranya sangat beralasan menurut hukumTergugat
    Kumpulan asumsi dan opini yang dikemas Penggugat dengancara curang, akal bulus untuk tujuan yang tidak benar tidak dapatdijadikan dasar pertimbangan untuk dikabulkan tuntutan Provisi.22.
Register : 12-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.REZKINIL JUSAR
2.AMRIZAL
Terdakwa:
drh SYAHRIZAL Pgl. RIZ Bin MAHYUSAF
444338
  • Postingan pada akun Facebook tertanggal 22 Mei 2019 dengan alamat webhttps:/Awww.facebook.com/drh.syahrizal.5/post/140406790433691 dengancaption Jangan salahkan rakyat akan bergerak klu cara cina komunis kaupaksakan pada rakyat n mesjid kami acara kami dr siang sampai jam 9 mlmamanaman saja lalu kau buat opini rusuh begini jokowi tito kau hrsbertanggung jawab n jgn kau kira kami getar tuk melanjutkan agenda tgl.22kami ,dan dengan alamat web :https://www.facebook.com/photo.php?
    Postingan pada akun Facebook tertanggal 22 Mei 2019 dengan alamat webhttps:/Awww.facebook.com/drh.syahrizal.5/post/140406790433691 dengancaption Jangan salahkan rakyat akan bergerak klu cara cina komunis kaupaksakan pada rakyat n mesjid kami acara kami dr siang sampai jam 9 mlmamanaman saja lalu kau buat opini rusuh begini jokowi tito kau hrsbertanggung jawab n jgn kau kira kami getar tuk melanjutkan agenda tgl.22kami , dan dengan alamat web : https://www.facebook.com/photo.php?
    Revolusi hrs dilakukan", dan gambar dan kalimat/katakata"Jangan salah kan rakyat akan bergerak klucaracara cinakomuniskaupaksakan pada rakyat n mesjid kami acara kami dr siang sampaljam 9 mlm amanaman saja lalu kau buat opini jd rusuh begini jokowitito kauhrsbertanggungjawabnjgnkaukirakamigentartukmelanjutkan agenda tgl 22 kami, adalah merupakan perbuatanmenuduh rezim pemerintah sebagai rezim biadab, adalah jelasmerupakan penghinaan terhadap penguasa.
    Sus/2019/PN Tip.caption Jangan salahkan rakyat akan bergerak klu cara cina komunis kaupaksakan pada rakyat n mesjid kami acara kami dr siang sampai jam 9 mlmamanaman saja lalu kau buat opini rusuh begini jokowi tito kau hrsbertanggung jawab n jgn kau kira kami getar tuk melanjutkan agenda tgl.22kami , dan dengan alamat web: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=140406383767065&set=pb.100333931127064.2207520000.1559098212.
    Postingan pada akun Facebook tertanggal 22 Mei 2019 dengan alamatweb hitps://Awww.facebook.com/drh.syahrizal.5/post/140406790433691dengan caption Jangan salahkan rakyat akan bergerak klu cara cinakomunis kau paksakan pada rakyat n mesjid kami acara kami dr siangsampai jam 9 mlm amanaman saja lalu kau buat opini rusuh beginijokowi tito kau hrs bertanggung jawab n jgn kau kira kami getar tukmelanjutkan agenda tgl.22 kami , dan dengan alamat web:https://www.facebook.com/photo.php?
Register : 04-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 33/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY
Tanggal 24 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRUDDIN, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. SARKO ADIYANTO
20276
  • Permohonan Pencairan Kredit No.034/KSP-DP/VII/2012 Tgl. 05 Juli 2012 dari KSP dana Prima;
    1 (satu) lembar Foto Copy DIPA LPDB-KUMKM Tahun 2012;
    1 (satu) Eksemplar Surat Perintah tugas Nomor :021/SPT/LPDB/2012 an.Dharizal Basir dan Memorandul (Pemberitahuan Pelaksanaan OTS pada KSP Dana Prima Banyuwangi;
    1 (satu) Eksemplar Foto Copy Hasil OTS pada KSP Dana Prima Banyuwangi dan Memorandum Komite (Informasi Mitra);
    1 (satu) Eksemplar Foto Copy Opini
    Nomor 33/PID.SUSTPK/2018/PT SBY.Bahwa kenyataanya setelah dilakukan perhitungan rasio keuangan tahun2011 oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur Berdasarpengukuran kinerja KSP Dana Prima tahun 2011 dilihat dari sisi Likuiditasdan Solvabilitas adalah sebagai berikut : Likuiditas:* Cash Ratio: hasil opini risiko sebesar 28,63%, sedangkan berdasarbukti 11,45%; dan* Current Ratio: hasil opini risiko dan ICR sebesar 218,98, sedangkanberdasar bukti 38,63%.Berdasarkan bukti, hasil perhitungan Cash Ratio
    dan Current Ratio,menunjukkan kemampuan koperasi membayar hutang jangka pendekkurang dari satu tahun sejak tanggal neraca (31 Desember 2011) tidaklikuid (lancar), artinya tidak mempunyai kemampuan untuk membayarhutang jangka pendek yang akan jatuh tempo tahun 2012 Solvabilitas : hasil opini risiko dan ICR sebesar 218,98, sedangkanberdasar bukti 38,63%.* Debt to Equity Ratio: hasil opini risiko sebesar 111,76, sedangkanberdasar bukti 122,23%; dan* Total Hutang terhadap Modal Sendiri: berdasar bukti
    risiko sebesar 28,63%, sedangkanberdasar bukti 11,45%; dane Current Ratio: hasil opini risiko dan ICR sebesar 218,98,sedangkan berdasar bukti 38,63%.Berdasarkan bukti, hasil perhitungan Cash Ratio dan Current Ratio,menunjukkan kemampuan koperasi membayar hutang jangka pendekkurang dari satu tahun sejak tanggal neraca (31 Desember 2011) tidaklikuid (lancar), artinya tidak mempunyai kemampuan untuk membayarhutang jangka pendek yang akan jatuh tempo tahun 2012.Solvabilitas : hasil opini risiko dan
    ICR sebesar 218,98, sedangkanberdasar bukti 38,63%.e Debt to Equity Ratio: hasil opini risiko sebesar 111,76, sedangkanberdasar bukti 122,23%; dane Total Hutang terhadap Modal Sendiri: berdasar bukti sebesar304,95%.Hal. 53 dari 130 hal.
    pendek yang akan jatuh tempo tahun 2012.Solvabilitas : hasil opini risiko dan ICR sebesar 218,98, sedangkanberdasar bukti 38,63%.
Register : 18-04-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 September 2014 — 1. PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut “PT.BGG”), 2. Ny. JULIATI WIDJAJA, 3. HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA, M E L A W A N : 1. PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT. SMHP") cq. KF FJELLSIKRING AS, 2. KNUTT FOSSUM, 3. TOR SOVE SYVERUD, 4. NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH; 5. NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, SH. 6. Ny. HEIDI HOLM BAKKEN. 7. NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH, 8. PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III, 9. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK cq. Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM. 10. PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA, 11. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI. 12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI, 13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA, 14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,
211250
  • agar merekamenjalankan pemeriksaan itu secara profesional sesuai dengan standaryang sudah digariskan sebagai pihak eksternal yang kemudian hasil daripemeriksaan menghasilkan opini audit. Opini audit ada 4 jenis yaitu : 1.Ankualifite opinion, opini yang tertinggi yaitu laporan kKeuangan di sajikanwajar tanpa pengecualian, 2. Kualifite opinion yaitu opini dengan catatan,3. Disclime opinion yaitu tidak dapat memberikan pendapat 4. Ekspenopinion Yaitu menolak memberikan pendapat.
    Apakah sudah melihat buktibukti yang ada kemudiandari buktibukti itu ternyata terobukti memang di sertai dengan bukti yanglengkap maka bisa di keluarkan opini, tetapi mengenai opini yang dikeluarkan tanpa buktibukti seharusnya opini itu menjadi tidak tetap karenatidak disertai dengan bukti dan jika nilainya sangat material maka opinitersebut bisa di revisi atau di batalkan karena tidak di sertai dengan buktiyang seharusnya menyertai setiap opini wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh perusahaan
    maka opini tersebut dapat di batalkan.
    Audit forensik memiliki kKemampuan khusus jugakarena pengumpulan datadata yang menunjang opini terdapat banyakkasus yang membetulkan Audit forensik.
    Audit forensik memang adakeahlian khusus terdapat sertifikasinya juga tetapi dia menjadi bagian KAP(kantor akuntan publik) ada bagian yang tentang audit forensik;Bahwa Opini audit adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor eksternalopini audit mengandung tanggung jawab di dalamnya KAP (kantor akuntanpublik) pada waktu mengeluarkan opini dengan wajar dan tanpapengecualian di dalamnya mengandung arti bahwa seluruh angkaangkayang ada didalam keuangan tersebut sudah wajar artinya benar ada wajartransaksi
Putus : 14-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3187 K/PDT/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — KASRINGAH VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA DK
5331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilai ganti kerugian yang diberikan tidak berasaskan kemanusiaan, keadilan,kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan,kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan;Lembaga Pertanahan dalam melaksanakan sosialisasi dan/ataumusyawarah dengan pihak yang berhak selalu membangun opini publik yangnegatif, opini yang dibangun adalah bagi Pihak yang berhak dan tidak setujudengan Pengumuman nilai ganti kerugian hasil Penilaian oleh Penilai,dipersilahnkan menempuh Jalur hukum di Pengadilan
    Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pertanahan selalumembangun opini publik bahwa yang tidak setuju dengan Rencanapemerintah dipersilahkan menempuh jalur hukum di Pengadilan;d. Penilaian yang dlakukan penilai mengacu kepada data hasil inventarisasidan identifikasi yang tidak benar;Sebagaimana pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5Tahun 2012 Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya gantikerugian bidang per bidang tanah meliputi:a.
    , kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan;Benar bahwa prosedur tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dan sesuaidengan acuan Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 dan aturan lainnyayang mengatur secara teknis, tetapi pelaksanaanya di lapangan banyakdijumpai halhal yang tidak sesuai dengan asas dari undang undangtersebut, yang diantaranya:Lembaga pertanahan dalam melaksanakan sosialisasi dan/ataumusyawarah dengan pihak yang berhak selalu membangun opini
    publikyang negatif, opini yang dibangun adalah bagi pihak yang berhak dantidak setuju dengan pengumuman nilai ganti Kerugian hasil penilaian olehpenilai, dipersilankan menempuh jalur hukum di Pengadilan dengan biayasendiri:Masyarakat di Desa Kebonrejo dan sekitarnya adalah kaum Nahdliyin,masyarakatnya yang sangat taat dengan hukum pemerintah, mendengarHalaman 22 dari 37 hal.Put.
    Negara adalah melayani masyarakat dengansebaik baiknya;Ketika sosialisasi di balai Desa sebelum dilakukan inventarisasi danidentifikasi diinformasikan oleh petugas bahwa yang penting danperlu dilinat adalah ukuran luas tanah;Para Pihak yang berhak dan hadir pada umumnya orang tua rentadan petani yang tidak paham dengan segala hal aturan, karena padasaat sosialisasi memang tidak diberikan penjelasan secara rinci,gamblang dan jelas;Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pertanahan selalumembangun opini
Register : 21-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PDT/2016/PT.PLK
Tanggal 22 Maret 2016 — PT. BERSAMA SATMAKA CIPTA melawan PT. KALTENG POS PRESS
10255
  • Informasinya seorang anak kecilmeninggal dunia karena tenggelam dan tidak mampu diselamatkan pihaksecurity setempat;Bahwa pemberitaan yang disampaikan Tergugat tersebut disampaikan dengangaya bahasa yang sedemikian rupa terlebin dengan memberikan judulWATER PARK MINTA TUMBAL, yang tentu dengan pemberian judultersebut Tergugat telah memberikan impresi negatif terhadap reputasiPenggugat, dengan menyebarluaskan opini kepada masyarakat yang tidakbenar, dimana seolaholah Penggugat membutuhkan persembahan
    mengenaimeninggalnya seorang anak tenggelam di Kalawa Water Park;Bahwa perbuatan Tergugat yang memberitakan berita bohong dengan judulWater Park Minta Tumbal merupakan perbuatan yang menyalahi danbertentangan dengan Aturan Hukum serta Pedoman Pers Profesional,pendapat tersebut berlandaskan pada bagian pertimbangan huruf (c) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, selanjutnya disebut UU PERSyang menyatakan: bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa,penyebar informasi, dan pembentuk opini
    No.9/Pdt/2016/PT.PLK.10.mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asaspraduga tak bersalah.
    keliru dan menyesatkan dantentunya hal tersebut merusak reputasi dan kredibilitas Penggugat sebagaiPengelola Kalawa Water Park dimata pengunjung dan masyarakat khususnyadi Kalimantan Tengah;Perbuatan Tergugat yang telah menyimpulkan seolaholah Penggugat salahkarena tidak mampu menyelamatkan seorang anak kecil, jelas bertentangandengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) UU PERS, yang menegaskan sebagai berikut : Pers nasionalberkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
    Bahwa pemberitaan yang disampaikan Tergugat tersebutdisampaikan dengan gaya bahasa yang sedemikian rupa terlebin denganmemberikan judul WATER PARK MINTA TUMBAL, yang tentu denganpemberian judul tersebut Tergugat telah memberikan impresi negatif terhadapreputasi Penggugat, dengan menyebarluaskan opini kepada masyarakat yangtidak benar, dimana seolaholah Penggugat membutuhkan persembahan untukdikorbankan yang kaitannya dengan animisme dan kepercayaan atau halhalspiritual dalam pengelolaan Kalawa Water
Putus : 28-04-2008 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 216/Pdt.G/2007/PN.SBY
Tanggal 28 April 2008 —
4318
  • Bahwa,maksud dan tujuan pemberitaan dengan Judul Berita sebaimana tersebut diatas adalahsudah benar, dan Judul Berita memang dibuat sedemikian rupa sehingga Judul Beritatersebut menarik bagi para pembaca (strategi dan teknik dalam aspek marketing, makaJudul berita dibuat lebih menarik), sedangkan mengenai Isi Berita telah ditulis sesuaidengan fakta, nara sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, obyektif, dan tidaktendensius serta bukan sebuah opini subyektif ; Bahwa, untuk Jawaban pada angka 3 lembar
    Pernyataan dari Pengugat tersebut belum pernah diajukan dan /atau diperiksa baik oleh Pengadilan maupun Dewan Pers, maka Pernyataan dariPengugat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang TIDAK MEYENANGKANdan FITNAH yang dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum ; Bahwa, untuk jawaban angka 6 lembar ke2 Gugatan Pengugat dalam perkara aquoadalah TIDAK BENAR dan mengada ada, oleh karena seluruh pemberitaan ParaTergugat adalah benar adanya telah sesuai dengan fakta dilapangan dan bukanmerupakan Opini
    SaksiH.M YUSRI NUR RAJAAGAM : Bahwa saksi sebagai Wartawan dan Dewan Penasehat PWI Jatim ; Bahwa saksi juga sebagai Penasehat Media ; Bahwa Pemberitaan dalam perkara aquo termasuk pemberitaan berdasarkan fakta ; Bahwa pemberitaan dalam perkara aquo bukan termasuk opini ; Bahwa saksi tahu bahwa Media Tergugat, Suara Publik, telah memuat Hak Jawabdari Penggugat dalam kaitannya dengan perkara aquo ; Bahwa Hak Jawab dimuat sekali saja sudah cukup ; Bahwa isi pemberitaan adalah tanggung jawab Pemimpin
    Saksi ACHMAD EFENDI : Bahwa Wartawan yang mencari langsung kepada nara sumber dalam kaitannyadengan perkara aquo ; Bahwa isi pemberitaan sudah sesuai dengan fakta, bukan opini ; Bahwa Media Cetak juga pernah menulis tentang hal serupa dengan perkara aquo ; Bahwa Suara Publik sudah memuat Hak Jawab dari Penggugat dalam kaitannyadengan perkara aquo ; Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulanmasingmasing tertanggal 24 Maret 2008 dan 28 Maret 2008 sebagaimana terlampir
Register : 26-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 208/Pid.B/2015/PN Mtw
Tanggal 18 Februari 2016 — - KINKIN MUTTAQIN ASQAR, S.Sos. bin AHMAD SANUSI YUSUF
12922
  • Post ini termasuk dalam lingkup pers atautidak adalah dari pihak Dewan Pers;Bahwa setahu saksi Kepala Kejaksaan Negeri Puruk Cahu pernah memintalangsung kepada Pimpinan Redaksi Mura Post untuk ke kantor Kejaksaan NegeriPuruk Cahu untuk mengklarifikasi/koordinasi perihal pemberitaan tersebut,namun karena Terdakwa bukan anggota PWI, rekomendasi ke Dewan Pers;Bahwa wartawan wajib ikut kode etik, tidak boleh ada unsur memojokkan orangatau fitnah atau SARA dan penulis apa bila tidak konfirmasi hanya opini
    , untuk hal tersebut saksi tidak dapatmenjawab karena hanya pihak Kejaksaan saja yang tahu mengenai hal tersebutyaitu tentang suratsurat kendaraan;Bahwa setahu saksi belum ada Klarifikasi/hak jawab dari Kepala KejaksaanNegeri Puruk Cahu terkait pemberitaan dalam Koran Mura post tersebut karenadari pandangan saksi bahwa beritaberita tersebut sudah tidak ada etikabahasanya dan hanya opini saja serta sudah memuat unsur mencemarkan namabaik, menghina, Fitnah dan sebagainya;Halaman 17 dari 38 Putusan
    Akan tetapi, ugkapan Sangat nampak kepanikan danluapan emosi diraut mukanya yang semenjak duduk di depan cemberutmemasang muka berak sehingga menambah rasa kurang respek kawankawan wartawan yang hadir, melihat kelakuannya seperti anak kecilkehilangan gulaan dan sangat jelas tidak menghormati forum yangtercantum pada paragraf ke 2 mengandung opini pribadi dan tidakterkait dengan judul dan keseluruhan isi berita.
    asaspraduga tak bersalah.Penafsiran :a Menguji informasi berarti melakukan check andrecheck tentang kebenaran informasi itu.b Berimbang adalah memberikan ruang atau waktupemberitaan kepada masingmasing pihak secaraproporsional.c Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadiwartawan.
    Hal ini berbeda dengan opini interpretatif,yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atasfakta.d Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidakmenghakimi seseorang.Pasal 8Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkanprasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras,warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabatorang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.Penafsiran :Prasangka adalah anggapan yang
Register : 27-03-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
FAJAR MISBAH PRATAMA HARUN. SE
10840
  • USERA;
  • Foto copy Analisa Yuridis No. 349/AY/Dir.3.2/2013, tanggal 24 Mei 2013;
  • Foto copy Opini Resiko No. 428/Div.MR/V/2013, tanggal 14 Juni 2013;
  • Foto copy Analisa Bisnis, tanggal 17 Juni 2013;
  • Foto copy Memorandum, nomor : 219/Mem/Dir.1/2013, tanggal 28 Agustus 2013, perihal Hasil OTS Monitoring dan Evaluasi KSP.
    USERA;Foto copy Analisa Yuridis No. 349/AY/Dir.3.2/2013, tanggal 24 Mei 2013;Foto copy Opini Resiko No. 428/Div.MR/V/2013, tanggal 14 Juni 2013;Foto copy Analisa Bisnis, tanggal 17 Juni 2013;Foto copy Memorandum, nomor : 219/Mem/Dir.1/2013, tanggal 28Agustus 2013, perihal Hasil OTS Monitoring dan Evaluasi KSP.
    42 dari 102 Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MksKUMKM Nomor 007/PER/LPDB/2012 tentang Prosedur OperasionalStandar Manajemen Resiko Pinjaman/Pembiayaan LPDBKUMKM yaitusebagai Petugas On The Spot (OTS) dan memberikan Opini Resikokepada Komite Pinjaman/Pembiayaan kepada calon mitraBahwa benar, Khususnya terkait KSP USERA saksi sebagai petugas OnThe Spot kepada KSP USERA dan saksi yang membuat Opini Resikoatas KSP Usera tersebut.Bahwa benar, setahu saksi, pihak yang mempunyai tugas dankewenangan
    Resiko (OR) tidak akan kami terbitkansebelum mendapatkan Memorandum Permohonan Opini Resiko dariBagian Bisnis, Setelah membuat Laporan Opini Resiko (OR) selanjutnyalaporan tersebut diserahkan secara berjenjang melalui Kabag.
    USERA;Foto copy Analisa Yuridis No. 349/AY/Dir.3.2/2013, tanggal 24 Mei 2013;Foto copy Opini Resiko No. 428/Div.MR/V/2013, tanggal 14 Juni 2013;Foto copy Analisa Bisnis, tanggal 17 Juni 2013;Foto copy Memorandum, nomor : 219/Mem/Dir.1/2013, tanggal 28 Agustus2013, perihal Hasil OTS Monitoring dan Evaluasi KSP.
    USERA;23.Foto copy Analisa Yuridis No. 349/AY/Dir.3.2/2013, tanggal 24 Mei 2013;24.Foto copy Opini Resiko No. 428/Div.MR/V/2013, tanggal 14 Juni 2013;25.Foto copy Analisa Bisnis, tanggal 17 Juni 2013;26.Foto copy Memorandum, nomor : 219/Mem/Dir.1/2013, tanggal 28 Agustus2013, perihal Hasil OTS Monitoring dan Evaluasi KSP.
Putus : 16-11-2015 — Upload : 14-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Nopember 2015 — ENDE MULYANA ALIYUDIN
480402 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sanggahan terhadappemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya* (initerkait dengan tulisan saya di facebook pada Akun NDoen PoenyaDinnie).Ayat 12 Hak Koreksi adalah, hak setiap orang untuk mengoreksiatau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan olehPers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (ini terkaitdengan tulisan saya di facebook pada akun NDoen PoenyaDinnie).Ayat 13 Kewajiban Koreksi adalah, keharusan melakukan koreksiatau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini
    Etika Kaera, kurang ngadahar bangku sakola, danlainlain ........... ),Telah cukup kuat atau terbukti nyata bahwa,peristiwa tersebut adalah bukan merupakan Penghinaan yangsesungguhnya, akan tetapi lebih tepat adalah PermasalahanEtika Bahasa Sunda semata atau Bahasa kebiasaan orang Sundaseharihari yang dalam kondisi emosional digunakan atau diLogatkan* dalam kehidupan berDemokrasi dan berKomunikasiyang secara kebetulan menggunakan Sistem TelekomunikasiHigh Technology ketika seseorang mengemukakan opini
    disengaja tetapi sudahterdaftar dalam akun tersebut.Adapun terkait soal tulisan atau kalimat atau katakata,semua telah saya jelaskan sebelumnya pada romawi tentang faktafakta di persidangan bahwa, semua itu adalaheddeeeeeeeeeeeeeeeees Etika Bahasa Sunda semata atau bahasakebiasaan orang Sunda seharihari yang dalam kondisiemosional digunakan atau di Logatkan dalam kehidupanberDemokrasi dan berKomunikasi yang secara kebetulanmenggunakan Sistem Telekomunikasi High Technologyketika seseorang mengemukakan opini
    UnsurAyat 13 Kewajiban Koreksi adalah, keharusan melakukankoreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta,opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakanoleh Pers yang bersangkutan ............
    teuGableg PoloEtikaKaera, kurang ngadahar bangku sakola, danlainlain ........... ), telah cukup kuat atau terbukti nyata bahwa,peristiwa tersebut adalah bukan merupakan Penghinaanyang sesungguhnya, akan tetapi lebin tepat adalahPermasalahan Etika Bahasa semata atau Bahasa kebiasaanorang Sunda seharihari yang dalam kondisi emosionaldigunakan atau diLogatkan dalam kehidupan berdemokrasidan berkomunikasi yang secara kebetulan menggunakanSistem Telekomunikasi High Technology ketika seseorangmengemukakan opini
Register : 11-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Trk
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.Fajar Nurhesdi, S.H.
2.Ririn Susilowati, S.H.
Terdakwa:
Katubi Alias Farhanr Ubudillah Bin Wagiran
351272
  • dilakukandengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas denganmenggunakan 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi tipe redmi note 6 Prowarna biru berisi sim card dengan nomor 081239857559 yang telahterkoneksi dengan internet, terdakwa membuka aplikasi facebook danmelihat akun facebook grup facebook IST (Info Seputar Trenggalek)membagikan postingan yang berjudul Untukmu RSUD Trenggalek yangditulis oleh Bambang Puji Susilo (Ketua Umum IST) yang materinya adalahmemberikan opini
    bangunannya merawat pasien goblok suruh jadi psksaja.. suster2 nya ..dokter nya cap vagina ,: mengatakan kalaupelayanan di RSUD Trenggalek seperti vagina perempuan , merawatpasien tidak bisa, dan pantasnya menjadi PSK saja) ;Bahwa terdakwa memberikan komentar sebagaimana tersebut di atasdengan tujuan meluapkan kebenciannya kepada perawat , dokter dansemua pegawai RSUD dokter Soedomo Trenggalek yang dinilai kurangmemberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagaimanadiposting/diunggah dalam opini
    dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas denganmenggunakan 1 (Satu) buah Handphone merk xiaomi tipe redmi note 6 Prowarna biru berisi sim card dengan nomor 081239857559 yang telahterkoneksi dengan internet, terdakwa membuka aplikasi facebook danmelihat akun facebook grup facebook IST (Info Seputar Trenggalek)membagikan postingan yang berjudul Untukmu RSUD Trenggalek yangditulis oleh Bambang Puji Susilo (Ketua Umum IST) yang materinya adalahmemberikan opini
    Suster2nya ..dokter nya cap vagina ,: mengatakan kalau pelayanan di RSUDTrenggalek seperti vagina perempuan , merawat pasien tidak bisa, danpantasnya menjadi PSK saja) ;Bahwa terdakwa memberikan komentar sebagaimana tersebut di atasdengan tujuan meluapkan kebenciannya kepada perawat , dokter dansemua pegawai RSUD dokter Soedomo Trenggalek yang dinilai kurangmemberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagaimanadiposting/diunggah dalam opini yang berjudul Untukmu RSUD Trenggalektersebut ;Bahwa
    Anggota grupberjumlah lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang;Bahwa tata tertib menjadi anggota grup adalah bersikap baik dan sopan,tidak ada ujaran kebencian atau perundungan, tidak ad promosi danspam serta hormati privasi orang lain;Bahwa sebagai pemilik grup, Saksi dapat memfilter pendaftaran anggota;Bahwa Saksi membenarkan postingan tulisan berjudul Untukmu RSUDTrenggalek adalah postingan Saksi yang memberikan opini kepadaRSUD Dr.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018
2692844
  • Tentang : Pembiayaan Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra) berdasarkan Prinsip Syariah
  • Surat dari Unit Usaha Syariah Bank Aceh No. 683/DIR/II/2016tanggal 15 Februari 2016 perihalPermohonan Opini dan Fatwa,4. Surat dari Bank BTPN Syariah No. S.205/DIR/BSPD/V/2016tanggal 10 Mei 2016 perihal Permohonan Opini dan Fatwa DewanSyariah Nasional (DSN) untuk Penggunaan Akad Murabahah Jizaf;5.
Register : 02-01-2013 — Putus : 26-08-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Ska
Tanggal 26 Agustus 2013 —
99156
  • RAB (Rencana AnggaranBangunan) Pabrik Konveksi II atas nama Debitur DanielMartin Nugroho Nomor: 052/142/RAB.SR.2012 tertanggal 12April 2012, yang selanjutnya diberi33 Foto copy Appraisal Opinion/Opini RAB (Rencana AnggaranBangunan) Pabrik Konveksi HI atas nama Debitur DanielMartin Nugroho Nomor: 052/143/RAB.SR.2012 tertanggal 12April 2012, yang selanjutnya diberiCANAL... eeecceccccccccssssesssceccccccessssesscsccscsceseseasncuses T133;34 Foto copy Appraisal Opinion / Opini Progres bangunan DebiturDaniel
    Martin Nugroho, yang terletak di SHM No. 993Dawung Danukusuman Serengan Nomor: 052/205/RAB.SR.2012 tertanggal 04 Juni 2012, dengan ProgresPembangunan sudah mencapai 56,04 % dengan nilai fisik Rp504.350.652,65 ( Lima ratus empat juta tiga ratus lima puluhribu enam ratus lima puluh dua rupian enam puluh lima sen )yang selanjutnya diberiCANAL... ceecceccccccccssssesssceccccccessssssesccecsesseseeeaeeees T134;35 Foto copy Apprasisal Opinion / Opini Progres bangunanDebitur Daniel Martin Nugroho yang
    /Opini RAB Debitur atas namaDaniel Martin Nomor: 052/207//RAB.SR.2012 tertanggal 29Mei 2012, dengan Progres Pembangunan sudah mencapai 7,72% dengan nilai fisik Rp 189.221.800, ( Seratus delapan puluhsembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratusrupiah)yang selanjutnya diberi ..........0.0...
    T139;40 Foto copy Appraisal Opinion /Opini RAB debitur atas namaDaniel Martin Nomor: tertanggal 25 Juni 2012, yangselanjutnya diberiCAN oo. eee eee cess cee esse eeeeseeecesecuecssenseeesssecascsuesseecsaseseascaeenaeegsbeeeseeeees T140;41 Foto copy Appraisal Opinion /Opini progres bangunan atasnama Daniel Martin yang terletak di SHM No. 993 DawungDanukusuman Serengan Nomor: 052/242//RAB.SR.2012tertanggal 27 Juni 2012, obyek berada di SHM 414 denganProgres Pembangunan sudah mencapai 41,43 % dengan
    nilaifisik Rp 462.627489,79 ( empat ratus enam puluh dua jutaPUTUSAN Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Ska. halaman 59 dari 79 halaman424344enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluhsembilan tujuh puluh sembilan sen ) yang selanjutnya diberiFoto copy Appraisal Opinion /Opini RAB Debitur atas namaDaniel Martin yang terletak di SHM No. 414 DawungDanukusuman Serengan Nomor: 052/340//RAB.SR.2012tertanggal 21 September 2012, dengan Progres Pembangunansudah mencapai 42,97 % dengan nilai fisik Rp
Putus : 12-08-2009 — Upload : 21-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2242 K/Pdt/2006
Tanggal 12 Agustus 2009 — PT.TEMPO INTI MEDIA HARIAN DKK MELAWAN TOMY WINATA DAN KORAN TEMPO
3211143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memojokkan diripribadi Penggugat dan mempolitisir permasalahan yang terjadi antara MajalahBerita Mingguan Tempo dengan Penggugat , sebagai akibat dari pemberitaanMajalah Mingguan Tempo Edisi 3 Maret 2003 dengan judul : Ada Tomy diTenabang ;Bahwa Tergugat adalah salah satu Redaktur Senior Majalah BeritaMingguan Tempo dan sekaligus juga sebagai seorang tokoh Pers Nasional.Sebagai seorang Tokoh Pers Nasional, maka pendapat atau pernyataanTergugat tersebut sadar atau tidak sadar dapat mempengaruhi opini
    skala nasional yang efeknyamasyarakat umum yang membaca berita tersebut akan memperoleh informasiyang tidak benar dari pernyataan Tergugat tersebut di atas ;Bahwa seharusnya Tergugat II sebelum memuat berita ke dalam SuratKabarnya terlebin dahulu melakukan cek/meneliti kKebenaran pernyataan/beritatersebut sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Wartawan Indonesia(KEW) (bukti P5) sebagai berikut :(Pasal 3) : Wartawan Indonesia menghormati azas praduga tak bersalah, tidak mencampuri fakta dengan opini
    Dalam hal ini,berita tersebut adalah pernyataan yang bersumber dari tokoh persyang cukup dikenal di Indonesia, Goenawan Mohamad (TurutTermohon Kasasi) yang kemudian dikutip oleh media massatermasuk koran Tempo ;Berkaitan dengan huruf b di atas, secara yuridis tidak dapat dibantahlagi berita 12 Maret 2003 dan 13 Maret 2003 adalah fakta jurnalistikyang berasal dari sumber yang jelas, bukan berdasarkan opini ataupendapat wartawan, redaksi maupun penerbit Koran Tempo.
    Dalam hal ini,apabila pihak yang merasa opini atau pendapatnya dikutip tidak benardiberikan kesempatan untuk mengajukan hak tolak maupun koreksiberdasarkan UndangUndang pers untuk mengcomter isi beritakepada media yang mempublikasikan opini dari sumber berita.
    Hal inisesuai dengan keterangan ahli Saudara Abdulah Alamudidi dan ahliSaudara Leo Batubara ;Berdasarkan Kode Etik Wartawan Pasal 5 telah diatur secara tegaswartawan dalam menyajikan berita harus berimbang serta tidakmencampur adukan opini dengan fakta.
Register : 19-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 17/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. MURAD ISMAIL dalam Jabatan sebagai Gubernur Maluku
Terbanding/Tergugat : RAPHAEL SHIN dalam kedudukan sebagai Direktur PT. SpeceCon Internasional
13358
  • diatas tanahPemerintah Propinsi Maluku antara Pemerintah Propinsi Maluku dengan PT.Spacecon Internasional Nomor: 591.1/40/X/2010 dimana proyek itu berupa,Nomor: BOT/05102010/SCIhotel, pusat perbelanjaan, apartemenkondominium dan dalam penyelesain konflik(Dispute Resolution) diatur dalam point 95 disebutkan bahwa masalah yang lebihkompleks para pihak dapat memutuskan untuk menunjuk mediator yang disepakatibersama untuk mencoba mencapai posisi yang dapat diterima kedua belah pihak.Pada saat penerimaan opini
    mediator, para pihak akan menerima opini tersebutatau jika kedua belah pihak menolak opini tersebut maka dalam satu bulan kalenderkonflik akan dialinkan secara otomatis ke arbitrase, dan di point 96 ditentukantempat arbitrase adalah Singapura dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris;Bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Keputusan Walikota Ambon Nomor: 1584Tahun 2010 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Hotel Terpadu Victoria Park Towerdi Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau;Bahwa berdasarkan bukti P5, P6
Putus : 09-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Klk
Tanggal 9 Juni 2015 — M. JALALUDIN, S.Pd.I Bin M. ILYAS
8250
  • NAFIAH IBNOR, MM. dianggap telah menyimpang,kemudian dengan maksud untuk memberi kritikan terhadap kondisi STAI KualaKapuas, selanjutnya opini dari terdakwa yang berbentuk tulisan melalui computertersebut telah sengaja terdakwa kirimkan kepada saksi R.
    LINO TAHIR, SH. memuat opini terdakwa tersebut ke dalamTabloid Radar Nusantara Kalimantan Tengah cetakan edisi ke III, bulan Mei 2014 danedisi Minggu ke bulan Juni 2014;Bahwa salah satu tanggapan terdakwa atas segala reaksi dari saksi korban Dr.H.M.
Putus : 24-01-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pdt/2013
Tanggal 24 Januari 2014 — EDDY KUSUMA, vs PT. FORUM MEDIA UTAMA, dk
109116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pihak/Pemohon pada saat dan dalam kesempatan apapun terkait dengan perkarakepailitan PT ATP sebagaimana dinyatakan dalam Artikel tersebut,sehingga tudingan tersebut secara nyata merupakan pernyataan bohongyang telah merugikan kedudukan serta merusak nama baik Penggugat;Bahwa sudah selayaknya dalam menjalankan kegiatankegiatanjurnalistiknya selaku wartawan Tim Forum menurutketentuan Pasal 3 KodeEtik Jurnalistk untuk selalu menguji informasi, memberitakan secaraberimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini
    Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal iniberbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupainterprestasi wartawan terhadap fakta;d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang;Adapun halhal sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistktidaklah diindahkan dan cenderung untuk diabaikan oleh Tim Forum yangHal. 5 dari 26 hal. Put.
    No. 166 K/Pdt/201310.hanya memuat opini dari pihakpihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kedudukan hukumnya, bahwa dengan mengabaikan hakPenggugat untuk dapat memberikan klarifikasi atau keterangan terkaitdengan pernyataan tersebut melalui kesempatan chekk and recheck yangseharusnya dilakukan Tim Forum namun sangat disayangkan tidakdilakukan, adalah sungguh merupakan suatu perbuatan tercela yangmelawan kaidahkaidah hukum dan kode etik yang berlaku, dimana dalampemberitaannya Tim Forum lebih
    Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksiatau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambaryang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yangbersangkutan;Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers, juga disebutkan bahwa, Pers yang jugamelaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegahterjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme,maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya;Dalam melaksanakan
Putus : 12-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2810 K/Pdt/2009
Tanggal 12 April 2010 — RENI SUSILAWATI vs BASNI JAYA, dkk
3825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2810 K/Pdt/2009Konvensi, akibat dari perouatan Tergugat Konvensi tersebut telahmenimbulkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi yaitu antara lain: Kerugian Materi:Berupa hilangnya pendapatan dan atau omzet perdagangan yangdijalankan oleh Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat melakukantindakan yang telah menimbulkan opini yang tidak baik dan tidak benarsampai mengajukan gugatan yang mengandung ketidak benaran hukumdalam perkara ini, wajar kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000, (Seratus
    untukkepentingan pribadi Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa telah terbukti belum adanya penetapan waris atau yang berhakmenerimanya sesuai dengan Akita Wasiat No. 2 tanggal 03 Februari 2006dan secara fakta hukumnya telah terbukti Termohon Kasasi telah melakukanperbuatan melawan hukum yaitu bertindak secara arogan dan melakukanintimidasi yang berlangsung cukup lama dan tidak pantas sebagai seorangbapak mengusir dan mengeluarkan katakata mengasut dan menyatakankepada kalayak umum dan telah mengeluarkan opini
    No. 2810 K/Pdt/2009tindakan yang telah menimbulkan opini yang tidak baik dan tidak benarsampai mengajukan gugatan dan laporan polisi yang mengandungketidak benaran hukum dalam perkara ini, wajar kalau dinilai denganuang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
Register : 10-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN KOTABARU Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Ktb
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pidana - DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI (Terdakwa) - ERLIA HENDRASTA, SH. (JPU)
634388
  • Keikhlasan, ketegunan dan keyakinan mereka pada perjuangansemakin kokoh dan menginternalisasi.Sekarang bisa kita saksikan, dalam pertarungan opini nampak jelaspenguasa kalah telak. Kezaliman yang ditimpakan penguasa terhadapHTI, justru menimbulkan simpati publik kepada HTI.Muncul kesadaran umum di tengahtengah masyarakat, di tengahtengahumat, tentang kezaliman penguasa dan pentingnya umatnya kembalikepada syariat Islam.
    Keikhlasan, keteguhan dan keyakinan mereka pada pernuangansemakin kokoh dan menginternalisasi.Sekarang bisa kita saksikan, dalam pertarungan opini nampak jelaspenguasa kalah telak. Kezaliman yang ditimpakan penguasa terhadap HT,Justru menimbulkan simpati publik kepada HT.Muncul kesadaran umum di tengahtengah masyarakat, di tengahtengahumat, tentang kezaliman penguasa dan pentingnya umatnya kembalikepada syariat Islam.
    HTl, telah mampu secara gemilang memenangkan opini umumsekaligus menjelaskan rincian peradaban Agung yang akan disongsongoleh umat Islam.Dan saya kira, tentang kembalinya Khilafah itu, tentang kembalinyaperadaban Islam yang agung, insya Allah dalam waktu dekat akan segeratiba.
    HTl, telah mampu secara gemilang memenangkan opini umumHalaman 60 dari 73 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Ktb.sekaligus menjelaskan rincian peradaban Agung yang akan disongsongoleh umat Islam.Dan saya kira, tentang kembalinya Khilafah itu, tentang kembalinyaperadaban Islam yang agung, insya Allah dalam waktu dekat akan segeratiba.
Putus : 17-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1258 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — Drs.H.Alex Tahbin Ibrahim
8762 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Didi Rismunadikemudian meminta Olin Darmawan Hatadji untuk melegalisir surat tersebut kePengadilan Negeri Bandung, dan setelah dilegalisir oleh Didi Rismunadi,surat tersebut diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara sebagai lampiransurat Nomor 539/59DPA tanggal 2 September 2013 perihal permintaanpendapat hukum/Legal Opini kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, Kantor Dindin Maolani (Pengacara EuisMaryam) didatangi oleh seseorang yang bernama Didi dari kantor DPKADKota
    PID.SUS/2016sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yangada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;e Apabila tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik maka PemerintahKota Bandung dapat melakukan penggantian atas sisa tanah tersebut; Bahwa Didi Rismunadi juga mengabaikan pendapat pihak terkait baik yangdisampaikan dalam rapat seperti Camat Lengkong yang menolak terlibatdalam pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22, hanya denganberdasarkan Legal Opini
    Putusan No. 1258 K/PID.SUS/2016kan Legal Opini Jaksa Pengacara Negara dan orangorang yang menjadibawahannya yaitu Herman dan Deni Herdimansyah yang meminta kepadaDidi Rismunadi untuk membahas dalam forum rapat mengenai pendapatJaksa Pengacara Negara tersebut;Bahwa Didi Rismunadi kemudian mengabaikan sebagian saran dan pendapatdalam Legal Opini yang dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara KejaksaanTinggi Jawa Barat yaitu pembayaran hanya dapat dilakukan selama tidak adasengketa antara ahli waris dan sepanjang
    Untuk menegaskan opini tersebut, makadengan gampangnya Majelis Hakim perkara a quo hanya memilih faktafaktahukum tertentu saja untuk dilekatkan menjadi suatu rangkaian peristiwa yangmenunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki andil apapun dalam perkaratindak pidana korupsi dalam pembayaran ganti rugi tanah SMA 22 Bandungoleh Pemerintah Kota Bandung.
    Sehingga apabila kita tidak mencermatinyadengan saksama, maka kita akan tergiring pada opini yang sengaja dibangundari awal bahwa Terdakwa tidak bersalah! Bahwa apa yang dilakukan olehTerdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum, bukan pula penyalahgunaanwewenang, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah urusanhutang piutang semata;.