PARIAMAN TAMPUBOLON (Amani Monang/Tupa) dan 2. MAHAKIM SITORUS tersebut

PARIAMAN TAMPUBOLON (Amani Monang/Tupa), DKVSROSDIANA Br. RUMAPEA

PUTUSANNomor 3459 K/PDT/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:di PARIAMAN TAMPUBOLON (AmaniMonang/Tupa), bertempat tinggal diBandar Jawa, Kecamatan JorlangHataran, Kabupaten Simalungun;2, MAHAKIM SITORUS, bertempattinggal di Huta Ill Nagori Rajamaligas,Kecamatan Hutabayu Raja, KabupatenSimalungunKeduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada TONI DAMANIK,S.H., dan kawankawan, Para

Hotman Simbolon,tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PARIAMAN TAMPUBOLON (AmaniMonang/Tupa), dan kawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah

(lima ratus dua puluh empat juta rupiah) - Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Ekonomi Manajemen= Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

1. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) - Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Ekonomi Manajemen = Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

1. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Penggugat:
Rektor Tamansiswa Padang
Tergugat:
Bupati Kabupaten Padang Pariaman
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 16/Pdt.G/ 2019/PN Pmn, tanggal 5 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

LMKP
Terbanding/Tergugat : Walikota Pariaman c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Pmn;
2. Menyatakan perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Pmn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Pmn dari register perkara;
4. Menetapkan biaya perkara dalam perkara permohonan ini Nihil;

Pemohon:
1.Riko Efendi
2.Roy Mardianto
Termohon:
1.Kapolres Padang Pariaman
2.Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman

Ronaldi Pgl Ronal ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman

BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN >< ARMAN, dkk

Pembanding/Penggugat : Sjaharuddin
Terbanding/Tergugat : BUPATI PADANG PARIAMAN

Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun KomplekMedan EstateMedan, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut dibawah ini dalam sengketa SJAHARUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,Tempat Tinggal Korong Kampung Apar, RI O00 RW OOO,Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman

Berdasarkansurat kuasa khusus No. 32/AKHYR/K/PDG/ VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING;Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 21/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMELAWANBUPATI PADANG PARIAMAN, Tempat Kedudukan di Parit Malintang,Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten PadangPariaman;Provinsi SumateraBarat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:1 NamaPekerjaanJabatan2 NamaPekerjaanJabatan3 NamaPekerjaanJabatanRIFKI MONRIZAL NP, SH, M.Si.Pegawai Negeri Sipil.Kepala

perkara ini (Bundel A dan Bundela TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang teruraidalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 19/G/2018/PTUNPDG tanggal 31 Oktober 2018 yang amarselengkapnya sebagai berikut; wMENGADILI: Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 21/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMDALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan BupatiPadang Pariaman

Nomor:281/KEP/BPP/2018 Tentang PengesahanPemberhentian Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari sertaPengangkatan Wali Nagari pada 74 (Tujuh Puluh Empat) Nagari diKabupaten Padang Pariaman tanggal 11 Mei 2018 Lampiran nomor4 Pengangkatan Wali Nagari Sungai Buluh Timur Atas NamaZULKIFLI Nik 1371022508720002;DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidakditerima;DALAM POKOK PERKARA:1.

Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pariaman ; ARDIANSYAH Pgl. ARDI;

ARDI;Tempat lahir : Padang Pariaman;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/22 Agustus 1981;Jenis kelamin > Lakilaki:Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Talao Mundam Kenagarian KetapingSelatan, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman;Agama > Islam;Pekerjaan : Supir;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober2015 sampai dengan

Ardi pada hari Jumat tanggal 25September 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Bandara MinangkabauTalao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan, Kecamatan Batang Anai,Kabupaten Padang Pariaman atau setidaktidaknya pada suatu tempat dimanaPengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

Ardi pada hari Jumat tanggal 25September 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Bandara MinangkabauTalao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan, Kecamatan Batang Anai,Kabupaten Padang Pariaman atau setidaktidaknya pada suatu tempat dimanaPengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.

dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/K/Pid/ 2016/PN.PMN., yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan,bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiPadang tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2016 yang diajukan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 17Mei 2016;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal20 April 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariamanmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2016 serta MemoriKasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman padaHal. 8 dari 12 hal.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman ; Ir. RAFLEN, MM.,

,tempat lahir : Taluak Kuantan Riau,umur / tanggal lahir : 49 tahun,jenis kelamin : Lakilaki,kebangsaan : Indonesia,tempat tinggal : Wisma Indah 6 Blok D9 Balai BaruPadang,agama > Islam,pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala DinasPeternakan Kabupaten PadangPariaman);Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa IR.

RAFLEN, MM pada hari Selasa tanggal 18Oktober 2005 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2005, bertempat di dalam ruangan kantor Kepala DinasPeternakan Kabupaten Padang Pariaman di Kelurahan Karan Aur KecamatanPariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaktidaknya di tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, telahmelakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidakenak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi

Verawati, dokter Pemerintah pada RSUD Pariaman dengan hasilpemeriksaan : Kepala : Terdapat luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuranempat kali satu kali setengah sentimeter; Leher : Tak ada kelainan; Dada: Tak ada kelainan; Perut : Tak ada kelainan; Punggung : Tak ada kelainan; Anggota gerak : Tak ada kelainan;Pada korban dilakukan penjahitan luka dan dilakukan pengobatan;Dengan kesimpulan pemeriksaan : Cedera pada korban dapat disebabkanoleh kekerasan benda tumpul;Hal. 3 dari 7 hal.

RAFLEN, MM. dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah kursi berputar warna abuabu, dikembalikan kepada kantor DinasPeternakan Kabupaten Padang Pariaman; 1 stel pakaian sapari warna cokelat muda, krah dan bagian depan bajuterdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi korban Zainudin;Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.27/Pid.B/2008

No. 2117 K/Pid/2008Kejaksaan Negeri Pariaman telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Agustus 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Agustus 2008Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pariaman pada

Penggugat:
ALIZAR, SH
Tergugat:
Bupati Padang Pariaman

Tergugat IV dan Tergugat V, tidak dapat diterima;

Pembanding/Penggugat : HARDI CANDRA
Terbanding/Tergugat : BUPATI PADANG PARIAMAN

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi PAGANAGARI, beralamat di Jalan Raya Lubuk Alung Pariaman,Korong Toboh Rimbo Kaduduk, Nagari Toboh Gadang Timur,Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten PadangPariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 04 Desember 2019, domisili elektronikalexyuliandra22 @gmail.cOm;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING:LAWANBUPATI PADANG PARIAMAN, tempat kedudukan di Nagari Parit

Malintang,Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili olehKuasanya:1.

,M.si., jabatan Kepala BagianHukum Setdakab Padang Pariaman;2. FERDIANTO AMBRA, S.H., jabatan Kasubag BantuanHukum Dan HAM Setdakab Padang Pariaman;3.

Menyatakan batal atau tidak sah:Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 521/KEP/BPP/2019, TentangPembatalan Keputusan Wali Nagari Anduring Nomor 36 Tahun 2019 tanggal27 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Wali Nagari Anduring, tanggal21 November 2019; 22222222 22 none nnn nnn nnn ence enn3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 116/B/2020/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/KIMKeputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 521/KEP/BPP/2019, TentangPembatalan Keputusan Wali Nagari Anduring Nomor 36 Tahun 2019 tanggal27 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Wali Nagari Anduring,tanggal 21 November4.

Penggugat:
Rahmi Darwita
Tergugat:
Bupati Padang Pariaman

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman VS SILVIA HERVINA panggilan CICI

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman ; ROTIN JAFARI panggilan ROTIN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman ditahan dengan jenis TahananKota sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari2016;3.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, sejaktanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariamankarena didakwa dengan Dakwaan:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa ROTIN JAFARI Pada hari Selasa, tanggal 19 Mei2015 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaktidaknya dalam tahun 2015bertempat di Padang Laring Kecamatan IV, Koto Aur Malintang, KabupatenPadang Pariaman atau disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pariamanberwenang

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang ditingkat banding ditetapbkan sebesar Rp5.000.00 (limaribu rupiah);Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 6.a/K/Pid/2016/PN Pmn yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang menerangkanbahwa pada tanggal 19 September 2016, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap PutusanPengadilan Tinggi Padang;Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 6/K/Pid/2016/PN Pmn yangdibuat oleh

Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang menerangkanbahwa pada tanggal 19 September 2016, Terdakwa ROTIN JAFARI panggilanROTIN mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan TinggiPadang tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 September 2016 dariPenuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 September 2016;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 September 2016 Terdakwatersebut sebagai Pemohon Kasasi yang

Terdakwa mempunyai izin usaha dari pelayanan terpadu (YANDU) atasnama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;3.

Penggugat:
HARDI CANDRA
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN

, Kabupaten Padang Pariaman,Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh RIFKI MONRIZAL NP,S.H.

OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan yang diterbitkan olehBupati Padang Pariaman, berupa:Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 521/KEP/BPP/2019, TentangPembatalan Keputusan Wali Nagari Anduring Nomor 36 Tahun 2019 tanggal27 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Anduring, tanggal21 November 2019.B.

Bahwa Tergugat (Bupati Padang Pariaman) menyangkal semuadalildalil gugatan penggugat kecuali hal yang diakui Secara tegas olehTergugat;2. Bahwa Tergugat (Bupati Padang Pariaman) telah bertindak sesuaidengan prosedur hukum dan ketentuan perundangundangan yang berlakudalam menerbitkan objek sengketa;3. Bahwa Tergugat (Bupati Padang Pariaman) menyangkal danmembantah dalil gugatan penggugat dalam posita gugatan penggugat padahalaman 4 hurufc.

, dan apa yang didalilkan penggugat (Hardi Chandra)terhadap perbuatan Tergugat (Bupati Padang Pariaman) yang dianggapmenimbulkan Ketidakpastian hukum jelas dalildalil yang mengadangada.Justru perbuatan tergugat (Bupati Padang Pariaman) telah memberikanKepastian Hukum terhadap pembinan pengawasan pemerintahan yang adadibawahnya yaitu pemerintahan desa;7.

Padang Pariaman sebagaimana Bukti T.21.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman ; BASRI Als. BUYUNG ODOK;

Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksikorban Susanti Pgl.

Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, ataumembujuk anak yaitu saksi Susanti Pgl.

No. 1614 K/Pid.Sus/201 1sebuah kamar di rumah Terdakwa di Desa Buaiyan Kecamatan Batang AnaiKabupaten Padang Pariaman atau setidaktidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, bersetubuhdengan seorang wanita di luar perkawinan yaitu saksi Susanti Pgl.

Pengadilan Negeri Pariaman, dengan kekerasanatau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu saksi Susanti Pgl.

Pengadilan Negeri Pariaman, membujukseseorang yaitu saksi Susanti Pgl.

- KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMANmelawan- IR.H.NASRUL SYAHRUN, SH- MASRI KASIM, BE

PUTUSANNomor 26/PDT.G/2013/PN.PRM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata gugatan padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN, selaku Jaksa PengacaraNegara yang beralamat pada Kantor Pengacara Negara KejaksaanNegeri Pariaman Jalan Imam Bonjol No.23 Pariaman;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya ELVIAYULIA

SKK11/N.3.13/Pdt/06/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawahregister No. 114/P.SK/2013/PN.PRM tanggal 13 Juni 2013;MELAWANI. IR.H.NASRUL SYAHRUN, SH, Pariaman, 68 Tahun, lakilaki,Indonesia, Perumahan Jl.Sindang Kasih No. 2 AntapaniBandung;Il.

MASRI KASIM, BE, Pariaman, 64 tahun, lakilaki, Indonesia,JI.M Yamin No.2 Pariaman;Selanjutnya disebut Tergugat dan Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;e Telah membaca dan meneliti suratsurat yang berkaitan dengan perkaraini;e Telah memeriksa buktibukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal07 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariamantanggal 13 Juni 2013 di bawah register

Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.39/Pid/B/1999PN.PRM tanggal 7 Februari 2000 (bukti P.1);2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 34/PID/2000PT.PDG tanggal 31 Juli 2000 (bukti P.2);3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.1831 K/Pid/ 2000 tanggal14 Mei 2002 (bukti P.3);4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.911 Provinsi Sumatera Barat,Kab.Padang Pariaman (bukti P.4);5.

Padang Pariaman dapat diketahui bahwapemegang hak atas tanah No.893 Provinsi Sumatera Barat Kab.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pemohon Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman; Terdakwa EFRIZAL Panggilan FERI;

Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017;-------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No: 602/236/RsPr/III/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017;--------------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk menghapus penayangan atas nama PT.

MULTI SINDO INTERNATIONALLAWANDIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN)

;Bahwa Penerbitan Surat Keputusan dengan obyek KEPUTUSAN DIREKTURRSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017TERTANGGAL 25 MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam DaftarHitam atas nama PT.MULTI SINDO INTERNATIONAL yang diterbitkan olehDirektur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 maret 2017Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) No.602/236/RsPr/III/2017Tertanggal 25 Maret 2017 BERTENTANGAN dengan Peraturan PemerintahNo.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktur RSUD Pariaman(Pengguna Anggaran) NO:602/236/RsPr/III/2017, tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.

MULTI SINDOINTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman(Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 201 7;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturRSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) NO:602/236/RsPr/III/2017 tentangSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.MULTI SINDOINTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Pariaman(Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 201 7;Mewajibkan Tergugat untuk menghapus penayangan atas nama PT.MultiSindo International dari

, tanggal 8 Agustus 2016 tentang PekerjaanPembangunan Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman, denganNilai Kontrak sebesar Rp.7.410.428.000.

Anggaran RSUD Pariaman perihal UsulanPenetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang tembusannyadisampaikan pada PT.