Ditemukan 361 data
25 — 10
bahwa posisisuami yang berkeinginan akan menceraikan adalah sebagai Pemohon danposisi dari yang akan dicerai adalah sebagai Termohon dan demikian jugapetitum harus memenuhi pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, yaitu harus mohon kepada Pengadilan Agama Surabayauntuk mengadakan sidang guna menyelesaikan ikrar talaq Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanading
42 — 22
untukitu dalil memori banding Penggugat/ Pembanding bohong semuanya, olehkarenanya tidak perlu lagi Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Acehmempertimbangkan memori banding Penggugat/Pembanding tersebut : Bahwa karena Penggugat/Pembanding sudah berbohong dan merekayasahalhal yang tidak sepatutnya dilakukan baik mulai dari pengajuan gugatansampai dengan pembuatan memori banding yang tidak ada buktinya, makasudah sepatutnya Mejelis Hakim Tinggi Mahkamah Syariyah Aceh menolaksemua isi memori banding Penggugat/Pembanading
32 — 20
tersebutdi atas maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2208/ Pdt.G/ 2013/PA.Dpk tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan1435 Hijriyah dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan, sebagaimanatercantum dalam putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biayaperkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanading
Terbanding/Penggugat : Lina Marlina binti Marip
123 — 78
No. 71/Pdt.G/2017/PTA.JKbagi yang membuatnya, maka kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat/Terbandingdan Tergugat/Pembanding dalam surat pernyataan sebagaimana tersebut dalampertimbangan di atas menjadi hukum yang harus ditaati oleh Penggugat/Terbandingdan Tergugat/Pembanading;Menimbang, bahwa untuk mengalinkan hak asuh anak kepadaPenggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya harus terlebih dahulu mencabuthak asuh anak yang ditetapkan sebelumnya dari ayah kandungnya, dandengan mencabut hak asuh anak
107 — 39
tanggal 09 Agustus2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 Hijriyah haruslahdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepadaPemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankankepada Termohon/Pembanading
46 — 23
Nomor 24 Tahun 1997,sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Pembanading ; Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya peralihan hakatas SHM Nomor 231/Bukit Raya kepada Penggugat/Pembanding, majelishakim banding menilai Penggugat/Pembanding tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat HGU obyek sengketa,maka dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakantidak diterima; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembandingdinyatakan tidak diterima, maka
72 — 19
diatas,maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 0943/Pdt.G/2017/PA.Bjm,tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal1439 Hijrivah sudah benar dan tepat sehingga dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaidengan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989, yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkatbanding dibebankan kepada Pembanading
57 — 20
dapatlah dikuatkan dengan memperbaikiredaksi amar putusan pada point 2. 3, serta penambahan amar sehinggaberbunyi sebagaimana amar di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuktingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara ditingkatbanding dibebankan kepada Pembanading
25 — 19
Penggugat / Terbanding, berarti Penggugat /Terbanding tidak Nusyuz, sesuai dengan pendapat pakar hukum islam lbnuQudamah dalam Kitabnya Al Mughni, Juz IV halaman 295, yang diambil alihmenjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sebagai berikut ;aul 9 ppo canriiol cnio , jqauillArtinya : Nusyuz itu adalah apabila isteri tidak mau melayani hubunganbatin dengan suaminya 5 222m enone nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dari Penggugat /Terbanding maupun dari Tergugat / Pembanading
Pembanding/Penggugat II : BAHARUDDIN Bin MUDI
Pembanding/Penggugat III : CAYA Binti MUDI
Pembanding/Penggugat IV : NYAMPA Bin BALANG
Pembanding/Penggugat V : HARNAWATI Binti TONANG
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi : BADULLAHI Diwakili Oleh : PAHARUDDIN
130 — 55
untukmembayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untukpengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalamamar putusan ini ;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan UndangsUndang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait ;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanading
26 — 19
Masehi bertepatandengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dapat dikuatkan ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan hartabersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepadaPenggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanading
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA BENGKULU Diwakili Oleh : Okta Orlando
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. PESONA BUMI RAFLESIA Diwakili Oleh : JONI BASTIAN, S.H.
84 — 27
Semua peraturan perundangundangan yang terkait dengan sengketaTata Usaha Negara ini ;MEN GADILI Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanading ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :123/G/2019/PTUNBKL tanggal 30 Januari 2020 ; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Halaman 11 Putusan No. 75/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Advokat, berkantor di Jalan Salak No.58Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26April 2007 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanading ;melawan1. Lel. TANGGA ;2. Lel. LATIF;3. Per. SAMILLANG ;4. Per. MAGGE ;5. Per.
53 — 20
Februari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir1437 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan amar ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara a quo diTingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya diTingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanading
37 — 16
1436 Hijriyah tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yangamar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinanberdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepadaPenggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanading
74 — 33
No. 43/B/2015/PT.TUN.JKT.sudah digantikan dengan Surat Pernyataan Bersama Penghuni dan SuratPernyataan Para Pemilik Ruko yang ditandatangani lebih dari 70% darijumlah pemilik dan penghuni (bukti T6.1 dan T6.2);Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalammemori banding, Tergugat/Pembanding memohon kepadaMajelis HakimPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmemutus sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanading; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
72 — 39
., biayaperkara di tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/Pembanading;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangbersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;2.
26 — 20
tersebutdi atas maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2208/ Pdt.G/ 2013/PA.Dpk tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan1435 Hijriyah dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan, sebagaimanatercantum dalam putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biayaperkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanading
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di Jl.Desa Sidoharjo, RT. 04/RW. 01, Kecamatan Pati, KabupatenPati, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanading;melawan:HERU TOMO bin ARIMIN, bertempat tinggal di RT.02 RW.01,Keluahan Parenggan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan cerai talakterhadap Pemohon Kasasi
23 — 8
dalam putusan ini , Pengadilan Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil sepenuhnya sebagaipertimbangannya sendiri;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, makadengan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dandiubah lagi untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepadaPenggugat/Pembanading