HartaBersama karena motor Kharisma yang ada di rumah mereka adalah motorkiriman dari ibunya Penggugat dan motor S coopy milik adik Penggugat;Bahwa rumah tersebut sertifikatnya ada pada Tergugat dan atas namaTergugat namun ditempati oleh anakanak;Selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Hukum Terggugat, saksi telahmemberi keterangan sebagai berikut:Bahwa tentang kesepakatan pembiayaan terhadap anak mereka, telahada kesepakatan namun katanya Tergugat tidak melaksanakannya atausering lalai;Bahwa mengenai pembayarana

setelah membuat akta jual beli selesai, PPAT menyerahkanberkas tersebut ke kantor pertanahan untuk balik nama sertifikat danpenyerahan akta harus dilakukan selambat alambatnya 7 hari kerja sejakditanda tangani, dengan berkas berkas yang harus diserahkan antaralaian, surat permohonan balik nama yang telah ditanda tangani pembeli,Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Padt.G/2016/PN Pdgakta jual beli dari PPAT, sertifikat hak atas tanah, kartu tanda pendudukkedua belah pihak, bukti lunas pembayarana

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanglama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.Pasal 29Dengan berlakunya UndangUndang ini, peraturan pelaksanaan yang telah adadi bidang Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan Peraturan PemerinahPengganti UndangUndang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumitetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidakbertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baruberdasarkan UndangUndang ini.Bahwa pada saat pembayarana

jutarupiah)Bahwa Saksi tidak pernah membuat 1 lembar kertas Aplikasi transfer dariBank Danamon A.n Saksi ke rekening Bank Mandiri A.n Heni Sebesar Rp215.000.000 akan tetapi dapat Saksi jelaskan tanda tangan yang tertera dikertas tersebut adalah benar tanda tangan Saksi akan tetapi terdakwaSumartina yang membawa kertas kosong kepada Saksi dan meminta Saksimenandatanganinya dan mengatakan kertas tersebut merupakan buktipelunasan pinjaman Saksi kemudian Saksi menandatanganinya.Bahwa bukti pelunasan pembayarana

(PKPU) ini telah memenuhi ketentuan pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU), hingga karenanya adalah beralasan hukum bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penudaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara yaitu 43 (empat puluh tiga)hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara ini ditetapbkan untuk kemudian mengadakan sidang tentangPenundaan Kewajiban Pembayarana

NS seharga Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), Berikutpenyerahan kwitansi pembayarana kepada Pengguat.. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 Penggugatbersamasama Bapak EDDY ARFAN. NS menghadap NotarisMUHAMMAD UKASYAH, SH di Jl. Depati Hamzah No: 88 B KelurahanSemabung Lama, Pangkalpinang, untuk membuat AKTA PENGOPERANdan PENYERAHAN HAK atas pembelian tanah oleh Penggugat dariBapak EDDY ARFAN.

.117.952.365,00Bahwa selisih harga antara harga kontrak potong pajakdengan harga realisasi pengadaan pergola tersebut menjadimilik Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri SugengWidodo (dua)pengadaan pergola untuk kelurahan Rejowinangun danselaku pelaksana 2 paket pekerjaanKelurahan Giwangan.Bahwa Inspektrorat Kota Yogyakarta telah memeriksa hasilpekerjaan pengadaan pergola tersebut dan ditemukanadanya keterlambatan dan kelebihan bayar, sebagai berikut : DendaKelebihanPenyedi Nama KeterlambatNo Lokasi pembayarana

Ade Khoerudin sehingga pada bulan Juli 2013 Saksimenemui Terdakwa diBandung untuk menagih sisa uang Saksi,kemudian Saksi dikasih uang pembayarana sisa gadai kendaraantersebut sebesar Rp. 14.000.000, (Empat belas juta rupiah) olehTerdakwa sehingga uang Saksi sebesar Rp.40.000.000, (Empatpuluh juta rupiah) sudah dikembalikan.Bahwa Saksi mendapatkan jenis Toyota Yaris Nopol D 1587 QLtersebut dari menggadai kepada Sdr.

PEMBAYARANa. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan olehPPK, dengan ketentuan:1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaan2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uangretensib.

PEMBAYARANa. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan olehPPK, dengan ketentuan:1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaanHalaman 54 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.22.23.24.2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uangretensib.

PEMBAYARANa. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan olehPPK, dengan ketentuan:Halaman 92 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaan2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uangretensib.

PEMBAYARANa. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan olehPPK, dengan ketentuan:1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaan2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uangretensib.

PEMBAYARANa. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan olehPPK, dengan ketentuan:1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaanHalaman 54 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.22.23.24.2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uangretensib.

PEMBAYARANa. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan olehPPK, dengan ketentuan:Halaman 92 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaan2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uangretensib.

jutarupiah)Bahwa Saksi tidak pernah membuat 1 lembar kertas Aplikasi transfer dariBank Danamon A.n Saksi ke rekening Bank Mandiri A.n Heni Sebesar Rp215.000.000 akan tetapi dapat Saksi jelaskan tanda tangan yang tertera dikertas tersebut adalah benar tanda tangan Saksi akan tetapi terdakwaSumartina yang membawa kertas kosong kepada Saksi dan meminta Saksimenandatanganinya dan mengatakan kertas tersebut merupakan buktipelunasan pinjaman Saksi kemudian Saksi menandatanganinya.Bahwa bukti pelunasan pembayarana

bersama dengan suami dariPenggugat yaitu Hendrik Sudito mengajak saksi dan bapakPetrus Gahar untuk melihat lokasi tanah tersebut dan saat itusuami dari Penggugat tersebut sempat bilang kepada saksibahwa tanah obyek sengketa tersebut akan dibeli oleh istrinya;Bahwa saksi tidak ikut dalam transaksi jual beli tanah obyeksengketa dari lou Fabiola kepada Penggugat tetapi saksi ikutmenjadi saksi dalam Akta jual beli tanah tersebut yang di lakukandi rumah lbu Fabiola;Bahwa saksi juga sempat melihat kuitansi pembayarana

Pasal 2.8.2 syaratsyarat khusus kontrak (SSKK) ditegaskan bahwabatas akhir yang disepakati untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SPP) oleh PPK untuk pembayarana angsuran adalah 120 hari kalender terhitungtagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukantagihan pembayaran prestasi pengadaan adalah Berita Acara Pemeriksa Barang.Berdasarkan ketentuan pasal 2.8.2 SSUK maka seharusnya penerbitan SPP terhitungBerita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 29 Nopember 2008

dalampasal 66 ayat (4) dan (5) pada pokoknya menerangkan antaralain: bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar daripengguna anggaran/kuasa pengguna anggara apabilapersyaratan tidak terpenuhi dan ayat (5) pada pokoknyamenerangkan: Bendahara Pengeluaran bertanggung jawabsecara. pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;Bahwa selanjutnya untuk kegiatan Survey ke Kabupaten KutaiKartanegara senilai Rp.53.625.000, (lima puluh tiga juta enamratus dua puluh lima ribu rupiah) telah dilakukan pembayarana

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 66 ayat(4) dan (5) pada pokoknya menerangkan antara lain: Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayardari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaranapabila persyaratan tidak terpenuhi; Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secarapribadi atas pembayaran yang. dilaksanakannya;Bahwa selanjutnya untuk kegiatan Survey ke Kabupaten KutaiKartanegara senilai Rp. 53.625.000, (lima puluh tiga juta enamratus dua puluh lima ribu rupiah) telah dilakukan pembayarana

Mata = Uraian Satuan Perkiraan Harga Satuan Jumlah Harga (Rupiah)kuantitas (Rupiah)pembayarana b c d e f=(dxe)Divisi 1 : UMUM1.2 Mobilisasi Ls1.8 (1) Managemen dan Keselamatan LsLalu Lintas Jih Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan Divisi 2 Pekerjaan Tanah2.1() Galian Biasa M3 849,505.23 37,102.00 31,518,343,043.462.1 (2) Galian Batu M3 525,737.58 160,169.00 84,206,862,45 1.02 Jih Harga Pekerjaan Divisi 2 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)115,725,205,494.48

terdapat kawasan yang dilarang berdasarkanKebijakan atau Peraturan Pemerintah sepanjang tidak mengurangiluas tanah yang termuat dalam Sertifikat yang telah ada (SertifikatHGB Nomor 684, 1635 dan 1644) maka PEMBANDING wajibmembayar sesuai luas tanah/lahan yang tercantum dalam Sertifikattersebut ;3.2 Menyangkut Addendum Schedule pembayaran secara tegas telahTERBANDING tolak untuk = dilakukan Addendum, mengingatPEMBANDING telah beberapa kali melakukan penundaan danmeminta jangka waktu untuk melakukan pembayarana

Bahwa benar 1 (Satu) bundellembaran Penerima Jasa Perantara lalu lembaran Permohonan PembayaranA/P PerLangganan dan lembaran Commision Payment Recapitulation tahun2016 PT. OTO MULTIARTHA cabang Kalimalang, 1 (satu) bundel lembaranPenerima Jasa Perantara lalu lembaran Permohonan Pembayaran A/P PerLangganan dan lembaran Commision Payment Recapitulation tahun 2017PT.

(Rp)PembayaranA B d e F=(dxe)1. BIAYA OPERASIONAL RESOTAJAYABiayaOpreasional KantorBelanja Laptop 2 10.000.000 20.000.000Belanja Printer 1 1.000.000 1.000.000Belanja Meja 3 1.000.000 3.000.000Belnja ATK 1 1.500.000 1.500.000. 2 1.500.000 3.000.000Belanja Kamera2 500.000 1.000.000Belanja Sewa Gengset2 250.000 500.000Belanja Papan WithBoard Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.

Akta Pemberian Akta Tnaggungan Nomor 585/2004tertanggal 23 Desember 2004.Bukti T2 Fotocopy Bukti Pembayarana. Bukti setor/ transfer Bank Mandiri tertanggal 05/09/2017 dariTergugat kepada Penggugat sebesar Rp 12.000.000.000(Dua belas Milyar Rupiah)b. Bukti setor/ transfer Bank Mandiri tertanggal 2/10/2017 dariTergugat kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000 (TigaMilyar Rupiah)Bukti T3 a.

Bahwa lebih jauh lagi, seharusnya Kesepakatan pembayarana quo dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang, dimana SHM 4656 danSHM 4657 hanya berlaku sebagai jaminan untuk kepentingan TERGUGAT guna mendapatkan dana talangan dari pihak ketiga dalam pencairan uangyang akan dipergunakan menyelesaikan permasalahan pribadi TERGUGAT di Malaysia;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1947 K/Pdt/1990 yang pada pokoknyamenyebutkan sebagai berikut :"Peristiwa hukum berupa hutang piutang harus diikat dengan perjanjianpinjam