MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadinya Perjanjian Pisah Harta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dalam Buku Pencatatan Nikah Khusus Luar Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri dengan nomor ; NL.01/01/I/2020

Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon II telah membuat PerjanjianPerkawinan Pemisahan Harta perkawinan;7. Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan Pemisahan Hartaselama Perkawinan tersebut, maka Pemohon II setuju dan rela untukmenyerahkan seluruh harta bersama diatas kepada Pemohon ;8. Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan Pemisahan HartaPerkawinan, maka untuk seluruh penghasilan Pemohon menjadi hartamilik Pemohon dan seluruh penghasilan Pemohon II menjadi harta milikPemohon II ;9.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon tentangPenetapan Pemisahan Harta Perkawinan untuk seluruhnya;2. Menetapkan telah terjadinya Perjanjian Pisah Harta PerkawinanPemohon dan Pemohon II;3.

Tgrs.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohonadalah permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan dengan alasanPemohon telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayahhukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak adaperjanjian Perkawinan pranikah, sedangkan para pemohon saat ini telahmembuat Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan harus dilihat secarakasuistik.

Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah Penetapan Pemisahan HartaPerkawinan bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belumdilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, PerjanjianPemisahan Harta Perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetapHal. 11 dari

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan di atas (diktum poin 2);

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal Penetapan ini, telah terjadi pemisahan harta-harta atas nama Pemohon II (Lamria Merry Simamora):

1. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5245, Surat Ukur tanggal 31 Maret 1999 Nomor. 517, luas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Desa Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah menjadi harta bersama;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sejak tanggal Penetapan ini, terjadi Pemisahan Harta. Harta Benda milik masing-masing Pemohon, yaitu :

1. Harta Pemohon I (Thomas Tommy) :

1.

1. Menyatakan Pemisahan harta pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta Bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan Akta Notariil (Akta Perjanjian Perkawinan);
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan dan mengesyahan perjanjian perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi

YUSUF FANANI di Dusun Wadas Rt. 01/01 Tridadi Sleman,terdakwa dengan sengaja telah menyiapkan Surat pernyataan bersama(pemisahan dan pembagian warisan) dimana sebelumnya terdakwa DrsYusuf Fanani datang ke kantor Notaris Sukarno untuk menghadap danmeminta Notaris Sukarno membuat surat pernyataan yang akan dimintatanda tangan seluruh ahli waris sehingga belum ada tanggal dan namasaksisaksi saat diserahkan dan dibawa pulang oleh terdakwa Drs YusufFanani karena akan diminta tandatangan oleh terdakwa,

Sleman, sehingga pada tanggal 20 Desember 2000sertifikat tanah dengan SHM No: 146/Tridadi dan SHM Nomor :148/ TridadiAn.SALEH FATONI beralih hak atas nama YUSUF FANANT atas dasar suratpernyataan bersama (pemisahan dan pembagian warisan) tertanggal 25 Mei2000, dan perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui oleh para ahli warispada bulan Agustus 2010 ketika HELMI DARMAWAN anak dari SITINURUL FATONAH membuka sertifikat tanah dengan SHM Nomor 146/Tridadi dan SHM Nomor 148 / Tridadi atas nama SALEH FATONI

Selanjutnya atas suratpernyataan Pernyataan Bersama(pemisahan dan pembagian warisan)tanggal 25 Mei 2000 yang isinya tidak benar tersebut pada tanggal 29Agustus 2000 dipergunakan terdakwa Drs Yusuf Fanani untuk pengajuanproses peralihan hak (balik nama) ke Kantor Badan Pertanahan Kab.Sleman sebagai syarat untuk melengkapi permohonan peralihan hak atastanah, sehingga pada tanggal 20 Desember 2000 sertifikattanah dengan SHM No : 146/Tridadi dan SHM Nomor :148/ TridadiAn.SALEH FATONI beralih hak atas

SALEH FATHONI yang saat ini berdiri bangunan SMA danSMK Sulaiman Sleman atas sertifikat tanah dengan SHM Nomor : 146 /Tridadi dan SHM Nomor : 148/Tridadi An,SSALEH FATONI diJadikanJariyah selamalamanya dan tidak boleh dialihkan haknya ataupun dijualkepada pihak lain, namun tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya padatanggal 20Mei 2000 terdakwa drs Yusuf Fanani dengan sengaja mengalihkan denganmenukarkan saat meminta tandatangan dalam surat pernyataan pemisahan danpembagian warisan yang telah

Yusuf Fanani;e 1 (satu) berkas sertifikat tanah dengan SHM Nomor 148/Tridadi an.Yusuf Fanani;e 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Gantungan Hibah tertanggal 9Nopember 1995;e 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Gantungan Hibah tertanggal 15April 1998;e 1 (satu) lJembar Surat tertanggal 30 April 1998 tentangPemberitahuan Gantung Hibah;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perrmohonaan Turun WarisSertifikat tertanggal 29 Agustus 2000;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama (Pemisahan danPembagian

cukupmenopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupunkeluarga, sehingga baik Pemohon dan Pemohon II TIDAK memerlukanbantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yanglainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon Il tetapbertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya,membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan biaya sekolah anakanaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinantentang pemisahan

harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akantetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehinggabaru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinantentang pemisahan harta..

Memutuskan, menerima dan mengabulkan Permohonan penetapanPengadilan Untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan antaraAstrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick, ParaPemohon seluruhnya.2.

Memutuskan, menyatakan pemisahan harta Pemohonan danPemohon Il terhadap hartaharta yang akan timbul di kemudian haritetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatusbersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulisHalaman 5 dari 17 penetapan nomor 381/Pdt.P/2015/PN.Tngdan diadakan dengan akta notariil yang selanjutnya akan didaftarkandi Pengadilan Negeri Tangerang.3.

Menyatakan pemisahan harta Pemohon dan Pemohon II terhadaphartaharta yang akan timbul di kKemudian hari tetap terpisah satudengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, yangdapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakandengan akta notariil yang selajutnya akan didaftarkan di PengadilanNegeri Tangerang .3.

Abdullah Alpasah kepada Nuko Binti Mahmud atas pembayaran tanah objek sengketa, Kwitansi Pembayaran Jual beli tanah dari Penggugat Yeti Laiya kepada Tergugat dan Surat Perjanjian Jual Beli atas tanah dan bangunan seluas 160 M² (objek sengketa) tertanggal 28 Juni 2021, tanggal 09 November 2021 dan tanggal 12 Mei 2022 ;

Wawonasa / 1967 seluas 14.712 M² pada kantor Pertanahan Kota Manado dan selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai Hak Miliknya seluas 160 M²;

Bahwa Para Pemohon telah melakukan perjanjian perkawinan tentang pemisahan hartasebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana akta Notaris No. 07, tertanggal 07Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Vienna Dewi Tina AsihOeripkartawinata, SH., beralamat di Jl. Gandapura No. 22 Kota Bandung;4.

Menetapkan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II, juga terhadap hartahartalainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya,sehingga tidak berstatus harta bersama.,4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Bandung untuk mencatat Pemisahan Harta padacatatan ninaairpemohonon ini;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan paraPemohon datang menghadap Kuasanya : DEN I PERMANA, S.H.

O275/KONSSPP/X/14, tertanggal 27 Obtober 2014;Bahwa Para Pemohon telah melabuban perjanjian perbawinan tentang pemisahan hartasebelum perbawinan dilangsungban, sebagaimana abta Notaris No. 07, tertanggal 07Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Vienna Dewi Tina AsihOeripbartawinata, SH., beralamat di J.

Mengabulban Permohonan Pemohon;a Menyataban sah dan berbebuatan hubum abta Notaris No. 07 tentang perjanjianperbawinan, tertanggal 07 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT ViannaDewi Tina Asih Oeripbartawinata, SH;a Menetapban pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II, juga terhadap hartahartalainnya yang aban timbul di bemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya,sehingga tidab berstatus harta bersama;4.

Memerintahban Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependuduban dan Pencatatan Sipil KotaBandung untub mencatat Pemisahan Harta pada catatan pinggir Abta Perbawinan ParaPemohon;5. Membebanban biaya perbara yang timbul abibat permohonan ini bepada Pemohon yanghingga bini berjumlah sebesar Rp. 201.000, (duaratus satu ribu rupiah);DEMIKIANLAH, ditetapban di Bandung, pada hari: S E NIN tanggal 09 MARET 2015,oleh Kami: PRANOTO, SH., Habim Pengadilan Negeri KIs.

tertanggal 09 Januari 1953 ;2 Bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 37/1971tanggal 04 Desember 1974 bernama : BRENTI lahir di Jombang pada tanggal 30Mei 1944 ; 3 Bahwa ketika Pemohon sedang mengurus PASPOR Pemohon tidak meneliti dantidak mengecek tanggal lahir Pemohon sehingga Pemohon dalam melengkapidokumendokumen oleh Kantor Imigrasi ditolak dengan alasan tanggal lahirPemohon yang tertulis di Penetapan Pemisahan

saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapantanggal lahir ;e Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sanggar RT/RW. 004/002, DesaGalengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ;e Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk GolonganTionghoa atas nama Pemohon (BRENTI) adalah 30 Mei 1944 ;e Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga(KK), dan Kutipan Akta Perkawinan adalah 30 Mei 1944 ; e Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Penetapan Pemisahan

Warga Negara atasnama Pemohon (BRENTI) adalah 05 Mei 1944 ;e Bahwa ketika Pemohon sedang mengurus PASPOR Pemohon tidak meneliti dantidak mengecek tanggal lahir Pemohon sehingga Pemohon dalam melengkapidokumendokumen oleh Kantor Imigrasi ditolak dengan alasan tanggal lahirPemohon yang tertulis di Penetapan pemisahan warga negara adalah BRENTI lahirdi Jombang pada tanggal 05 Mei 1944 sehingga tidak sama dengan yang tercantumdalam Dokumen ;e Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang tercantum

Warga Negara atasnama Pemohon (BRENTI) adalah 05 Mei 1944 ;Halaman 5 dari hal Putusan Nomor : 313/Pdt.P/2016/PN.JBGe Bahwa ketika Pemohon sedang mengurus PASPOR Pemohon tidak meneliti dantidak mengecek tanggal lahir Pemohon sehingga Pemohon dalam melengkapidokumendokumen oleh Kantor Imigrasi ditolak dengan alasan tanggal lahirPemohon yang tertulis di Penetapan pemisahan warga negara adalah BRENTI lahirdi Jombang pada tanggal 05 Mei 1944 sehingga tidak sama dengan yang tercantumdalam Dokumen ;e Bahwa

Warga Negaraatas nama Pemohon (BRENTI) adalah 05 Mei 1944 ; = Bahwa benar ketika Pemohon sedang mengurus PASPOR Pemohon tidak menelitidan tidak mengecek tanggal lahir Pemohon sehingga Pemohon dalam melengkapidokumendokumen oleh Kantor Imigrasi ditolak dengan alasan tanggal lahirPemohon yang tertulis di Penetapan Pemisahan Warga Negara adalah BRENTIlahir di Jombang pada tanggal 05 Mei 1944 sehingga tidak sama dengan yangtercantum dalam Dokumen ;= Bahwa benar tanggal lahir Pemohon yang benar adalah

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rianto Nurhadi bin MT.Harjono) terhadap Penggugat (Eva Yanti Amir Binti Amir Rasjidin);
4. Menyatakan pemisahan harta antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara Hukum dengan segala akibat Hukumnya;
5. Menyatakan tidak dapat

Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak MilikNomor xxx/ Sertajaya, berdasarkan asal Pemisahan Xxx atas namaXxx Cikarang, Akta Jual Beli Nomor xxx, tanggal 16 Maret 2005dihadapan XXX, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah WilayahKabupaten Bekasi, Gambar Situasi Nomor : xxx tanggal 26 Mei1995, seluas 60 m2?

Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat HakBangunan Nomor xxx, berdasarkan asal Pemisahan dari setifikatHGB No. xxx atas nama Xxx, Akta Jual Beli Nomor xxx, tanggal 11Hal. 13 dari 130 hal. Put.

Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak MilikNomor xxx/ Sertajaya, berdasarkan asal Pemisahan Xxx atas namaXxx Cikarang, Akta Jual Beli Nomor xxx, tanggal 16 Maret 2005dihadapan XXX, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah WilayahKabupaten Bekasi, Gambar Situasi Nomor : xxx tanggal 26 Mei1995, seluas 60 m?

Sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor xxx/ Xxx, berdasarkan asal Pemisahan dari setifikatHGB No. xxx atas nama Xxx, Akta Jual Beli Nomor xxx, tanggal 13Hal. 23 dari 130 hal. Put.

Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor xxx/ Xxx, berdasarkan asal Pemisahan darisetifikat HGB No. xxx atas nama Xxx, Akta Jual Beli Nomor xxx,tanggal 14 September 2007 dihadapan XXX, SH,MKn selakuHal. 29 dari 130 hal. Put.

Memberikan ijin kepada PARA PEMOHON untuk membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta pencaharian dalam perkawinan baik yang sudah ada dan yang akan ada kelak dihadapan pejabat notaris dan selanjutnya memberikan ijin kepada pegawai pencatat perkawinan atau notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut;5. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini telah terjadi pemisahan harta pencaharian dalam perkawinan atas nama PARA PEMOHON beserta akibat hukumnya; 6.

PERMOHONAN:Permohonan penetapan pemisahan harta pencaharian dalam perkawinanantara Pemohon dan Pemohon Il pada Pengadilan Negeri Denpasar;B. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA:Bahwa adapun alasanalasan atau dasardasar Permohonan ini diajukanadalah sebagai berikut:1.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il saat ini dalam perkawinannya belummembuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta pencaharianselanjutnya melalui permohonan ini Pemohon dan Pemohon Il ingin agarharta pencahariannya baik yang sudah ada dan yang akan ada kelakadalah terpisah agar tidak menjadi harta bersama;9.

Memutuskan, memberikan ijin kepada PARA PEMOHON untuk membuatperjanjian perkawinan tentang pemisahan harta pencaharian dalamperkawinan baik yang sudah ada dan yang akan ada kelak dihadapanpejabat notaris dan selanjutnya memberikan ijin kepada pegawai pencatatperkawinan atau notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinantersebut;. Memutuskan, menyatakan sejak tanggal penetapan ini telah terjadipemisahan harta pencaharian dalam perkawinan atas nama PARAPEMOHON beserta akibat hukumnya;.

LOE BUN SAN dan almarhumah LIM, GIOK HIOK,sampai saat ini belum dilakukan pembagian dan pemisahan kepada ahliwaris (Penggugat dan Para Tergugat), sehingga atas dasar itulahPenggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agarmenyatakan bahwa obyek harta peninggalan/harta waris belumdilakukan pembagian dan pemisahan kepada seluruh ahli waris dankarenanya menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukanpembagian dan pemisahan terhadap obyek harta peninggalan/harta wariskepada seluruh ahli waris

, yang harus dilakukan dalamwaktu. selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara inidibacakan, dan bilamana Para Tergugat tidak melaksanakan pembagiandan pemisahan tersebut, maka akan dikenakan pembayaran uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) perhari terhitungsejak putusan perkara ini diucapkan sampai adanya pelaksanaanHalaman 6 dari 21 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT SBY.10.pembagian dan pemisahan harta peninggalan/harta waris almarhum BUDIHASAN LOEMINTO als.

LOE BUN SAN dan almarhumah LIM, GIOK HIOKyang masih belum dilakukan pembagian dan pemisahan waris antaraPara Ahli Warisnya (Penggugat dan Para Tergugat);Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukanpembagian dan pemisahan harta peninggalan/harta waris almarhumBUDI HASAN LOEMINTO als.

, yang harusdilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara inidiucapkan, dengan ketentuan bilamana Para Tergugat tidakmelaksanakan pembagian dan pemisahan harta peninggalanalmarhum BUDI HASAN LOEMINTO als.

perkara ini diucapkan sampai adanyapelaksanaan pembagian dan pemisahan harta peninggalan/harta warisalm BUDI HASAN LOEMINTO als.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sejak tanggal Penetapan ini, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan, terjadi Pemisahan Harta, Harta-harta atas nama Pemohon I

dan Pemohon II;

Menyatakan sejak tanggal Penetapan ini, terjadi Pemisahan Harta, Hartaharta atasnama Pemohon dan Pemohon II;3. Menyatakan Pemisahan Harta Pemohon dan Pemohon II juga terhadap hartahartalainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya,sehingga tidak lagi berstatus harta bersama, yang dapat dituangkan dalam suatukesepakatan tertulis serta diadakan dengan Akta Notariil;4.

penetapan ini dibacakan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan,oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan yang disesuaikandengan peraturan yang ada;Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor69/PUUXIII/2015 tersebut di atas oleh karena pemisahan harta bersama dapatdilakukan kapanpun selama masih terikat dalam perkawinan , maka pemisahan hartabersama tersebut termasuk juga harta yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisahsatu dengan yang lainnya

, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;Menimbang, bahwa oleh karena pemisahan harta bersama dapat dilakukan olehPara Pemohon dan pemisahan harta bersama tersebut dapat dituangkan dalam suatuperjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris diKota Bekasi, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihakketiga tersangkut, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikanredaksional yang disesuaikan dengan peraturan yang ada;Menimbang

Menyatakan sejak tanggal Penetapan ini kecuali ditentukan lain dalam perjanjianPerkawinan, terjadi Pemisahan Harta, Hartaharta atas nama Pemohon danPemohon Il;3.

Menyatakan Pemisahan Harta Pemohon dan Pemohon II juga terhadap hartaharta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yanglainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama, yang dapat dituangkandalam suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai PencatatPerkawinan atau Notaris di Kota Bekasi, setelah mana isinya berlaku jugaterhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;4.

Bahwa Tergugat X dengan bukti sertifikat No. 77 (1107)pemisahan dari sertfikat 47 tetapi sertifikat ini (1T107) tidak terdaftar dalam pemisahan sertifikat 47.15.Bahwa Tergugat XI dengan bukti' sertifikt No. 76 yangmerupakan pemisahan dari sertifikat 47 pula dimana tidakHal. 41 dari 34 hal. Put. No. 453PK/Pdt/2008terdaftar dalam pemisahan sertifikat 47, walaupunTergugat Xl mendapatkan hak berdasarkan akte jual belliNo. 1/Sertifikat 1974 tertanggal 12 September 1974.16.

Bahwa Tergugat XII dengan bukti sertifikat No. 82 (1T124) pemisahan dari sertfikat 47 tetapi anehnya tidak adaakte jual beli Cuma kwitansi pembayaran sebidang tanah(T121) kalau begitu) atas dasar apa sehingga diterbitkansertifikat 82 milik Tergugat XII dijelaskan disini yangmana sertifikat ini tidak ada pada pemisahan sertifikat47.

Bahwa Tergugat XXII dengan bukti sertifikat No. 79 (T231) yang merupakan pemisahan dari sertifikat 47 tetapisertifikat 79 tidak terdaftar dari pemisahan sertifikat47 walaupun penerbitan sertifikat 79 ~=diterbitkanberdasarkan akte jual beli No. 1 September 1974tertanggal 12 September 1974 tetapi mengherankan MajelisHakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan terhadapalat alat bukti Tergugat XXIII (lihat putusan PengadilanTingkat Pertama halaman 105).24.Bahwa Tergugat XXIV bukti' sertifikat No. 354

Bahwa Tergugat XXV bukti dengan sertifikat No. 75 (T252) yang merupakan pemisahan sertifikat 47 berdasarkanakte jual beli No. 1/September/1974 tertanggal 12September 1974 tapi anehnya sertifikat No. 75 tidakterdaftar dalam pemisahan sertifikat Nomor 47.26.Bahwa Tergugat XXVI dimana dalam putusan a quo tidakterdaftar dalam bukti bukti dalam pemutusan PengadilanTingkat Pertama (lihat hal 95) tetapi anehnya padahalaman 105 bukti bukti Tergugat XXVI dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan

Bahwa ada pula yang mana sertifikat pemisahan sertifikat47 tetapi tidak terdaftar dalam pemisahan sertifikat 47yaitu. pemegang sertifikat hak milik No. 47 sampai denganpemegang sertifikat No. 82.29.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012, Tergugat telah menerbitkan Surat kepadaPenggugat sebagaimana Surat Nomor. 593 / 1015 / 436.6.18 / 2012 tanggal 30Mei 2012 perihal Pemisahan Sertifikat ( obyek sengketa ) ;14, Bahwa.......14 ~=Bahwa dalam Surat Tergugat Nomor . 593 / 1015 / 436.6.18 / 2012 tanggal 30Mei 2012 perihal Pemisahan Sertifikat ( obyek sengketa ) tersebut, Tergugatmeminta kepada Penggugat untuk melakukan pemisahan tanah asetPemerintah Kota Surabaya ( seluas 1.109,50 M2 ) dari HGB semula No.

Bahwaa.......Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 593 / 1015 /436.6.18 / 2012 tanggal 30 Mei 2012 perihal Pemisahan Sertifikat, yangmeminta kepada Penggugat untuk melakukan pemisahan tanah asetPemerintah Kota Surabaya ( seluas 1.109,50 M2 ) dari HGB semula No. 449 /10Kelurahan Gunugsari sekarang ini masuk dalam HGB No. 658 / KelurahanGunungsari, jelas merupakan tindakan yang melanggar atau bertentanganA Asas Kepercayaan, bahwa maksud dan tujuan awal dilakukannyapenyerahan tanah

Bapak Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagaiberikut : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 12Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor : 593 / 1015 / 436.6.18 /2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemisahan Sertifikat ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor: 593 /1015 / 436.6.18 / 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemisahan Sertifikat

.......Pemisahan Sertipikat, ditujukan kepada Direktur Utama PT.

Sertipikat( Vide Bukti P8.A = Bukti T1) ; Menimbang, bahwa inti gugatan dari Penggugat adalah bahwa tindakanTergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 593/1015/436.6.18/2012 tanggal 30 Mei2012 perihal Pemisahan Sertifikat ( obyek sengketa ) yang meminta kepada Penggugatuntuk melakukan pemisahan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya seluas1.109,50 M2 dari Hak Guna Bangunan semula No. 449/Kelurahan Gunungsari sekarangmasuk dalam Hak Guna Bangunan No. 658/Kelurahan Gunungsari merupakan tindakanyang

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat utuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
• Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
• Memerintahkan kepada Tergugat untuk menandatangani akta Pembagian dan Pemisahan harta gono-gini yang tertuang dalam

kesepakatan perdamaian perkara nomor : 515/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt. tanggal 30 Oktober 2018 paling lama 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila telah lewat 14 ( empat belas ) hari Tergugat belum mau menandatangani akta pembagian harta gono-gini dihadapan Notaris dengan alasan apapun juga, maka Penggugat diizinkan bertindak untuk dan atas nama Tergugat untuk menandatangani akta pembagian dan pemisahan harta sebagaimana

Bahwa dalam proses mediasi atas perkara tersebut, kemudian terjadiperdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dimana isi perdamaianberkaitan dengan pembagian dan pemisahan harta gono gini antaraPenggugat dan Tergugat tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor515/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 Oktober 2018.4.

Bahwa Penggugat telah meminta bantuan Notaris untuk menyiapkandraft akta berkaitan dengan perdamaian pembagian dan pemisahan hartagono gini tersebut di atas, dimana draft akta tersebut juga sudah Penggugatserahkan ke Tergugat.6. Bahwa namun sampai saat ini Tergugat terus menghindar untukmelakukan penanda tanganan Akta pembagian dan pemisahan harta gonogini yang telah disepakati.7.

(empat belas) hari ternyata Tergugat tetap belum mau menandatngani aktapembagian pemisahan harta gono gini dihadapan Notaris dengan alasanapapun juga, maka Penggugat diizinkan dan diperkenankan bertindak untukdan atas nama Tergugat menanda tangani akta pembagian pemisahan hartagono gini yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dihadapanNotaris tanpa perlu adanya surat kuasa ataupun persetujuan terlebin dahuludari Tergugat.Atas dasar halhal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis

dan atas nama Tergugat menandatanganiakta pembagian pemisahan harta gono gini sebagaimana tertuang dalamKesepakatan Perdamaian perkara Nomor 515/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brattanggal 30 Oktober 2018 dihadapan Notaris tanpa perlu adanya surat kuasaataupun persetujuan terlebin dahulu dari Tergugat.4.

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan nya pada hal.2 No. 6disebutkan Bahwa namun sampai saat ini TERGUGAT terus menghindaruntuk penanda tanganan Akta pembagian dan pemisahan harta gono giniyang telah disepakati .5.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menyatakan sah Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di depan Notaris Maria Gunarti S.H., M.Kn Nomor 24 tertanggal 22 Juli 2020 ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Perjanjian kawin bertanggal 22 Juni 2020 tersebut ke PPN KUA Kecamatan

PENETAPANNomor 659/Pdt.P/2020/PA.CbnSSPS2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perjanjian Kawintentang Pemisahan Harta setelah Perkawinan antara:Farida Ratnawati Boerhanudin binti Boerhanoedin, Tempat/Tanggal LahirYogyakarta, 28 Maret 1949, umur 60 tahun, NIK3201136803490002, agama Islam, Warga Negara

Jurnal/hasil penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama BantulNomor: 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl tentang Pemisahan Harta SelamaPernikahan (Bukti P5, terlampir);c.

Menyatakan sejak tanggal ditanda tanganinya Akta Perjanjian KawinNomor 24 tertanggal 22 Juli 2020, terjadi pemisahan hartaharta atasnama Pemohon dan Pemohon II sebagaimana Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 69/PUUXII/2015;2. Mengesahkan Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Pemohon yangdibuat dihadapan Notaris berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 24tertanggal 22 Juli 2020 adalah sah dan berharga;3.

Fotokopi artikel ilmiah tentang Pemisahan Harta Perkawinan melaluipermohonan penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta yangdilakukan setelah perkawinan, yang dibuat oleh Yohana Dea Sacharisaa,Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UniversitasSebelas Maret Surakarta, yang telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan yang asli. diberi tanda bukti (P.4);5.

Menyatakan sah Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta PerkawinanPemohon dan Pemohon Il yang dilaksanakan di depan Notaris Mariagunarti S.H., M.Kn Nomor 24 tertanggal 22 Juli 2020 ;Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pat.P/2020/PA.Cbn3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mendaftarkan Perjanjiankawin bertanggal 22 Juni 2020 tersebut ke PPN KUA Kecamatan CilandakJakarta Selatan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;4.

Dali di Kantor Kelurahan Liluwo untuk mengurus suratkuasa yang akan digunakan untuk pembuatan sertifikat pemisahan haktersebut dan di dalam surat kuasa tersebut terdapat juga namanamapara saksi beserta tandatangan mereka masingmasing.

SHM No.243/Liluwo atas nama para ahliwaris termasuk di dalamnya para saksi menjadi SHM No.912/Liluwo atasnama Masri Lahabu (terdakwa) ;Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marwan Lahabu, Abd.Hamid Lahabu, Cilawaty Lahabu, Kasma Lahabu S.Pd, Novita Lahabu,serta Sulastri Lahabu merasa keberatan atau dirugikan karena semuatandatangan mereka didalam suratsurat yang dipakai terdakwa untukpembuatan sertifikat pemisahan tersebut bukanlah tandatangan merekaatau tandatangan yang telah dipalsukan

Dali di Kantor Kelurahan Liluwo untuk mengurus suratkuasa yang akan digunakan untuk pembuatan sertifikat pemisahan haktersebut dan di dalam surat kuasa tersebut terdapat juga namanamaPara...para saksi beserta tandatangan mereka masingmasing.

Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 5 sesuai dengan Pasal 186 KUHPerdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) disebutkan bahwa Selamaperkawnan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan hartabenda kepada Hakim, tetapi hanya dalam halhal....2e...dan guna segalaapa yang menurut hukum menjadi hak si istn, akan menjadi kabur......8.

Bahwa setahu saksi pemohon Il mampu untuk mencukupi kebutuhankeluarganya serta tidak masalah dengan adanya pemisahan harta karenatujuannya untuk istri dan anakanaknya.Halaman 8 dari 16 penetapan nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Tng2.

Bahwa para pemohon bermaksud hendak melakukan pemisahan hartadalam perkawinan terhitung sejak setelah ditetapbkannya permohonan inidengan maksud agar pemohon sebagai istri dapat memiliki atau dapatbertransaksi yang berhubungan dengan tanah di Indonesia, yang semuanyauntuk menopang kehidupan rumah tangga para pemohon serta untuk masadepan anakanakanak para pemohon.

Bahwa para pemohon tidak berkeberatan dengan adanya pemisahan hartadalam perkawinan tersebut karena pemohon Il tetap akan memenuhikebutuhan dalam keluarga para pemohon tersebut.

Memutuskan, menerima dan mengabulkan Permohonan PenetapanPengadilan Untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan antaraDianna Keyzer Lie dan Tsz Keung Tsang, Para Pemohon seluruhnya.Halaman 14 dari 16 penetapan nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Tng2.