Telah menyerahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada hari Senin tangga; 19 Februari 2007 dengan nomorRegister 06/PEND/HKM/PH PN JAKSEL,c. Telah diumumkan dalam penerbitan umum/khusus. Dalam hal ini telahdiumumkan dalam bulletin APPI (Asosiasi Perusahaan PembiayaanIndonesia) Nomor : 082NMDBT/APPI/SSUDF1/1 11/07,d.

Telah menyerahkan daftar piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagihkepada Ditjen Pajak ketika menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun2006;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, maka syaratyang dimaksud hanya menyerahkan perkara penagihannya ke PengadilanNegeri, bukan mengajukan gugatan.

"piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, dengan syarat1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugikomersial;2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada PengadilanNegeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)atau. adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusanpiutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yangbersangkutan;3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapatditagin kepada

Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeriatau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atauadanya perjanjian tertulis mengenai penghapusanpiutang/pembebasan utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha)antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; danc. Telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dand. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyatanyatatidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

,dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karenaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belummemenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1)huruf h UU PPh, yaitu menyerahkan perkara penagihannya kePengadilan Negeri;Bahwa koreksi beban rugi penjualan atas kendaraan yang diambilalin sebesar Rp1.101.852.491,00 dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan buktipendukung

sesuai dengan masapenerbitan faktur pajak; ataug Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikanpengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatanhukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya dengansurat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU KUP, Surat Tangihan Pajak (SuratTagihan Pajak) bukan termasuk dalam pengertian Surat Ketetapan Pajak (SKP) dandalam memahami Pasal 14 ayat (2) UU KUP Penggugat seharusnya juga membacaPenjelasan Pasal 14 ayat (2) UU KUP, dimana dinyatakan bahwa Surat TagihanPajak menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajaksehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.Jadi yang disamakan kekuatan hukumnya adalah dalam hal penagihannya

peraturan perundangundangan perpajakan.UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 (UU PPh), mengatur antara lain:Pasal 6 Ayat (1) huruf hBesarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brutodikurangi piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugikomersial;2) Telah diserahkan perkara penagihannya

penghasilan dan biaya dalam halhal tertentu dan ataubagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP238/PJ/2001 tanggal28 Maret 2001 tentang Penghapusan Piutang yang Nyatanyata TidakDapat Ditagih, antara lain mengatur bahwa:Pasal 1 huruf b dandDalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, wajib pajakdapat membebankan penghapusan piutang yang nyatanyata tidakdapat ditagih sebagai biaya dengan syarat antara lain telahdiserahkan perkara penagihannya

Putusan Nomor 1943/B/PK/PJK/201720s(NPWP), serta jumlah piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih.Wajid Pajak harus dapat menunjukkan bukti pendukung masingmasing debitur apabila diminta atau diperlukan untuk kepentinganpemeriksaan pajak.Pasal 6Kewajiban menyerahkan daftar piutang yang nyatanyata tidak dapatditagin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus disertaipula dengan fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya kePengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN

dandiberikan tanda terima.Bahwa nyatanya berdasarkan' penelitian PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dalam formulir indukSPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 bagian G yangberisikan daftar lampiran SPT, tidak terdapat pernyataan (checklist) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) melampirkan daftar piutang yang tidak dapat ditagihyang wajid dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukanpenghapusan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagihdisertai bukti penyerahan perkara penagihannya

awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggaldi di Gampong Xxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxx Banda Aceh; Bahwa sejak bulan Juli 2020 lalu, antara Pengugat dan Tergugatsudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pernah menelepon saksi,katanya sekarang Tergugat tinggal di Pesantren tetapi saksi tidak tahupersis Pesantren yang dimaksud Tergugat; Bahwa setahu saksi, sebelumnya antara Penggugat denganTergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat banyak membuathutang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun penagihannya

suami istri, kKeduanya menikah pada bulan Februari2020 dan meskipun saksi tidak pernah berkunjung ke rumah mereka tetapiseharihari saksi selalu berjumpa dengan Penggugat di kantor dan saksimengetahui sejak bulan Juli 2020 lalu, antara Pengugat dan Tergugat sudahtidak tinggal serumah lagi yang diketahui saksi dari Tergugat sendiri, saksi jugamengetahui sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadipertengkaran lantaran Tergugat banyak membuat hutang tanpa sepengetahuanPenggugat, namun penagihannya

dikoperasi rezky mandiri adalah sebagai PDL(petugas dinas lapangan) sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampaisekarang;bahwa REZANURDIANSYAH diberikan upah/ gaji sebesar Rp 1.750.000 (satujuta tujuh ratus limah puluh ribu) per bulan;Bahwa benarsaksi menjelaskan terdakwaBahwa benar saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi adalahsebagai kasir dan tugas menerima uang dari tagihan PDL kemudianmenyetor kekantor pusat kab.maros;Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernahmenyetorkan uang nasabah hasil penagihannya

Wawondula Kec Towuti Kab.Luwu Timur padabulan Juni 2015 dan menjadi penanggung jawab adalah sdr MUHDAIS;Bahwa benar saksimenjelaskan bahwa kajadiannya baru diketahuitanggal 09 bulan Januari 2018 bertempat di wilayah Wawondula,sorowako dan Malili Kab.Luwu Timur;Bahwa benar saksi menjelaskan bahwaterdakwa REZANURDIANSYAH merupakan karyawan di Kantor Koperasi ReskyMandiri dan dia menjabat PDL (petugas dinas lapangan) padaKantor Koperasi Resky Mandiri knas Wawondula sejak tanggal 10Oktober 2016 dan wilayah penagihannya

Wawondula, Sorowakodan Malili dengan upah/gaji Rp 1.750.000 ( satu juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah;Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwan REZANURDIANSYAH melakukan penggelapan dengan cara menagihuang angsuran nasabah Koperasi Resky Mandiri yang berada diwilayah penagihannya yaitu Wawondula, Sorowako dan Malili,namun uang pembayaran nasabah tersebut sebagian tidakdiserahkan kepada bendahara atau pihak kantor koperasi ReskyMandiri khas Wawondula, namun sebagian uang angsuranHalaman 14

bertempat diwilayah wawondula, sorowako dan malilikabupaten Luwu Timur;Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai PDL (petugas dinas lapangan)pada Kantor Koperasi Resky Mandiri kas Wawondula sejak tanggal 10Oktober 2016 dan wilayah penagihan Terdakwa adalah Wawondula,Sorowako dan Malili dengan upah/gaji Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah;Bahwa benar Terdakwa REZA NURDIANSYAH melakukan penggelapandengan cara menagih uang angsuran nasabah Koperasi Resky Mandiriyang berada di wilayah penagihannya

Bahwa barang order yang uang hasil penagihannya telah terdakwa pakai dan barangorder yang terdakwa buat dengan order fiktif tersebut berupa semen merek GARUDAukuran 40 Kg dan 50 Kg dengan jumlah total 1760 sak semen ukuran 50 Kg dan1400 sak semen ukuran 40 Kg.

Bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar faktur penjualan, 10(sepuluh) ongkos kirim dan 12 (dua belas) surat jalan adalah dokumen yang telahditagih oleh pelaku dan uang hasil penagihannya telah dipergunakan sendiri dandokumen yang telah dibuat oleh pelaku dengan order fiktif.

SUSILOmelakukan penagihan pelanggan yang telah jatuh tempo dan setelah menerimauang dari pelanggan uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaanserta memasukan order mengatasnamakan pelanggan.Benar saksi membenarkan barang bukti 12 lembar faktur yang telah dibayar olehcustomer dan uang hasil pembayarannya tidak disetorkan ke kasir perusahaanserta order fiktif yang mengatasnamakan pelanggan tersebut.Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan danmenyerahkan uang hasil penagihannya

penagihan ke customer, setelah berhasilmendapatkan uang hasil penagihan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kasirperusahaan namun telah terdakwa pakai sendiri, dan juga terdakwa selaku salesyang bertugas memasukkan order telah memasukkan order ke perusahaan denganmengatasnamakan suatu customer, padalah customer tersebut tidak melakukanorder, kemudian barang order tersebut terdakwa jual kepada pembeli lain dan uanghsil penjualannya telah terdakwa pakai sendiri.Bahwa barang order yang uang hasil penagihannya

PI1 ; 22222 n none nn nnn nen n nnn n ne nen eens2 Bahwa setelah diselesaikannya pekerjaan dari Termohon tersebut olePemohon I, akan tetapi Termohon hingga saat ini belum memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaantersebut terhadap Pemohon I senilai Rp. 310.031.750, (Tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuhratus lima puluh rupiah); 3 Bahwa adanya kewajiban yang belum dibayarkan, berupa utang Termohonterhadap Pemohon I sebagaimana Poin Angka 2 tersebut di atas, telah diupayakan penagihannya

Namundemikian, hingga saat ini Termohon belum juga membayar kewajiban utang yang dimaksud;8 Bahwa adanya kewajiban yang belum dibayarkan, berupa utang Termohonterhadap Pemohon II sebagaimana Poin angka 7 tersebut di atas, telah diupayakan penagihannya oleh Pemohon IIterhadap Termohon melalui kuasa hukum Pemohon II sebagaimana Surat YMS Law Office No. : VI/10 / YMS /2015 tanggal 03 Juni 2015;9 Bahwa namun demikian hingga tenggat waktu pada tanggal 05 Juni 2015,sebagaimana DIPERINGATKAN DAN DINYATAKAN

karena perjanjian atau Undang Undang dan yang wajib dipenuhi olehDebitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;Menimbang, bahwa mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut PenjelasanPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karenapercepatan waktu penagihannya

AULIA LIMBUNG Gowa Rp2.346.000,Faktur No 12481 tgl 11 Juni 2018 Toko AULIA LIMBUNG Gowa Rp4.188.000,Faktur No 13003 tgl 13 Juli 2018 Toko SEJATI MEUBELGowa Rp4.494.000,Sehingga total sesuai dengan faktur penjualan dari pihak perusahaankepada pihak toko langganan Sejumlah Rp 93.000.000,Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan sejumlah 22 Fakturpenjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan PT ETERNO JAYAPERKASA saksi kenal dengan baik semua faktur tersebut karena fakturtersebutlah yang diambil uang penagihannya

oleh terdakwa TAMANGsaat itu dari para toko yang ditagihnyaBahwa benar adapun cara pelaku melakukan penggelapan terhadapuang milik perusahaan PT ETERNO JAYA PERKASA tersebut dengancara terdakwa TAMANG selaku sales mengambil uang milikperusahaan dengan cara melakukan penagihan terhadap custamertoko diwilayah penagihannya kemudian mengambil uang tersebut danPutusan No.1435/Pid.B/2018/PN Mks hal. 11tidak di setorkan kepada pihak perusahaan PT ETERNO JAYAPERKASA secara bertahap sehingga mencapai total

tgl 11 Juni 2018 Toko AULIA LIMBUNG Gowa RpPutusan No.1435/Pid.B/2018/PN Mks hal. 144.188.000,e Faktur No 13003 tgl 13 Juli 2018 Toko SEJATI MEUBELGowa Rp4.494.000,Sehingga total sesuai dengan faktur penjualan dari pihak perusahaankepada pihak toko langganan Sejumlah Rp 93.000.000,Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan sejumlah 22 Fakturpenjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan PT ETERNO JAYAPERKASA saksi kenal dengan baik semua faktur tersebut karenafaktur tersebutlah yang diambil uang penagihannya

LIMBUNG Gowa Rp2.346.000,e Faktur No 12481 tgl 11 Juni 2018 Toko AULIA LIMBUNG Gowa Rp4.188.000,e Faktur No 13003 tgl 13 Juli 2018 Toko SEJATI MEUBELGowa Rp4.494.000,Sehingga total sesuai dengan faktur penjualan dari pihak perusahaankepada pihak toko langganan Sejumlah Rp 93.000.000,Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihnatkan sejumlah 22 Fakturpenjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan PT ETERNO JAYA PERKASAsaksi kenal dengan baik semua faktur tersebut karena faktur tersebutlahyang diambil uang penagihannya

tgl 11 Juni 2018 Toko AULIA LIMBUNGPutusan No.1435/Pid.B/2018/PN Mks hal. 29Gowa Rp 4.188.000,e Faktur No 13003 tgl 13 Juli 2018 Toko SEJATIMEUBELGowa Rp 4.494.000,Sehingga total sesuai dengan faktur penjualan dari pihakperusahaan kepada pihak toko langganan Sejumlah Rp93.000.000,Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan sejumlah 22 Fakturpenjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan PT ETERNO JAYAPERKASA saksi kenal dengan baik semua faktur tersebut karenafaktur tersebutlah yang diambil uang penagihannya

Setelah itu) surat pengiriman barang yang sudahditandatangani dan distempel tersebut dikembalikan ke Admin perusahaan danAdmin menerbitkan faktur penjualan atas barang tersebut, setelah faktur terbitmaka untuk penagihannya/ pembayarannya diserahkan kepada salesmansesuail area masingmasing beserta tanda terima penerimaan faktur untukcustomer.

Setelah itu) surat pengiriman barang yang sudahditandatangani dan distempel tersebut dikembalikan ke Admin perusahaan danAdmin menerbitkan faktur penjualan atas barang tersebut, setelah faktur terbitmaka untuk penagihannya / pembayarannya diserahkan kepada salesmansesual area masingmasing beserta tanda terima penerimaan faktur untukcustomer.

Dan setelah barang tersebut diterima olehCustomer, petugas kirim menerima tanda tangan dan Stempel dari Customeryang menunjukan bahwa barang tersebut sudah diterima oleh Customer.Kemudian Surat pengiriman Barang (SPB) yang sudah ada TTD dan Stempeltersebut dikembalikan ke Admin PT, kemudian dari dasar tersebut Adminmenerbitkan faktur penjualan atas barang barang tersebut, setelah terbitFaktur tersebut maka untuk penagihannya atau pembayarannya diserahkankepada Salesman sesuai dengan Area Masing masing

Dana Kharisma dari hasil penagihanfaktur penjualan yang diterbitkan oleh perusahaan, dalam hal ini olehadministrasi perusahaan yang penagihannya dilakukan oeh terdakwa tersebutadalah terdakwa lakukan dengan sengaja serta tanpa sepengetahuan sertatanpa seijin perusahaan sehingga perbuatan terdakwa tersebut bersifatmelawan hukum. Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukummenjadi terbukti menurut hukum.Ad.3.

memulai hidup baru ;bahwa harapan untuk merintis kembali rumah tangga di Kediri tidakterwujud karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisihan terus menerus, yang tidak ada harapan untuk rukunkembali yang penyebabnya adalaha) bahwa Tergugat tidak bisa merubah sikapnya karena tetapberhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugatharus membayar hutang Tergugat demi menjaga nama baik profesiPenggugat sebagai dokter, terakhir pada bulan april 2016 ditagiholeh debt collector yang cara penagihannya

copy KTP dan Nomor HPanggota yang baru meminjam dan selanjutnya di laporkan kepada pihakKoperasi.Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang tersebut yaitu Terdakwamelakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam uang, dansetelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa membuat seakanakanada nasabah lagi yang mau meminjam uang tetapi sebenarnya tidak adakemudian uang yang sudah di kumpulkan oleh Terdakwa di pakai atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa melaporkan ke pihakkoperasi bahwa uang hasil penagihannya

Putusan nomor 189/Pid.B/2017/PN Mrsakan ada nasabah lagi yang mau meminjam uang tetapi sebenarnyatidak ada kemudian uang yang sudah di kumpulkan oleh Terdakwa dipakai atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwamelaporkan ke pihak koperasi bahwa uang hasil penagihannya tersebutdi pinjam lagi oleh orang atau nasabah lain, dan hal tersebut dilakukanoleh Terdakwa dengan membuat laporan pinjaman atas nama beberapaorang kemudian di laporkan ke pihak koperasi.Bahwa total uang milik koperasi yang

Taroada Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.Bahwa cara Terdakwa saat melakukan penggelapan tersebut yaituTerdakwa melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam uang,dan setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa membuat seakanakan ada nasabah lagi yang mau meminjam uang tetapi sebenarnyatidak ada kemudian uang yang sudah di kumpulkan oleh Terdakwa dipakai atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwamelaporkan ke pihak koperasi bahwa uang hasil penagihannya tersebutdi pinjam lagi oleh orang

Maros, Terdakwa telah menggunakan uang milikKSP Makmur.Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang tersebut yaitu Terdakwamelakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam uang, dan setelahuang terkumpul selanjutnya Terdakwa membuat seakanakan ada nasabahlagi yang mau meminjam uang tetapi sebenarnya tidak ada kemudian uangyang sudah di kumpulkan oleh Terdakwa di pakai atau di gunakan sendirioleh Terdakwa, namun Terdakwa melaporkan ke pihak koperasi bahwauang hasil penagihannya tersebut di pinjam lagi oleh

pajak;Pasal 6 ayat (1) huruf h:Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajyib Pajak dalamnegeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkanpenghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: piutang yangnyatanyata tidak dapat ditagih dengan syarat:1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugikomersial;2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yangtidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;dan;3) telah diserahkan perkara penagihannya

Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih tersebut telahdiserahkan perkara penagihannya kepada PengadilanNegeri atau instansi pemerintah yang menangani piutangnegara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenaipenghapusan piutang/ pembebasan utang antara krediturdan debitur atas piutang yang nyatanyata tidak dapatditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalampenerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuandari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untukjJumlah utang tertentu;Pasal 3 ayat

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001 tentang PenghapusanPiutang Yang NyataNyata Tidak Dapat Ditagih (selanjutnyadisebut dengan KEP238), antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 1:Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, WajibPajak dapat membebankan penghapusan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat:a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugikomersial; danb. telah diserahkan perkara penagihannya

Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih tersebut telahdiserahkan perkara penagihannya kepada PengadilanNegeri atau instansi Pemerintah yang menangani piutangnegara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenaipenghapusan piutang/pembebasan utang antara krediturdsan debitur atas piutang yang nyatanyata tidak dapatditagin tersebut, atau telah dipublikasikan dalampenerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuandari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untukjumlah utang tertentu;15.5.

Bahwa dalam dasar pertimbangannya, Majelis Hakim PengadilanPajak juga menyampaikan bahwa pemberian pinjaman kepada 12debitur a quo merupakan bawaan dari proses merger, sehinggadokumendokumen perjanjian kredit masih menggunakan namakreditur sebelumnya, sehingga menurut Majelis, tidak adil bagiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimintapertanggungjawaban untuk pencantuman NPWP atas 12 debitur aquo, karena Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) hanya melanjutkan proses penagihannya

pada hari Senin tanggal 09 Mei2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Kantor KSP Sumber Arta di DesaSumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang; Bahwa saksi bekerja sebagai pimpinan KSP Sumber Arta, tetapi tidakada hubungan keluarga / famili dengan terdakwa;Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang tagihan darinasabah KSP Sumber Arta dengan cara terdakwa bertugasmengoperasikan uanguang ke daerah daerah dengan catatanmemberi pinjaman sekaligus sebagai penagihnya sampai lunas, namunhasil penagihannya

Jogoroto,Kabupaten Jombang;Bahwa saksi adalah Pengawas KSP Sumber Arta .Bahwa kejadian penggunaan uang milik KSP Sumber Arta pada hariSenin, tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di KSP Sumber Artadi Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang tagihan darinasabah KSP Sumber Arta dengan cara terdakwabertugasmengoperasikan uanguang ke daerah daerah dengan catatanmemberi pinjaman sekaligus sebagai penagihnya sampai lunas, namunhasil penagihannya

., dalam buku Kelompok Studi HukumBisnis Seminar Hak Tanggungan atas Tanah dan Bendabenda yang berkaitandengan Tanah, halaman 174 Piutang Macet dan Cara Penagihannya, apabilapiutang macet tersebut adalah piutang negara termasuk di dalamnya tagihanBankbank pemerintah, maka penagihannya dilakukan dilakukan olehPUPN/BUPLN, berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960 danperaturan pelaksanaanya, sedangkan apabila piutang macet tersebutmerupakan tagihan dan Bank Swasta dan Perorangan termasuk Badan HukumSwasta

, maka penagihannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri:Permohonan Putusan Provisi:Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, sehubungan dengankeadaan yang mendesak, apabila agunan sebagaimana disebut di atas telahterjual melalui eksekusi lelang yang dilakukan oleh Terlawan I, maka mohonkiranya Pengadilan Negeri Cibinong menunda pelaksanaan lelang atas tanahHalaman 5 dari 20 hal.

Diluar PPN net Rp5.690.332.617,00 Pemohon Banding menolak koreksi Rp 5.690.332.617,00;Selisin Ledger Piutang dengan laporan keuangan : Dalam laporan keuangan disebutkan Rp =10.448.127.465,00Dalam ledger piutang berdasarkan pemeriksa Rp 16.707.493.343,00Selisih Rp 6.259.365.878,00Bahwa disini ledger piutang dikoreksi dengan piutang yang PemohonBanding serahkan kepada pihak pabrikan untuk diambil alin penagihannya halini dapat dibuktikan jika pada awalnya hutang dagang Pemohon Banding Rp21.990.217.762,00

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put.36982/PP/M.V1I/15/2012 tanggal 01 Maret 2012sertaberdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui faktafaktasebagai berikut :10 1.Tanda Terima tagihantaginan yang telah diambil alin langsunghak penagihannya pada PT Nissin Biscuit Inonesia tanggal 30Desember 2007.10 2.

Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, terdapat kejanggalandan ketidakwajaran kronologis dari dokumen dan bukti atas transaksiyang menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah pengambilalinan piutang dagang tersebut, yaitu sebagaiberikut :11 1.Piutang Dagang Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah diambil alin langsung hak penagihannya denganHalaman 22 dari 45 halaman.

Putusan Nomor 393/B/PK/PJK/2014bukti tanda terima tanggal 30 Desember 2007 sebelum diputuskanoleh Rapat Umum Pemegang SahamTermohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dan sebelum disyahkandalam kesepakatan bersama yang baru dilaksanakan padatanggal 10 dan 11 Maret 2008.11 2.Lampiran Surat Kesepakatan Bersama yang merupakan lampiranyang berisi tentang rincian daftar piutang dagang yang diambil alihhak penagihannya baru dibuat pada tanggal 11 Maret 2011sedangkan Surat Kesepakatan Bersama jauh

Nissin Biscuit Indonesia yangdinotariskan dan tanda terima tagihantagihan yang telah diambil alihlangsung penagihannya oleh PT Nissin Biscuit Indonesia, yangmenunjukkan adanya kesepakatan pengalihan piutang PemohonBanding kepada PT.

Bahwa Tergugat sangat memahami betul perizinan RKT adalahmerupakan syarat penting untuk dapat dimulainya operasionalpengelolaan dan produksi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) , tidak bisadiurus dan didapatkannya Izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tergugatdimaksud ternyata disebabkan Tergugat masih mempunyai hutang/tunggakan pembayaran PSDHDR sebesar Rp. 2.100.000.000, ( DuaMiliar Seratus Juta Rupiah ) yang pengurusan/penagihannya telahdiserahkan pihak Departemen Kehutanan kepada Kantor PelayananKekayaan

Ternyata setelah Penggugat mengeluarkan sebagian biayapengurusan RKT, dan minta keringanan caracara pembayaranhutang/tunggakan pembayaran PSDHDR sebesar Rp.2.100.000.000, (dua milyar seratus juta rupiah) Tergugat yangpengurusannya/penagihannya telah diserahkan pihak DepartemenKehutanan, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL), yang mana adanya hutang Tergugat tersebut sebelumnyatidak pernah diberitahukan kepada Penggugat, ternyata Tergugat tidakmenanggapi dengan positif usaha Penggugat

TetapiRKT tidak dapat diperoleh, karena Tergugat mempunyai hutang/tunggakan pembayaran PSDHDR (Provisi Sumber Daya Hutan danDana Reboisasi) sebesar Rp.2.100.000.000, (dua milyar seratus jutarupiah) pada Departemen (Kementrian) Kehutanan yang telahdiserahkan penagihannya ke pihak KPKNL (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang) ;19Bahwa, dalil Pengugat dalam Repliknya, mengemukakan bahwaTergugat tidak memberitahukan sebelumnya kepada Penggugatmengenai hutang/tunggakan Tergugat tersebut, sedangkan

Cobra Dental Indonesia Jember, Terdakwamendapat gaji perbulan sejumlah Rp. 1.450.500,00 ( satu juta empatratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan apabila penjualan melebihtarget maka Terdakwa akan mendapat bonus sebesar 0,5 persen daritotal omset;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalahmelakukan penjualan alatalat kKedokteran gigi besarta penagihannya;Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu setelah Terdakwa menerima SMS darikonsumen tentang pemesanan alatalat kedokteran gigi setelah

Cobra Dental Indonesia Jember, Terdakwamendapat gaji perobulan sejumlah Rp. 1.450.500,00 (satu juta empatratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalahmelakukan penjualan alatalat kedokteran gigi besarta penagihannya;Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai salesman yaitu setelah Terdakwamenerima SMS dari konsumen tentang pemesanan alatalat kedokterangigi setelah itu Terdakwa mengisi form permintaan barang lalu formtersebut diserahkan kepada petugas

Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatanMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,Terdakwa dapat menguasai uang sejumlah Rp. 38.174.680,00 (tiga puluhdelapan juta seratus tujun puluh empat ribu enam ratus delapan puluhrupiah) hasil penjualan atau penagihan alatalat kedokteran gigi milik PT.Cobra Dental Indonesia Jember adalah karena Terdakwa karyawan dari PT.Cobra Dental Indonesia Jember bagian salesman dengan tugas melakukanpenjualan alatalat kedokteran gigi besarta penagihannya

Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepadaDirektorat Jenderal Pajak, dan3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansipemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenaipenghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuandari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Achmad Mulyono ;Bahwa terhadap piutang Negara macet atas nama Para Penggugatdengan jaminannya antara lain berupa SHM No.900/ Sekuro telahTergugat I serahkan pengurusan dan penagihannya kepada Tergugat IIdengan surat Nomor : R.238KC.VII/ADK/KRD/10/2003 tanggal 20Nopember 2003 dan selanjutnya telah diterima penyerahannya olehTergugat II sebagaimana terbukti dalam surat Nomor : SP3N102/PUPNC.15.01/2004 tanggal 06 februari 2004 perihal PenerimaanPiutang Negara atas nama Achmad Mulyono dan Hajjah Dewi

Dalil yang demikian sungguh merupakan dalil yangmengadaada dan tidak layak untuk dipertimbangkan ;Bahwa perkembangannya Para Penggugat tidak memenuhi kewajibanuntuk melunasi pinjamannya pada Tergugat I sesuai yang telahdiperjanjikan ;14Sebelum pengurusan/penagihannya diserahkan kepada Tergugat II, denganitikad baik dan demi menjaga nama baik Para Penggugat, Tergugat I telahmemberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melunasi hutangnyasecara baikbaik.

Achmad Mulyono ;e Bahwa terhadap piutang Negara macet atas nama Para Penggugatdengan jaminan antara lain berupa SHM No.900/Sekuro tersebut, telah30Tergugat I serahkan pengurusan dan penagihannya kepada Tergugat IIdengan surat Nomor : R.238KC.VIII/ADK/KRD/10/2003 tanggal 20Nopember 2003 selanjutnya telah diterima penyerahannya olehTergugat II sebagaimana terbukti dalam surat Nomor : SP3N102/PUPNC.15.01/2004 tanggal 06 Februari 2004 perihal PenerimaanPiutang Negara atas nama Achmad Mulyono dan Hajjah

Achmad Mulyono(Penggugat I) telah diserahkan pengurusan/penagihannya oleh Tergugat I kepada,Tergugat II, dan pengurusan piutang negara tersebut telah diterima oleh KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Semarang pada tanggal 6 Februari2004 (bukti T.13 dan bukti T.II2) ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I13 dan bukti T.II1 yang masingmasing berupa foto copy Surat Nomor : SP3N102/PUPNC.15.01/2004 tanggal 06Pebruari 2004, ternyata bahwa pengurusan/penagihan Piutang Negara a.n. H.

Mesin JBB1E1285820 beserta kuncikontaknyaDikembalikan kepada terdakwaBahwa terdakwa melakukan penagihan atas fakturfaktur diatas tersebut sebesarRp.76.512.000; (tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang telah jatuhtempo. uang hasil penagihannya tidak disetorkan kepada pihak PT INKA BELYANINTERNASIONAL melainkan digunakan oleh terdakwa ;Akibat dari perbuatan terdakwa, menimbulkan kerugian bagi PT INKA BELYANINTERNASIONAL sebesar Rp.76.512.000; (tujuh puluh enam juta lima ratus dua

Raya Siri No.09 Pasar Anter dengan nilai tottalsenesar Rp.18.500.000;Bahwa terdakwa melakukan penagihan atas fakturfaktur diatas tersebut sebesarRp.76.512.000; (tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang telah jatuhtempo. uang hasil penagihannya tidak disetorkan kepada pihak PT INKA BELYANINTERNASIONAL melainkan digunakan oleh terdakwa ;Akibat dari perbuatan terdakwa, menimbulkan kerugian bagi PT INKA BELYANINTERNASIONAL sebesar Rp.76.512.000; (tujuh puluh enam juta lima ratus dua