Bahwa sebagai pedoman teknis pelaksanaan hibah, terdapat pada PeraturanBupati nomor 8A tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan,penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring danevaluasi hibah di Kab. Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BupatiBlora no. 42 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Blora no. 8Atahun 2012.

No. 8A tahun 2012tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan Penatausahaan,Pertanggung Jawaban dan pelaporan sertaMonitoring dan Evaluasi Hibah diKabupaten Blora pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Kepala SKPDmemerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi danverifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuanhibah .

sampai penetapan APBD Kab Blora tahun 2014.Bahwa adapun proses penganggaran sampai penetapan APBD yang adalahsebagai berikut:e Ketua DPRD merumuskan besaran dana aspirasi masingmasing anggotaDPRD.e Selanjutnya rumusan besaran dana aspirasi tersebut diserahkan SekretarisDewan Bagian Legislasi untuk selanjutnya dibahas di Badan AnggaranDPRD Kab.

Bloraperiode 2009 sampai dengan 2014, dimana salah satu tugas pokok dan fungsisebagai anggota DPRD pada salah satu fungsinya : penganggaran, dimana salahsatu proses penganggaran' selaku aspirator atas 15 kelompok tani ataukelompok ternak, yaitu :Hal 59 dari 79 halaman, Putusan Tipikor No 76/Pid.SusTPK/2017/PNSmg8.10.11.12. No Nama kelompok Alamat1. Kelompok ternak sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban2. Kelompok ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban3.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentangPedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan lKegiatanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatiserta Walikota dan wakil Walikota, Pasal 19 ayat 1 dan 2menyatakan bahwa :(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penataausahaan,serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanjahibahkegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman padaperaturan perundangundangan yang mengatur pengelolaanAPBD.(2) Tata cara pengganggaran,

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2012tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sertamonitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumberdari Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telahdiubah dengan peraturan Gubernur kalimantan selatan Nomor 083Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurKalimantan Selatan Nomor 060 tahun 2012 tentang Tata CaraPenganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,pertanggungjawaban

yang telah dititipkan terdakwa ke rekening titipan atas nama RPL 011 Kajari Payakumbuh UTK PDT Nomor 025601000594301, sebagai pembayaran uang pengganti untuk disetorkan ke Kas Negara;

atas jasajasanya telah mengelola dan memberikan nilai tambahterhadap tanah yang telah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;Pasal 4Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menerima uang santunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dari Pihak Kedua;Pasal 5Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bupati Tanah Datar atau oleh Pejabat lain yangditunjuk oleh Bupati Tanah Datar untuk dan atas nama Pihak Kedua.Pasal 61Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati pembayaran dilakukanmengikuti mekanisme penganggaran

daerah mengingatKabupaten Mamasa adalah Kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2002(pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa) ;Bahwa Sekretariat DPRD memang tidak mempersiapkan tim ahli/pakarkhusus dalam penganggaran APBD tapi ahli dari BPKP atas MoU denganBPKP dipahami sebagai ahli penganggaran keuangan daerah ;Bahwa saat pra pembahasan RAPBD TA 2005 antara Tim PenganggaranEksekutif dan Legislatif dipertanyakan oleh Ketua DPRD, yakni ParaPemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa I.

(Auditor)dalam persidangan yang menyatakan bahwa ahli dalam melakukan auditselalu menggunakan aturan baru sedangkan PP No. 37 Tahun 2005merupakan perubahan dan penambahan atas PP No. 24 Tahun 2004sehingga termasuk dalam penjelasan pada Surat Edaran Mendagri No.188.31/06/BAKD tanggal 04 Januari 2006 ;Bahwa ahli Daniel Sembiring, SH., dalam keterangannya di depanpersidangan menyatakan bahwa penganggaran honorhonor, tunjanganperumahan dan operasional, dan bahan bakar minyak tidak memiliki dandisertai

dengan BPKP ;Menimbang, bahwa Ahli dari BPKP menyatakan dalam rapat pembahasananggaran, perihal penganggaran honorhonor, tunjangan pemeliharaanperumahan dan penunjang kegiatan operasional serta bahan bakar minyaktersebut yaitu selama tidak dilarang maka diperbolehkan/tidak masalah ;Menimbang, bahwa Rancangan APBD sebelum disahkan Kepala Daerahbersama Anggota DPRD, terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubernurdalam rangka pengawasan dan pembinaan serta menyelaraskan kebijakankeuangan Negara dan

No. 186 PK/PID.SUS/2011102Kabupaten Mamasa adalah Kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2002(pemekaran dari Polewali Mandar) ;Bahwa Sekretariat DPRD memang tidak mempersiapkan tim ahli/ pakarkhusus dalam penganggaran APBD tapi ahli dari BPKP atas MOU denganBPKP dipahami sebagai ahli penganggaran keuangan daerah ;Bahwa saat pra pembahasan RAPBD TA 2005 antara tim penganggaraneksekutif dan legislatif dipertanyakan oleh Ketua DPRD Para PemohonPeninjauan Kembali (Terdakwa I.

ObedNego Depparinding kepada Tim Penganggaran Eksekutif dan dihadiri pulaoleh Konsultan dari BPKP bernama Roufik perihal kenapa harus adapemasukan anggaran honorhonor, tunjangan pemeliharaan perumahan danpenunjang kegiatan operasional serta bahan bakar minyak di Pos Sekretariatdan apakah hal tersebut bukan jebakan/bermasalah, dan saat itu dari timPanitia Anggaran Eksekutif mengarahkan untuk bertanya kepada KonsultanBPKP dan atas pertanyaan Terdakwa I, Konsultan BPKP menjawab selamatidak dilarang

Bahwa Pihak Kedua wajib mendorong dan mengajukan penganggaranterkait pembayaran sebagaimana maksud angka 1 di atas melaluiperubahan penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan belanja Daerah)Kota Semarang tahun2018 sehingga dipastikan bahwa pembayarantersebut paling lambat dilakukan pada bulan September 2018 dan atausetelah perubahan APBD 2018 disahkan oleh DPRD;3.

Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam atas sebahagian dari nilai volume hasil Pekerjaan Penggugat dalam dan dengan Anggaran APBA Tahun 2012 dan Anggaran APBA Tahun 2013 adalah pembayaran yang sah menurut hukum ;6.

MON MATA RAYA.Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan APBA Tahun 2013 Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum ;14.

Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, IIdan III dalam atas sebahagian dari nilai volume hasil Pekerjaan Penggugat dalam dandengan Anggaran APBA Tahun 2012 dan Anggaran APBA Tahun 2013 adalahpembayaran yang sah menurut hukum ;.

MON MATA RAYA.Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telahdilakukan oleh Tergugat I, II dan II dalam dan dengan APBA Tahun 2013Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari hargavolume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum ;14.

Bahwa benar adanya realisasi Belanja Whiteboard 4 unit senilaiRp.2.000.000,00 yang tidak di anggarkan dalam APBDes TA.2007 halini tidak sesuai dengan mekanisme Penganggaran dan Belanja. Bahwa benar terdapat Realisasi Belanja yang tidak / kurang didukungoleh Buktibukti Transaksi (Pertanggungjawaban) Belanja sebesar Rp.383.764.775,00 hal ini tidak sesuai dengan prinsipprinsippertanggungjawaban keuangan/belanja.

Bahwa benar semua Transaksi yang terjadi selama TA.2007 tidakdapat dilihat pada Buku Kas Umum (Buku Kas Umum tidak ada), halini tidak sesuai dengan tata cara penatausahaan keuangan desa.> Bahwa benar untuk Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG)TA.2007 dengan penganggaran perubahan senilai Rp.62.788.000,yang dilakukan pada akhir tahun anggaran (desember) TA.2007sangatlah tidak mungkin untuk direalisaskan pembangunannya.

Bahwa benar untuk Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG)TA.2007 dengan penganggaran perubahan senilai Rp.62.788.000,yang dilakukan pada akhir tahun anggaran (desember) TA.2007sangatlah tidak mungkin untuk direalisaskan pembangunannya.

No. 3327 K/Pdt/2015Pengairan Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, BadanPemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat(Bukti P9), telah melahirkan pendapat dan kesimpulan diantaranya : Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahuludilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek, dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat waktu, sehingga harusmenunggu dianggarkan kembali

No. 3327 K/Padt/2015membayar kepada Perusahaan Penggugat;Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan III dalam dan dengan : Anggaran APBA Tahun 2010 Rp4.947.063.000,00 (empat miliar sembilanratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasukpajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.346.820.000,00 (dua miliar tiga ratusempat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telahtermasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen

); Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluhjuta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian(Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602.A/KONSTPNL/1999/2013, tanggal 02 Desember 2013;Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan Il dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkananggaran oleh Tergugat III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBAmurni Tahun 2014 adalah

Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan III dalam dan dengan : Anggaran APBA Tahun 2010 Rp4.947.063.000,00 (empat miliar sembilanratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasukpajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.346.820.000,00 (dua miliar tiga ratusempat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telahtermasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar

lima puluhjuta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, (sepuluh persen) sesuaidengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi NomorKU.602.A/KONSTPNL./1999/2013, tanggal 02 Desember 2013;Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;6.

Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, ITdan III atas sebahagian nilai pekerjaan Penggugat dalam dan dengan:e Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp.1.978.682.000, (satu milyar sembilanratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah),sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) No.KU.602A/SDW/4163/2010 Tanggal 27 Desember 2010;e Anggaran APBA Tahun 2011 yaitu Rp.737.250.000, (tujuh ratus tiga puluhtujuh juta dua ratus lima puluh ribu

(tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) PembayaranKonstruksi No.KU.602BA/KPA.095SDW/21/2013 Tanggal 22 Oktober 2013.Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum.Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan IIdan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalamABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk masingmasingitem pekerjaan adalah:.

kondisi ini dimungkinan karena adanyapembangunan atau belanja yang belum direalisasikan.Bahwa benar terdapat Saldo Bank pada Akhir TA.2007 sebesarRp.263.869.752,00 dimana kondisi ini merupakan Dana yang belum dikelolaberdasarkan Pos Belanja TA 2007 atau dimungkinkan dari Pos BelanjaTA.2005/2006 yang belum terealisasikan atau tidak teranggarkan.Bahwa benar adanya realisasi Belanja Whiteboard 4 unit senilaiRp.2.000.000,00 yang tidak di anggarkan dalam APBDes TA.2007 hal initidak sesuai dengan mekanisme Penganggaran

Transaksi (Pertanggungjawaban) bBelanja sebesar Rp.383.764.775,00 hal ini tidak sesuai dengan prinsipprinsippertanggungjawaban keuangan/belanja.Bahwa benar terdapat Belanja Pembanguan yang belum terealisasikanpada TA.2007 sebesar Rp. 217.788.000,.Bahwa benar semua Transaksi yang terjadi selama TA.2007 tidak dapatdilihat pada Buku Kas Umum (Buku Kas Umum tidak ada), hal ini tidaksesuai dengan tata cara penatausahaan keuangan desa.Bahwa benar untuk Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) TA.2007dengan penganggaran

No. 1734 K/PID.SUS/2012Bahwa benar adanya realisasi Belanja Whiteboard 4 unit senilaiRp.2.000.000,00 yang tidak di anggarkan dalam APBDes TA.2007 hal initidak sesuai dengan mekanisme Penganggaran dan Belanja.Bahwa benar terdapat Realisasi Belanja yang tidak / kurang didukung olehBuktiobukti Transaksi (Pertanggungjawaban) Belanja sebesar Rp.383.764.775,00 hal ini tidak =sesuai dengan prinsipprinsippertanggungjawaban keuangan/belanja.Bahwa benar terdapat Belanja Pembanguan yang belum terealisasikanpada

TA.2007 sebesar Rp. 217.788.000,.Bahwa benar semua Transaksi yang terjadi selama TA.2007 tidak dapatdilihat pada Buku Kas Umum (Buku Kas Umum tidak ada), hal ini tidaksesuai dengan tata cara penatausahaan keuangan desa.Bahwa benar untuk Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) TA.2007dengan penganggaran perubahan senilai Rp.62.788.000, yang dilakukanpada akhir tahun anggaran (desember) TA.2007 sangatlah tidak mungkinuntuk direalisaskan pembangunannya.Bahwa benar selama TA.2007 terdapat kelebihan pembayaran

No. 1992 K/Pid.Sus/201 1Daerah Kota Malang maupun Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRDKota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRDtahun anggaran 2004. sehingga Penganggaran dan Realisasi belanjatersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp 4.008.200.000.000,00 ;8 (delapan) Pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :a.

atas realisasi pengeluaran dimaksudmenyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SEMendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan Keputusan DPRDKota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 . 9 (sembilan)rekening/mata anggaran yang penganggaran dan realisasinya merugikandaerah tersebut, yaitu :1.

atas realisasi pengeluaran dimaksudmenyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SuratEdaran Mendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan KeputusanDPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002, 9(sembilan) rekening / mata anggaran yang penganggaran dan realisasinyamerugikan daerah tersebut, yaitu :1.

atas realisasi pengeluaran dimaksudmenyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SEMendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan Keputusan DPRDKota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 . 9 (Sembilan)rekening/mata anggaran yang penganggaran dan realisasinya merugikandaerah tersebut, yaitu :1.

APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2003masih dianggarkan lagi Uang Kehormatan sebesar Rp 405.000.000,00 ;Hal ini agar dipertimbangkan kembali dalam penganggarannya ;Angka 5Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Sesuai denganKepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 untuk penganggaran dengan KodeRekening 2010111101212.

.- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 56.19/ SK/ DPP.PD/ DPC/ VI/ 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2012-2017.- 1 (satu) buah Buku Anggaran

Bangkalan sebagaiuang pengganti untuk pemulihan keuangan negara) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran DalamAPBD, Pengajuan

Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan( Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanBantuan Keuangan Partai Politik, Bab VII.

Jumlah kerugian keuangan Negara berupa penggunaan danaYang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak dilengkapiDengan buktibukti pengeluaran yang sah = 1 2Rp.77.238.572,72Bahwa selain melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2009 Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 tentangPedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan,penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuanganpartai politik, perouatan terdakwa dan saksi

Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanHalaman 13 Putusan No. 07/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby.Bantuan Keuangan Partai Politik, Bab VII.

Jumlah kerugian keuangan Negara berupa penggunaan danaYang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak dilengkapiDengan buktibukti pengeluaran yang sah = 1 2Rp.77.238.572,72Bahwa selain melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2009 Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 tentangPedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan,penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuanganpartai politik, perbuatan terdakwa dan saksi

Tergugat I, II, HI dan PerusahaanPenggugat;Menyatakan total volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining DesaPertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telahPenggugat kerjakan seluruhnya untuk masing masing item pekerjaan sebagaimanadimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan di atas adalah sah secara hukum danmengikat Tergugat I, II dan III untuk menganggarkan, mengesahkan dalam APBAPTahun 2014 guna membayar sisa volume masingmasing item pekerjaan Penggugat;Menyatakan penganggaran

KU.602A/KONSTPNL/1997/2013tanggal 29 Oktober 2013 dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah TerimaPekerjaan (PHO) No.800.07A/BA/235.1/2013 Tanggal 9 Desember 2013.adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum.Halaman 4 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT Bna6.

Zainudin, SE (Kasi Penganggaran DPKD) selaku Anggota;12. Agus Sunarto, SE.M.Si (Kasi Biaya & Inves) selaku anggota;13. Doni Mirawandi, SPd (Kasi Cana & Analisis) selaku anggota;14. Fernaldi, S.Kom (Staf DPKD) selaku Sekretariat;15. Wilmartonius (Staf DPKD) selaku Sekretariat;16. Rasyid El Rida, AMd (Staf DPKD) selaku Sekretariat;17. Eri Mulyadi (staf DPKD) selaku Sekretariat;18. Yuli Defia, A.Md (Staf DPKD) selaku Sekretariat;19. Yulia Hidayati, A.Md (Staf DPKD) selaku Sekretariat;20.

Zainuddin, SE (Kasi Penganggaran DPKD) selaku Anggota;12. Agus Sunarto, SE.M.Si (Kasi Biaya dan Investasi DPKD) selakuanggota;13. Doni Mirawandi, Spd (Kasi Rencana dan Analisis DPKD ) selakuanggota;14. Fernaldi, S.Kom (Staf DPKD) selaku Sekretariat;15. Wilmartonius (Staf DPKD) selaku Sekretariat;16. Rasyid El Rida, A.md (Staf DPKD) selaku Sekretariat;17. Eri Mulyadi (staf DPKD) selaku Sekretariat;18. Yuli Defia , A.Md (Staf DPKD) selaku Sekretariat;19.

Melakukan Sinkronisasi perubahan Program kegiatan dan penyesuaiandengan Nomenklatur penganggaran, sesuai dengan Permendagri 59Tahun 2007 dan Permendagri 21 Tahun 2011;3.

Tidak Melakukan Sinkronisasi perubahan Program kegiatan danpenyesuaian dengan Nomenklatur penganggaran, sesuai denganPermendagri 59 Tahun 2007 dan Permendagri 21 Tahun2011dimana didalam Permendagri 59 Tahun 2007 danPermendagri 21 Tahun 2011 tidak ada Nomenklatur peruntukanBelanja bantuan Sosial kepada anggota pegawai.2.

Melakukan sinkronisasi perubahan program kegiatan dan penyesuaiandengan Nomenklatur penganggaran, sesuai dengan Permendagri 59Tahun 2007 dan Permendagri 21 Tahun 2011;3.

terkait pengerjaan perbaikan dan pengetesanakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tanggal 30 September 2020;Pasal 6Bahwa pihak Tergugat bersedia melakukan serah terima pekerjaan(PHO) serta melunasi sisa pembayaran yang menjadi hak Penggugat sebesarRp229.958.050,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluhdelapan ribu lima puluh rupiah) setelah pekerjaan perbaikan dan pengetesandilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;Pasal 7Bahwa pihak Tergugat bersedia untuk mengajukan penganggaran

atas jasajasanya telah mengelola dan memberikan nilai tambahterhadap tanah yang telah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;Pasal 4Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menerima uang santunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dari Pihak Kedua;Pasal 5Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bupati Tanah Datar atau oleh Pejabat lain yangditunjuk oleh Bupati Tanah Datar untuk dan atas nama Pihak Kedua.Pasal 61) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati pembayaran dilakukanmengikuti mekanisme penganggaran

Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan APBA Tahun 2013 Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum;6.

Juli 2013bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri dari:Unsur Dinas Pengairan Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi danKeuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanantermasuk Penggugat (Bukti P 11), telah melahirkan pendapat dankesimpulan di antaranya:e Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahuludilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran

Nomor 269 K/Pdt/2016.10.Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan Ill dalam dan dengan APBA Tahun 2013Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dariharga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sahmenurut hukum;Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan olehTergugat III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun2014

Nomor 269 K/Pdt/2016.Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannyaditujukan juga kepada Tergugat III, adalah sah dan berkekuatan hukum danmengikat Tergugat , Il, II dan Perusahaan Penggugat;Menyatakan nilai total harga volume Pekerjaan Pengaman Pantai SawangKecamatan Sawang (Paket Il) Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam)yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya adalah Rp6.080.200.000,00(enam milyar delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang

Pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanTinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harusdiperbaiki sepanjang yang terkait dengan penganggaran

Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukanoleh Tergugat I, Il dan Ill dalam dan dengan APBA Tahun 2013Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atassebahagian dari harga volume hasil pekerjaan Penggugat adalahpembayaran yang sah menurut hukum;Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2016.6.

Nomor : 27 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD KabupatenTebo;Dengan demikian penganggaran ~ serta pembayaran danpenggunaan anggaran ini yang kenyataannya ~ setelahditerima oleh Para Terdakwa hanya dipergunakan untukkepentingan pribadinya atau) menambah' kekayaan ParaTerdakwa, karena Para tTerdakwa pada saat menerimaanggaran kesehatan tersebut setiap bulannya tidakdidukung dengan adanya dokumen bukti berupa kuitansi,faktur atau bukti bukti bahwa Para Terdakwa telahmenjalani

Nomor : 27 Tahun2001 tentang Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaDPRD Kabupaten Tebo;Dengan demikian penganggaran serta pembayaran danpenggunaan anggaran ini yang kenyataannya setelahditerima oleh para Terdakwa hanya dipergunakan untukkepentingan pribadinya atau) menambah kekayaan paraTerdakwa, karena para Terdakwa pada saat menerimaanggaran kesehatan tersebut setiap bulannya tidakdidukung dengan adanya dokumen bukti berupa kuitansi,faktur atau bukti bukti bahwa para Terdakwa telahmenjalani perawatan

No. 594 K /Pid.Sus/ 2009penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaantunjangan perumahan oleh para Terdakwa hanyadipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau menambahkekayaan para Terdakwa;Dengan demikian penganggaran dan = penerima anggaranbantuan perumahan yang telah diperoleh oleh paraTerdakwa dan anggota DPRD lainnya bertentangan denganPasal 27 ayat (1) PP Nomor : 105 Tahun 2000 besertapenjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan APBDharus didukung oleh bukti bukti yang lengkap dan

, (empat miliar tiga ratustujuh puluh satu juta lima ratus empat puluhsatu. ribu lima ratus tiga puluh rupiah);Penganggaran dan Pengeluaran Dana Anggaran RutinHal. 52 dari 53 hal.

No. 594 K /Pid.Sus/ 2009Rutin DPRD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2003 Nomor$.105/DIN/05/5/2008 tanggal O09 Januari 2008 yangdibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi yang berkesimpulantelah terjadi Penyimpangan Penganggaran danPengeluaran Anggaran Rutin DPRD Kabupaten TeboTahun Anggaran 2003 yang mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp.4.371.541.530, (empatmiliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratusempat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh

,tehnis DPA dan DPPASKPD lingkunganpemerintah daerahFasilitasi penyusunan 318.102.500, 318.102.500.penganggaran programdan kegiatan untuk danadekon dan tugaspembantuan padaKab.

Fasilitasi penyusunan penganggaran 246.252.500,program dan kegiatan untuk dana dekondan tugas pembantuan padaKab.Tabalong12. Pengelolaan fiscal keuangan daerah 181.440.000,13. Analisis penanggaran belanja gaji se 151.115.000,Kab.Tabalong14. Mengoptimalkan pengelolaan dana tak 89.133.000.terduga secara efektif dan efisien15. Penyusunan system aplikasi 175.400.000,penganggaran keuangan daerah padabidang anggaran16. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup 421.040.000,Pemkab Tabalong17.

Bimbingan tehnis penganggaran 496.520.000,keuangan daerahh. Bimbingan tehnis TUKD bagi PPK, 408.695.000. Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.Hal. 49 dari 196 Halaman Lingkup Kab. Tabalongi. Penyusunan pedoman pelaksanaan 274.150.000.keuangan daerahI Fasilitasi penyusunan tehnis DPA dan 224.621.500,DPPA SKPD lingkungan pemerintahdaerahkK. Fasilitasi penyusunan penganggaran 318.102.500,program dan kegiatan untuk danadekon dan tugas pembantuan padaKab.TabalongI.

Bimbingan tehnis penganggaran keuangan 442.245.000, Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.

Penyusunan system aplikasi penganggaran 175.400.000,keuangan daerah pada bidang anggaran16. Fasilitasi penyusunan RKA SKPD lingkup Pemkab 421.040.000,Tabalong17. Pengendalian pembinaan dan penyusunan kode 214.891.000,rek bai PPK, PPTK dan bendahara SKPD18. Pemeliharaan dan pengendalian system aplikasi 93.473.400,penganggaran keuangan daerah19. Pengendaliaan dan pembinaan pengelolaan 777.520.000,keuangan daerah20. Peningkatan kapasitas penyusunan anggaran 403. 198.760, daerah21.