AK yang diperoleh saat uji fisik, Ahimembandingkan volume realisasi penggunaan bahan, alat dan upah denganvolume penggunaan bahan, alat dan upah dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB), kemudian selisin volume tersebut dikalikan dengan harga satuanyang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dari hasilperhitungan tersebut terdapat selisin sebesar Rp111.279.803,00 (seratussebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah)sehingga telah terjadi penyimpangan penggunanan Dana

Hal tersebut menunjukkan paraterdakwa seolaholah bertindak sebagai pemilik atas motorHonda Revo tersebut yang mempunyai hak untuk melakukanapa Saja yang dikendakinya seperti mengubah bentuk fisik danmenikmati penggunanan motor tersebut padahal motor HondaRevo warna hitam No.Pol KT 4943 SC yang disewa oleh paraterdakwa tersebut adalah kepunyaan dari saksi Sulhan.

dibawa kepolresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa pada waktu diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) plastic klipberisi sabhu masing masing dengan berat bersih : 0,04 gram, berat bersih : 0,08gram, berat bersih : 0,06 gram, berat bersih : 0,10 gram, berat bersih : 0,10 gram,berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah helm hitam, (satu) buah dompet warnahitam adalah milik nya sendiri dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri olehterdakwa ;Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin penggunanan

Bahwa Penggunanan Pasal 133 KUHAP oleh Pemohon Keberatan untuk menyatakan bahwa hanya Penyidiklah yang dapatmeminta/memperoleh keterangan ahli kedokteran kehakimanatau dokter dan atau ahli lainnya, telah ternyata menyebabkanrawan terjadi kesewenangwenangan dan/atau penyalahgunaanHalaman 25 dari 42 hal Perkara Nomor : 8/G/KI/2020/PTUNSMGwewenang terutama apabila tidak ada pengecualian.

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan

puluh dua juta rupiah) dilaksanakansetelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana tahappertama kepada Kepala DInas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincianpengguna Dana.Pencairan tahap kedua sebesar 35 % *Rp 1.630.000.000,00=Rp570.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah )dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairandana bantuan social tahap kedua kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kotadengan dilampiri rincian pengguna Dana.Serta pertanggungjawaban penggunanan

Hal.11dari 135 social tahap ketiga kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengandilampiri rincian pengguna Dana.Serta pertanggungjawaban penggunanan dana yang dicairkan padatahap pertama berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serra fotofotopelaksanaan pekerjaan.Pencairan tahap keempat sebesar 5 %Rp 1.630.000.000,00=Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah )dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairandana bantuan social tahap keempat kepada Kepala Dinas Kabupaten

/Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.Serta pertanggungjawaban penggunanan dana yang dicairkan padatahap pertama berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serta fotofotopelaksanaan pekerjaan. 7.

dana yang dicairkan padatahap pertama berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serra fotofotopelaksanaan pekerjaan.Pencairan tahap kedua sebesar 20% *Rp 1.630.000.000,00=Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah ) dilaksanakansetelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuansocial tahap kedua kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengandilampiri rincian pengguna Dana.Serta pertanggungjawaban penggunanan dana yang dicairkan padatahap pertama berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan

Hal.26dari 135 Serta pertanggungjawaban penggunanan dana yang dicairkan padatahap pertama berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serra fotofotopelaksanaan pekerjaan. 7.

., Pratjojo, SH. danHermeksi tidak mengetahui masalah penggunanan' uangsebesar Rp 791.617.600, yang terdiri dari:a. Pengeluaran uang untuk pembuatan/pendirian AkademiHal. 20 dari 25 hal.Put.No. 523 PK/Pdt/2007Kebidanan (Akbid) sebesar Rp 221.527.445,b. Buku Deposito sebesar Rp 180.000.000,c. Pembelian Tanah sebesar Rp 390.295.000,Bahwa, dalam gugatan Penggugat juga tidak mendalilkan:1.

Golongan II dan Golongan III, kalau dihubungkandengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa terdakwatertangkap tangan sedang menggunakan shabushabu akan tetapi terdakwa dalam rangkauntuk memakai narkotika jenis shabu shabu tersebut bukanlah sebagai kapasitas seorangpasien yang memerlukan pengobatan atau sedang dalam pengawasan rehabilitasi sehinggatelah ada bentuk penyalah gunaan akan tujuan penggunanan

Unsur: Dengan terangterangan dan tenaga bersamaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan terangterangan adalah suatuperbuatan yang dilakukan tanpa disembunyikan, tidak perlu dimuka umum cukupdengan adanya kemungkinan orang lain bisa melihatnya maka unsur terangterangan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimasud dengan tenaga bersamasama adalahperbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama dandengan maksud tujuan yang sama dan dalam penggunanan tenaga bersama tersebuttidak

.> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitumenggunakan resep dokter;> Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil LL tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dan tujuanTerdakwa menjual pil LL tersebut adalah

dengan terangterangan dan tenaga bersama melakukan kekerasanterhadap orang atau barang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terangterangan adalah suatuperbuatan yang dilakukan tanpa disembunyikan, tidak perlu dimuka umum cukup denganadanya kemungkinan orang lain bisa melihatnya maka unsur terangterangan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimasud dengan tenaga bersamasama adalah perbuatantersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama dan dengan maksudtujuan yang sama dan dalam penggunanan

denganpenandaan logo Y yang seperti dipunyai PT Yarindo Farmatama, yang berartipil logo Y yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.09 Tahun 2017 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.30 Tahun 2017 yang diberi' jjin untukmendistribusikan/menjual/ menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunanan

bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarso atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunanan

terhadap uang yang dikirimkan oleh Tergugat dandiakui Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00, Majelis Hakim berpendapat, bahwauang tersebut harus dianggap dan diperhitungkan sebagai kompensasi hartabersama Penggugat dan Tergugat yang telah diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat ;Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat denganobyek sengketa berupa sebuah sepeda motor merk Honda Supra X, menurutPenggugat telah dijual tahun 2007 tanpa sepengetahuan Penggugat danPenggugat tidak mengetahui penggunanan

benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil LL kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan

Keberatan Keempat:18Bahwa Putusan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst telah keliru dan salah dalammempertimbangkan unsurunsur perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkanfakta yang terungkap dalam persidangan, sebab fakta yang terungkap dalampersidangan dalam putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukumtetap yang mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai penggunanan perumahan tanpa hak,sehingga unsur perbuatanmelawan hukum yang

Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan ATM Cash Replenishment dan First Level Maintenance No.PVM.CS.ATM.1083/CTR/1210 tanggal 25 Januari 2011; 2) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan ATM Cash Replenishment dan First Level Maintenance No.PVM.CS/ADD/701687 tanggal 30 September 2019.3) 1 (satu) lembar Prin Out Email dari RENI SEPTINAWATI kepada FIRDAUS CHANIAGO tertanggal 11 Mei 2020. 4) 1 (satu) bendel Laporan Harian penggunanan Uang dari

.> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu pasal 197 jo pasal 106ayat (1) UndangUndang

benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan