AINUR ROKID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :1)Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Pengembangan Tebu dan PMUK oleh KUBP Rosan Kencana Tahun 2008

Bahwa timbulnya kerugian negara dapat diketahui sejakkeluarnya dana PMUK dari rekening Triple Account secaratidak prosedural dan tidak sesuai peruntukkannya;Bahwa kerugian negara dalam pendirian pabrik gula adalahRp. 27.625.626.150, ;Bahwa dalam investigasi terhadap Terdakwa Ainur Rokidtidak ditemukan adanya penyalahgunaan/penyimpangan;Atas keterangan saksi ahli, terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa selain saksi saksi tersebut, JaksaPenuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :Laporan Hasil Audit Penghitungan

AINUR ROKID tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaansubsidair tersebut ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Pengelolaan Dana Pengembangan Tebu dan PMUK olehKUBP Rosan Kencana Tahun 2008 2009 dari BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Timur

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Rgt86.87.88.89.DESA/KELURAHAN:SUNGAI RAYA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA

rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR SEBERANG,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA

rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SEKIP HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN :KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN /KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHANINDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN

:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR KOTA,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

M E N G A D I L IMenyatakan Terdakwa BAMBANG HADI PURWOKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :1)Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Pengembangan

RKP belum berdiri, hanyaada pagar depan yang terbuat dari bambu di lokasi ;Bahwa Terdakwa tidak ikut sebagai Tim Pencari Lahan ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak memberikan tanggapan;66Menimbang, bahwa selain saksi saksi tersebut, JaksaPenuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Pengelolaan Dana Pengembangan Tebu dan PMUK olehKUBP Rosan Kencana Tahun 2008 2009 dari BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Timur Nomor : SR13056

Pasal 191 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 97ayat 1 dan ayat 2 KUHAP serta peraturan lainnya yangberhubungan dengan perkara ini2MENGADI LIMenyatakan Terdakwa BAMBANG HADI PURWOKO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan~ bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidairMembebaskan Terdakwa dari dakwaan i primair dan dakwaansubsidair tersebut ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan~ dan93harkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupaLaporan Hasil Audit Penghitungan

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN :Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.RgtSUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN /KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN :INDRAGIRI HULU 1.81.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAMWILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA /KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIKRENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU,DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.87.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA

HULU 1.91.1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI DAERAHPEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUMTAHUN 2019, KECAMATAN/DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRIHULU 192.1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI RAYA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH

1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI GUNTUNG HILIR,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU,PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

: INDRAGIRI HULU 1.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN : SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIKRENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU,DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:KAMPUNG DAGANG,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN :SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA :INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRIHULU 1;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI RAYA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA / KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU,DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS

Memerintahkan agar Pemohon dan Termohon secara bersama melakukanpenghitungan dan pengetesan kembali terhadap kerusakan dan barang/spare part mobil Jaguar miiik Termohon yang perlu diganti, dan selanjutnya melakukan kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan ; 3.

Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur kepada Termohon daiam meiakukan penghiiungan dan pengetesan bersama, dan memberikan hak kepada Termohon untuk menyertakan ahli/mekanik sendiri dalam penghitungan dan pengetesan bersama tersebut; 4.

Menetapkan, bahwa jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Pemohondan Termohon bersama-sama melaksanakan penghitungan; antara Pemohon dengan Termohon tidak juga mencapai kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan, maka kepada Termohon harus diperintahkan untuk membawa mobil Jaguarnya tersebut dari bengkel Pemohon tanpa perlu membayar ganti rugi kepada pemohon berupa parkir kendaraan dan biaya/harga spare part yang telah diganti/dipasang berupa busi, Coil dan Renew, namun Termohon wajib mengembalikan

tersebut dengan harga Rp.243.000.000, (duaratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan perjanjian suara plapplap pada mesin mobil Jaguar miiik Termohon harusdihilangkan/diperbaiki terlebin dahulu oleh Termohon, sedangkan Pemohon sebagai Peiaku Usaha telah memberikaninformasi yang cukup jelas, benar dan jujur kepada Termohon selaku Konsumen, dimana Pemohon telah 2 (dua) kalimelakukan konfirmasi atas Revisi estimasi biaya perbaikan, bahkan Pemohon telah mengajak Termohon untukbersamasama melakukan penghitungan

atas barang/sparepart mana sajakah yang perlu diganti, dimana untuk itu Termohon dapat menghadirkan ahli/mekanik sendiri sebagaisecond opinion, dan Pemohon diperintahkan untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur kepadaTermohon dalam penghitungan bersama tersebut, dan setelah disepakati tentang spare part dan harganya dimaksud,Pemohon diwajibkan untuk memasangnya dan memperbaiki mobii Termohon, dimana biaya pemasangan danperbaikan yang telah ditaksir dan disepakati bersama harus ditanggung

bersama oleh pemohon danTermohon, atau pemohon diberikan discount sebesar 50 % atas biaya tersebut;a Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penghitungan bersama tersebut perlupuia diberikan suatu kepastian jangka waktu, dimana jika daiam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Pemohon danTermohon bersamasama melaksanakan penghitungan, antara Pemohon dengan Termohon tidak juga mencapaikesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan, maka kepada Termohon harus diperintahkan untuk membawa mobilJaguarnya tersebut

Memerintahkan agar Pemohon dan Termohon secara bersama melakukanpenghitungan dan pengetesan kembali terhadap kerusakan dan barang/spare part mobil Jaguar miiikTermohon yang perlu diganti, dan selanjutnya melakukan kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan ;Be Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur kepada Termohon daiam meiakukan penghiiungan dan pengetesan bersama, dan memberikanhak kepada Termohon untuk menyertakan ahli/mekanik sendiri dalam penghitungan

Menetapkan, bahwa jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahn Pemohondan Termohon bersamasama melaksanakan penghitungan; antara Pemohon dengan Termohon tidak jugamencapai kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan, maka kepada Termohon harus diperintahkan untukmembawa mobil Jaguarnya tersebut dari bengkel Pemohon tanpa perlu membayar ganti rugi kepada pemohonberupa parkir kendaraan dan biaya/harga spare part yang telah diganti/dipasang berupa busi, Coil dan Renew,namun Termohon wajib mengembalikan

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

Bahwa untuk tingkat TPS adalah : Formulir model C1,Dan untuk Tingkat PPK adalah Formulir Model DAAI catatanRekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS diDaerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan pemilu 2019, DAI CatatanHalaman 35 dari 108 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.RgtRekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan didaerah Pemilihan umum dalam daerah Kecamatan tingkatDBI adalah Catatan Perolehan Suara setiap kecamatan dalamKabupaten yang mana

Tahun 2017 TentangPemilihan Umum Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suaradi Kecamatan dilakukan dengan cara PPK membuat berita acarapenerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara peserta pemiludari PPS, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehanSuara peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamrapat yang dihadiri saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan,Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotakHalaman 55 dari 108 Putusan Nomor 129/Pid.Sus

/2019/PN.Rgtsuara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acarapemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudiankotak ditutup dan disegel kembali, PPK membuat berita acararekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu danmembuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

perolehansuara di tingkat kecamatan yang merupakan produk rekapitulasi yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh PPK, maka secara administrasipenambahan data hasil penghitungan perolehan suara pada formulirDA1 yang menyebabkan terjadinya perubahan berita acara dansertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatanadalah merupakan tanggung jawab PPK.

Seluruh perbuatan tersebut dilakukan dalam prosespenghitungan suara di TPS/TPSLN, proses rekapitulasi penghitungan perolehansuara di kecamatan, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikabupaten/kota, proses rekapitulasi penghitungan suara di provinsi dan/atauproses rekapitulasi penghitungan Suara secara nasional.Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini bersifat alternatif,sehingga apabila telah terpenuhi salah satu unsur saja maka telah terpenuhipula unsur secara keseluruhan oleh karenanya

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;- Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) bundel foto copy hasil audit bukti pelunasan nasabah dan rincian penghitungan

mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan terdakwa PARTY LAMHOT PANJAITAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARTY LAMHOT PANJAITANdengan pidana penjara selama J (satu) tahun dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara.3 Menetapkan barang bukti berupa (satu) bendel Foto Copy hasil audit buktipelunasan nasabah dan rincian penghitungan

PENGGELAPAN sebagaimana diatur dalam pasal 374KUHP;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, baiksebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yangmampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu Terdakwaharus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) bundel Foto copy hasilaudit bukti pelunasan nasabah dan rincian penghitungan

hutang, terbukti dipersidanganbahwa bukti pelunasan nasabah dan rincian penghitungan hutang tersebut adalah milik darisaksi Lucia Putra dan Yunizar yang diterima oleh Terdakwa, maka terhadap barang buktitersebut haruslah tetap terlamoir dalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta terungkap dipersidangan Terdakwa sedangmenjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang dan Majelis Hakimberkeyakinan tidak ada kekwatiran Terdakwa untuk melarikan diri, maka Majelis Hakimdalam perkara

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasilpenelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebihpenyimpangan:a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup ;b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya ;c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan wargamasyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suarasecara jelas ;d.

Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat danwaktu yang telah ditentukan dan atau ;e.

calon tanpa terdapat catatankeberatan yang menvangkut kesalahan hasil penghitungan suara ;.

Judex Factie menyatakan bahwa penghitungan ulang yang dilakukan olehTermohon Keberatan adalah tidak sah atau cacat hukum, karena TermohonKeberatan/KPUD Kabupaten Lampung Utara belum memproses data dariseluruh PPK Kabupaten lampung Utara, pertimbangan tersebut keliru karenatidak seluruh PPK perlu dilakukan penghitungan ulang karena hanya 7(tujuh) PPK yang perlu dilakukan penghitungan ulang dari 23 PPK yang adadi Lampung Utara ;Penghitungan ulang dilakukan oleh karena terdapat surat suara untukpasangan

Judex Factie sebagaimana Pemohon Keberatan tidak dapat membuktikansecara rinci dan jelas kesalahan penghitungan suara akhir yang ditetapkanoleh Termohon Keberatan/Pemohon Peninjauang Kembali/KPUD ;. Judex Factie yang membenarkan penghitungan suara oleh Desk Pilkadatidak tepat menurut hukum, karena bukan merupakan penghitungan yangditentukan UndangUndang ;.

Cilincing, Jakarta Utara ;Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1DPRD Provinsi)TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1DPRD Provinsi)TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec.

Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1DPRD Provinsi)TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1DPRD Provinsi)TPS 027 Kel.

~ rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaramasingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayahkecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemiluatau Panwaslu Kecamatan ;Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasihasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihakKPU/KIP Kabupaten/Kota ;Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitunganperolehan

DKI10.11.Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPSdi wilayah kerjanya ;Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaramasingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatandalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atauPanwaslu Kecamatan ;Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaramasingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayahkecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi

.- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);- Menyatakan hukum bahwa tuntutan strict liability tidak dapat dikenakan kepada Tergugat karena Force Majeur;- Menyatakan hukum bahwa penghitungan kerugian (ekologis,ekonomis dan pemulihan) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,-(Dua ratus satu ribu rupiah);

Kemudian pada pukul 15.00 Wibdilanjutkan dengan proses penghitungan suara yang diawali dari tingkatmasingmasing Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Malam harinya sekitarHal. 3dari31hal Putusan Nomor 1258 K/Pid/2014pukul 22.00 Wib penghitungan suara di tingkat PPS secara serentakberakhir kKemudian kotak suara ditutup dan disegel kemudian dibuatkanBerita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh PPS dan saksimasingmasing Tim sukses dan Panwascam tanpa ada satu pihakpun yangmenyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan sementara tersebutdengan hasil sementara pasangan BACTIAR SLAMET unggul daripasangan lainya.

Suara Sementara Pilkada KabupatenLampung Utara Tahun 2008 pukul 18.00 Wib tanggal 03 September 2008oleh Desk Pilkada Lampung Utara;1 (satu) lembar Hasil Penghitungan Suara Sementara Pilkada KabupatenLampung Utara Tahun 2008 pukul 22.00 Wib tartggal 03 September 2008oleh Desk Pilkada Lampung Utara;1 (satu) lembar Hasil Penghitungan Suara Sernentara Pilkada KabupatenLampung Utara Tahun 2008 pukul 11.00 Wib tanggal 04 September 2008oleh Desk Pilkada Lampung Utara;2 (dua)lembar Hasil Penghitungan Suara

September 2008 (fotokopi dilegalisir);1 (satu) eksemplar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan SuaraPemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara 2008 oleh PPKKotabumiSelatan hari Rabu tanggal 03 September 2008 (fotokopidilegalisir);1 (satu) eksemplar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan SuaraPemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara 2008 oleh PPK TanjungRaja hari Jumat tanggal 05 September 2008 (fotokopi dilegalisir);1 (satu) eksemplar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

;Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuara di TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

;Bahwa penghitungan suara di tingkat KPPS TPSI Hilinamozauadilaksanakan setelah pukul 13.00 wib hingga pukul 17.00 Wib, di TPS 1 dansetelah penghitungan suara, selanjutnya karena lampu padam kemudianpetugas KPPS mengisi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara,serta sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir model C1) yangdilaksanakan di Sekretariat PPS Hilizaua hingga pukul 24.00Bahwa dari ketentuan tidak dibenarkan mengisi Berita Acarapemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat

;Bahwa petugas PPL Hendrikus Ceri Gaho ada meminta kepadaterdakwa Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikathasil penghitungan suara (formulir C1) namun terdakwa belummemberikannya karena belum selesai diisi.

suara serta hasil penghitungan suara(Formulir model C1) kepada Pengawas Pemilu Lapangan dankepada masingmasing saksi dari Partai Politik yang bertugas di TPS 1dan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara sertahasil penghitungan suara ( Formulir model C1) seharusnya wajibdiberikan kepada Pengawas Pemilu.

;Bahwa menurut pelapor ada meminta berita acara pemungutan suaradan penghitungan suara serta hasil penghitungan suara ( Formulirmodel C1) kepada KPPS tetapi diberikan dengan alasan masih belumBahwa setelah saksi Yaatulo Halawa sebagai Anggota KomisionerPanwaslu Kab.

SOEDJONO mendapat nomor urut 2 (dua) ;Bahwa sebelum di mulai penghitungan suara, saksi dari calon terpilih(Drs.

, setelah melaksanakan pemungutan suarawaktu penghitungan dari panitia mungkin ada penggelembungan suara,jadi sekitar jam 14 kita mulai penghitungan, sebelum penghitungandimulai untuk menghitung jumlah kartu suara yang telah dicoblos dandimasukkan dalam kotak suara yang masih terkunci, ada salah satu Saksidari calon Kepala Desa Bapak Soedjono yang bernama Bapak Indarto itumengusulkan supaya sebelum kita membacakan satu persatu itu dihitungterlebih dahulu.

Putusan NO. 90/G/2013/PTUN.SMGmungkin dari penghitungan ini ada yang terselip 51 atau 52 terus terangkita tidak tahu dan tidak di cek lagi, ataupun dalam penghitungan ini adayang belum kita sebutkan berapa bendel.

Total jumlahnya menjadi 2105padahal tadi jumlahnya 1961 terdapat selisih 144 ;Bahwa penghitungan itu semua ada diumumkan kepada warga, keduaorang calon Kepala Desa beserta SaksiSaksinya 5Bahwa dari hasil penghitungan tersebut waktu itu tidak ada yangmelakukan keberatan atau protes dari pihak manapun, bahkan waktu kitamenghitung membacakan satu persatu itukan disitu ditulis dipapan plano;Bahwa pada wakiu penghitungan satu persatu itu kedua orang calonKepala Desa beserta SaksiSaksinya masih berada

Berita) Acara penghitungan surat suara yang ada didalamKOTAK SUAIG, jesse serene aa RnR2. Berita Acara penutupan pelaksanaan pemungutan suara 5Bahwa yang tandatangani Berita Acara penutupan pelaksanaanHal. 32 dari 58 hal.

Jam : 15.00 wib yang secaraotomatis penghitungan suara berlangsung sampai sore (mata hari terbenam).Tergugat Ijuga tidak menyediakan lampu penerangan yang memadai;6 Bahwa, saat penghitungan suara berlangsung, keadaan lampu yang remangremang Kordinator saksi penggugat sering kali memprotes/mengajukankeberatankepada Tergugat I karena proses penghitungan suara terlalu cepat, tidaktransparan.

, bahwa hasil penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa3 y Peng DesaDukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember tidaksah dan tidak mengikat;4 Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV/Para Tergugatuntuk segera mengadakan/melakukan penghitungan kembali (ulang)surat suara atas 3 (tiga) Kotak.

Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 11 ;Foto copy Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek papan No. 1,diberi tanda T 12;Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 13 ;Foto copy Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek papan No. 2,diberi tanda T 14 ;Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 15

;Foto copy Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek papan No. 3,diberi tanda T 16 ;Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 17 ;Foto copy Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek papan No. 4,diberi tanda T 18 ;Foto copy Berita Acara Kesepakatan Pilkades Dukuhmencek No.031/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 19 ;Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM

Bahwa ditempat penghitungan suara ada penerangan lampu dan terlihat jelas ;2 Saksi MOH.

Suaraserta meminta kepada Ketua Panitia a quo agar melakukanRekapitulasi Penghitungan Suara dan Saksi Calon bertandatangan diBerita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Berita Acara Hasil Penghitungan Suara a quo dibuat BUKAN pada saatpelaksanaan Penghitungan Suara berlangsung, karena baik sebelummaupun setelah pelaksanaan Penghitungan Suara berakhir, Penggugatmaupun saksi calon tidak pernah menandatangani Berita Acara HasilPenghitugan Suara Pilkades Desa Bulusibatang. Andaipun Penggugatdisodori quod non Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka yangharus bertandatangan bukanlah Calon Kepala Desa, melainkan SaksiCalon Kepala Desa.b.

Bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan oleh PanitiaPemilihan setelah kegiatan Pemungutan Suara berakhir. Setelah prosespenghitungan suara selesai, Tergugat tidak membuat Berita AcaraHasil Penghitungan Suara, sehingga Penggugat maupun saksi calontidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat membuat Berita AcaraHasil Penghitungan Suara a quo;e.

Bahwa kegiatan Pemungutan Suara dan Kegiatan Penghitungan Suaraadalah dua kegiatan yang berbeda yang masingmasing memiliki BeritaAcara yang berbeda pula;f. Keterangan waktu dan tempat pelaksanaan Penghitungan Suara yangtercantum dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara a quo memuatinformasi yang tidak benar.

Format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara PilkadesBulusibatang (bukti T8/P5.1) tidak sesuai dengan Format BeritaAcara Hasil Penghitungan Suara Pilkades yang dibuat olehSekretaniat Panitia Pilkades tingkat Kabupaten (bukti P5.3).

1 (satu) rangkap MODEL DB-KPU BERITA ACARA Nomor : 86/PL.01.7-BA/1402/KPU-Kab/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

dengan Pasal 15 UU PPh, yaitu Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan ne Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan NonKMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan NeWajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia dan pipelaksanaan di bawahnya, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP667/PJ./2001 dEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008;bahwa sesuai

bahwa sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penerapan norma penghitunganpenghasilan neto bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (represofficeAiaison office) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakKEP667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak LuaYang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia, dengan ini ditegaskan bahwa: Angka 1KEP667/PJ./2001 tersebut mengatur :a.

Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 dari tabel terlampir) sebesDengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak terutang = 30%x1% = 0,30%Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi = 10% x(10,3)% =0,07%Pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)Total = 0,37% b. contoh 2: penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan

netto dari Wajib Pajak tertentu yardapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuanganbahwa Majelis berpendapat Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto datPajak tertentu sesuai dengan Pasal 15 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pen;sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 200:merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desemb:tentang Norma Penghitungan

Norma Penghitungan Khusus PenghasilBagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia adalah lundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangNomor 10 Tahun 1994, sehingga menurut Majelis contoh penghitungan besarnya tarif pajak yang 1pada angka 3 huruf a contoh 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE2/PJ.03/2008Penegasan Atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak LuarYang Mempunyai Kantor

Pada waktu proses penghitungan perolehan suara calon kades, makaterjadi pemadaman pertama keseluruhan lampu penerangan selama + 5menit dilokasi Tempat Penghitungan Suara.

Lalubersama dengan saksi saksi dari masing masing calon Kepala Desa17lainnya mendesak kepada panitia untuk melakukan penghitungan ulang,tetapi panitia hanya menjanjikan bahwa penghitungan suara akandijadwalkan setelah pemilihan Kepala Desa selesai ;Bahwa setelah proses penghitungan kartu suara ada penghitungan suara,tetapi saya tidak mau tanda tangan karena saksi menilai bahwapelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumberpakem sarat dengankecurangan, dalam hal ini pihak saksi sangat dirugikan ;Bahwa pemungutan

, tetapi panitia mengatakan protes nanti sajasetelah penghitungan kartu. suara.

Ditambah lagipenghitungannya terlalu cepat ;Bahwa setelah pelaksanaan pencoblosan kartui suara, dilanjutkandengan penghitungan kartu suara yang dimulai jam 21.00 Wib(malam);Bahwa saksi menyatakan menandatangani Berita Acara rekapitulasihasil penghitungan kartu suara.

saksi, seluruh kartu suara terpakai semua ;Bahwa setelah selesai proses penghitungan kartu suara, laludilakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara.

dalam pelaksanaan Pilkadestersebut ketika penghitungan suara, tersebut Penggugat menyatakan adanyapenggelembungan suara posita 3 dan 4 gugatan Penggugat, karena faktanyaTergugat I dalam setiap tindakan saat penghitungan suara selalu sesuai dengan aturanPerbup, dan bekerja dengan hatihati, teliti, tidak sendirian dan selalu sepengetahuanpanwas serta para saksi daripada kesemua calon Kepala Desa disetiap papanpenghitungan yang merupakan papan tempat menulis penghitungan dengan contrengansaat dilakukan

penghitungan oleh petugas penghitung disaksikan oleh para saksimasingmasing calon Kepala Desa, setelah dijumlah hasil penghitungan dipapancontrengan pada papan 3 yang langsung ditulis dalam rekapitulasi perhitungan suarayakni ;e calon No. 1 bernama Anggal memperoleh suara 161 suara;e calon No.2 bernama H.

Hoerimemperoleh suara 239 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 86 suara, sehinggatotal jumlahnya 170 + 235 + 239 + 86 = 730 suara, dan hasilnya tidak sesuai denganjumlah kartu suara yang diberikan pada petugas yakni 725 kartu suara, kemudian saatitu juga diadakan penghitungan ulang dengan diketahui panwas , para saksi calonKepala Desa yang mengikuti penghitungan sejak awal dan disepakai bersama untukmenghitung kartu suara kembali, yang hasil penghitungan ulang adalah calon No. 1bernama Anggal

ulang dilakukan dikarenakan hasil penghitungan tidaksesuai dengan kartu suara yang dibagikan saat sebelum dimulai penghitungan, dankesemuanya tindakan tersebut sejak awal hingga berakhir penghitungan disetujui dandiketahui para saksi termasuk pula adanya perubahan angka hasil penghitungan ulangdi papan 3 khususnya calon No. 2/Penggugat yang awalnya tertulis 227 kemudianhasil penghitungan ulang menjadi 223 dibenarkan/disetujui dan ditandatangani oleh saksi Penggugat bernama Salikan, demikian pula

4 adalah bukan pengelembungan mengurangi/mencurikartu suara dan ditambahkan pada calon yang lain, akan tetapi merupakan hasil 10.penghitungan ulang dikarenakan penghitungan awal hasilnya tidak sesuai denganjumlah kartu) suara yang dibagikan diawal penghitungan, dan pelaksanaanpenghitungan ulang sesuai prosedur proses penghitungan dengan diketahui para saksidari masingmasing calon Kepala Desa serta sesuai dengan aturan Perbup tentunya;Bahwa tidak benar dan tidak ada yang disebut panitia gadungan