Bahwa persetujuan tersebut juga telah memenuhi ketentuantentang sahnya suatu persetujuan Ssebagaimana dimaksud dalamPasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Pasal 1320 KUHPer"Untuk sahnya suatu peranian, perlu dipenuhi empat syarat :1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3:4Suatu hal tertentu;.

Hal tersebut jelas dan nyata menunjukkan bahwa ParaPenggugat telah mencampuradukkan antara gugatan pembatalanlelang dan perouatan melawan hukum.Bahwa fakta yang teroukti menunjukkan permohonan lelang yangdiajukan oleh Tergugat adalah akibat adanya hubungan hukumHalaman 9 , Pts.N0.107/Pdt/2017/PT SMGdalam suatu peranian berupa pemberian fasilitas kredit olehPenggugat kepada Tergugat sebagaimana temyata dalam PerjanjianKredit Nomor 10, yang dibuat di hadapan PURWANTO, SH., Notaris diKabupaten Magelang

kesalahannya, serta di sisi lain memberikanpembelajaran pula bagi masyarakat luas agar lebih mawas din dan tidakHalaman 18 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Pw.melakukan tindak pidana serupa, sehingga dengan demikian penegakan hukumtidak semata memberikan kepastian hukum, namun juga keadilan dankemanfaatan bagi selurun masyarakat;Bahwa dalam perkara ini temyata telah ada perdamaian antara pihak Terdakwadengan pihak koroban yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkasperkara, dan atas peranian

Bahwa dalam Akta Peranian Nomor 25 tersebut tidak ada satuKlausul yang melarang Ny. Yosephin Sunami/Turut Termohon KasasiVTergugat memperualbelikan tanah terperkaraidenttas C DesaKarang Nomor 131 A;2.3.4. Bahwa berdasarkan point 2.3.1 s/d 2.3.3 di atas maka Ny.Yosephin Sunarni/Turut Termohon /Tergugat telah menjualtanah terperkara tersebut kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Il.Adapun buktibukti proses penjualan tersebut telah disampaikanoleh Pemohon Kasasi pada point 1.2.1 di atas ;3.

Seharusnya dibuat laporan keuangansetiap 6 bulan oleh kelompok tani penerima, dan Gapoktan membuat laporan laporankeuangan..............31keuangan kepada Dinas Pertanian selama 1 tahun atas penggunaan dana bantuantersebut ; 59 one nnn nnn nn nnn nnn en een eee Bahwa bantuan PUAP 2010 yang diterima Terdakwa seharusnya dialokasikan untukpeternakan sebanyak 70 %, selebihnya yang 30 % dialokasikan untuk peternakan.Anggaran yang diterima Terdakwa, yang seharusnya di alokasikan 70 % untuk peranian,belum

Seharusnya dibuat laporankeuangan setiap 6 bulan oleh kelompok tani penerima, dan Gapoktan membuat laporankeuangan kepada Dinas Pertanian atas penggunaan dana bantuan tersebut ; Bahwa benar bantuan PUAP 2010 yang diterima Terdakwa seharusnya dialokasikanuntuk peternakan sebanyak 70 %, selebihnya yang 30 % dialokasikan untuk peternakan.Anggaran yang diterima Terdakwa, yang seharusnya di alokasikan 70 % untuk peranian,belum dialokasikan seluruhnya, baru sebagian, senilai kurang lebih Rp 14.500.000,

Unsur Yang menenrbitkan suatu hak, suatuperjanjian/kewajiban atau sesuatu pembebasan utang, atau yang bolehdipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan;Menimbang, bahwa yang menerbitkan suatu hak, suatu peranian/kewajibanadalah suatu hak yang timbul dan adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuangdidalam surat begitu pula dengan suatu pembebasan utang lahir disebabkan karenadan dalam hubungannya dalam suatu perikatan, sedangkan dipergunakan sebagaisuatu perouatan adalah berupa kejadian

Begalung atassebidang tanah surat ukur tanggal 10 Agustus 2004 Nomor 268 seluas 303 M2antara Penggugat sebagai Peniual dan Tergugat A sebagai Pembeii ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TA2 yang sama dengan suratbukti TB.2 adalah sertiikat Hak Milik Nomor 801/Kelurahan Lubuk Begalung ,berdasarkan surat bukti TA.1 telah beralih nama dari nama EKA MARNANTI /Penggugat menjadi nama YERMITA / Tergugat A, ;Menimbang, bahwa darn surat bukit TA.3 yang sama bunyinya dengan suratbukit 1TB.1, adalah Peranian

berdasarkanperjanian ini maupun berdasarkan suatu surat, atau buktibukti lainteryata tidak benar atau menyesatkan;Debitur dinyatakan berada di bawah pengampuan atau karenaapapun juga tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya ;Kekayaan debitur selurunnya atau sebagian disita oleh pihak lain;Debitur menurut periimbangan PNM melanggar peraturan ketentuanserta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalamperanjian ini dan SP3;Debitur lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kreditlainnya atau peranian

Menyatakan bahwa Peranian Modal Kerra Nomor :CRO.KDR/0059/KMK/2012 adalah sah menurut hukum ;3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitutidak mencairkan sisa limit kredit kepada Penggugat sebesar Rp724.579.960.00 (tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluhsembilan riobu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;4.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 Apni1988, dimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2584 K/ Pdt/1986tanggal 14 April 1988 menerangkan :Akta kuasa untuk menjual adalah peranian pemberian kuasa untuk meniual ataumelepaskan hak atas tanah dan perjanjian pemberian kuasa yang isi kuasanya adalahuntuk mengalinkan hak atas tanah/ transaksi untuk jual belli tanah adalah tidakdibenarkankarenaprakteksering disalahqunakanuntukmenyelundupkanjualbelifanah

;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4 yang meminta kepada Maijelisagar menyatakan menurut hukum peranian jual beli secara lisan atas objek sengketasebagaimana terurai dalam poin 4 antara Para Turut dengan Tergugat batal demi hukum dar/atau dibatakan oleh karena Penggugat tidak bisa menjelaskan dan menerangkan didalamgugatan ini peranjian lisan apa yang dimaksud maka terhadap petitum Penggugat poin 4 initidak dapat Majelis kabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum Pengugat poin 5 yang

ituDengan demikian berdasarkan ketertuan Pasal 1925 KUHPerdata seriapengakuarpengakuan dari Penggugat, maka Tergugat Mohon Akita ataspengakuan secara tegas karena pengakuan Penggugat ini dilakukan dimuka Hakimsehingga merupakan buktii yang sempuma dantelah terouki menurut hukumHalaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 50/Pat.G/2016/PN.KwgPenggugat telah menpatkan uang dan tidak mampu melanijutkan kerjasama tersebutsehingga berakibat wanprestasi kepada TergugatPasal 1313 KUHPer, yang berbunyi :Suatu peranian

Bahwa surat peranian antara Penggugat dengan Tergugat ditandatanganipada bulan Juni 2015 dan mulai macet sekitar buan Januari 2106; Bahwa surat perjanjan antara Penggugat dengan Tergugat berlaku selama 3(tiga) tahun; Bahwa sejak adanya kredit macet dari Tergugat, Penggugat telah melakukanperingatan kepada Tergugat melalui bagian collector, dan akhimyadilimpahkan kepada pihak eksternal; Bahwa yang dijadikan jaminan dalam surat perjaniian tersebut adalah 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia All New 1.0

Bahwa Objek Sengketa yang digugat masuk atau menjadi bagian Tanahdari Areal 600 Ha Tanah Kota Masohi yang diserahkan oleh Saniri NegeriAmahai dan Saniri Negeri Haruru pada tanggal 21 Agustus 1957 yangmerupakan Perjanjian Lanjut dari Perjanian tanggal 7 Maret 1957 yangdilakukan dengan suatu peraniian yang disebut peranian penyerahansecara suka rela atau dengan CumaCuma dengan pengecualianTanaman milik perorangan yang terdapat pada areal tanah yangdiserahkan artinya telah dilakukan suatu pemindahan

Bahwa perlu Pemohon besertaPenasehat hukumnnya memahami bahwa Surat Perintah Penyidikan yangdikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor501/P.5.12/Fd.2/11/2019, tanggal 18 November 2019 tidak menyebut namaTersangka, hanya Dugaan Tindak pidana korupsi dalam PembangunanIrigasi Air Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit / Long Storage dan Pintu Airdi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018* (Bukti T6) yang merupakankegiatan di Dinas Peranian Kab.

Pemohon menerima penetapan Tersangka tertanggal 27 Februari2020, padahal Surat Perintah Penyidikan tertanggal 18 November 2019.Bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Boalemo Nomor 501/P.5.12/Fd.2/11/2019, tanggal 18November 2019 tidak menyebut nama Tersangka, hanya Dugaan Tindakpidana korupsi dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung, DamParit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran2018", yang merupakan kegiatan di Dinas Peranian

tetap.Bahwa Pasal 56 ayat (1) UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidaktertentu.Bahwa Pasal 59 ayat (2) UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :Perjanian kenya untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untukpekeraan yang bersifattetap.Bahwa Pasal 59 ayat (7) UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyatakan sebagaiberikut :Peranian

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan pada awal mula Penggugatyang telah menyerahkan / member jjin atas obyek sengketa kepada suamiTergugat 3 yang bemama Patrus Gu (alm) dan adiknya bemama WilhelmusWai/ Tergugat IL dalam perjaniian untuk menggarap tanah obyek sengketa. tuadalah sebuah rekayasa semata yang dilakukan oleh Penggugat karenapejanian hanyalah berlaku antara pihakpihak yang membuainya, danmenuut Pasal 1340 BW suatu peranian tidak dapat membawa rugi kepadapihakpihak ketiga, tak

hukum lain sebagai alasan pembenar untukmendapatkan gani kerugian sebagai akibat penolakan pencairan Bank Garansi olehTergugat dan/alau Tergugat karena ketentuanketentuan yang dikullp Penggugat tersebutfdak relevan untuk mendukung dalil Penggugat sejak adanya Persetyjuan PenyelesaianProyek fanggal 24 September 1997, terlebin lagi setelan adanya: Putusan tetap MahkamahAgung Rl, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap TutTergugat ;Bahwa lebin danpada itu khusus untuk Peranian

Bahwa, sehubungan dengan itu lalu teralinlan kerasama usaha diantaraPenggugat dan Tergugat seperti tertera dalam satu peranian, yaitu PeraniianKerja Sama Antara Pt Abdillan Putra Tamala Dengan Beriaman JFP,SH., tentangPengangkatan Dan Pengelolaan Unit Usaha Transportasi Angkutan Khusus TkiPT. Abdilah Putra Tamala yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dandiSaksikan oleh masingmasing Saksi kedua belah pihak, pada hari Sabtu tanggal18 Juni 2005.

Teguran/Peringatan dengan surat:asuk denganPenggugat untuk segera memenuhi kewajiban sesuai peranian kreditmenebus agunan yakri: Surat TeguranPeringatan 1: Nomor V.HBJKS/247A/SBB/2009 tanggal 12 Maret2009 perihal Tunggakan Kewajiban atasFasilitas Kredit Saudara,Surat peringatan Kedua No. SBDC.F.JFD/162A/2009 tanggal 01 juli 2009 PerihalSurat Peringatan Kedua,Surat No. SBDC.FUFD/227A/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihalSurat Peringatan Ketiga,Surat No.

objek perkara olehPenggugat.Bahwa objek perkara ini pemah diselesaikan di KAN Nagar Singkarak tidaklahsesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di Nagari Singkarak karenahanya satu kali saja persidangan yang diadakan oleh KAN Singkarak, itu terouktdi persidangan.Bahwa KAN Singkarak bisa memutus mensahkan jual belli antara S.Kando Marajodengan Ematun itu adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan undangundangsahnya perjaniian yang mana salah satu syaratnya anak dibawah unur tidak sahmelakukan peranian