Pemohon;

keanggotaan partai demokrasi kebangsaan;Bukti P6 : fotocopy dari fotocopy, surat nomor:PDK/SK/DP/014/XI/2013tertanggal 12 November 2013 tentang Pemberhentian dengan hormatsaudara Muh Ibrahim dari keanggotaan partai demokrasi kebangsaan;2010.11.Bukti P7 : fotocopy dari fotocopy, suratnomor:PDK/PAW/DP/015/XI/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 tentangPAW Anggota DPRD Kab Luwu Utara prov Sulawesi Selatan;Bukti P8 : fotocopy dari fotocopy, surat nomor:19/DPK/PDK/LU/XI/2013tertanggal 25 Nopember 2013 tentang Perggantian

Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD;Bukti P9 : fotocopy dari fotocopy, surat nomor:20/DPK/PDK/LU/XI/2013tertanggal 25 Nopember 2013 tentang Perggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD;Bukti P10 : fotocopy dari fotocopy, lampiran surat keputusan DPPPKB nomor: 13093/DPP03/V/A1/IV/2013 tertanggal 06 April 2013tentang Penetapan Sususan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa Provinsi Sulawesi Selatan;Bukti P11 : fotocopy dari fotocopy, surat nomor:AHU.4.AH.11.0121tertanggal 19 Juli 2013 tentang laporan.Menimbang

Tenggiri V yangsakit, sementara Nahkoda Penggantinya harus sebelumberangkat berlayar harus ada pemberitahuan dari PemilikKapal tersebut;e Bahwa menurut Ahli boleh dilakukan perggantian Nahkodasepanjang ada pemberitahuan dan laporan kepadaSyahbandar Perikanan sebelum kapal berangkat dan apabilatidak ada laporan dan pemberitahuan, maka tidak ada sangksikarena tidak diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004tentang Perikanan;e Bahwa Penggantian

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9490/1981 yang sebelumnya RADEN GATOT ALIBASYAH diperbaiki menjadi MOCHAMMAD GATOT ALIBASYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya DT II Bandung untuk mencatat perggantian

Uang perggantian hak.15% X Rp.14.340.000, = RD. 2.151.000, +Total ... = Rp.16.491.000,13.6 Nama : Suwarno.Masuk bekerja : 12 Januari 2Oll s/d 06 Agustus 2012.Masa Kerja : 1 tahun 8 bulan.Upah Terakhir : Rp. 1.195.000,a. Uang pesangon2 X (2 X Rp. 1.195.000,)2 X ( Rp.2.390.000,) = Rp. 4.780.000.b. Uang pengantian hak.15% X Rp.4.780.000, = RD. 717.000.

Uang perggantian hak.15% X Rp.14.340.000, = RD. 2.151.000, +Total ... = Rp.16.491.000.Nama : Suwarno.Masuk bekerja : 12 Januari 2Oll s/d 06 Agustus 2012.Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2015/PNPlgMasa Kerja : 1 tahun 8 bulan.Upah Terakhir : Rp. 1.195.000,a. Uang pesangon2X (2 X Rp. 1.195.000,)2 X ( Rp.2.390.000,) = Rp. 4.780.000.b. Uang pengantian hak.15% X Rp.4.780.000, = RD. 717.000. +Total = Rp. 5.497.000,.

Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rifaldi umur 2 bulan sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri dengan pertambahan 10 % (sepuluh forsen) setiap perggantian tahun ;-

3.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1.Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

1. sejumlah Rp 1.061.000

Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rifaldi umur 2 bulan sejumlahRp 1.000.000,(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiridengan pertambahan 10 % (sepuluh forsen) setiap perggantian tahun ;3.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :1.Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 1.061.000,(satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini diputuskan dalam

jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjiankerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungankerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanApakah Penggugat berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan Uang Perggantian

uang pesangon juga tidak berhak atas uangpenghargaan masa kerja dan juga tidak berhak atas uang penggatian hak, hal inidisebabkan karena Penggugat adalah pekerja PKWT pada perusahaan Tergugat II yangmempunyai perjanjian kerja dengan Tergugat II dan bukan mempunyai perjanjian kerjadengan Tergugat I, sehingga terjadi PHK juga dilakukan oleh Tergugat II, bukandilakukan oleh Tergugat I ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak berhak terhadap uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan Uang Perggantian

Oleh karena itu menurut Hemat Majelis Hakim, gugatanPenggugat tidak cukup beralasan untuk di kabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan oleh kedua belahpihak sebagaimana tersebut dalam uraian di atas dalam kaitannya satu sama lain yangternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan Uang Perggantian Hak haruslah di tolak yang berakibatcuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur Penggugat juga haruslah di tolak;Menimbang

Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.5.00.000,(lima ratus ribu rupiah) setiapbulan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri dengan pertambahan 10 % (sepuluhforsen) setiap perggantian tahun ;3.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :1.Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 461.000,(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);.Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada

Putusan Mahkamag Agung RI No. 655 K/AG/2008 tanggal 30 Januari2009 dalam amar tidak ada pembagian harta gono gini, diberi tandabukti T5 ;Menimbang, bahwa bukti bertanda T2 s/d T5 telah dicocokkan denganaslinya, telah dimateraikan cukup dan telah di naatzegel sedangkan buktibertanda T1 berupa fotocopy dari fotocopy ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara aquodimutasikan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, maka berdasarkan Penetapan No.407/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Mei 2014 terjadi perggantian

Setelan sampai di rumahTerdakwa baru membuka pembungkus rokok tersebut dan melihat isinyaadalah shabu dan 1 (satu) batang pireks tetapi mengetahui berapabanyak shabu yang terdapat dalam bungkusan rokok, karena bersamaanAnto (DPO) menelepon dan menanyakan shabu tersebut dan lelaki Anto(DPO) menyuruh Terdakwa menyimpannya baikbaik karena maudipergunakan pada perggantian malam tahun baru, dan Anto (DPO)menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit barang narkotika jenisshabu untuk digunakan oleh Terdakwa

Bahwa tidak ada satupun alasan dari Para Penggugat khususnyaTergugat untuk melakukan perggantian dan/atau pernurunan paksaterhadap Para Penggugat dari Jabatannya, Satu satunya alasan yangdigunakan untuk melegitimasi pemakzulan terhadap para Penggugatadalah alasan sebagaimana telah diurakan pada angka 9 huruf a diatasyakni temuan Pengawasan bahwa terdapat indikasi penyimpangankebijakan yang menimbulkan kerugian yang nilainya mencapai angkaRp.16.665.816.684, (enam belas milyar enam ratus enam puluh

melanggar hukum sebagaimana yang didalilkanoleh para penggugat.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka sudahsepatutnya gugatan penggugat hares ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi tergugat dan para turut tergugat tergugatsebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca danmempelajari surat gugatan Penggugat yang menjadi pokokpermasalahan dalam gugatan para Penggugat adalah bukanSaja menyangkut tentang perggantian

Salah satu putusan klasikmengenai hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959,yang mengatakan, meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegaskapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapatdikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanyasecara tertulis oleh pihak kreditur;Dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata juga telah diatur di dalamPasal 1243 KUHPerdata yang mengatur: Perggantian biaya, rugi danbunga karena tak dipenuhinya suatu

Pasal 1243 KUHPerdata); Pasal 1239 KUHPerdata : tiaptiap perikatan berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatuapabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannyadalam kewajibannya memberikan perggantian biaya, rubi danBahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat IT telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untukmengganti seluruh kerugian yang telah

= Rp.44.974.950,-

No. 683 K/Pdt/2013Direksi yang lain, dan apabila Direksi tidak ada yang menghadiri RUPSmaka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, danapabila baik Direksi maupun Komisaris tidak hadir maka RUPS akandipimpin oleh salah seorang yang dipilin oleh dan dari antara merekayang hadir dalam rapat;Dengan demikian perggantian pimpinan sidang dari Tuan Victor NG yangoleh Penetapan Pengadilan, namun dalam faktanya telah memberikanKuasa, berdasarkan Kuasa Notaril sebagaimana yang tertuang di

tersebut batal demi hukum;Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja mengabaikankeseluruhan surat dari Pemerintah dalam hal DISNAKERTRANSKabupaten Paser dan tanpa dasar hukum serta tanpa PutusanPengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukumtetap (BHT), yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara Lisanterhadap Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2014, bertujuanagar Tergugat terhindar dari Kewajiban pembayaran Hakhak NormativePara Penggugat seperti Uang Pesangon, Uang Perggantian

Dwiana~ MirantiiSH danMahyunis,SH sebagai Pihak Penjual Selaku Likuidatorlama PT.Rahman Tamin (dalam Likuidasi) sebagaimanaAkta Pengikatan Jual Beli No.06 tertanggal 24 Februari2014 yang dibuat dihadapan Notaris Elfita Achtar,SHNotaris Bukit Tinggi (Tergugat Ill), oleh karena adanyapermasalahan internal dalam perggantian Likuidatoroleh Pemegang saham pada tanggal 17 Maret 2014Pemegang Saham Mengajukan Perggantian Likuidatorsebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.110/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Bar

tanaman dengannilai penggantian wajar Rp. 3.131.103.700..Total 888 bidang lahan seluas 142.465 M2 dengan total nilaipenggantian wajar Rp. 13.371.076.919, (Tiga belas milyar tiga ratustujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilanbelas rupiah).Bahwa laporan penilaian Tim Penilai ( KJPP Budi Edy Saptono danRekan)adalah mengikat dan bersifat final untuk nilai penggantian/ganti rugiyang akan diterima masyarakat berdasarkan ketentuan UndangUndang RINomor 2 Tahun 2012 atau nilai perggantian

tanaman dengannilai penggantian wajar Rp. 3.131.103.700..Total 888 bidang lahan seluas 142.465 M2 dengan total nilai penggantianwajar Rp.13.371.076.919, (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu jutatujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);Bahwa laporan penilaian Tim Penilai ( KJPP Budi Edy Saptono danRekan)adalah mengikat dan bersifat final untuk nilai penggantian/ganti rugiyang akan diterima masyarakat berdasarkan ketentuan UndangUndang RINomor 2 Tahun 2012 atau nilai perggantian

bahwa Ketetapan MUSPROV Nomor:14/PANLAKMUSPROV/DPPKS/2006 tentang Pengangkatan Dewan PengurusProvinsi INKINDO Kalimantan Selatan Periode 20062008 yang dilakukanPENCABUTAN pada Forum MUSPROVLUB Tahun 2008 dan disetujui olehPimpinan Sidang (Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) adalahKetetapan yang sudah tidak berlaku lagi karena telah dirubah/disempurnakan;Tindakantindakan yang dilakukanfdisetujui oleh Tergugat VI, Tergugat VIIdan tergugat VIII berupa melakukan Pencabutan Ketetapan MUSPROV;Perggantian