Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

• Pengadaan secaraelektronik diatur secara khusus dengan Perka LKPP Nomor 17/2012.Pemohon berpendapat Perka LKPP Nomor 17/2012 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berada di atasnya yaitu terhadapPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang danJasa Pemerintah, selanjutnya disebut Perpres Nomor 70/2012; PerpresNomor 106/2007 dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata, selanjutnyadisebut KUH Perdata;KEWENANGAN

  Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diakui kKeberadaannya dan mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi atau dibentukberdasarkan kewenangan;Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, Kedudukan Perka LKPP Nomor17/2012 diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 ayat (2)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PeraturanPembentukan Perundangundangan, dimana Perka LKPP Nomor17/2012 dibentuk oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaanbarang

  BATU UJI DAN LATAR BELAKANG PERMOHONAN:1.Bahwa Pemohon dan para anggotanya selama ini telah mengikuti berbagailelang yang diselenggarakan oleh KLDI (Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya) dan banyak anggota Pemohonyang telah memperoleh pekerjaan untuk memasok dan menjalin kerja samadengan KLDI sebelum diterbitkannya Perka LKPP Nomor 17/2012:Bahwa selama ini, sebelum diterbitkannya Perka LKPP Nomor 17/2012oleh Termohon, ketika Pemohon dan anggotanya mengikuti lelangpengadaan

  sosial yang adilantara pihak terkait:Bahwa menurut Pemohon, Perka LKPP no 17/2012 yang diterbitkan olehTermohon bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga yangmenjadi batu uji dalam permohonan keberatan ini yaitu:a.

  Dengan demikianpelaksanan Template Kontrak Payung menurut Perka LKPP Nomor17/2012 untuk mengenakan denda hingga 500% terhadap Rekanan,bertentangan dengan maksud Pasal 53 ayat (3) PERPRES 70/2012,huruf (a).

• Hal ini jelasjelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7ayat (6) Perka LKPP karena surat usulan penetapan sanksi pencantumandalam daftar hitam yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) in casu Tergugat substansinya harus sesuai dan mengikutisebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perka LKPP dan penyampaian suratusulan tersebut pun kepada Tergugat hanya sekali saja dan tidak boleh adasurat usulan susulan berikutnya untuk yang kedua kalinya (surat lanjutan)walaupun itu hanya untuk melengkapi

  Hal ini jelasjelas telah bertentangan denganketentuan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP karena tata cara pengenaan sanksipencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1)Perka LKPP jelasjelas menghendaki surat keputusan penetapan sanksipencantuman dalam daftar hitam tersebut in casu Obyek Sengketa harusdisampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa in casu Penggugat pada hari yangsama pada saat Obyek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat.10.

  Bahwa Obyek Sengketa in litis jelasjelas dan nyata tidak mengikuti Ketentuan11.dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yangdiharuskan dan diwajibkan sebagaimana ketentuan dalam Perka LKPPNo.18/2014 sehingga dengan demikian secara nyata Obyek Sengketa telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu, Pasal 7ayat (6) dan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP.

  Perka LKPPNo.18/2014 khususnya pada bagian tata cara pengenaan sanksi pencantumandalam daftar hitam (Tahapan Pengusulan, Pemberitahuan dan Penetapan) akanterus terjadi dan terulang kembali di masa waktu yang akan datang.

  Bahwa Obyek Sengketa in litis jelasjelas dan nyata tidak mengikutiKetentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam yang diharuskan dan diwajibkan sebagaimana ketentuandalam Perka LKPP No. 18/2014 sehingga dengan demikian secara nyataHalaman 61 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUNPLGobjek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu, pasal 7 ayat(6) dan pasal 8 ayat (2) danpasal 12 ayat (1) perka LKPP. selanjutnya halaman 15

• Menyatakan perkara Nomor 1287/Pdt.G/2009/PA.Kjn. yang diajukan oleh Penggugat (xxxxx) dicoret dari daftar register perka-ra dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk melaksa-nakan pencoretan tersebut; 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

• ;Meni mbang, bahwa berdasarkan keterangan Penohon I danPenohon II dihubungkan dengan keterangan dua orang Saksidi bawah sumpah harus dinyatakan terbukti, bahwaPenohon I telah nelangsungkan perkawinan dengan PenwnhonII pada tanggal O5 April 1996 di Panjang, Desa Labbo,Kecamatan Tompobulu, KabupatenBant aeng, sedangkan akad nikahnya telah dil aksanakanne nurut ket ent uan Hukum Munakahat (Hukum Perka winannenurut Syariat Islam, sesuai dengan kehendak Pasal 2ayat (1) Undangundang Nonwor 1 Tahun 1974

  Pasal 4Konpilasi Hukum Islam karena1) Perka wi nan Penvohon I dengan Penohon II telahnenenuhi rukun nikah (Vide Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, meliputi adanya calon suami, calon istri, walinikah dan dua orang Saksi ( Pasal 10 ayat (3)Peraturan Penerintah No.9 Tahun1975) serta adanya ij abdan kabul.;2) Perkawinan Penmohon I dengan Penvohon MII tidakmelanggar syaratsyarat nikah(Vide Pasal 7 dan 8 UU No.

  I Tahun 1974, Jo.Pasal 18 dan 39, 42 dan 44Konpi asi Hukum Islam), yang neli puti tidak adahalangan nel angsungkan perka wi nan, kare na adanyahubungan darah, hubungan karena perkawnan, dan hubungansesusuan seibu serta kare na nempunyai 4 isteri.;3) Perka winan Penohon dil aksanakan oleh Wli nikah yangkompeten dan berhak, yakni Saudara Kandung AyahPennhon II bernama Bapak Haruddin, oleh karena ayahkandung Penvhon II telah neninggal dunia, (Vide Pasal19 Konpilasi Hukum Islam. ;4) Ket ika akad nikah

  ~ dil angsungkan, Penvhon IItelah menerima mmhar dariPenohon I berupa kebun seluas 5 are, (Vide Pasal 30Kompilasi HukumIslam).; Menimbang, bahwa dalamperkawinan Penvhon I dengan Penwhon II tidakdiberi Surat Kutipan Akta Nikah, karena oleh Imm DusunPanjang (Bapak Nabo) yang nelaksanakan perka winannyatidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama KecamatanTompobulu, pada hal saat ini sangat dibutuhkan, sedangkanuntuk mendapatkan bukti otentik (Buku Kutipan Akta Nikah)ters ebut hanya dapat diperoleh melalui

  Mengabul kan Pernohonan Penwhon IPenvhon II.;2s Menet apkan sahnya perka winan~ antara Penohoneee ee ee ee eee ee ee dengan Pennhon II,CRED ORS ROR MEH Kw Oe ww Oe 5 yang dil aksanakan padatanggal O05 April 1996, di Panjang, Desa Labbo, KecamatanTompobulu, Kabupaten Bantaeng.

• Bahwa seluruh prosedur yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Perka 21/2010, juncto PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik PNS, tidak dan/atau belum terpenuhi dalam penerbitanObjekObjek Gugatan a quo;c.

  Selanjutnya pada tanggal19 Oktober 2011, Pos Penerimaan Pengaduan tersebut dibubarkan secarapaksa oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat dengan menggunakan petugaspetugas Satpam Unsrat, dan tidak dioperasikan lagi hingga sekarang;Bahwa ObjekObjek Gugatan a quo adalah penjatuhan hukuman disiplinringan berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis, menurut Pasal 32 danPasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPNS juncto Perka BKN 21/2010, Bagian VI, Upaya Administratif, huruf BHalaman

  Ketentuan LainLain, Angka 5:PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapatdipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya;Bahwa ObjekObjek Gugatan a quo jika dihubungkan dengan ketentuansanksi Bagian IX Ketentuan LainLain, Angka 5, Perka BKN 21/2010, danPasal 5 huruf a angka 9 Peraturan Rektor Nomor 01/UN12/LL/2012 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan OrganPengelola Di Fakultas Dalam Lingkungan Unsrat, dan Pasal 5 huruf a angka7 Peraturan Rektor Nomor

  Putusan Nomor 313 K/TUN/2013Ayat (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:a) Hukuman disiplin ringan;Ayat (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri dari:a) Teguran lisan;penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a:Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dandisampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenangmenghukum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;Perka BKN 21/2010, Bagian V.

  Pemeriksaan, Angka 11, Perka BKN 21/2010 juncto Pasal 18 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS,sebagaimana kutipan berikut:Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/201322.23.Perka BKN 21/2010. Bagian V. Tata Cara Pemanggilan,Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian KeputusanHukuman Disiplin, huruf C.

• Membebankan bi a y a perka r a kepada Pengguga t ;SUBSIDER:Apabi a Pengad i 1 an berpendapa t lain , mohon putu s an yangseadiladilnya;Menimbang , bahwa pada hari persidang an yang telahditentukan, Pengguga t dan Terguga t sama sama had irmenghadap ke persidangan;Menimbang , bahwa Maje 11s Hakim telah berusahamendamaikan para pihak agar rukun kembal i sepe r t i semulaakantetapitidakberhasil,selanjutnyadilaksanakanMedias i tangga 1 31 Januari 2011 oleh Dra . Hj .

  , bahwa berdasarkanP. 1 Pengguga t danTerguga t teri kat dal am suat u perkaw in an yang sah secaraIslam, dihubungkan dengan buk ti P . 2 Pengguga t berdomi s 111di wilayah Yurisdiksi Bojonegoro, maka perkaratersebutmenjad i wewenang Pengad il an Agama Bojonego r o , oleh karenaitusesuaidenganketentuan Pasal 49 ayat( 1) dan(2 )bersertapenjelasannyadan Pasal 66 ayat (2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebaga imana te 1 ah diru b ah untukkedua kal in y a dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009,perka

  dal am buku Himpunan Nash danHujj ah Syar iy y ah pada hal aman 21 sebagai beri k ut:Artin y a: Dan apabi a seorang i s te ri sudah sanga t benc i(tidakcinta ) pada suaminya, maka hakim( bol e h ) mencera i k a n perkawinan mereka dengantalaksatuMenimbang , bahwa berda s ar k an per ti mb ang an per timb ang anterse but dimuka, gugat an Pengguga t untukber c eraidengan Tergugattelahberalasan hukum, olehkar en aitu menuru t Maje lis Hakim gugat an Penggugattersebutdapatdikabulkan;Menimbang , bahwa perka

  Membebankan biaya perka ra sebe s ar Rp . 216.000, (Duaratusenam belasriburupiah ) kepada Pengguga t ;Demikian putu s an inidijatuhk andi Bojonegor o padahar i Senin tangga 1 04 April 2011 M. ,ber te patan dengan ta ngg al 29 Rabiu Akhi r 1432 H. , olehkami Drs . MUFI AHMAD BATHAQI , MH. sebaga i Hakim KetuaMajelis, Drs. FAIQ , MH. dan Drs. H .

  FARTHIN , SH.PANITERA PENGGANTI ,ttd.SINHAJI , SH.Rinc i an Biaya Perka r a: Untuk sal i nan yang samabunyinya1 Biaya R 150.00 Oleh:2HH K 1 R 30.000 PANITERA PENGADILAN AGAMA3 HH K2R 5.000, BOJONEGORO4 Biaya Pros e s R 25.0005 Biaya Meter a i R 6.000,JUMLAHR 216.00(Dua ratusenam belasriburupiah)

• Pelaksanaan :Berdasarkan Pasal 49 Perpres No. 71/20012 Jo Pasal 1 Perka BPN No.5/2012 yang melaksanakan adalah Kepala Kantor Wilayah BPN selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah, dan sesuai Pasal 3 Perka BPN bisadidelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.d.

  Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : In.14/KU.00.2/PPK1/PT/2758/2013 tanggal 19 Desember 2013.Dokumen ini terdapat kejanggalan yaitu : Format surat maupun isi tidak berpedoman kepada LampiranXVIII Perka BPN No. 5/2012. Yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenangsebagaimana sudah ditentukan dalam Perka BPN No. 5/2012. Tanggal surat sengaja dibuat mundur 1 hari, karena tanggalpembuatan tanggal 20 Desember 2013, sedangkan tanggal padasurat tersebut tanggal 19 Desember 2013.

  Yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenangsebagaimana sudah ditentukan dalam Perka BPN No. 5/2012). Tanggal surat sengaja dibuat mundur 2 hari, karena tanggalpembuatan tanggal 20 Desember 2013, sedangkan tanggal padaSurat tersebut tanggal 18 Desember 2013. Nomor surat maupun kode surat tidak tercatat dalam RegisterSurat Keluar, sehingga tidak bisa disebut sebagai suratresmi/dinas.b.

  Yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenangsebagaimana sudah ditentukan dalam Perka BPN No. 5/2012). Nomor surat maupun kode surat tidak tercatat dalam RegisterSurat Keluar, sehingga tidak bisa disebut sebagai suratresmi/dinas.c.

• PUTUSAN

  1.Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan tergugat;

  2.Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamain yang telah disepakati di atas;

  3.Membebankan kepqda kedua belah pihak untuk membayar biaya perka yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh pima ribu rupiah)

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perka;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3411.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah menurut hukum, perbaikan nama Pemohon dari semula bernama I GUSTI BAGUS ALIT, yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 381/IST/PERKA/CATPIL-TB/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 November 2008 berganti menjadi I GUSTI

  Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 5 April 2018 tercatat nama Pemohonadalah GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA, dan di dalam Surat TandaHalaman 1 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Bin.Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan olehKepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Swasta Nasional di NegaraKabupaten Jembrana tertanggal 21 Mei 1984 tercatat nama Pemohonadalah GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA;Bahwa kemudian di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor381/IST/PERKA

  Hakim yang memeriksa perkara iniberkenan memutuskan sebagai berikut ;PRIMAIR :1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon dari semulabernama GUSTI BAGUS ALIT, yang tercatat di dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor 381/IST/PERKA/CATPILTB/XI/2008 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22November 2008 berganti menjadi GUSTI BAGUS ALIT SUKASADAadalah sah ;Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN

  Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.381/IST/PERKA/CATPILTB/X1/2008atas nama GUSTI BAGUS ALIT dengan SAYU KOMANG ASTINI, yangselanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310073112650003, atas nama GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA, yang selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6310071503100002 atas nama kepala keluarga GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA, yang selanjutnya diberi tanda P4;5.

  Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 381/IST/PERKA/CATPILTB/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KabupatenTanah Bumbu tertanggal 22 November 2008, tercatat nama Pemohonadalah GUSTI BAGUS ALIT; Bahwa nama Pemohon I GUSTI BAGUS ALIT sebagaimana tercatat didalam Akta Perkawinan tersebut berbeda dengan yang tercantum dalamAkta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat TandaTamat Belajar Pemohon yakni GUSTI BAGUS ALIT SUKASADA;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan

  mempertimbangkanpetitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 padapokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitumangka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkanpetitum lainnya;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2berbunyi: Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon darisemula bernama GUSTI BAGUS ALIT, yang tercatat di dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor 381/IST/PERKA

• Nahdi ) dan Tergugat ( Fahmi Bahreisy bin Faisal Bahrisy ) untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

• Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka sejumlah Rp 345.000,- ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);