Ditemukan 68 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pernjaijan pernjanjian perjajian perjanjian penjanjian perajian perjnajian pernajian pernjaian
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 27-10-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pnn
Tanggal 30 Oktober 2023 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tarusan
Tergugat:
1.Doni Gusmanto
2.Dessy Sofira
44 — 0
  • menilai bahwa pembuktian dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak sederhana, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena didalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat terdapat agunan berupa BPKB kendaraan bermotor roda empat No:L-06645840 atas nama Jon Hendri yang mana orang tersebut namanya bukanlah pihak dalam perkara a quo serta juga tidak terlibat dalam pernjajian
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 34/Pdt.G/2017/PN TAR
Tanggal 26 Juni 2018 — 1 Drs WILLIAM F 2 TUANI SIMATUPANG 3 DOMIRITAN 4 DHEA AYU P 5 NUR YANTI 6 FARIDA BAREK 7 NURHAYATI 8 ERNAWATI U 9 RAHMAWATI 10 J.H. MANURUNG 11 DOMI L KADU 12 RAHMAN 13 DONI 14 F MINO 15 YORIS 16 BARNADUS ARAM 17 MARTINUS BALE 18 ARNOL 19 SUWARDI 20 ERIK ERMAWATI 21 MUHTAR 22 LUKAS 23 YANTO 24 ADE IRIANSYAH 25 DARSONO 26 ABDUL HAMID 27 ARDI MORE 28 DOMIANUS 29 SANJANUR 30 JEMY 31 AGUS SALIM AW 32 RUSTAM 33 MARTA MA 34 MARIA ARAN 35 KRISTINA RARE 36 ATI NOLDUS 37 SIMON 38 DAENG 39 ANDI JUSMADI 40 DANIEL HUKI 41 FERDINANDUS LEMBONG 42 BLASI TUKAN 43 SAHARIN 44 HERMAN 45 DONY PAN 46 LARAS 47 FIL 48 MARTHA 49 LARAPI 50 PELIS 51 GABRIEL SIBU 52 SUWARDI 53 SYAHRAN 54 RIDWAN NAINGGOLAN 55 RUSLIN R,Spi, M.Si 56 SABARIA 57 AGUS SOLIM 58 LIANA 59 TURIKA 60 AMBO ASIS 61 MUJIONO 62 SAWITRI 63 BAKRI 64 HASLINDA 65 RIA 66 PHILIPUS K MARAN 67 JEREMIYAS LULI DONI 68 FABIANUS PAYONG GERODA 69 STEVANUS BABA 70 AGNES B 71 RISMAWATI 72 HERU FERNANDES DONI 73 REGINA BENGA 74 MAPATI 75 NORMAWATI 76 NUR PUTRI BUGIS 77 BERNADETE RAREK 78 ASMAWATI 79 ELISABETH LIN
228 — 103
  • Bahwa orang yang berkedudukan sebagaipenyewa hanya memiliki hubungan hukum dengan pemberi sewa disanaterjadi hukum pernjajian dan tidak memiliki hubungan hukum apapun denganpihak Penggugat, sehingga ditarikanya pihak Terggugat 62 oleh pihakPenggugat mencerminkan pihak Penggugat tidak mengetahui hukum,Penggugat secara membabi buta mengajukan gugatan kepada siapapuntidak melakukan pengkajian secara mendalam sehingga pada akhirnyamenjadikan orang lain yang tidak mengetahui persoalan digugat ini telahjelas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 9 Juni 2014 — ACHMAD TAUFIQUL HIDAYAT ; KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
49 — 7
  • Bumi Asri, dari hasilevaluasi saya mengenai pelaksanaan proyek bantuan anggaran kepada pemerintah daerah / KabupatenBanyuwangi dalam bentuk Dana Alokasi Khusus ( DAK ) bidang pendidikan tahun 2007 adapenyimpangan, pernjajian antara PT. Bumi Asri dengan pihak PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2010 — Putus : 06-01-2011 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Januari 2011 — PT SUPRA INDODRILL >< PT BABAT KUKUI ENERGI, Dkk
198 — 42
  • Perjanjian Sewa MenyewaHubungan Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat perkara ini,adalah berupa Pernjajian Sewamenyewa peralatan yangdipergunakan oleh para Tergugat, dalam melaksanakan kegiatanPertambangan Minyak Bumi di Wilayah Sumatera Selatan, sejak tahun1999 (Bukti P4 s/d P8).2.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 18 September 2014 — ANANG KHAIRIAN NOOR
61 — 7
  • keputusanterhadap usulan yang di danai uleh PNPM mandiri perdesasaan,keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telahdibuat prioritas.Bahwa mekanisme penyaluran dana Jalur Reguler yaitu, dilakukan MAD(Musyawarah Antar Desa) Penetapan Usulan di Kecamatan denganmengundang wakil masyarakat (6 orang) yang sudah ditetapkan didalammusdes perencanaan untuk menghadiri MAD Penetapan Usulan yangsetelah itu diterbitkan SPC (Surat Penetapan Camat) dan dilanjutkandengan pembuatan SPPB (Surat Pernjajian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 18 September 2014 — WIDIAWATI Binti JAMHARI
63 — 14
  • Bahwa mekanisme penyaluran dana Jalur Reguler yaitu, dilakukan MAD(Musyawarah Antar Desa) Penetapan Usulan di Kecamatan denganmengundang wakil masyarakat (6 orang) yang sudah ditetapkan didalammusdes perencanaan untuk menghadiri MAD Penetapan Usulan yangsetelah itu diterbikan SPC (Surat Penetapan Camat) dan dilanjutkandengan pembuatan SPPB (Surat Pernjajian Pemberian Bantuan).Selanjutnya TPK membuat rencana penggunaan dana ke UPK agar danakegiatan SPP bisa disalurkan kepada kelompok peminjam.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 18 September 2014 — AKHMAD SYAHRIPUDIN,S.Ag
93 — 35
  • keputusanterhadap usulan yang di danai uleh PNPM mandiri perdesasaan,keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telahdibuat prioritas.Bahwa mekanisme penyaluran dana Jalur Reguler yaitu, dilakukan MAD(Musyawarah Antar Desa) Penetapan Usulan di Kecamatan denganmengundang wakil masyarakat (6 orang) yang sudah ditetapkan didalammusdes perencanaan untuk menghadiri MAD Penetapan Usulan yangsetelah itu diterbitkan SPC (Surat Penetapan Camat) dan dilanjutkandengan pembuatan SPPB (Surat Pernjajian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1138 — 664
  • antara perusahaan yang satu dengan pemberi modal dalam konsorsium bilaperusahaanperusahaan dibuat sedemikian rupa untuk menjadi vehicle yang manakonsorsium ini berbalik dalam sebuah PT yang dimodali dalam suatu perusahaan,yang bertanggung jawab adalah masingmasing perusahaan.Bahwa dalam konsorsium, apabila suatu perusahaan memberikan suatukewajibannya di depan melalui pemberian Cheque yang sudah ditandatangani didepan, maka hal ini merupakan suatu perjanjian dalam kapasitas tertentu dan diaturdalam pernjajian