Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertambangan pertaambangan pertambanganâ pertamnbangan pertimbangan pertimbanagan pertambanggan pertambanagn pertambanaan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 23 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw
Tanggal 4 Januari 2017 — SAUN, Dkk. (Para Penggugat) melawan PT.BARINTO EKATAMA (Tergugat)
76 — 38
  • Tanah tertanggal 22Juli 2013 ;Dengan batas batas :Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T ; Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;11.Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telahdikelola secara turuntemurun menuruh adat istiadat yang berlaku diKabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugatsecara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensiserta menjadi lokasi Pertambanagan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 38/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 10 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat IV : NAYOK KUSNADI Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat II : TUYO Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat XI : MISRAN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat IX : KAMALIUS Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat VII : AGUS SOPIAN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat V : MOMOT T Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat III : SUKARDI WIRAWINATA Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat I : SAUN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat X : NGINTE Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat VIII : KEDEN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat VI : MARDIANSYAH Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATA
43 — 21
  • tertanggal 22 Juli 2013;Dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian; Sebelah Timur berbatas dengan Hermanto M; Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius; Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telahdikelola secara turuntemurun menurut adat istiadat yang berlaku diKabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secaramelawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi sertamenjadi lokasi Pertambanagan
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus
Register : 17-10-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAROS Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Mrs
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ILHAM HR, SH.
Terdakwa:
H. AMIRUDDIN BIN H. LANAFI
498 — 73
  • emas sudah tidakmasuk di Pasal 161 itu masuk logam mulia;Bahwa kalau penjualan mineral itu tergantung perjanjian kontraknya kalaumisalkan di katakan 50%, karena di perusahaan penambangan tidak semuaitu harus berbentuk logam murni, misalkan nikel 34% tembaga itu 62 %.yangdi jual itu bahan bentuk setengah jadi, tapi kalau menjual serbuk itu bukan lagimineral karena sudah menjadi emas;Bahwa misalnya kalau saya membeli emas dari toko lain katakanlah sayatidak mengetahui emas ini dari koin atau dari pertambanagan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 15/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
ASHAR JAYA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
338 — 856
  • Berdasarkan UndangUndang nomor 30 tahun 2014 tentangadministrasi pemerintahan, Surat edaran Dirjen mineral dan batu baraNomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April tentang penyelenggaraanurusan pemerintahan dibidang pertambanagan mineral dan batubarasetelah berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah pada Pasal 4 angka 3 huruf B, Pasal 5 dan pergub Sulawesitenggara nomor 12 tahun 2011 tentang pendelegasian kewenanganGubernur kepada badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah danPelayanan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2014 — - H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE, MM.
82 — 19
  • CHAIRUL WINDUHARAHAP, MM selakau Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambanagan danEnergi Kabupaten Padanglawas, dan saksi Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — NANANG, DKK VS I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., III. PT. BERINGIN JAYA ABADI;
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Beringin Jaya Abadi sehingga dapat semaunyamerusak dan mengahancurkannya;Bahwa Pasal 140 ayat (3) UndangUndang Nomor4 Tahun 2009mengatakan : Menteri, Gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengankewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatanusaha pertambanagan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atauIUPK. Pengawasan dimaksud adalah sebagaimana disebutkandalam Pasal 141 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009.
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Khusus
Register : 10-02-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 31/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 24 April 2014 — I. STEVANUS UMBU PATI Als STEVEN II. PETRUS DAPA ROKA Als LEKSI III. LEDE BANI IV. FERIANUS UMBO LADO
80 — 44
  • yang dihuni oleh saudara YANG YONG QIANGtersebut ada dokumen namun saksi tidak tahu dokumen apa, kemudianpetugas juga menemukan pasir zirkon dalam kantong plastik kecil, dan dalamkarung dibelakang rumah tersebut serta timbangan digital/elektric.Bahwa pasir zirkon yang sudah bersih yang petugas temukan ada setengahkantong plastik kecil sedangkan untuk pasir zirkon yang masih kotor adasebanyak 10 ( sepuluh) karung kecil yang mana menurut petugas bahwabarang barangbarang tersebut diduga adalah hasil pertambanagan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2010/ PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 — -PT. INVESTAMA RESOURCES VS - BUPATI KUTAI TIMUR -PT. BATUBARA NUSANTARA KALTIM
126 — 81
  • Investama Resources, seluas 10.000 Ha, yang terletak diLong Lees, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur ; bahwa berdasarkan Laporan Identifikasi Khusus dari Inspektorat KhususInspektorat Jenderal Departemen Kehutanan bulan Maret 2010, Menteri KehutananRepublik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor : S.10/MenhutIII/Rhs/2010,tanggal 21 April 2010, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, yang padapokoknya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untukmembatalkan Izin Usaha Pertambanagan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 08-10-2012 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Agustus 2013 — - PT. KARTIKA SELA BUMI MINING >< - PT. SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA
175 — 132
  • Kondisi lahan yang tidak memenuhi Stripping Ratio (SR) 1:10;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar kondisi lahan tidak mememnuhiStripping Ratio (SR) 1:10 ; Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menunjukan bahwa lahanyang dijadikan lahan pertambanagan adalah sesuai dengan Perjanjian yaitu Stripping Ratio 1:10 dan tidak ada jugasaksi yang dapat menerangkan bahwa Stripping Ratio tersebut 1:10 ;Menimbang, bahwa sebaliknya bahwa pihak
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 02-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 10 Maret 2016 — 1. NANANG; 2. JAMRAN/LON; 3. H U S I N; 4. SYAHRIL Alias SAHRIL; 5. BUSTANI Alias BUSTANI AMIN; 6. M A U N; 7. B I U N; 8. SAMSUL; 9. TONIANSYAH; 10. NORSIAH; 11. JUNAIDI Alias JUNAIDI F; 12. HERLINA; 13. MUSRAN; 14. SAHIRUDIN; 15. ISNAWATI; 16. SYAMSIAR Alias SAMSIR; 17. ASNAN Alias ASNAN. N; 18. J U M; 19. A S N A H; 20. RUKAYAH; 21. YUSNI; 22. SYAHRUL; 23. A.W. CUNIANSYAH; 24. EMILIANA; 25. EDISON; 26. AGUS DENI; melawan 1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 3. PT. BERINGIN JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi);
154 — 713
  • Beringin Jaya Abadi sehingga dapat semaunya merusak danmengahancurkannya;Bahwa Pasal 140 ayat (3) UU No. 4 tahun 2009 mengatakan : Menteri,Gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukanpengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambanagan yang dilakukanoleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Pengawasan dimaksud adalahsebagaimana disebutkan dalam Pasal 141 UU No. 4 Tahun 2009.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
328 — 411
  • Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2010 tentangWilayah Pertambanagan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor28, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5110);14.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 29 Maret 2017 — PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA; melawan 1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; 2. PT. ORKIDA MAKMUR;
659 — 338
  • Pada tahun 2009 2012 dilebur Kantor Planologi dan Dinas PertambanganSaksi ditarik kesana menjadi Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;Bahwa Saksi jelaskan ketika Saksi pada tahun 20062009 Saksi di Dinas Pertambangansedangkan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang ada pada tahun 20062009, ituadalah Peleburan dari Kantor Planologi bersama Dinas Pertambanagan dilebur menjadisatu menjadi Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;Bahwa Saksi mengetahui tentang Peneribitan izin Tahun 2007 untuk PT Senyiur
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
331 — 594
  • Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 2010 tentangWilayah Pertambanagan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Halaman 76 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM 28, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5110);14.
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-2016 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 27 Juli 2017 — - ANDI SULTAN -.WAHIB HAMAM - Hj. CORNELIA - H. SUDIRMAN HADI - PT. GLOBALINDO INTI ENERGI - MUSLIMIN - KELOMPOK TANI UNTUNG TUAH BERSAMA - PARA AHLI WARIS ALM. ABDUL RASYID - JURKANI - IBHAM - PARA AHLI WARIS ALM. MAHMUD
254 — 85
  • Trg, Bahwa Saksi mengetahui bukti P.16 tersebut dari Dinas Pertambanagan ataspermohonan Saksi diperuntukan kelompok tani;Bahwa Peta lokasi tersebut kami yang buat, sedangkan pihak DinasPertambangan tidak turun kelokasi, maksudnya Peta ini hanya supaya untukmempermudah kalau nanti ada kegiatan;Bahwa selain PT.