Pasal 107 ayat (1) dan (2) KompilasiHukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18tahun tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidakberada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali danayat (2) menyebutkan bahwa perwalinan itu mengenai pribadi anak yangbersangkutan maupun harta bendanya;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialahapakah Pemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkanhak atau menggadaikan barangbarang tetap

Pasal 107 ayat (1) dan (2) KompilasiHukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18tahun tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidakberada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali danayat (2) menyebutkan bahwa perwalinan itu mengenai pribadi anak yangbersangkutan maupun harta bendanya;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialahapakah Pemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkanhak atau menggadaikan barangbarang tetap

Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islammenyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawahkekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan ayat (2)menyebutkan bahwa perwalinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutanmaupun harta bendanya;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakahPemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkan hak ataumenggadaikan barangbarang tetap

tentanglingkup perwalian;Menimbang, bahwa menurut aturan hukum di indonesia batas usiadewasa anak adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, hal manasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2November 1976 batasan umur yang dianggap mampumempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untukberbuat dalam hukum adalah usia 18 tahun sesuai dengan pasal 47 dan 50 UURI No. 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa seseorang yang berada dibawahkekuasaan orang tua atau perwalinan

Perwalian ini dinamakan Perwalian menurut undangundang (wettelijkke voogaij);Menimbang, bahwa permohonan perwalinan incassu dalam PetitumKedua merupakan pewalian an sich (perwalian murni). Perwalian tersebutpada prinsipnya diajukan oleh yang berkepentingan.

Perwalinan hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun danatau belum pernah melangsungkan perkawinan;2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya,maka Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindaksebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;4.

Hakim akan mempertimbangkanapakah permohonan Pemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukanpermohonan ini;Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN BIk.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P4,dimana merupakan data administrasi kependudukan dari Pemohon danJusriandi, telah menegaskan bahwa Pemohon, Jusriandi dan Jusni (orang tuaJusriandi) adalah Warga Negara Indonesia oleh karena itu terhadap merekaberlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai perwalinan

Perwalinan hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun danatau belum pernah melangsungkan perkawinan;Penetapan No.150/Pdt.P/2019/PA.SKH.Halaman 9 dari 12 halaman2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya,maka Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindaksebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;4.

biayauntuk modal usaha dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon sertabiaya kelangsungan hidup keluarganya;Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah pertaniantersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan kedua anak Pemohonserta biaya kelangsungan hidup keluarganya;Bahwa Penjualan sebidang tanah pertanian tersebut telah mendapatpersetujuan dari kKedua anak Pemohon sebagai Ahli Waris Penggantidan Ahli Waris lainnya;Bahwa menjual sebidang tanah pertanian tersebut Pemohonmembutuhkan Penetapan Perwalinan

akan mempertimbangkan apakahpermohonan Pemohon mempunyai legal standi untuk mengajukan permohonan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Kartu Tanda Penduduk(KTP) Pemohon, bukti P6 Kartu Tanda Penduduk SAIFUL SEPTIAN PRATAMAdan Bukti P5 serta P8 terungkap bahwa Pemohon dan SAIFUL SEPTIANPRATAMA dan orang tua SAIFUL SEPTIAN PRATAMA yaitu HAMUDDIN danSUTRAH adalah warga negara Indonesia oleh karena itu terhadap mereka berlakuketentuan Hukum Perdata Indonesia; Menimbang, bahwa mengenai perwalinan

indonesia batas usiadewasa anak adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, hal manasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2November 1976 batasan umur yang dianggap mampu mempertanggungHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 156/Padt.P/2019/PN Jthjawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalamhukum adalah usia 18 tahun sesuai dengan pasal 47 dan 50 UU RI No. 1 tahun1974 yang menentukan bahwa seseorang yang berada dibawah kekuasaanorang tua atau perwalinan

Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islammenyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawahkekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan ayat (2)menyebutkan bahwa perwalinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutanmaupun harta bendanya;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakahPemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkan hak ataumenggadaikan barangbarang tetap

Ramli dan Wati (orang tua Misbahuddin)adalah Warga Negara Indonesia oleh karena itu terhadap mereka berlakuketentuan Hukum Perdata Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai perwalinan secara khusus telah diaturdalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khususatau lex spesialis dari KUHPerdata sebagai /ex generali yaitu dalam Pasal 51sampai dengan Pasal 55, dimana Pasal 51 menegaskan bahwa Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan

Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islammenyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawahkekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan ayat (2)menyebutkan bahwa perwalinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutanmaupun harta bendanya;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakahPemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkan hak ataumenggadaikan barangbarang tetap

Perceraian Nomor6171.CR.280520180001 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.4.Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:141/PDT.G/2016/PN.PTKtanggal 22 Maret 2017 jo Putusan PengadilanTinggi Kalimantan Barat No. 51/PDT/2017/PT Kalbar tanggal 20 Juni2017 Jo Putusan Kasasi Nomor 3041 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember2017menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugatdan Tergugat yaitu : JASON MALVERN LIM berada dalam perwalinan

Saleh dan Nurani adalah warga negara Indonesia olehkarena itu terhadap mereka berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai perwalinan secara khusus telah diaturdalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khususatau lex spesialis dari KUHPerdata sebagai lex generali yaitu dalam Pasal 51sampai dengan Pasal 55, dimana Pasal 51 menegaskan bahwa Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah

Perwalinan hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun danatau belum pernah melangsungkan perkawinan;2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya,maka Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindaksebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.SKH.Halaman 15 dari 20 halaman4.

UY oluollgegell le S15Cea aes )Artinya : Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yangbukan muslim, hal ini karena hadlonah merupakan masalahperkawinan, sedangkan Allah tidak membolehkan seorangmukmin dibawah perwalinan orang non muslim, sebagaimanafirman Allah dalam surat AnNisa ayat 141 : Dan Allah sekalikali tidakakan memberi jalan kepada orangorang kafir untuk memusnahkan orangorangyang beriman (Kitab Fiqhussunah, Sayid Sabiq, Juz II, cetakan ke 3, 1977, Dar AlKutubi AlAroby, Bairut

No. 11/Pdt.G/2020/PTA.JprTentang Pemeliharaan AnakMenimbang, bahwa dalam surat permohonannya, sebagaimanapetitum nomor 3 Terbanding juga memohon agar Hak perwalinan anakPembanding dan Terbanding , yang bernama Anak , ditetapkan beradapada Terbanding sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Juli2020, Pembanding dan Terbanding sepakat terkait masalah anak yangbernama Zayn Ramadhan Saleh, hak asuhnya diserahkan kepadaPembanding sebagai ibunya

urusan akad nikahnya denganPemohon I, yang bernama Jabarsebagai wali nikah Pemohon Il adalahdibolehkan, Karena :> Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya denganPemohon ;> Adanya kepercayaan penuh Pemohon II dalam hal urusan perkawinannyakepada kepada Jabar;> Kondisi jalan dan sarana transportasi pada tahun 1965 yang belumsemudah saat ini yang menyulitkan bagi Pemohon dan Pemohon II untukmendatangi Kantor Urusan Agama saat itu;> Minimnya tingkat pemahanam masyarakat mengenai perwalinan