Ditemukan 65 data
64 — 89
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakanPenggugat mengajukan gugatan terhadap objeksengketa melalui PTUN Jakarta telah menyebabkanGugatan tersebut Prematur karena PTUN Jakarta baruberwenang memeriksa, mengadili, dan memutussengketa tersebut apabila seluruh upayaadministratif terkait sengketa dimaksud telahdigunakan, sehingga sudah sepatutnya PITUN Jakartamenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;C.
100 — 43
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PITUN) Jakarta No. 31/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 01 Mei 2001; TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Nomor SK.: 258/HM/BPN.31/BTL/2011 (Obyek Sengketa) (Bukti T II Int. ) ; 18 Bahwa guna menindaklanjuti Diktum dalam Keputusan TERGUGATNomor SK.: 258/HM/BPN.31/BTL/2011 (Obyek Sengketa), TERGUGAT IIINTERVENSI telah menyampaikan Surat Ref.: 100/0801/XII/11/AKkhtanggal 21 Desember 2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan tentang Pendaftaran
127 — 71
Sementara PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNSmenyatakan PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali ataulebih untuk suatu pelanggaran disiplin;Padahal gugatan a quo secara mutatis mutandis terkait dengangugatan Penggugat sebelumnya yang saat ini dalam pemeriksaantingkat banding di PITUN Jakarta dengan nomor135/B/2016/PT.TUNJKT (nomor 237/G/2015/PTUNJKT).
383 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PITUN Jakarta) tidakmempertimbangkan dalildalil dan buktibukti yang disampaikan PemohonKasasi, yang diindikasikan tidak ada satupun dijadikan dasar dalammenyusun pertimbangannya. Gugatan, Replik, Kesimpulan, Bukti danKeterangan Saksi dan Ahli, serta memiri Banding.
465 — 149
Oleh karena itudipandang iperlu dan sangat mendesak bagiPengadilan Tata Usaha Negara (PITUN) Jakartauntuk segera mengeluarkan PENETAPAN PENUNDAANPELAKSANAAN OBJEKOBJEK dalam perkara a quo gunamenghindari kerugian yang lebih besar lagi bagipara Penggugat dan tegaknya wibawa hukum dankeadilan. :Tentang AlasanAlasan Mendesak Untuk PenetapanPenundaan Pelaksanaan Objek Objek Gugatan DalamPerkara A quo ; 1.