Ditemukan 128 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pra.Per/2015/PN.Sby
Tanggal 9 September 2015 — RONNY WIJAYA Melawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA
374
  • 23/Pra.Per/2015/PN.Sby
    PUTUSANNomor : 23/Pra.Per/2015/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilanpada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraaNtal a 22 nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n eeRONNY WIJAYA, Umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan PradahPermai II/Kay, 16 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasakepada Drs.
    KEPALA KEPOLISIANRESORT KOTA BESAR SURABAYA, berkedudukan di JalanTaman Sikatan I Surabaya, selanjutnya disebutSEDAB AL, sccssasnansies saummnamasavanws seamannansncaadaan axeunananwanancaaxe TERMOHON,Pengadilan Negeri tersebut ;Halaman dari61 Putusan Perkara No. 23/Pra.Per/2015/PN.SbyTelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20Agustus 2015 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah membaca penetapan Hakim
    tentang Penetapan hari persidangan ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah membaca dan memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh kedua belahMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus2015 dengan Register No. 23/Pra.Per/2015/PN.Sby telah mengemukakan yang padapokoknya sebagai berikut : Ta TIRAIAIN RAR Agence teen cere tence renes enn rere eee een eenrn ener1
    pertanggungjawaban secara pidana terkait dengan perbuatannya tipumuslihat dan perkataan bohong tersebut;= Bahwa yang dimaksud dengan sengketa perkara pidana adalah sejak diprosesdi Pengadilan negeri;Menimbang, berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohonbaik itu Surat/akta, saksisaksi maupun Ahli, hakim berpendapat := Bahwa berdasarkan bukti P9 / bukti T29 yaitu tentang Akta Jual Beli No. 25yang sebagai Penjual adalah RG Anwar Sidiq (Terlapor I) dan sebagaiPembeli adalah Ronny Wijaya (Pemohon Pra.Per
Putus : 14-01-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/PRA.PER/2015/PN.SBY
Tanggal 14 Januari 2015 — SUTARJO, SH.MH.. Dkk melawan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR (KAPOLDA JATIM)
294166
  • 44/PRA.PER/2015/PN.SBY
    PUTUSANNOMOR : 44 /PRA.PER/2015/PN.
    :116 Surabaya ;Selanjutnya disebut : TERMOHON PRA PERADILAN* ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan Kedua belah pihak dan memeriksa serta meneliti bukti bukti surat maupun Ahli yang diajukan di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 23 Desember2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23Desember 2015 dibawah Register Nomor : 44 /Pra.Per
Putus : 11-06-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/PID/2013
Tanggal 11 Juni 2014 — BUDI WIJAYA, S.E., M.M. VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I. JAWA TIMUR,
208128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 21/Pra.Per/2012/PN.Surabaya, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 April 2013 dariPemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Pengadilan NegeriHal. 4 dari 6 hal. Put.
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/ Pid/Pra.Per/2015/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2015 — B. ALBERTUS SIHITE, SH., L A W A N : 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Jawa Barat, 2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Cq. Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Jawa Barat,
214206
  • 15/ Pid/Pra.Per/2015/PN.Bdg
    PENETAPANNomor 15 / Pid/Pra.Per / 2015 / PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kls. I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara PraPeradilan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikutdalam perkara antara :B.
    Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar pembacaan permohonan oleh Pemohon dan telah mendengarpula pembacaan jawaban atas permohonan tersebut oleh Termohon ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan telah pula melihat buktibukti suratyang diajukan oleh kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16Oktober2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dibawah register Nomor 15/Pid/Pra.Per
    menghentikan perkara dikarenakan pengguna surattersebut benarbenar tidak tahu maka hal tersebut tidak bisa dipidana ;Bahwa pelaku adalah bukan merupakan alat bukti ;Bahwa mengenai Pasal 372 KUHPidana apabila pelaku dilingkungan yangberbadan hukum mutlak harus ada audit independen keuangan;Bahwa Praperadilan tidak ada kadaluwarsa dan tidak ada peraturannya ;Menimbang, bahwa Termohon mengajukan buktibukti secara tertulis berupa : Foto copy sesuai dengan asli Surat Relas Panggilan Sidang Nomor : 05/Pen.Pid/Pra.Per
Putus : 11-04-2012 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 03/PraPer/2012/PN.Sby
Tanggal 11 April 2012 — PUDJIANTO SUTIKNO VS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
11323
  • TERMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 FebruaRI 2012,No. 03/Pra.Per/2012/PN.SBY tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa danmengadili perkara ini ; Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara register No. 03/Pra.Per/2012/PN.Sbyatas nama Para Pihak tersebut diatas beserta lampiranlampirannya ;Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;Setelah memperhatikan jalannya persidangan perkara ini ;
Putus : 21-11-2008 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 13 / Pra.Per/Pid / 2008 / PN. JKT.UT.
Tanggal 21 Nopember 2008 — 1. HENRY ANDARIA, 2. LUFRIANTO, 3. R O B I, 4. MARYONO, L a w a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA dan CUKAI cq. KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA dan CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
2900
  • 13 / Pra.Per/Pid / 2008 / PN. JKT.UT.
Putus : 22-08-2008 — Upload : 27-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/PID/2008
Tanggal 22 Agustus 2008 — SYAFRIZAL. S., vs. DEPARTEMEN KEUANGAN, QQ. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai QQ. Kepala Kantor Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok QQ. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan QQ. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Bukti,
9661 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 342 K/Pid/2008Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor04/Pra.Per/Akta Pid/2007/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19November 2007 Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Melihat suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdijatunkan dengan hadirnya Pemohon kasasi pada tanggal 19 November 2007dan Pemohon kasasi
Register : 14-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pemohon:
HUMAINI, SH
Termohon:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT CQ. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
218206
  • Sp.Sidik/160/II/2016/DitTipidumtertanggal 1 Februari 2016.Adalahtidaksah dan tidakmempunyaikekuatan hokummengikatAmar Ke3:menyatakansegalakeputusanataupenetapan yangdikeluarkanlebihlanjut oleh Termohon yangberkaitandenganPenetapanTersangkaterhadapdiriPemohonadalahtidaksahPutusanPengadilan Negeri Surabaya No.19/PRA.PER/2016/PN.SBY atasnamapemohonpraperadilan Ir.H. La Nyalla Mahmud MattalittimelawanPemerintahRepublikIndonesia cq.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 340/Pid.B/2015/PN.BDG
Tanggal 21 Desember 2015 — AGUS SARDI Bin SARDI (alm).
16241
  • No.1588 K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011.28) Bukti T-28 : Berita Acara Ekseskusi Pengosongan, Pembongkaran dan Penyerahan, tanggal 9 Oktober 2013.29) Bukti T-29 : Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 15.b / I /2013 / Reskrim, tanggal 17 Januari 2013.30) Bukti T-30 : Putusan PRA PERADILAN No.06 / PID / PRA.PER / 2013 / PN.BDG, tanggal 7 Oktober 2013.31) Bukti T-31 : Berita Acara Pemeriksaan Naskah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama Oehe Soehe.32) Bukti T-32
    No.1588K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011.Berita Acara Ekseskusi Pengosongan,Penyerahan, tanggal 9 oktober 2013.Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /15.b/1/2013/Reskrim , tanggal 17 januari 2013.Putusan PRA PERADILAN No.06 / PID / PRA.PER / 2013 / PN.BDG,tanggal7 oktober 2013.Berita Acara Pemeriksaan Naskah Surat Perjanjian Jual Beli TanahPembongkaran danatas nama Oehe Soehe.32) BuktiT32 :Bantahan dari PT.
    No.1588 K/Pdt/2010,tanggal 5 Januari 2011.Surat Keterangan Nomor : S.Tap / 15.b / /2013 / Reskrim, tanggal 17 Januari2013Putusan PRA PERADILAN No.06 / PID / PRA.PER / 2013 / PN.BDG, tanggal 7Oktober 2013.Berita Acara Pemeriksaan Naskah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Atas NamaOEHE SOEHE.Gugatan / bantahan tanggal 12 September 2013 dari PT KERETA API INDONESIA(PT KAI) terhadap Ny.
    KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDUNG yangberalamat di JI Merdeka No.1820 Bandung.Halaman 44 dari64 halaman putusan nomor340/Pid.B/2015/PN.Bdgo Bahwa Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan PRA PERADILAN No.06 / PID /PRA.PER / 2013 / PN.BDG, tanggal 7 Oktober 2013, memutuskan :1.
    Membebankan Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah).o Bahwa atas dasar putusan Pra Peradilan No.06 / PID / PRA.PER / 2013 / PN.BDG,tanggal 7 Oktober 2013 tersebut, Laporan Polisi No.Pol : LPB / 240 / III / 2012 /JABAR, tanggal 26 Maret 2012 yang diajukan oleh Pelapor Boyke Priyo Utomo,kembali dilanjutkan penyidikannya.o Bahwa Ny.
    No.253/Pdt/2009/PT.Bdg, tanggal 20 Oktober2009, Jo No. 1588 K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011.Bukti T28 : Berita Acara Ekseskusi Pengosongan, Pembongkaran danPenyerahan, tanggal 9 Oktober 2013.Bukti T29 : Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /15.b / 1/2013 / Reskrim, tanggal 17 Januari 2013.Bukti T30 : Putusan PRA PERADILAN No.06 / PID / PRA.PER / 2013 / PN.BDG,tanggal 7 Oktober 2013.Bukti T31 : Berita Acara Pemeriksaan Naskah Surat Perjanjian Jual Beli Tanahatas nama Oehe
Putus : 15-12-2009 — Upload : 20-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2822 K/PDT/200
Tanggal 15 Desember 2009 — PORMAN Br. TAMBUNAN, Ir. A.S. PARULIAN SARAGIH, dkk. ;PTP. NUSANTARA IV BAH JAMBI,
10391 Berkekuatan Hukum Tetap
  • V dan pada bulan tersebut Penggugat serta2 orang anaknya ditangkap Polisi dan langsung ditahan di RTP(Rumah Tahan Polisi) selama 2 bulan dan bebas murni melaluiPra Peradilan dengan Nomor Surat 02/Pid/Pra.Per/2000/PNSimhingga saat ini dikuasai oleh Penggugat seluas 12 Ha. Bahwa jelaslan bahwa lahan tersebut di atas tidak dapat kaminikmati mulai dari tahun 1968 hingga tahun 2000, di manaluasnya + 23 Ha dari Afd. VIII Blok , Il, Ill, IV dan V.
Register : 17-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
WILLY EKASALIM
Termohon:
MENTERI PERTANIAN Cq. KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK
9676
  • Bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON dengan Perkara Nomor05/Pra.Per./2019/PN.Jkt.Utr yang diperiksa oleh Pengadilan JakartaUtara tersebut merupakan peristiwa yang sama dengan perkara Nomor13/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr,baik Para Pihaknya tempus maupunlocusnya.3. Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo mendalilkan rangkaian tindakanpenyidikan berupa penyitaan yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai BesarKarantina Pertanian Tanjung Priok tidak sah.
    Hal mana juga didalilkanPEMOHON dalam perkara Nomor 13/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr, yang telahdiperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.Hal 27 dari 60 Putusan Praperadilan No.05/Praper/2019/PN JKt.Utr.4. Bahwa bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya telahmemeriksa dan mempertimbangkan mengenai tindakan Penyidik/PPNSBalai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok dalam melakukantindakan penyidikan tersebut.5.
    putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohonmengajukan jawaban sebagai berikut:Dalam EksepsiHal 50 dari 60 Putusan Praperadilan No.05/Praper/2019/PN JKt.Utr.Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang nebis in idemkarena Pemohon pernah mengajukan permohonan praperadilan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara dengan No. 13/Pra.Per
Putus : 02-03-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/PRA-PER/2016/PN.Sby
Tanggal 2 Maret 2016 — KRISDIAN HARDIANTO MELAWAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR CQ. KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA
10849
  • Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan PraPeradilan tersebut ; 2222222 n neon nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnTelah membaca berkas perkara ;Hal.1 dari 15 Putusan No.09/PraPer/2016/PN.SbyTelah memeriksa buktibukti surat yang diajukan Para Pihak dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal 16Pebruari 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16Pebruari 2016 dengan register Nomor : 09/Pra.Per
Register : 12-12-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 12 Desember 2018 — Pemohon:
Drs. I Ketut Sudikerta
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Bali
8341
  • Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalamPerkara Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut, tanggal 04 Agustus 2015,dengan Amar Putusan antara lain :Menyatakan TIDAK SAH Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/735/V1/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013;Menyatakan TIDAK SAH Penetapan Tersangka terhadap ParaPemohon, karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 14Halaman 3 dari 28, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik
    Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya dalam PerkaraNomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY, tanggal 12 April 2016, denganPutusan antara lain :i. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penetapan Pemohonsebagai Tersangka oleh Termohon adalah Tidak Sah;il.
Register : 10-08-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018
Tanggal 28 Agustus 2018 — CHAQIM ISNAINI Peltu Mes NRP 68978;
12629
  • Santi Mareta Wati melakukan gugatan Praperadilanterhadap Polrestabes maupun Komandan Lantamal V dan telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor49/Pra.Per/2016/PN Surabaya tanggal 26 Nopember 2016dimana putusan menolak gugatan Pemohon (Orangtua Saksi1)dan sudah berkekuatan hukum tetap (incracht).Bahwa pada saat itu di sebuah gang kosong dan sekitar FasumRT04 dalam kondisi agak gelap karena belum ada peneranganjalan, kemudian Sdr Rachmat sebelum meninggal dunia pernahmengakui baik kepada warga
Register : 15-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 28/Pid.Pra/2020/PN Sby
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
SINGKY SOEWADJI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
9831
  • Tidak hanya berkaitandengan penghentian penyidikan atau penuntutan, misal dalam halpenetapan tersangka, maka bukan hanya tersangka saja yang berhak,karena ia secara langsung dapat pengaruh dari penetapan tersangkatersebut; (vide putusan Pra Peradilan No. 11/Pra.Per/2016/PN.Sbyhalaman 37);Bahwa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 80 KUHAP menyatakanPermintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentianpenyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntutHal 4 Putusan No. 28/Pid.Pra
    ,M.Hum dalamperkara Praperadilan Nomor : 11/Pra.per/2016/PN Sby., siapa yangdimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, Prof. DR. EdwardOmar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum menyebutkan LSM sebagai pihak ketigaatau victim/korban, bisa juga orang yang bertalian dengan korban atauorang yang terkena dampak suatu tindakan aparat penegak hukum dalambingkai sistim peradilan pidana.Termohon sangat sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI(MK RI) dan pendapat ahli hukum pidana Prof. DR.
Register : 28-02-2020 — Putus : 12-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 343/PID/2020/PT SBY
Tanggal 12 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : OEY JULIAWATI WIJAYA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum II : RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
19082
  • Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Panggilan tersangkaatas nama MELIYANA, SE Nomor : S.Pgl/3655/VI/2016/Satreskrim,tanggal 23 Juni 2016 dari Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Pra PeradilanPengadilan Negeri Surabaya Nomor : 43/Pra.per/2016/PN.Sby,tanggal 19 September 2016. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan dari PengadilanNegeri Surabaya Nomor : 2570/Pid.B/2016/PN.
Register : 14-10-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Amb
Tanggal 29 Oktober 2021 — Pemohon:
EKA DHARMAYANTI PERSULESSY
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kapolda Maluku Cq Direktur Reserse Krimanal Umum Polda Maluku
4423
  • Propram Polri di Mabes Polri di jakarta tanggal 12Oktober 2020, diberi tanda bukti P9;10.Fotocopy Tanda Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor:SPSP2/2837/X/2020/BAGYANDUAN tanggal 12 Oktober 2020, diberi tandabukti P10;11.Fotocopy Print Out Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9Desember 2019 Nomor: 7/Pid/Pra/2019/PN Ktg, diberi tanda bukti P11;Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Amb.12.Fotocopy Prin Out Putusan Pengadilan Negeri jakarta Utara tanggal 4Agustus 2015 Nomor : 11/Pra.Per
    menjelaskan bahwa apabila ada perkara yang di proses/diperiksa dalamtindak pidana, maka yang akan dilakukan adalah perkara perdata, disitulahkemudian muncul dalam perkembangan di dalam putusanputusan Hakimbaik itu berkaitan erat dengan Putusan Pra maupun pada pokok perkara,ada putusan tahun 2014 di Bandung yaitu Putusan Pengadilan Tinggi yangkemudian mengatakan bahwa karena perkara perdata yang sementara diproses maka perkara pidana di tangguhkan sementara, bukan di hentikanmuncul juga putusan Nomor 1 Pra.Per
    /2015/PN Jakarta, karena yangkemudian memperluas proses dalam objek pra peradilan dalam objekproses peradilan berkaitan erat dengan menguji Perpu Nomor 1 Tahun1956 dimana perkara itu. yang menjadi Termohon adalah PolrestaMapolresta Jakarta Utara karena dalam putusan Pra itu dikatakan bahwaperkara perdata yang sementara di uji tentang kepemilikan hak atas tanahyayasan yang kemudian harus diselesaikan dulu dan diuji dalam perdatabaru kemudian bisa di proses dalam perkara pidana, Putusan Nomor11/Pra.Per
Putus : 27-03-2019 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/Pdt/2019
Tanggal 27 Maret 2019 — TONY WIJAYA VS BAMBANG SUDARMAJI, DKK
271158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pra.Per/2016/PN. Sby.tanggal 14 Maret 2016, bertanda PKV;dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyatakemudian memohon putusan sebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Tony Wijaya; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1721 K/Pdt/2016tanggal 17 Oktober 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;Mengadili Sendiri:Halaman 12 dari 18 hal. Put.
Register : 19-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Pra/2020/PN Sby
Tanggal 8 Desember 2020 — Pemohon:
Sirke Siswoyo
Termohon:
KANWIL DIRJEND PAJAK JAWA TIMUR I
10491005
  • Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per/2018/PN.Sby tanggal 10Desember 2018 hal. 46 dan 47 yang menyatakan:"Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim praperadilan hanyaakan mempertimbangkan buktibukti dan keterangan ahli, yangadakaitannyadengan proses penyidikan, sedangkanbuktibukti lain yang tidak ada kaitannya dengan prosespenyidikan akan dikesampingkan."Halaman 11 Putusan No. 34/Pid.Pra/2020/PN SbyHal tersebut juga diperkuat Keterangan Ahli Prof. Dr.
    S.PANG ~ 204.DIK/WP J.11/2020 untuk Pemohon, diberi tanda bukti P5a;Potokopi Surat Panggilan Nomor S.PANG222.DIK/WPJ.11/2020 tanggal 05November 2020, diberi tanda bukti P5b;Potokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi No 130/PUUXIII/2015 tgl 11Januari 2017 tentang Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945, diberi tanda bukti P6;Potokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 01/PRA.PER/2018/PN.SBY tgl 29 Januari 2018 yang
    Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28April 2015, Halaman 98, halaman 106, Halaman 109 angka 1.1, diberi tandabukti T25; Potokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUUXV/2017 tanggal3O0ktober 2017, diberi tanda bukti T26; Potokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tanggal11 Januari 2017, diberi tanda bukti T27; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 58/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal3 Mei 2016 hal. 4546, diberi tanda bukti T28; Potokopi Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per
Putus : 10-05-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pid/2010
Tanggal 10 Mei 2011 — SULAIMAN NASUTION VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT LANGKAT
3121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itupermohonan Praperadilan ini juga adalah obscuur libel ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telahmenjatuhkan putusan, yaitu putusan No.05Pid/Pra.Per/2010/PN.STB, tanggal 06Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak seluruh eksepsi Termohon ;DALAM POKOK PERKARA : Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KepolisianResort Langkat atas Laporan Polisi No.Pol.LP/19/V2007