Ditemukan 111 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : prajadi prajuki prayudi prajurit pramuji prabudi pramudi prajuri prasudi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-01-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/PDT/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Januari 2014 — RAHMAT HIDAYAT ST. ; Lawan ; PT.K ‘LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA(KMDI )
95 — 10
  • Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Prajudi Hendarto dengan Rachmat Hidayattanggal 17 September 2012 ( Bukti P 1 );2D, Surat Slip Gaji a.n. Rachmat Hidayat Bulan JanuaRI 2013 ( Bukti P 2 );3. Surat Certificate Of Employment Surat Keterangan Kerja No.073/KMDI/ HRDGA/IV/2013 yang menerangkan Racmat Hidayat tanggal30 April 2013;4. Surat Dinas Tnaga Kerja perihal Anjuran No. 567/1995/HIJS/VU/2013 tanggal 31Juli 2013 ( Bukti P 4);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2010 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1277 K/PID.SUS/2010
Tanggal 16 Desember 2010 — JAINURI, SH.MH.
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan kata lain, setiap Penyelengaraan Kenegaraan danPemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu *wewenang" yang diberikanoleh atau berdasar undangundang dan peraturan yang berlaku ;Prajudi Atmosudirdjo (7Hukum Administrasi Negara, Jakarta, GhaliaIndonesia, 1981 hal. 79 80) menyebutkan *wewenang adalahkemampuan untuk melakukan tindakantindakan hukum tertentu RidwanHR. (Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2008, hal. 102) mengutip pendapat F.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 13-07-2016 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 260/Pdt.G/2015/PN.Cbi
Tanggal 13 Juli 2016 — PERDATA - SYAEFUL ANWAR, DKK X PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. SEKRETARIS DAERAH Cq. KEPALA BIRO INVESTASI dan PENANAMAN MODAL selaku Pemegang Saham, Dkk
97 — 48
  • Refika Aditama, Bandung, 2003 :173), menyatakan "Izin adalah Perbuatan hukum administrasi negarabersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkretoberdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan olehketentuan perundangundangan yang berlaku";Prajudi Atmosudirdjo (Prajudi Atmosudirdjo, Hukum AdministrasiNegara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 :97), menyatakan : "Izin(vergunning) adalah suatu penetapan tertulis yang merupakandispensasi daripada suatu larangan oleh undangundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-03-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Muhaimin
Tergugat:
Bupati Bangkalan
644 — 548
  • PrajudiAtmosudirjo (Prajudi, 1994:82) yang mendefinisikan diskresi sebagaikebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabatadministrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri.Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagaipelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakanbahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harusberdasarkan ketentuan UndangUndang.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 570/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 24 Oktober 2017 — SUTRISNO Cs melawan KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II Dkk
176 — 59
  • KALEB PRAJUDI ANTONIUS, Pekerjaan Swasta, beralamatkandi Jalan Kertajaya Indah Timur XVII No.50 Surabaya,yang selanjutnya disebut .................... TERGUGAT IX;10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — Dr. ARI KAMAYANTI, SE.,MM.,M.S.A VS REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG;
174 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah AgungMembatalkan Putusan Majelis Hakim Judex Facti tingkat banding;Bahwa menurut S.F Marbun berpendapat Peradilan Tata Usaha Negaradibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hakhak perseorangandan hakhak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan,dan keselarasan antara kepentingan masyarakat atau kepentingan umum;Bahwa selain itu, Prajudi
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 26-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 09/G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 8 Juli 2013 — SYARIFUDDIN H. MUHIDIN dkk MELAWAN KEPALA DESA CEMPI JAYA
85 — 36
  • satu dasarhukummny a; 22222 22 22 = 2nn nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nananMenimbang, bahwa azas yang mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan,yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karenahukum, yang diantaranya adalah azas yang menyatakan bahwa konsiderans (pertimbangan) darikeputusan harus cocok atau dapat membenarkan diktum (penetapan) dari kepatutan tersebut, danbahwa konsiderans tersebut harus menggunakan faktafakta yang benar (Prajudi
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 05-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.KDS
1. SIHAMIN, Umur 64 tahun, Ibu rumah tangga, beralamat di Desa Honggosoco RT 01/RW 01, Kecamatan jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT I;----------------------- 2. ANSORI, Umur 61 tahun, swasta, beralamat di Desa Ngembalrejo, Dukuh Ngembal Boto Lor RT 04/ RW 05, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT II;- 3. NOOR CHOLIS, Umur 54 tahun, swasta, beralamat di Desa Kenten RT 01/ RW 01, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT III;--------------------- 4. EKO SULISTYOWATI, Umur 42 tahun, swasta, beralamat di Desa Ngeloram Wetan, Rt 02/RW 06, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;---------------------------------------- 5. SUGIARTO, Umur 40 tahun, swasta, beralamat di Desa Ngeloram Wetan RT 01/RW 06, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT V;----------------------------------------- 6. ARIF DARMAWAN, Umur 39 tahun, swasta, beralamat di Desa Ngeloram Wetan, RT 01/ RW 06, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;---------------------------------------- 7. SITI UMAEROH, Umur 42 tahun, swasta, beralamat di Desa Jati Wetan RT 05/RW 02, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;--------------------------------------- 8. GATOT SUPRAPTONO, Umur 42 tahun, swasta, beralamat di Desa Ngeloram Wetan, RT 02/ RW 06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;-------------------------------------- 9. EDY SUNARTO, Umur 46 tahun, swasta, beralamat di Kelurahan Mlatinorowito RT 04/ RW 03, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;--------------------- 10. ABDUL HAMID, Umur 44 tahun, swasta, beralamat di Desa Ngembalrejo, RT 03/ RW 01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT X;---------------------- 11. SRI WATI, Umur 42 tahun, swasta, beralamat di Dukuh Ngetuk Desa Ngembalrejo, RT 03/ RW 01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;--------------------- 12. SUHARTO, Umur 40 tahun, swasta, beralamat di Desa Ngembal Kulon, RT 06/ RW 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT XII;--------------------------------------- 13. SRI LESTARI, Umur 38 tahun, guru, beralamat di Desa Honggosoco, RT 01/ RW 04, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII;------------------- 14. MUHAMMAD ROFIQ, Umur 36 tahun, swasta, beralamat di Kp. Pondok Purma Desa Kedayakan RT 09/RW 03, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV;------ 15. AGUS SUSANTO, Umur 34 tahun, swasta, beralamat di Desa Kandang Mas, RT 03/ RW 01, No. 56, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT XV;-------------------- Dalam perkara ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada DARU HANDOYO W., S.H., M.H., dan LUKIS ASHARYANTO, SH., Keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “DARU HANDOYO W., S.H., M.H., & PARTNERS”, Jl. Cut Nyak Dien Pakis Indah I No. 1 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Nopember 2012, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Nomor : 151 SK/2012/PN.Kds., tertanggal 07 Nopember 2012;------------------------------------------------------------------------------------- M E L A W A N 1. HJ. SOLICHAH, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Ngembalrejo RT 03/ RW 04, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sebagai TERGUGAT I ;-------------------------------------------- 2. H. NAWAWI, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Ngembalrejo RT 03/ RW 04, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sebagai TERGUGAT II ;------------------------------------------- 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jl. Mejobo, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagai TURUT TERGUGAT ;----------------------------------------------
35 — 24
  • Prajudi Atmosudidjo, birokrasi (bureavcracy) atauAdministrasi Negara atau tataUsaha Negara (TUN) meliputi tiga hal, yaitu:e aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik (kenegaraan);e fungsi atau aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional;e proses teknis peyelenggaraan undangundang;Ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui aktivitaspejabat birokrasi atau aparatur negara yang menjalankan tugas administrasimelalui pengambilan keputusankeputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PID/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — ADI NUGROHO
121 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prajudi Agus Winaktu sebagai pihak yang berhakatas obyek tersebut dan tidak ada satu alat buktipun yang menyatakanobyek tersebut adalah milik saksi Prajadi Agus Winaktu;Bahwa mengutip pendapat hukum M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
278 — 140
  • Halsenada juga disampaikan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwakewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaanyang berasal dari kekuasaan legislatif (iberi oleh UndangUndang).Dengan demikian menurut teori kewenangan, putusan MK tersebuttidak didasari oleh kewenangan yang benar menurut undangundang.Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UUPembentukan Peraturan Perundangundangan) putusan MahkamahKonstitusi tidak termasuk dalam jenis
    Hadjon, PemikiranNegara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasainginmeletakkan kewajibankewajiban diatas para warga (masyarakat),maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undangundang,hal tersebut dapat dipahami oleh karena di dalamnya terdapat suatulegitimasi yang demokratis dari rakyat melalui wakilwakilnya di DPRdan secara normative harus disetujui bersama dengan Presiden, halsenada juga disampaikan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwakewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaanyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, vsPT. COPYLAS INDONESIA,
59 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prajudi Atmosudirdjo, buktu HukumAdministrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, yang berpandapat :Berwenang/berkuasa atau tidaknya Alat Administrasi Negara yang membuatkeputusan ditentukan oleh kategori sebagai berikut :Kompetensi/ratione materi: pokok yang menjadi obyek keputusan/ketetapanharus masuk kompetensi Alat Administrasi Negara yang membuatnya;Halaman 49 dari 59 halaman.
Pengadilan PN Parigi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-03-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN Parigi Nomor 17/PDT.G/2016/PN PRG
Tanggal 5 Oktober 2016 — SUARDI Hi. Moh.Ali LAWAN
PT. BANK MEGA TBK Regional Makasar Cq PT. Bank Mega Cab. Palu Cq Bank Mega Kc. Parigi,
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Cq Pejabat Lelang Negara
Tuan MANSYUR RIFAI
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Parigi Moutong
162 — 53
  • Dasar hukum / sumber wewenang;Menimbang, bahwa menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalahkekuasaan yang diformalkan,baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadapsesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal darikekuasaan legislatif (diberi oleh UndangUndang) atau dari kekuasaan eksekutif /administratif. Sedangkan wewenang (Competence, bevoegdheid) hanya mengenaisesuatu onderdil atau bidang tertentu saja.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-08-2011 — Putus : 27-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 27 Desember 2011 — PT. Smart Telecom;Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
123 — 51
  • Prajudi Atmosudirdjo, HukumAdministrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995,halaman 49) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebutdiatas, menurut faktanya Penggugat telah memiliki izinpenyelenggaraan Pita frekuensi PCS 1900 dan bergerak padajaringan seluler sistem CDMA serta tidak termasuk yangmengikuti seleksi atau pelelangan, sehingga apabiladihubungkan dengan pengertian mekanisme seleksi dalamPeraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 14 April 2016 — Ir. SYAHRIN. MM BIN HISYAMSUDIN
86 — 16
  • SF.Marbun dalam HukumAdministrasi kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkanbaik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidangpemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaanpemerintah, sedangkan pengertian wewenang, (competence bavoegdheid)hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja, dengan demikianwewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Undangundang yangberlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu (Prajudi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
Dr. Jusdin Puluhulawa, S.H.,M.Si
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
181 — 160
  • Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum AdministrasiNegara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) halaman 136,menyatakan:Setiap tindak hukum administrasi, walaupun mengandungkekurangan, adalah tetap sah, dan kesalahannya tersebut tidakboleh diganggu gugat atau disangsikan oleh sebab hal tersebutberhubungan dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid)dan ketegakan wibawa pemerintah (handhaving van het wettinggezag).b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 K/Pdt/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — PT. PERTAMINA EP Cq PT. PERTAMINA UNIT BISNIS EP (Jambi), VS HUSENG
239 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prajudi Atmosudirjo, sebagai pakar Hukum Administrasi,menyatakan bahwa konsesi adalah suatu penetapan adminitrasinegara yang secara yuridis sangat kompleks, oleh karena itumerupakan seperangkat dispensasidispensasi, izinizin, lisensilisensi disertai dengan pemberian wewenang pemerintah terbataskepada pemegang konsesi (Hukum Administrasi Negara, cet.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps
Tanggal 10 Agustus 2016 — DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si., dkk.
94 — 49
  • (Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia,Jakarta, h. 29).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. Pama Persada Nusantara Dkk.
2.PT Pamapersada Nusantara
3.PT Kalimantan Prima Persada
4.PT Asmin Bara Bronang
5.PT Asmin Bara Jaan
6.PT Prima Multi Mineral
7.PT Pama Indo Mining
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
864 — 1337
  • Konsep izin yang paling kovensionalpendapatnya Prajudi bahwa izin itu halhal pengecualian dari suatu larangan.Jadi konteksnya adalah tidak boleh bahwa lahan HPL punya pemerintah dantidak boleh ada orang parkir disitu kecuali bayar retribusi kan seperti itu, bahwakita ketahui baha PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-03-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
YULHAIDAR SIMATUPANG, ST.
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
130 — 59
  • Jaditidak ada kewenangan yang bukan berdasarkan undangundang.Jika ada suatu kewenangan yang dijalankan bukan dengan UUmaka tidak sah karena kewenangan sebagai kekuasaan publik harusberdasarkan undangundang sesuai dengan teori hukumsebagaimana juga dikemukakan teori oleh prof prajudi bahwa suatukewenangan mengikat publik sehingga suatu kewenangan harusdidasarkan pada undangundang.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 12 Mei 2016 — IDRUS BIN MASTONI
63 — 8
  • dalam Hukum Administrasikewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolonganorang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal darikekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang,(competence bavoegdheid) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja,dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Undangundangyang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ( Prajudi