Ditemukan 21453 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 880/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Juli 2017 — PT. Mitra Estetika Indonesia Lawan Ronni Untung Handayanto
16493
  • Sebagaimana yang tersebutdalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
    Mengingatselama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster, pada waktuitu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yang dilakukanTergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, menyebutkan pada :BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang
    PraktikKedokteran dinyatakan :BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;Sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dalam perjanjiankerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut dapat dikenakan sanksisesuai UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yakni :BAB
    praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.Karena perjanjian tersebut telah bertentangan dengan UU Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran maka berdasarkan Pasal 1320KUHPerdata, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke4 sahnyaperjanjian tentang suatu sebab yang halal.Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah,maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat.
    Sudah jelas juga dikatakan di dalamundangundang praktik kedokteran pasal 42 pimpinan sarana dilaranguntuk meperkerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak mempunyai izinpraktek.
Register : 30-11-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — ROBI SUGARA Als ROBI Bin SUDIRMAN
155112
  • dakwaan Ke dua pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UURI NO. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.2.
    AMIATUN, SP, ORT yang menjelaskanbahwa terdakwa tamatan dari SMA telah melakukan kegiatan praktek di MR.BEHEL SHOOP Specialis Orthodontik dengan membersihkan karang gigisudah termasuk dalam praktik kegiatan dokter gigi sedangkan untukpemasangan Behel yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan alatalatseorang dokter gigi spesialie sudah termasuk praktik kedokteran gigiSpecialis Orthoddoncia yang harus dilakukan oleh dokter gigi SpecialisOrthodoncia yang sudah memiliki sertifikat Kompetensi specialis
    dari luar kota yang diantarkan oleh pihakekspedisi.Bahwa adapun mekanisme ROBI SUGARA menjalankan praktik doktergiginya dengan cara konsumen datang ke tempat MR.
    diberikan kepadaBadan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.Bahwa persyaratan untuk bisa mendapatkan surat ijin praktik kedokteranbaik bagi dokter ataupun dokter gigi sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran adalah : Mengajukan permohonankepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modalsetempat ataupun ke Kepala Dinas Kesehatan setempat denganmelampirkan :a.
    kedokteran;atauKedua : Melanggar pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29tahun 2004 tentang praktik kedokteran.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusunsecara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadapdakwaan yang mendekati faktafakta persidangan yaitu terhadap dakwaanKedua melanggar pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 tahun 2004tentang praktik kedokteran yang mengandung unsurunsur pidana sebagaiberikut :1.
Register : 25-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.NOVITA ELISABET MORONG, SH., MH.
2.EKO FEBRIANTO, S.H.
3.SUBANDI, SH.
Terdakwa:
ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
13033
  • AIDITYAS KARYA MANDIRI untuk peket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.207.229.300,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
  • 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT.
    JERIS FANI HIDAYAT untuk peket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.662.717.300,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) ;
  • 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT.
    Peraga/ Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa : PT.
    (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT.
    Kelaprindo ;
  • 2 (dua) lembar Surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah Unit Layanan Pengadaan Sistem Lelang Elektronik Pemerintah Kota Bontang An. RUSTAMSYAH kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tanggal 21 Juni 2010 beserta lampiran Addendum Penjelasan Pekerjaan : Pengadaan Alat-Alat Peraga dan Praktik Sekolah ;
  • Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang.

    SusTPK/2018/PN SmrModal Pengadaan AlatAlat Peraga/ Praktik Sekolah oleh Penyedia JasaPT.
    Kelaprindo;17.2 (dua) lembar Surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan AlatAlat Peraga/Praktik Sekolah Unit Layanan Pengadaan Sistem Lelang ElektronikPemerintah Kota Bontang An.
    Alatalat Peragaan/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota BontangTahun Anggaran 2010 yang diperuntukkan untuk SMK 1 dan SMK 3 KotaBontang.
    Standar Alat Praktik siswa SMK dari Direktorat Pembinaan SMKKemendikbud.Halaman 158 dari 202 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN Smr4. Daftar Spesifikasi dari PT. PANCA JAYA SETIA, Jakarta (Distributor alatperaga/ praktik siswa SMk):.
    (Tanpa Nomor) dari BendaharaPengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaranBelanja Modal Pengadaan AlatAlat Peraga/ Praktik Sekolah olehPenyedia Jasa PT.
Register : 13-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 02/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 18 Februari 2015 — FREDY FERDIANTO Alias KIM TJHIU
4718
  • Menyatakan barang bukti :Kwitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alatalat olahraga pada KegiatanPengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari Kepala Dinas Pendidikan KabupatenNatuna Selaku Pengguna Anggaran (Drs. Jasman Harun) kepada CV. Segi LimaGroup (Asmadi Bin. H.
    Aziz) sejumlah Rp.4.547.730.000, (empat milyar lima ratusempat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanggal bulan dantahun.Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 006/BAPHP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran.Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa Nomor: 133/BAPSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011.Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa Nomor : 134/
    BAPP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011.Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa Nomor : 135/BAPPL/KEU/LSDIKNAS/2011 tanggal 19 Desember2011.Hal 29 dari 58 hal Put.
    No.02/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR3636101112131415Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 006/BAPHP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran;Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa Nomor: 133/BAPSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa Nomor : 134/BAPP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan
    Menetapkan barang bukti berupa :1 Kwitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alatalat olahraga padaKegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari Kepala DinasPendidikan Kabupaten Natuna Selaku Pengguna Anggaran (Drs. JasmanHarun) kepada CV. Segi Lima Group (Asmadi Bin. H.
Register : 13-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN RUTENG Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Rtg
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
VARIAN JATI UTOMO,
Terdakwa:
REINY GOZALI HENOEK
12556
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa REINY GOZALI HENOEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 15 (Lima belas juta Rupiah) dengan
    Saksi BERNADUS ADUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana di bidangobat yaitu melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian yang ditemukanoleh petugas Tim Operasi Gabungan; Bahwa tim melakukan Operasi Gabungan pada hari Selasa tanggal 11Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Toko Garuda Mas milikterdakwa Reiny Gozali Henoek yang terletak di RT.008, RW.004, KelurahanReo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai
    Pada tahun 1993 Ahli mulai bekerja di BalaiBesar POM di Makasar, Tahun 2017 pindah tugas ke Balai POM di Kupangdan sejak 01 September 2018 hingga saat ini saksi bekerja di Loka POM diKabupaten Manggarai Barat;Bahwa yang dimaksudkan dengan Praktik Kefarmasian menurut Pasal 108ayat 1 Undang Undang RI.
    Tenaga TeknisKefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalaniPekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli MadyaFarmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker(Sesuai Pasal 1 Bab Ketentuan Umun Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;Bahwa menurut pendapat ahli, terdakwa tidak memiliki kKewenangan dalammelakukan praktik kefarmasian, karena latar belakang pendidikan terdakwaadalah SMA.
    Unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian atau kewenangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad 1.
    Unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian atau kewenangan ;Menimbang, bahwa Praktik Kefarmasian menurut Pasal 108 ayat 1Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyal keahlian dan
Register : 13-10-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 887/Pid.B/2016/PN Dps
Tanggal 31 Oktober 2016 — ANDI
198
  • Putu Gede Putra Darmadi:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa.Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 juli2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Tempat Praktik Doktermilik Saksi di Br. Sangging, Ds. Sibang Kaja, Kec.
    yang dalam keadaan tidak terkunci ;bahwa kronologis pencurian yang dialami adalah pada hari seninsekira tanggal 25 juli 2016 sekira pukul 06.00 wita, saksi dibangunkan oleh ayah saksi WAYAN DARMA dan mengatakkanbahwa barangbarang ditempat praktik saksi telah hilang di curi,selanjutnya saksi mengecek dan ternyata tempat praktik doktertersebut pintunya terobuka, setelah itu saksi mengecek ke dalamtempat praktik, dan saksi mendapati tempat praktik sudah dalamkeadaan berantakkan dengan laci meja sudah
    PUTUGEDE PUTRA DARMADI.Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di tempat praktik milikanak saksi adalah dengan cara masuk dengan mudah karena pintugerbang tidak dikunci dan pintu belakang tempat praktik terkuncinamun kuncinya masih tergantung di pintu, lalu pelaku masuk danmengambil barangbarang yang ada di dalam tempat praktik sepertitersebut diatas.Hal 5 dari 16 halaman, putusan Nomor 887/Pid.B/2016/PN Dps.Bahwa pelaku tidak ada merusak pintu atau baranglainnya,melainkan pelaku berhasil masuk karena
    Badung.Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut setelahada laporan dari masyarakat dan juga adanya Laporan di PolsekAbiansemal bahwa di tempat praktik Dokter, di Br. Sangging, Ds.Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung telah terjadi pencurian.Bahwa korban dalam pencurian tersebut adalah Dr. PUTU GEDEPUTRA DARMADI selaku pemilik tempat praktik yang berasal dariAlamat Br. Sangging, Ds. Anggungan, Kec. Mengwi, Kab.
    Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebelumnya terdakwatidak ada meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang dan ataupemilik tempat praktik tersebut.
Putus : 15-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 70/Pid.B/2016/PN Psr
Tanggal 15 Agustus 2016 — MUALAM BIN MARSITAM
183
  • Trajeng Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang berhasil disita olehpetugas berupa Uang Tunai Rp. 255.000, (dua ratus lima puluh lima riburupiah), 1 (Satu) lembar kertas nomor rekapan judi togel dan 1 (satu) UnitSepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam, Nopol : N6608XL adalahbarang bukti hasil praktik perjudian togel yang dilakukannya;Bahwa Peran terdakwa dalam praktik perjudian jenis togel adalahsebagai pengecer judi nomor togel;Bahwa Cara terdakwa dalam melakukan praktik
    SAM (DPO) tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan pada harisenin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Singapura;Bahwa terdakwa mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudianjenis togel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin darisiapapun;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung untungan, kalau angka/nomor judi togel yang dipasang menang makadapat hadiah
    Trajeng Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan; Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang berhasil disita olehpetugas berupa Uang Tunai Rp. 255.000, (dua ratus lima puluh lima riburupiah), 1 (Satu) lembar kertas nomor rekapan judi togel dan 1 (satu) Unit10Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam, Nopol : N6608XL adalahbarang bukti hasil praktik perjudian togel yang dilakukannya; Bahwa Peran terdakwa dalam praktik perjudian jenis togel adalahsebagai pengecer judi nomor togel; Bahwa Cara terdakwa dalam melakukan
    praktik sebagai pengecer judinomor togel dengan cara para penombok nomor togel tersebut biasanyadatang menemui terdakwa dengan cara memberitahu kepada terdakwanomor togel yang dipasang beserta besar uang yang ditombokkan.Setelah itu tombokan nomor penombok disalin oleh terdakwa ke kertasyang telah disediakan oleh terdakwa; Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari praktek penjualannomor judi togel adalah sebesar 20%; Bahwa Terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis togel sudah berjalan2 (dua)
    SAM (DPO) tersebut; Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan pada harisenin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu; Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Singapura; Bahwa terdakwa mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudianjenis togel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin darisiapapun; Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung untungan, kalau angka/nomor judi togel yang dipasang menang makadapat hadiah
Register : 29-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 15-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN Sak
Tanggal 29 Nopember 2016 — -Terdakwa JESS FRANS RIZAL MALAU
15157
  • Menyatakan Terdakwa JESS FRANS RIZAL MALAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----------------------------2.
    September 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1Menyatakan Terdakwa Jess Frans Rizal Malau telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik
Register : 05-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN Mpw
Tanggal 27 September 2016 — HATNI
4522
  • Sus/2016/PN MpwMaret tahun 2016 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat diTempat praktek Terdakwa di Pasar Segedong Rt.003 Rw.002 Desa PenitiBesar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Baratatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam pasal 108 yaitu praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian
    profesinya diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi;Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 Tantang Registrasi, Izin Praktik danIzin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalam menjalankan pekerjaankefarmasian yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker,yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepadaApoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitaspelayanan kefarmasian maupun Surat
    Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnyadisebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran, sedangkan untuk Tenaga Kefarmasianharus memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnyadisebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan
    profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus ujikompetensi. , bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 Tantang Registrasi, Izin Praktik danIzin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalam menjalankan pekerjaankefarmasian yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker,yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepadaApoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitaspelayanan kefarmasian maupun Surat Izin Kerja
    Apoteker, yang selanjutnyadisebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harusmemiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebutSIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitaskefarmasian. , bahwa yang dimaksud Praktik
Putus : 30-10-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Oktober 2013 — dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg
522396 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. padatanggal 25 Oktober 2007 atau setidaktidaknya pada waktu di tahun 2007bertempat di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Dinas KesehatanTentara (Rumah Sakit D.K.T) Jalan Pahlawan No.79 Kota Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36UndangUndang RI No.29 Tahun 2004, yang dilakukan
    dengan cara sebagaiberikut :Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktik di Jalan MayjenSungkono Madiun, pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukanpermohonan ijin praktik dokter pada Dinas Kesehatan Kota Madiun untukberpraktik di Rumah Sakit Tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T),permohonan ijin praktik dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/Per/IV.2007, dan PeraturanDaerah Kota Madiun No.13 Tahun 2003, namun Terdakwa sebagaiPemohon tidak
    membayar retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah) sehingga ijin praktik dokter tidak dikeluarkan oleh Dinas KesehatanKota Madiun.Meskipun tidak mempunyai ijin praktik dokter di Rumah Sakit Tingkat IV KotaMadiun (Rumah Sakit D.K.T), namun Terdakwa tetap berpraktik di RumahSakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T) sebagai dokter tamu.Pada tanggal 21 Oktober 2007 di tempat praktiknya di Jalan MayjenSungkono, Terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johanes TriHandoko, pasien tersebut
    ke tempat praktik Terdakwa, tanggal 22 Oktober 2007 di tempatpraktik Terdakwa, tanggal 24 Oktober 2007 sekitar pukul 17.00 WIB di tempatpraktik Terdakwa dan pada tanggal 25 Oktober 2007 sekitar pukul 11.00 WIB,lalu sekitar pukul 13.00 WIB di tempat praktik Terdakwa dan kemudian jam15.00 WIB di Rumah Sakit DKT Madiun lalu Terdakwa melakukanpemeriksaan kepada pasien, hasilnya kondisi pasien baik sehingga layakuntuk dilakukan operasi, sehingga menurut kami kondisi pasien tersebutbukanlah dalam keadaan
    Menurut pendapat kamiperbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan pidana karena telah diaturdalam ketentuan perundangundangan dalam hal ini UndangUndang RINomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bahwa dalam Pasal 51huruf a UndangUndang Nomor : 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa dokteratau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyaikewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi danstandar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.Dan dalampenjelasan
Register : 31-05-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Pdp
Tanggal 26 Juli 2016 — Nama lengkap : RAHMAT FAJRI panggilan AJI; Tempat lahir : Padang Panjang; Umur/tanggal Lahir : 41 Tahun / 2 Februari 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Perumnas Arafah Permai Nomor 05 RT 016 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang; Agama : Islam; Pekerjaan : Pedagang;
9025
  • Menyatakan terdakwa RAHMAT FAJRI panggilan AJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;4.
    Menyatakan terdakwa RAHMAT FAJRI panggilan AJl bersalah telahmelakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengansengaja melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal198 jo Pasal 108 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, sebagaimana dalam surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT FAUJRI panggilan Auldengan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.
    Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasianadalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan:(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalharus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
    keahlian dankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan golonganobatobatan terdiri dari obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golonganobat keras, golongan obat
Register : 04-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 128/Pid.B/2020/PN Tjs
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
JOKO SUTANTO, S.H.,M.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ANTON Alias ANTO Bin LADARI
7118
  • judi togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara menyiapkan tempat, kemudian ketika ada pembeli datang,pembeli tersebut memberikan 2 (dua) kertas berisi nomor togel yangdipasang, 1 (Satu) lembar kertas diberikan kepada Terdakwa dan 1(satu) kertas lainnya dipegang oleh pembeli nomor togel:;Bahwa angka yang dibeli tersebut belum pasti keluar, bisa menangbisa kalah, sifatnya untunguntungan;Bahwa rumah kosong yang dijadikan tempat praktik judi togel olehTerdakwa tersebut merupakan tempat umum
    yang dapat dijangkauoleh semua orang;Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;2.
    JUMAdan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungansebesar 15% (lima belas persen);Bahwa rumah kosong yang dijadikan tempat praktik judi togel olehTerdakwa tersebut merupakan tempat umum yang dapat dijangkauoleh semua orang;Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan
    JUMA dan dari penjualan togeltersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 15% (lima belas persen);Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN TjsBahwa rumah kosong yang dijadikan tempat praktik judi togel olehTerdakwa tersebut merupakan tempat umum yang dapat dijangkau olehsemua orang;Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berjualan togel dan Terdakwamengetahui hal tersebut melanggar hukum namun Terdakwa terpaksatetap melakukannya;Bahwa agar orang lain mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel,Terdakwa
    JUMA, dan dari penjualan togel tersebut Terdakwamemperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen); Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif
Putus : 09-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Oktober 2013 — H. MATNAWI
6031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUSMUNIselaku Kepala Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep menerangkan : Bahwatindakan memencet benjolan atau menyedot dengan menggunakan sped/alatsuntik dan atau membedah dengan menggunakan alat lain kemudian menjahittubuh pasien tersebut tidak dibenarkan karena tindakan tersebut merupakantindakan medik yang hanya bisa dilakukan dokter ;Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal78 Undangundang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa H
    MATNAWI Desa Panagaan, Kecamatan Gapura, KabupatenSumenep, atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sumenep tanpa izin melakukan praktik pelayanankesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi, sehinggamengakibatkan luka, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :Bermula ia Terdakwa H. MATNAWI pada tahun 1989 pernah belajarmeracik jamu obat tradisional dan Terdakwa H.
    ;Bahwa terhadap unsur Setiap Orang dan unsur Dengan Sengaja dariPasal 78 UndangUndang RI No.29 Tahun 2004 Pemohon Kasasi/Terdakwasependapat dengan pertimbangan hukum dari judex facti kalau PemohonKasasi/Terdakwa dinyatakan telah terbukti, akan tetapi terhadap unsurMenggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanankepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yangbersangkutan adalah doter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat TandaRegistrasi dan/atau Surat Izin Praktik
    No.981 K/Pid.Sus/2013e Bahwa Terdakwa menjalani praktik pengobatan tradisonal ini selamakuranglebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya, dan hingga sekarang belum ada pihakpasien atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan dan melaporkanTerdakwa, kecuali pihak yang melaporkan Terdakwa yaitu saksi Drs.
    mereka datang ke tempat praktik Terdakwa tidak merasadirugikan dan penyakit yanga dirasakan relatif mengalami perbaikan ataukesembuhan.
Register : 16-06-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Yyk
Tanggal 30 Agustus 2017 — MUHAEMIN SAROF
16833
  • Menyatakan Terdakwa MUHAEMIN SAROF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,00 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    mana tempatkediaman sebagian besar saksi yang di panggil dan terdakwa ditahan lebihdekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempatkedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itudilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberiHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Yykbantuan pada waktu kejahatan dilakukan orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik
    2017/PN YykBahwa Pehacain injeksi harus dibeli dengan resep dokter, karena itermasuk obat keras;Bahwa pengertian harus dengan resep dokter yaitu. untukmelakukan penjualan obat keras daftar G harus berdasarkan resepdokter dan itu hanya dapat dilakukan oleh sarana berijin sepertiapotek, rumah sakit, klinik yang mempunyai apoteker penanggungjawab;Bahwa Terdakwa selaku pengantar barang di Pedagang BesarFarmasi PT Rajawali Nusindo Cabang Yogyakarta tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik
    Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal108;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.Barangsiapa ;Menimbang, bahwa Yang dimaksud barangsiapa adalah subyekhukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapatmempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukandihadapan hukum.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan seseorang
    Unsur orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalamPasal 108,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktikkefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan = danpendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
    harusHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Yykdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan iniadalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapatmelakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokterdan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat
Putus : 20-12-2012 — Upload : 06-03-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 391/PID.B/2012/PN.KRAKS.
Tanggal 20 Desember 2012 — PUJI SANTOSO
579
  • sebagaimanadimaksud dalam pasal 73 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa mulanya terdakwa telah membuka praktik pengobatan terhadapmasyarakat dirumah kontrakkannya dengan menerima pasien dari masyarakatumum sekitar tempat tinggalnya dengan menarik biaya pengobatan antara Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000, (lima belas riburupiah).Bahwa dalam memberikan pelayanan pengobatan terhadap masyarakat tersebut,terdakwa menggunakan alat atau metode
    pengobatan tersebut, terdakwa tidakmempunyai izin praktik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo atau daripejabat yang lain berwenang, padahal sesuai ketentuan, yang berwenangmemberikan pelayanan kesehatan di rumahnya kepada pasien haruslah orangyang mempunyai keahlian seperti dokter ataupun tenaga kesehatan lulusansekolah Kebidanan atau sekolah Keperawatan, melainkan terdakwa adalahpegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo denganpendidikan SLTA.Bahwa selanjutnya sewaktu
    Probolinggo ;Bahwa terdakwa melakukan praktik pengobatan di rumahkos milik PAK SI yang beralamat di Desa AlassumurKulon Kec. Kraksaan Kab.
    Probolinggo dari jam 17.00Wib sampai dengan jam 21.00 Wib ;Bahwa terdakwa melayani pengobatan kepada masyarakatkurang lebih sudah 2,5 (dua setengah) bulan dankebanyakan yang berobat orang sakit pegal linu, pusingdan batuk ringan ;Bahwa terdakwa saat menjalankan praktik keperawatanatau memberi pelayanan pengobatan kepada masyarakatbelum mempunyai ijin praktik dari Dinas KesehatanPropinsi Jawa Timur maupun Dinas Kesehatan Kab.Probolinggo dan masih sekolah keperawatan belum lulus ;Bahwa setiap harinya
    tanggal 15 Februari 2012sekira jam 22.00 WIB telah tertangkap tangan melakukan praktik atau memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat bertempat di rumah kontrakkannya di DesaAlassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
Register : 22-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MANNA Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Muhamad Arpi SH
Terdakwa:
ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABTULANI
11070
  • Bengkulu Selatan sejak tahun 2016; Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Dokter yaitu melayani pasienyang berobat dan juga konsultasi dibidang kesehatan berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang praktik kedokteran; Bahwa yang dimaksud Praktik Kedokteran, adalah rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakanupaya kesehatan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Dokter
    dan Dokter Gigi adalahdokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusanpendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luarnegeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundang undangan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik adalah buktitertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akanmenjalankan praktik kKedokteran
    setelah memenuhi persyaratan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yangmelakukan praktik kKedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat izin praktik;Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN MnaBahwa Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran menyebutkan bahwa Dokter atau dokter gigi dalammenyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanankedokteran atau
    kedokteran gigi;Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang Undang RI No. 29 Tahun2004, tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa setiap orangdilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yangbersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat tandaregistrasi dan / atau surat izin praktik;Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014, tentangTenaga Kesehatan, yang dimaksud Tenaga Kesehatan
    DESI tentang keluhan yang dirasakannya;Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankanpraktikkedokteran ataupun tenaga kesehatan;Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawatatau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untukmenjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur
Register : 06-12-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PN PEMALANG Nomor 71/Pid.Sus/2012/PN.Pml
Tanggal 7 Februari 2013 — ROJA’I Bin ISNAENI
714
  • Menyatakan Terdakwa ROJAI Bin ISNAENI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;3.
    unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sehinggadakwaan alternatif kesatu menurut Majelis tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti makaselanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yakni melanggarPasal 198 UU R.I Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa Pasal 198 UndangUndang R.I Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik
    Tenaga Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker danTenaga Tehnis Kefarmasian (Vide Pasal 33 (1) PP No.51 Tahun 2009 TentangPekerjaan Kefarmasian), yang dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktek danselain itu terhadap Tenaga Kesehatan diluar tenaga kefarmasian juga dapat diberikankewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai denganketentuan perundangundangan (Vide Penjelasan Pasal 35 (1) PP No.51 Tahun2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik
    memiliki kewenangankhusus untuk dapat menjual pil Dextromethorpan tersebut;Menimbang, bahwa dari hasil uji pemeriksaan laboratorium kriminalistikNo.Lab: 1072/NOF/2012 tanggal 12 Oktober 2012 terhadap tablet warna kuning daribarang bukti, disimpulkan adalah Dextromethorphan merupakan obat batuk;Menimbang, bahwa Dextromethorphan adalah sediaan farmasi jenis obatbatuk, yang peredarannya adalah bebas terbatas, yang berarti bebas dapat dibeli tanparesep dokter akan tetapi halhal yang berhubungan dengan praktik
    diancam dengan pidana dendayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan berdasarkan Pasal 30 ayat 220KUHP apabila denda tidak dibayar maka haruslah diganti dengan hukuman kurunganyang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada Terdakwa,maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan pidana bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa telah menyalahi praktik
    bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwaharus pula dibebani untuk membayar beaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini ;Mengingat Pasal 198 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, KUHAP dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ROJAI Bin ISNAENI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mempunyaikeahlian dan kewenangan melakukan praktik
Putus : 08-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Psr
Tanggal 8 Desember 2015 — KATIYEM Bin H. MUNAWAR
617
  • perjudian jenis togel adalah sebagaipengecer judi nomor togel;Bahwa cara tersangka dalam melakukan praktik sebagai pengecer judi nomortogel dengan cara para penombok nomor togel tersebut biasanya datangmenemui tersangka dengan cara memberitahu kepada tersangka nomor togelyang dipasang beserta besar uang yang ditombokkan.
    Kemudian pada malam harinya, tersangka bertanyakepada teman tersangka, berapakah nomor togel yang keluar pada haritersebut, jika ada yang keluar atau tembus, maka tersangka menemui YASIN(DPO) untuk meminta imbalan dan mengambil keuntungan penombok nomorjudi togel tersebut;e Bahwa keuntungan yang diperoleh tersangka dari praktek penjualan nomorjudi togel adalah sebesar 15%;e Bahwa tersangka melakukan praktik sebagai pengecer perjudian jenis togelsudah berjalan 2 minggu atau pertengahan bulan Agustus
    2015 dan mendapatkeuntungan yang diperoleh dari dari Bandar togel tersebut;e Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan pada harisenin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;e Bahwa praktik perjudian yang dilakukan tersangka adalah perjudian togel jenisSingapura;e Bahwa tersangka mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudian jenistogel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin dari siapapun;e Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh tersangka bersifat untung untungan
    perjudian jenis togel adalah sebagaipengecer judi nomor togel;e Bahwa cara tersangka dalam melakukan praktik sebagai pengecer judi nomortogel dengan cara para penombok nomor togel tersebut biasanya datangmenemui tersangka dengan cara memberitahu kepada tersangka nomor togelyang dipasang beserta besar uang yang ditombokkan.
    dan mendapatkeuntungan yang diperoleh dari dari Bandar togel tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan pada harisenin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan tersangka adalah perjudian togel jenisSingapura;Bahwa tersangka mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudian jenistogel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin dari siapapun;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh tersangka bersifat untung untungan, kalau angka
Putus : 12-11-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 12 Nopember 2014 — - Drs. JASMAN HARUN (Terdakwa) - BAMBANG WIDIANTO, SH. (JPU) - DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH (JPU)
126135
  • Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 ;4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/ BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 ;5. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL/KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;6.
    Kartu Kendali Kegiatan Bulan Desember SKPD Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ;11. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0570/SPM/LS/1.01.01/XII/11 tanggal 21 Desember 2011 ;12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18099/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;13.
    Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat - alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000.00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;20.
    Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat- alat olahraga ;33.
    Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011 ;50.
    BAPP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011.Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa Nomor: 135/BAPPL?
    Natuna yangdapat merugikan keuangan Negara/Daerah berdasarkan Surat Panggilan dari KejaksaanNegeri Ranai;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswapekerjaan belanja bahan alat olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TA.2011, saksi hanya sebagai penerima barang bantuan saja berupa alatalat praktik olahragasiswa, dimana saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 001 Cemaga;Bahwa bukan saksi yang menerima langsung alatalat praktik olahraga siswa tersebut,yang
    Natuna untukmengantarkan barangbarang berupa alat praktik olahraga siswa tersebut ke sekolah saya;Bahwa barangbarang berupa alat praktik olah raga siswa tersebut sekaligus diterima dihariyang sama; Bahwa barangbarang berupa alat praktik olah raga siswa yang saksi terima sudah sesuaidengan jenis dan jumlah barang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyerahanbarang, namun untuk kwalitas barang saksi tidak mengetahuinya;Bahwa sebagian barangbarang tersebut dapat dipergunakan dengan baik, tetapi
    Natuna TA. 2011; Bahwa saksi menerima alatalat praktik olahraga siswa tersebut di SDN 009 Air Raya Jl.Hang Nadim Kec. Bunguran Timur Kab.
    menang tender proyek pengadaan alat praktik danperaga siswa pekerjaan belanja bahan alat olahraga pada Dinas PendidikanKab.
Register : 21-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Imam Bahariyanto
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR AINUN.SH
231144
  • Disdiksu/ 2014 tanggal 1 Oktober 2014 UntukKeperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp. 11.575.080.000 , atasPekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik dan PerlengkapanPendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 2.315.016.000 ,15.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas pengajuan Surat PerintahMembayar (SPMLS) Nomor SPM 900/150.Disdiksu/2014 tanggal 1Oktober 2014 Untuk Keperluan Pembayaran uang muka = 20% x Rp.11.575.080.000 ,Pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Peralatan Praktik danPerlengkapan
    Tanggung9.260.064.000 Nomor , atas Jawab 900/258.Disdiksu/2014 Pekerjaan ,Untuk Mutlak Keperluan Pengadaan atas pengajuan Pembayarantanggal Revitalisasi Surat 19 Peralatan Praktik dan PerlengkapanPendukung Teknik Permesinan tahun 2014 sebesar Rp. 9.260.064.000 ,30.1(satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D nomor421.5/073/SMK B1/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada PejabatPengelola Keuangan Daerah eq.
    Tentang unsur melawan hukum.Bahwa dalam memori bandingnya, pada intinya terdakwa menyatakanbahwa kegiatan lelang pengadaan peralatan praktik pada SMK NegeriBinaan yang diikuti oleh CV. Mahesa Bahari seluruhnya merupakaninisiatif sekaligus dikerjakan oleh Saksi Agus Daryadi.2.
    Bahwa dalam kegiatan revitalisasi peralatan praktik pada SMK NegeriBinaan tersebut terdakwa meminta surat dukungan kepada PT. PancaJaya Setia, PT. Karya Makmur Nusantara, CV. Negeri Pertiwi, dan PT.Transindo Sejahtera Utama dan mengajukan Purchase Order kepadaPT. Karya Makmur Nusantara Bersama, hal mana dikuatkan olehketerangan saksi Puji Astuti, saksi Asanah, dan saksi Afnil.