Satker Kementerian Koperasi dan UKM sebesarRp.401.150.000.e Bahwa benar pencairan dana Dekopinwil Jambi tersebut dilakukan dalam 3(tiga) tahap yaitu sbb:1 Tanggal 24 Juni 2010 senilai Rp.200.575.000. (50%) ;2 Tanggal 24 Nopember 2010 senilai Rp.120.345.000. (30%0 ;3 Tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 80.230.000. (20%) ;e Bahwa benar tanggung jawab Ketua Dekopinwil Jambi adalah melaksanakankegiatan sesuai program dan rincian kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPAtermasuk melaporkan kegiatan secara priodik

yangberakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran dalamrangka pelaksanaan Satker ;d Bertanggungjawab terhadap ketercapaian program dansasaran kegiatan yang berada dibawah koordinasinya ;Menimbang, bahwa saksi SUPARNO, SE.MM selaku Kepala Bidang KebijakanDiklat Formal, Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa tanggung jawabKetua Dekopinwil Jambi adalah melaksanakan kegiatan sesuai program dan rinciankegiatan yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran termasuk melaporkankegiatan secara priodik

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepadaPPK;2. Melaksanakan perjanjian dan kewajibankewajiban yangdibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;oe Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak,penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakanJasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuaidengan kontrak;4.

HERO PROPERTI NUSANTARA (PENGGUGAT) sebagaiberikut : Mengikuti koordinasi rutin secara priodik atau harian, bersamasamadengan atasan (Finance Supervior) untuk membahas rencana kerjaharian, permasalahan serta solusinya. Mengusulkan perhitungan biaya operasional kantor dan dimasukan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perusahaan. Melakukan pengambilan berkas kantor untuk kegiatan operasionalperusahaan.

PAM. 22 tahun2002 tentang Administrasi Intelijen yang didalamnya mengatur tentangLaporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan LaporanTriwulan, serta Laporan Tahunan kemudian Non Priodik sertapengarsipannya semua yang melakukan adalah Stafmin Intel, dankegiatan tersebut didalam pengarsipan yang bertanggung jawabmenyimpan atau mengeluarkan harus diketahui oleh Pabanda,sedangkan Saksi yang menjabat Pabandaminintel dibantu oleh 3 (tiga)orang yang seruangan dengan Saksi di ruang Stafmin Intel

Melaporkan pelaksanaan pekerjan secar priodik kepada PPK4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, danpenuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja ,bahanbahan,peralatan, angkutan ke atau dari lapangan.6. Memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaanpelaksanaan yang dilakukan oleh PPK.7.

.18Bahwa pada saat saksi masih disana untuk mendapatkan empatratus ribu itu Sangat susah , dan untuk mencapai target yang tigaratusribu itupun sangat susah ;Bahwa anggota keluarga saksi pada waktu itu tidak diikut sertakanJPK3, karna saksi tidak mampu bayar iuran ;Bahwa pulang kepool kurang dari jam yang sudah di tentukan bolehSaja , artinya tidak di paksa harus sampai selesai , walupun jamyang di anjurkan oleh perusahaansampai jam 16.00;Bahwa mengenai SPJ dikeluarkan oleh perusahaan ;Bahwa secara priodik

SBy.Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desadan Perangkat Desa, menyatakan Kepala Desa melakukan penilaian kinerjaPerangkat Desa secara priodik dan pada akhir tahun dituangkan dalambentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat.

Abdi Hartawan yang berkedudukan sebagai sekretaris dari TimKoordinasi Kabupaten Daerah Tertinggal Kabupaten Kaur, sesuai denganSK Bupati Kaur Nomor 229 Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 (lihathalaman 68 putusan) yang tugasnya antara lain huruf h, memonitor danmengevaluasi secara berkala serta mengambil tindakan yang diperlukanjika ada permasalahan pada tingkat masyarakat dan huruf bmenyampaikan laporan dalam pengendalian secara priodik kepada TimKoordinasi dengan tembusan kepada Bupati (halaman 68

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepadapengguna anggaran/pengguna barang ;4.

Bahwa menurut Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SitubondoNomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PemerintahDesa dan Perangkat Desa, menyatakan Kepala Desa melakukan penilaiankinerja Perangkat Desa secara priodik dan pada akhir tahun dituangkan dalambentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat;Bahwa senyatanya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan BupatiSitubondo

Pos Indonesia Palembang 30000 sebagaiSupervisor Audit Kantor Pos Pemeriksaan Palembang dan kenal dengan terdakwa serta tidakada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa TUGAS DAN Tanggung jawab saksi adalah mengadakan Pengawasan dengan carapemeriksaan secara priodik pada setiap bagian Kantor KPRK Palembang dan saksibertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) Palembang dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan ;Bahwa Wilayah kerja atau Kantor Pos yang menjadi Tanggung Jawab saksi adalah

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;5. Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawabdengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan angkutan ataudari lapangan, dan segala pekerjaan permanen dan maupun sementara yangdiperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yangdirinci dalam kontrak;6.

penjualan produksiusaha daerah akan diatur lebih lanjut dengan (Peraturan Bupati HuluSungai Selatan Nomor 010 Tahun 2005 tentang PetunjukPelaksanaan Prosedur dan Tata Cara Penjualan Produksi UsahaDaerah tanggal 22 Agustus 2005) ;e Dalam pembelian produksi usaha daerah tersebut berdasarkan Pasal10, berbunyi :Ayat (1) : Struktur besarnya tarif retribusi penjualan benih dan bibitproduksi usaha daerah ditetapkan 5% (lima persen) dariharga dasar obyek retribusi ;Ayat (2): Harga dasar ditetapbkan secara priodik

penjualan produksiusaha daerah akan diatur lebih lanjut dengan (Peraturan Bupati HuluSungai Selatan Nomor 010 Tahun 2005 tentang PetunjukPelaksanaan Prosedur dan Tata Cara Penjualan Produksi UsahaDaerah tanggal 22 Agustus 2005) ;Dalam pembelian produksi usaha daerah tersebut berdasarkan Pasal10, berbunyi :Ayat (1) : Struktur besarnya tarif retribusi penjualan benih dan bibitproduksi usaha daerah ditetapkan 5% (lima persen) dariharga dasar obyek retribusi ;Ayat (2): Harga dasar ditetapbkan secara priodik

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi pemeriksaankepada kepala bidang secara priodik sebagai bahan pertanggungjawaban;15.

Melaporkan hasil pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahansecara priodik (oulanan, triwulan dan tahunan).Bahwa Terdakwa Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PP TK) tidak melaksanakan pengendaliankegiatan dengan turun lansung kelokasi kegiatan tetapi hanyamenerima laporan saja dari petugas lapangan sehingga kebenarandata yang diterima Terdakwa Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.

Melaporkan hasil pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahansecara priodik (obulanan, triwulan dan tahunan).Bahwa Terdakwa Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PP TK) tidak melaksanakan pengendaliankegiatan dengan turun lansung kelokasi kegiatan tetapi hanyamenerima laporan saja dari petugas lapangan sehingga kebenarandata yang diterima Terdakwa Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.

Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalahmelaksanakan pembuatan administrasi penyidikan,melaporkan secara priodik dan insidentil yang berkaitandengan penyidikan.5. Bahwa setahu Saksi selama ini Denpom III/1 Bogor tidakpernah dilibatkan dalam pelaksanaan seleksi penerimaanprajurit TNI.6. Bahwa Terdakwa adalah anggota Denpom III/1 Bogor yangmempunyai tugas pokok sebagai Tamtama Motoris yangbertugas melakukan pengawalan terhadap tamutamu VIPHalaman.10 dari 28 halaman.

Rp.13.000.000, dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa didepanpersidangan ; Bahwa terdakwa bisa menerima pemberian (hadiah) sebesar Rp.13.000.000, tersebuttidak lain karena kedudukan atau jabatan terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupten Blitar ;Bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang sebesar Rp.13.000.000, tersebutbertentangan dengan kewajibannya selaku Pejabat Kepala Desa Karangsono yang seharusnyamelayani kepentingan masyarakat karena terdakwa secara Priodik

Bahwa menurut Pasal 40 ayat (2) Perturan Peraturan Bupati Situbondo No. 9tahun 2017 tentang Perturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa danPerangkat Desa, menyatakan Kepala Desa melakukan penilaian kinerjaPerangkat Desa secara priodik dan pada akhir tahun dituangkan dalam bentukevaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat;Bahwa senyatanya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Perturan PeraturanBupati Situbondo No.

Nazar tapi nomornya SK saksilupa, tugasnya antara lain mengawasi pekerjaan lahan mulai daripembukaan/pembersihan lahan, pengukuran, pembuatan ajir, pembuatanlobang tanam, dan penanaman, dimana hasil pengawasan ini akandibuatkan laporan secara priodik kepada Pimpro; Bahwa saksi ditunjuk pengawas teknis pekerjaan untuk pekerjaanPembersihan lahan/pengelohan lahan untuk tanaman penghijauan,pembuatan lobang tanam/ajir dan penanaman yang di Gagatur seluas 60ha dan di Baruang seluas 80 ha, kemudian pembuatan

yang telah diberikan tersebut; Bahwa saksi selaku pangawas teknis mengawasi pekerjaan untuk persiapanlahan/fisik untuk tanaman jati di Bahalang seluas 500 ha yang dikerjakanoleh Beringin Putra dimana Direkturnya Samsiar/terdakwa; Bahwa saksi selaku pengawas teknis dalam melakukan pengawasanlangsung turun ke lapangan antara kali dan 2 kali setiap bulannya, dansewaktu saksi ke lapangan ada ditemui rekanan dan pekerja yangmengerjakan pekerjaan tersebut, dan hasilnya akan diberikan laporannyasecara priodik

Kharisma Insan Perdana dengan jenis pekerjaanpersiapan lahan, penyiapan sarana dan prasarana termasuk pembuatantempat bibit, sehingga tidak ada hubungannya dengan terdakwa; Bahwa seingat saksi nilai kontrak pekerjaan ini sebesar Rp. 197 juta yangbersumber dari pusat tercantum dalam dana DAKRHL tahun 2001; Bahwa tugas saksi selaku pengawas teknis antara lain mengawasipelaksanaan pekerjaan fisik, sesuai dengan kontrak, membuat laporansecara priodik kepada Pimpro; Menimbang bahwa atas keterangan saksi

adalah sebesarRp.2.422.140.000,Bahwa, saksi tidak ingat lagi berapa jumlah dana bantuan uanglauk pauk yang telah disalurkan oleh Camat V Koto Timur(terdakwa) karena catatannya tidak saksi bawa;Bahwa, Jumlah total sisa pengembalian dari seluruh danabantuan uang lauk pauk yang diterima oleh terdakwa sebesarRp. 287.460.000, dan dasarnya berdasarkan SP terdakwakepada saksi pada bulan April 2010 dan itu belum termasukkekurangan pembayaran pada tanggal 27 Mei 2010;Bahwa, saksi ada membuat laporan secara priodik