PJPN17/PUPNC.24.01/2011 tanggal 6 April 2011, diketahui bahwa PenanggungHutang dan/atau Penjamin Hutang a.n. CV. Abadi/Nasruddin Muin danAmran Muin masih mempunyai hutang kepada Negara cq. KementerianKeuangan RI cq.

PUPN17/PUPNC.24.01/2011 tanggal6 April 2011 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama CV.Abadi qq. Haji Nasrudin Muin Alias Haji Nasaruddin Muin dan Amran Muin,yang pada pokoknya menetapkan jumlah hutang CV. Abadi qq.

SP194/PUPNC.24/2011 tanggal 1 Juni2011, PUPN Cabang Sulawesi Selatan menyampaikan kepada CV. Abadi qq.Haji Nasrudin Muin Alias Haji Nasaruddin Muin dan Amran Muin untuk segeramembayar hutangnya kepada Negara cq.

SPPBS27/PUPNC.24.01/2012 tanggal 14 Februari 2012, yangpada pokoknya memerintahkan Kepala Kantor KPKNL Makasar untukmelaksanakan penjualan objek sengketa melalui lelang.Bahwa terhadap perintah dilaksanakannya lelang sebagaimana SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No.

barang sitaanNomor : SPPBS27/PUPNC.24.01/2012 tertanggal 14 Pebruari 2012, diberitanda T.114;15.1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan permohonan kredit dari PT.

PB01/PUPNC.15/2003, tertanggal 14 Januari 2003dengan perincian : Bulan Februari 2003 sebesar ..............cccceeees Rp 38.520.000,Hal. 3 dari 18 hal. Put.

PB01/PUPNC.15/2003, tanggal 14 Januari 2003 besertaampliasinya adalah cacat, tidak sah, demi hukum batal ;Menyatakan bahwa tindakan hukum para Tergugat berkaitan dengan SuratPerjanjian Kredit No. 6/PK/BPD/KUK/III/97, tanggal 10 Maret 1997 dan SuratPernyataan Bersama No.

PB01/PUPNC.15/2003, tanggal 14 Januari 2003adalah merupakan tindakan melawan hukum ;Menyatakan bahwa Sita Revindicatoir atas Sertifikat HGB No. 480 tercatata/n Waloeyo Cokro Darmanto adalah sah serta dikuatkan adanya danselanjutnya sertifikat termaksud diserahkan pada para Penggugat tanpasyarat apapun ;Menyatakan bahwa angsuran yang telah dilaksanakan/dibayarkanPenggugat pada Tergugat II vide Surat Pernyataan Bersama No.

PB01/PUPNC.15/2003, tanggal 14 Januari 2003 sebesar Rp 154.080.000.bukan/tidak merupakan kewajiban hukum Penggugat , karenanya tidak sah,demi hukum batal ;Menghukum Tergugat Il mengembalikan tanpa syarat apapun uangangsuran Penggugat vide Surat Pernyataan Bersama No. PB01/PUPNC.15/2003, tanggal 14 Januari 2003 sebesar Rp 154.080.000.

No. 2352 K/Pdt/2005sebesar Rp 154.080.000, sebagaimana telah diakui Tergugat Rekonvensidalam gugatannya Nomor 11 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas menunjukkan bahwaTergugat Rekonvensi telah melanggar Pernyataan Bersama Nomor PB01/PUPNC.15/2003, tangg!

., jabatan Kepala Biro Advokasi , Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU02/PUPNC.10/2019,tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Kasasi;Lawan1. STEVEN HUI (dahulu= bernama SETIAWANHARJONO), kewarganegaraan Singapore, tempattinggal di Peninsula Plaza #1706 111 Nort Bridge Road,Singapore 17009 dan di Jalan Haji Agus Salim Nomor72, Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta;2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan KetuaPanitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor PJPN09/PUPNC.10.01/2019, tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific(BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/ Hendrawan Harjono,tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan adanya putusan hukum yangtelah berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijsde) atauadanya penetapan lain yang mencabutnya;B. Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Ketua Panitia UrusanPiutang Negara Cabang Daerah Khusus lbukota Jakarta NomorPJPN 09/PUPNC.10.01/2019, tentang Penetapan Jumlah PiutangNegara Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham(PKPS) PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama SetiawanHarjono/Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KetuaPanitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor PJPN09/PUPNC.10.01/2019, tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific(BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono, tanggal23 Mei 2019:4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulHalaman 2 dari 9 halaman.

Rimba Windy Indahtetap tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian hutang makasebagai langkah selanjutnya dalam pengurusan piutang Negara Tergugat Ilmengeluarkan:e Surat Paksa dengan No: SP224/PUPNC.10/2004 tanggal 15 Januari2004;e Surat Paksa dengan No: SP114/PUPNC.10/2004 tanggal 14 Januari 2004yang berirahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA yang isinya adalah memerintahkan PT. Rimba Ramin Pontianakdan PT.

.10.01/2003 tanggal 18 November 2003 danNo.SP3N.108/PUPNC.10.01/2003 tanggal 18 November 2003;.

Setelah peralihan piutang dilaksanakan, dalam rangka kepentinganpengamanan kekayaan Negara, maka Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah PenyitaanNo.SPS35/PUPNC.10.01/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan No. SPS36/PUPNC.10.01/2004 tanggal 14 Mei 2004 untuk menyita barangjaminan dan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan atauPenjamin Hutang PT Rimba Ramin Pontianak dan PT Rimba WindyIndah;.

Foto copy sesuai dengan aslinyva DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, SURATPAKSA No. 224/PUPNC.10/2004 PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA CABANG DKI JAKARTA, tertanggal 15 Januari 2004,(T.I5);6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah PenyitaanNo.SPS 35/PUPNC.10.01/2004, tertanggal 14 Mei 2004 (T.Il6a);7. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan No. BAP35/WPL.03/KP.06/2004, tertanggal 01 Juli 2004, (T.Il6b);8.

Foto copy dari foto copy Panitia Pengurus Piutang Negara Cabang DKIJakarta, Surat Perintah Penyitaan No.SPS35 /PUPNC.10.01/2004,tanggal 14 Mei 2004, (bukti T.T8);.

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS11/PUPNC.10.05/2015 tanggal 9 November 2015, untuk selanjutnyadisebut sebagai Objek Sengketa II; DASAR DAN ALASAN GUGATAN: 1.

Bahwa dilaksanakannya lelang terhadap tanah yang dibuktikan haknyadengan OBJEK SENGKETA dilakukan oleh KPKNL Kota Batam adalahberdasarkan Objek Sengketa II yaitu Surat Perintah Penjualan BarangSitaan Nomor: SPPBS11/PUPNC.10.05/2015 tanggal 9 November 2015tentang Pelaksanaan Penjualan Melalui Lelang Barang Jaminan danatau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan atau PenjaminHutang yang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor:BA49/PUPNC.04/2015 yaitu sebidang tanah SHGB Nomor

.10.05/2015 tanggal 9 November 2015tentang Pelaksanaan Penjualan Melalui Lelang Barang Jaminan dan atauharta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutangyang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor: BA49/PUPNC.04/2015 yaitu sebidang tanah SHGB Nomor 364 seluas 17.902halaman 17 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPIm?

T Il4 Fotokopi Surat Nomor: SP3N15/PUPNC.10.05/2008 tanggal 22 Januari 2008;halaman 37 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPI5.Oo10.11.12.13.T I5T 16T Il7aT Il7bT Il7cT II8T Il9T I10T I11Fotokopi Keputusan Panitia Urusan Piutang NegaraCabang DKI Jakarta Nomor: PJPN93/PUPNC.10.05/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT.

Bunga Setangkai;Fotokopi Surat Paksa Nomor: SP199/PUPNC. 10/2008tanggal 31 Maret 2008; Fotokopi Surat Perintan Penyitaan Nomor: SPP49/PUPNC.10.05/2008 tanggal 23 Mei 2008; Fotokopi Laporan Pelaksanaan Penyitaan Nomor: Lap04/WKN.3/KNL.04/2015 tanggal 28 Oktober 2015:Fotokopi Berita Acara Penyitaan Nomor: BA49/PUPNC.04/2015 tanggal 27 Oktober 2015; Fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang SitaanNomor: SPPBD/11/PUPNC.10.05/2015 tanggal 09Nopember 2015; Fotokopi Pasal 6 UndangUndang Nomor: 4 Tahun1996

Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Mataram berdasarkanSuratPenerimaan Pengurusan Piutang Negara nomor: S105/PUPNC/VII.12/1995tanggal 12 Juli 1995 menerima pengurusan kredit macet tersebut dari PT BankDagang Negara Cabang Mataram (dahulu Tergugat 1);4. Bahwa dengan penyerahan piutang negara oleh PT. Bank DagangNegaraCabang Mataram (dahulu Tergugat 1!)

Bahwa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Mataram danTermohon Peninjauan Kembali membuat pernyataan bersama yangmempunyaiirahirah Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa nomor: PB72/PUPNC/VII.12/1995 tanggal 13September 1995, yang isinya memuat kesepakatan mengenai jumlahkewajiban Termohon Peninjauan Kembali berikut mekanismeHal. 10 dari 19 hal. Put. No. 93 PK/Pdt/2011pembayarannya.

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Mataram menindaklanjutipenagihannya dengan menerbitkan surat paksa nomor: SP 163/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 04 Januari 1996 yang mempunyai irah irah DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, yang berarti atas surat paksa terebut telah mempunyai kekuatanhukum sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap incracht van gewijsde;d.

Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Mataram telah melaksanakanpenyitaan atas barang jaminan yang berupa tanah dan bangunanSertipikat hak milik nomor 92 seluas 3.100 m2 di Karang Batu,Kecamatan Mataram, Kodya Dati II Mataram, dengan dasar SuratPerintah Penyitaan nomor: SPS230/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 14Februari 1996 dan Berita Acara Penyitaan nomor: BA23/WPN.07/KP.02/ 1996tanggal 12 April 1996;e.

Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Mataram mengeluarkanSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS 05/PUPNC/VII.12/1996tanggal 14 Mei 1996;Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 93 PK/Pdt/2011f.

/IX.16/94 tanggal 9 Februari 1994 ; PT Pemalut Utama dan PUPN Cabang Ambon telah membuat pernyataanbersama No.PB21/PUPNC/IX.16.1994 tanggal 16 November 1994 yang padaintinya membuat halhal sebagai berikut ;1.

Bapindo (Persero CabangAmbon) Nomor : SP3N98/PUPNC/IX.16/1994. Sifat Penting, PerihalPenerimaan Pengawasan Piutang Negara atas nama PT.

PEMALUT UTAMA, Nomor : SP3N 98/PUPNC/IX.16/1994.Tanggal 09 Februari 1994. Ditandai T. Ill 4 ;5. Foto copy surattanpa asli Surat Peringatan Terkhir Penyelesaian PiutangNegara, Nomor : S1004/WPN.09/KP.02/1994. Tanggal 28 Juli 1994.Diftirtah Te UL = Bi peceecereereccese: ceenenencons qenemneenne qenansenernnnonenearraneon10.11.12.13.36Foto copy surat sesuai asli PERNYATAAN BERSAMA Nomor : PB 21/PUPNC/IX.16/1994. Tanggal 16 Nopember 1994.

Ditandai T. lll 6 ;foto copy surat sesuai asli SURAT PAKSA Nomor : SP88/PUPNC/IX/16/1994 Tanggal 08 Desember 1994. Ditandai T. Ill 7 ;foto copy surat sesuai asli Laporan Pemberitahuan Surat Paksa Nomor :LAP 70/WPN. 09/KP.02/1994. tanggal 29 Desember 1994. Ditandaifoto copy surat sesusai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS109/PUPNC/IX.16/1995, Tanggal 06 Pebruari 1995. Ditandai T.

DitandaiFoto copy surat sesuai asli Penyelesaian Hutang Saudara Kepala NegaraNomor : S24/PUPNC/IX.16/1996, tanggal 10 April 1996. DitandiTETTIAB fiseeeeeccsceenancee non enon non non nnn nee nnn ee nee eee2.

DpsUrusan Piutang Negara Cabang Bali sejak tanggal 03062016dengan surat Perintah Penyitaan SPS01/PUPNC.20.01/2014oleh karena hal tersebut Penggugat berhak mengajukan gugatan KePengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, hal tersebut sudah sesuaidengan pasal 53 ayat 1 UndangUndang Pengadilan Tata UsahaNegara No. 5 tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 joUndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan pertamadan kedua UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang PengadilanTata Usaha Negara ; 222022

Akan tetapiPenggugat baru menerima salinan putusan asli tersebut padatanggal 02 05 2016 ; Bahwa pada tanggal 10 04 2014, Kantor Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) cabang Bali mengirim surat paksadengan Nomor 93/PUPNC.20/2014 kepada Penggugat, dan telahdiberitahukan tembusannya kepada Pihak Terkait ; Bahwa pada tanggal 03 06 2014 Panitia Urusan PiutangNegara Cabang Bali mengirim Surat Perintah Penyitaan NomorSPS01/PUPNC.20.01/2014 kepada Penggugat dan sudahditembuskan kepada pihak terkait; Bahwa

PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) dalam ayat 1 berbunyi : PanitiaUrusan Piutang Negara adalah Suatu Panitia Interdepartemental,dengan demikian keputusan tata usaha Negara tersebut di atasharus berkoordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) terkait obyek milik Penggugat yaitu sertifikat hak milik No.2125/Desa Bitera a/n Ida Bagus Nyoman Putra sudah menjadijaminan hutang Negara dan sudah diletakan Sita oleh PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) tanggal 03 06 2014 dengansurat penyitaan Nomor SPS01/PUPNC

pemerintahan yangbaik, yaitu tentang asas bertindak cermat, agar tidak menimbulkanpermasalahan, akan tetapi sesuai fakta, Keputusan Tata UsahaNegara Nomor 0119/PBT/BPN.51/2014 akhirnya ditetapkan olehtergugat Tanggal 23062014 meskipun Tergugat telahmengetahui Panitia Urusan Lelang Negara (PUPN) Cabang Balitelah menetapkan sita pada tanggal 03062014 dengan suratperintah penyitaan Nomor SPS01PUPNC.20.012014 dalam surattersebut sudah ditembuskan kepada para pihak, semestinyatergugat berkoordinasi dengan PUPNC

Dpsseluas 2260 m* atas nama Ida Bagus Nyoman Putra milikPenggugat sedang diletakkan sita oleh Panitia Urusan PiutangNegara Cabang Bali dengan Nomor SPS01/PUPNC.20.01/2014tanggal 03 Juni 2014 ; 238.Bahwa sesuai pasal 49 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan TataUsaha Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 11 tahun 2016 yang berbunyi : Amar putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yangberkaitan dengan penerbitan, peralinan, pembatalan hak atastanah dan/atau

Rimba Ramin Pontianak dan PT.Rimba Windy Indah dan Tergugat Il menandatangani Pernyataan Bersama(PB) No:e PB08/PUPNC.10/2004 tentang Pernyataan Bersama atas nama PT.Rimba Ramin Pontianake PB09/PUPNC.10/2004 tentang Pernyataan Bersama atas nama PT.Rimba Windy Indahyang isinya adalah menetapkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikanoleh PT. Rimba Ramin Pontianak dan PT. Rimba Windy Indah kepadaNegara cq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Turut Tergugat);Adapun jumlah hutang;e PT.

Rimba Windy Indahtetap tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian hutang makasebagai langkah selanjutnya dalam pengurusan piutang Negara Tergugat IImengeluarkan:e Surat Paksa dengan No: SP224/PUPNC.10/2004 tanggal 15 Januari2004;e Surat Paksa dengan No: SP114/PUPNC.10/2004 tanggal 14 Januari 2004yang berirahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA yang isinya adalah memerintahkan PT. Rimba Ramin Pontianakdan PT.

Rimba Ramin Pontianak kepada PT.Bank Mandiri, Tok (Turut Tergugat);e Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara Nomor :575/PUPNC.10.01/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihalPengurusan Piutang Negara PT. Rimba Windy Indah kepada PT.

.10.01/2003 tanggal 18 November 2003 danNo.SP3N.108/PUPNC.10.01/2003 tanggal 18 November 2003;d.

Bahwa selanjutnya PUPN Cabang DKI Jakarta menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No.SPPBS24/PUPNC.10.01/2004dan No.SPPBS25/PUPNC.10.01/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yangpada pokoknya memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara (KP2LN) Jakarta I/ Tergugat Il untuk melaksanakanpenjualan melalui lelang Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lainmilik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang atas nama PTRimba Ramin Pontianak dan PT Rimba Windy Indah;f.

SPPBS32/PUPNC.18.01/2003 tanggal 22 Juli 2003sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan, Tergugat I, Il dan Ill melakukan perbuatan melawan hukumyang merugikan para Penggugat;3.

Menyatakan, bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menetapkanjumlah piutang negara atas nama Djamaludin Malik (Penggugat )sebesar Rp 394.736.965,70 tertuang dalam Keputusan Panitia UrusanPiutang Negara PJPN358/PUPNC.18.01/2002 tanggal 12 November2002 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dalam menetapkan jumlahpiutang negara atas nama Jamaludin Malik (Penggugat ) sebesar Rp394.736.965,70 tertuang dalam keputusan Panitia Urusan PiutangNegara PJPN358/PUPNC.18.01/2002 tanggal 12 November 2002adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;.

Iswandi dengan didampingi 2 orang saksitelah menyampaikan Surat Paksa (SP) Nomor 338/PUPNC.18.01/2003tanggal. 21 Mei 2003 beserta Pemberitahuan Surat Paksa atas nama Sadr.Djamaludin Malik dan diterima serta ditandatangani sendiri oleh Sadr.Djamaludin Malik.

Iswandi dengan didampingi 2orang saksi juga telah menyampaikan Surat Perintah Penyitaan (SPS)Nomor 17/PUPNC.18.01/2003 tanggal 03 Jul 2003 Sdr.

tanggal 16 Mei 1983;1 (satu) rangkap fotokopi Gambar Situasi Nomor 502, tanggal 16Mei 1983:1 (satu) rangkap fotokopi Akta Credit Verband Nomor 28/SH/1983,tanggal 30 Juni 1983;1 (satu) rangkap fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/SH/1983,tanggal 23 April 1983;1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor S 944/WPL.01/KP.04/2002,tanggal 20 September 2002 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara Pekanbaru;1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Pengangkatan PenyitaanNomor SPPS04/PUPNC

Menyatakan barang bukti berupa :Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 35, selengkapnyasebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana PenuntutUmum, tetap terlampir dalam berkas perkara;Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan olehTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berupa :Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1121 K/Pid/2019Berita Acara Penyitaan Nomor BA.92/BAP/PUPNC/I.02/1996tanggal 15 Agustus 1996, oleh Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara, Pekanbaru, diberi tanda

Karya Yuda ditangguhkan sampai Akhir 2002,diberi tanda Bukti T.2:Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau NomorSPPPNL56/PUPNC.03/2002 tanggal 18 September 2002, halPenyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas atas nama CVKarya Yudha, diberi tanda Bukti T.3;Surat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara PekanbaruNomor S.944/WPL.01/KP.04/2002 tanggal 20 September 2002,Hal Permintaan Pengangkatan Sita, sebagaimana tercantumdalam Berita Acara Penyitaan NomorBA.92/BAP/PUPNC/I.02/1996 tanggal 15

Agustus 1996, diberitanda Bukti T.4;Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan Nomor SPPS04/PUPNC.03/ 2002 tanggal 20 September 2002, sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BA.92/BAP/PUPNC/I.02/1996 tanggal 15 Agustus 1996, diberi tanda BuktiT.5;Akta Jual Beli Nomor 48/SH/1977 tanggal 19 April 1977 yangdibuat oleh Drs.

PJPN028/PUPNC/IX.18/1998, jumlah hutang Penggugat menurut Tergugat II sebesar Rp. 257.650.972, (duaratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh duarupiah) dan dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan tersebut huruf b adalah suratpanggilan No. P028/WPN.09/KP.04/1998 tanggal 24 Juli 1998;Bahwa pada tanggal 1 Desember 1998 Tergugat II telah mengeluarkan suratpaksa No.

SP027/PUPNC/IX. 18/1998 dasar menimbang surat paksa ini pada huruf badalah Penggugat memenuhi surat panggilan No. P028/WPN.09/KP.04/1998 tanggal24 Juli 1998 tersebut tetapi tidak bersedia menanda tangani;Bahwa pada tanggal 18 Februari 1999 Tergugat II telah melakukan penyitaanatas barangbarang/hartaharta Penggugat berdasarkan acara penyitaan No. BAST20/WPN.09/KP.04/1999 tertanggal 18 Februari 1999 dan No.

PS027/PUPNC/IX. 18/1998 tanggal 1 Desember 1998padahal Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk itu sebab hutang Penggugatbelum macet sehingga penyerahan pengurusan piutang negara kepada Tergugat II olehTergugat I tidak sah dan tidak berdasar hukum dan juga dasar pertimbangandikeluarkannya surat paksa tersebut huruf b adalah Penggugat memenuhi suratpanggilan No. No. P028/WPN.09/KP.04/1998 tanggal 24 Juli 1998 padahal yang benaradalah surat pernyataan panggilan No.

PRP009/WPN.09/KP.04/1998 tanggal3 Agustus 1998 (vide bukti T.25);3 Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara No.PJPN025/PUPNC/IX. 18/1998 tanggal 30 Nopember 1998 (vide bukti T.27);4 Surat Paksa No. SP027/PUPNC/IX. 18/1998 tanggal 1 Desember 1998(vide bukti T.28);5 Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 5 Desember 1998 (vide buktiT.211);6 Surat Perintah Penyitaan No. SPS039/PUPNC.33/1998 tanggal 18Desember 1998 (vide bukti T.212);7 Berita Acara Penyitaan No.

SPPBS005/PUPNC/PUPNC.33/1999 tanggal 27 April 1999 (vide bukti T.217);10 Pengumuman lelang I (pertama) No. Peng05/WPL.09/KP.07/2002tanggal Juli 2002 (vide bukti T.222);11 Pemberitahuan Pelaksanaan lelang No. Pem.L 022/WPL.09/KP.0702/2002 tanggal 3 Juli 2002 (vide bukti T.223);12 Pengumuman lelang II (kedua) No. Peng06/WPL.09/KP.07/2002tanggal 16 Juli 2002 (vide bukti T.220).13 Risalah Lelang No. 22/2002 (vide bukti T.T.I3).e.

Katingan Jaya Perkasa, sebagaimana dinyatakan olehTurut Tergugat Il dalam Surat Paksa Nomor SP01/PUPNC.12/2008 tanggal 11Desember 2008 dengan rincian tunggakan hutang dana PSDH sebesarRp242.946.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluhenam ribu rupiah) termasuk biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negarasebesar Rp10 % dan DR sebesar US$ 73.413,31 (tujuh puluh tiga ribu empatratus tiga belas 31/100 Dollar Amerika) termasuk biaya AdministrasiPengurusan Piutang Negara sebesar

Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2014sebesar Rp10 % dan DR sebesar US$ 73.413,31 (tujuh puluh tiga ribu empatratus tiga belas 31/100 Dollar Amerika)) termasuk biaya AdministrasiPengurusan Piutang Negara sebesar Rp10 % sebagaimana Salinan SuratPaksa Nomor SP01/PUPNC.12/2008 tanggal 11 Desember 2008 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat Il yang berakibat Perseroan PT. Katingan JayaPerkasa sangat dirugikan, dan oleh karena Tergugat telah tidak melaksanakankewajibannya selaku Direktur PT.

Katingan JayaPerkasa tanggal 29 Oktober 2008 dan meneruskannya kepada Turut Tergugat IIsehingga Turut Tergugat Il atas dasar permintaan dari Turut Tergugat tersebuttelah mengeluarkan Salinan Surat Paksa Nomor SP01/PUPNC.12/2008 tanggal11 Desember 2008, adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan dan hal tersebutadalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum karenanya tidak mengikatPenggugat secara hukum;12.

KatinganJaya Perkasa sebagaimana tersebut didalam surat paksa tertanggal 11Desember 2008 Nomor SP.01/PUPNC. 12/2008;8.

KatinganJaya Perkasa tanggal 29 Oktober 2008 kepada Turut Tergugat II sehingga TurutTergugat Il mengeluarkan Salinan Surat Paksa Nomor SP01/PUPNC.12/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum karenanya tidak berkekuatan hukum yang sah dan tidakmengikat;10. Menghukum Turut Tergugat dan II untuk tunduk dan taat pada putusanperkara ini;11.

SPPBS08/PUPNC.24/2005 di mana Tergugat memerintahkan kepada Tergugat lluntuk melakukan penjualan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yangdijadikan agunan kredit ;bahwa setelah mengetahui adanya Surat Perintah Penjualan, makaPenggugat kembali menghubungi Tergugat IV agar segera menyelesaikankredit pada Tergugat Ill yang telah diserahkan kepada Tergugat dan Tergugatll penyelesaiannya, namun sampai saat gugatan ini diajukan ke PengadilanTergugat IV belum juga membayarnya ;bahwa berdasarkan halhal

SPPBS08/PUPNC.24/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan Tergugat tidak sah atau setidaktidaknya tidak bisa dilaksanakan sampai adanyaputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;10.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;AtauSubsidair :Dalam putusan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo etbono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Kompetensi Absolut

SPPBS08/PUPNC.24/2005 tanggal 17 Januari 2005 tidak sah atau setidaktidaknyatidak bisa dilaksanakan sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan, karena Penggugat tidakmengemukakan alasan hukum mengapa surat perintah a quo tidak sah danharus dibatalkan ;bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan mohon MajelisHakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MahkamahAgung No. 239 K/Sip/1968) ;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka

SPPBS08/PUPNC.24/2005 tertanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkanTergugat tidak bisa dilaksanakan sampai adanya putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; Menghukum TergugatTergugat membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini, yang hingga saat ini dianggarkan sebesarRp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;Il.

Untuk selanjutnya PUPN menerbitkan Surat PenerimaanPengurusan Piutang Negara/SP3N No. 613/PUPNC.26.01/2009tanggal 22Desember 2012 yang menunjukkan bahwa PUPN dapat18menerima penyerahan Piutang Negara sejumlahRp.318.499.353,94.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kedua panggilan tersebut olehDebitur ( in casu Penggugat) maka tidak dapat dibuat PernyataanBersama, sehingga PUPN menerbitkan Surat Keputusan PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama Roos Kusoy nomor : PJPN19/PUPNC.26.01/2010 tanggal 05 Mei 2010 jumlah piutang negarayang harus~ dilunasi kepada Negara adalah sebesarRp.350.349.289,33 (Tiga ratus lima puluh juta tiga ratus empatpuluh sembilan ribu tiga puluh tiga sen) hal ini sesuai denganpasal 60 (vide pasal 39pasal

PenerbitanSurat Paksa Nomor : SP57/PUPNC.26/2010 tanggal 25 Mei 2010berdasarkan ketentuan Pasal 138 huruf c Peraturan MenteriKeuangan R.I. Nomor 128/PMK.06/2007 dilakukan dalam hal telahditerbitkannya Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang NegaraNo. PJPN PJPN19/PUPNC.26.01/2010 tanggal 05 Mei 2010;j.

Tergugat I dan Tergugat II menegaskan bahwa terhadap lelangeksekusi tanggal 22 Desember 2011 adalah lelang atas dasarpermintaan Saudara Deddy SetiawanKepala Seksi Piutang Negarasesuai Nota Dinas no : ND323/WKN.16/KNL.0104/2011 tanggal 18Nopember 2011, dalam hal ini berdasarkan Penetapan JumlahPiutang Negara no: PJPN19/PUPNC.26.01/2010 tanggal 05 Mei2010 dan Surat Paksa yang berkepala DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, ( vide pasal10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/MK.6

Bahwa sebelum eksekusi lelang, Juru Sita Piutang Negara telahmelakukan penyitaan terhadap objek a quo, berdasarkan SuratPerintah Penyitaan No: SPS16/PUPNC.26.01/2010 tanggal 19 Juli2010 dan Berita Acara Penyitaan No:BA57/WKN.16/KNL.0104/201023d. tanggal 11 Nopember 2010 dan Surat Perintah Penjualan BarangSitaan No:SPPBS15/PUPNC.26.01/2011 tanggal 12 April 2011e.

mengembalikanangsuran pokok dan bunga pada Tergugat I ;Bahwa namun demikian Penggugat tetap berusaha untuk membayar hutangnya tersebutdengan cara menjual sendiri asset barang jaminannya untuk memperoleh harga yangbaik dan sesuai dari para peminat ; Sementara Penggugat sedang negoisasi dengan peminat calon pembeli tanah, Tergugat Ipada Tahun 2004, tanpa kompromi dengan Penggugat telah melimpahkan masalab kreditmacet ini kepada Tergugat II sebagaimana terbukti dengan adanya SKPUPN CabangJawa Timur Nomor : PJPN12/PUPNC

.18.02/2004 tertanggal 9 Maret 2004 tentangpenetapan jumlah piutang Negara, dan ditindak lanjuti dengan surat paksa Nomor : SP183/PUPNC. 18/2004, tertanggal 31 Maret 2004, yang isinya memerintahkan kepadaPenggugat untuk membayar hutangnya kepada Negara Cq.

Tergugat I sejumlah5.583.802.801.44, termasuk biaya Administrasi sebesar 10 % dalam waktu 1 X 24 Jamsetelah pemberitahuan surat paksa ;Bahwa selanjutnya Tergugat II mengeluarkan surat perintah penyitaan Nomor : SPS09/PUPNC.18.02/2004, tanggal 13 Mei 2004, berdasarkan surat perintah penyitaan dariTergugat II tersebut, Tergugat III telah melakukan penyitaan terhadap barang Jaminansebagaimana terbukti dengan adanya surat berita acara penyitaan Nomor : BAP09,09A,09C/WPL.06/KP.02/PSBJ/2004 tertanggal

Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS44/PUPNC.02.01/2008 Tanggal 3 Februari 2009 yang diterbitkan olehTergugat Ill, khusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;b. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat III, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;C.

Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS44/PUPNC.02.01/2008 Tanggal 3 Februari 2009 yang diterbitkan olehTergugat Ill, khusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;b. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat III, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;C.

HARRIS RUSTANDI diminta kehadirannya untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian atas Piutang Negara tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta Nomor: PJPN 504/ PUPNC.10.05/2010, tanggal 15 November2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.IndotracoGemilang Pratama Qqg. HARRIS RUSTANDI, dinyatakan Jumlah PiutangNegara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT.Indotraco GemilangPratama Qq. HARRIS RUSTANDI kepada Negara. Cq.

HARRIS RUSTANDI (Almarhum) telah mendapatkan Tembusan suratdari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, Nomor:SKPPNO01/PUPNC.10.05/2018, Perihal: Pengembalian PengurusanPiutang Negara, tertanggal 03 April 2018, yang ditujukan kepada DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (TERGUGAT), yangpada inti surat menyatakan bahwa Pengurusan Piutang Cq.

O, (Nol Rupiah),dengan Surat Koreksi Perubahan Besaran Piutang Negara Nomor:SKPBN01/PUPNC.10.05/2018, tanggal 03 April 2018.Dan oleh karena Debitureks BPPN Bank Pesona a.n PT. IndotracoGemilang Pratama C.qg. HARRIS RUSTANDI setelah dilakukan koreksitidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan kepada Negara. Cq.Kementerian Keuangan. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,sehingga berkas pengurusan Piutang Negara atas nama PT. IndotracoGemilang Pratama. Cq.

HARRISRUSTANDI, yang semula Rp. 330.000.000,(Tiga Ratus Tiga Puluh JutaRupiah) telah dikoreksi menjadi sebesar Rp. 0, (Nol Rupiah), makadengan Surat Koreksi Perubahan Besaran Piutang Negara Nomor:SKPBN01/PUPNC.10.05/2018 tanggal O03 April 2018 tersebut, yangberlanjut berkas pengurusan Piutang Negara atas nama PT. IndotrakoGemilang Pratama Cq. HARRIS RUSTANDI dikembalikan kepadaPenyerah Piutang / TERGUGAT, maka dengan tidak dikembalikannyaSertifikat HGB Nomor 3726/ Kel.

HARRIS RUSTANDI, namun juga tidakdikembalikan meskipun TERGUGAT mengetahui adanya Surat dari PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, Nomor: SKPPN01/PUPNC.10.05/2018, tanggal 03 April 2018, Perihal: PengembalianPengurusan Piutang Negara, atas nama: PT. Indotraco Gemilang PratamaCq.

akan merugikan Penggugat secara materiil dan akanmerugikan Negara Republik Indonesia/Menteri Keuangan RepublikIndonesia secara materiil karena Sertipikat Hak Milik Nomor 2125/DesaBitera atas nama Ida Bagus Nyoman Putra, (milik Penggugat) tanah seluas2260 m* sesuai sertipikat terbitan Kantor Badan Pertanahan Gianyartanggal 591996 sedang menjadi jaminan Hutang Negara yang telahdiletakkan Sita oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Bali sejaktanggal 362016 dengan Surat Perintah Penyitaan SPS01/PUPNC

Akan tetapiPenggugat baru menerima salinan putusan asli tersebut pada tanggal 2 5 2016;Bahwa pada tanggal 10 4 2014, Kantor Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) cabang Bali mengirim surat paksa dengan Nomor93/PUPNC.20/2014 kepada Penggugat, dan telah diberitahukantembusannya kepada pihak terkait;Bahwa pada tanggal 3 6 2014 Panitia Urusan Piutang Negara CabangBali mengirim Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS01/PUPNC.20.01/2014 kepada Penggugat dan sudah ditembuskan kepadapihak terkait;Bahwa sesuai info

Ida Bagus Nyoman Putra sudahmenjadi jaminan hutang negara dan sudah diletakan sita oleh PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) tanggal 362014 dengan SuratPenyitaan Nomor SPS01/PUPNC.20/2014; keputusan tata usaha negaratersebut berdampak merugikan negara dalam hal ini diwakili oleh PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) dan berdampak merugikan Penggugat;30.Bahwa keputusan Tergugat Nomor 0119/PBT/BPN.51/2014 tanggal 236312014 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2125/Desa Biteraatas nama Penggugat

DPS khususnya dalam duduk perkara:*Poin 1 tentang bahwa Pemohon Kasasi telah membeli objek SertipikatHak Milik Nomor 2125/Desa Bitera atas nama Ni Wayan Sriasih danTermohon Kasasi/Terdahulu Terbanding/dan Terdahulu Tergugat IlIntervensi;*Poin 9 tentang PUPNC Bali telah mengirim surat paksa nomor93/PUPNC.20/2014 tanggal 10/4/2014 kepada Pemohon Kasasi dansalinannya telah ditembuskan kepada pihak terkait seperti TermohonKasasidan Termohon Kasasi/Terdahulu Terbanding/Dan TerdahuluTergugat II Intervensi

;*Poin 10 tentang PUPNC Bali telah mengirim Surat Penyitaan padatanggal 3/6/2014 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2125/Desa Biteraatas nama Pemohon Kasasi dengan Nomor SPS01/PUPNC.20.01/2014kepada Pemohon Kasasi dan hal tersebut ditembuskan kepada pihakterkait seperti Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi/TerdahuluTerbanding/Dan Terdahulu Tergugat II Intervensi;*Poin 11 tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)TermohonKasasi telah membuat keputusan Nomor 0119/PBT/PPN51/2014 tanggal23/6/2014

SP3N-48/PUPNC.04/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan Dan Atau Harta Kekayaan Nomor.S-02/WKN 3/KNL 01/2015 dari MISWATI Nip.19600704 198402 2 001, Jabatan Petugas Khusus Barang Jaminan pada Kantor Pelayan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang kepada Penggugat NURHAIDA berupa Sertifikat Hak Milik No.30 Surat Ukur No.233 tanggal 29 Nopember 1988 an. SURYA NUSANTARA;3.

SP3N48/PUPNC.04/2010 tanggal 12 Mei 2010 Penggugat telah melunasi/Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pat.G/2015/PNPag.membayar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Urusan PiutangNegara Cab.

SP3N48/PUPNC.04/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan BeritaAcara Serah Terima Barang Jaminan Dan Atau Harta Kekayaan Nomor.S02/WKN 3/KNL 01/2015 dari MISWATI Nip.19600704 198402 2 001,Jabatan Petugas Khusus Barang Jaminan pada Kantor Pelayan KekayaanNegara Dan Lelang Padang kepada Penggugat NURHAIDA berupaSertifikat Hak Milik No.30 Surat Ukur No.233 tanggal 29 Nopember 1988an. SURYA NUSANTARA;3.

SP3N48/PUPNC.04/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan BeritaAcara Serah Terima Barang Jaminan Dan Atau Harta KekayaanNomor.S02/WKN 3/KNL 01/2015 dari MISWATI Nip.19600704198402 2 001, Jabatan Petugas Khusus Barang Jaminan pada KantorPelayan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang kepada PenggugatNURHAIDA berupa Sertifikat Hak Milik No.30 Surat Ukur No.233tanggal 29 Nopember 1988 an.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan dihubungkandengan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 bahwa objek perkaraadalahSertipikat Hak Milik Nomor 30/Kelurahan Sawahan, Surat Ukur Nomor233 tanggal 29 Nopember 1988 Luas 196 M2 atas nama pemegang hak SuryaNusantara, Penggugat sebagai Penanggung Hutang /Penjamin Hutang an.Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 166/Pat.G/2015/PNPag.BASRI SIRIN sebagaimana Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2014, sesuaiSurat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor.SP3N48/PUPNC

SP3N48/PUPNC.04/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan BeritaAcara Serah Terima Barang Jaminan Dan Atau Harta Kekayaan Nomor.S02/WKN 3/KNL 01/2015 dari MISWATI Nip.19600704 198402 2 001, JabatanPetugas Khusus Barang Jaminan pada Kantor Pelayan Kekayaan NegaraDan Lelang Padang kepada Penggugat NURHAIDA berupa Sertifikat HakMilik No.30 Surat Ukur No.233 tanggal 29 Nopember 1988 an. SURYANUSANTARA;3.