Barat (20132014); Kepala BidangInventarisasi dan Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Provinsi Papua Barat (20142016); Kepala Bidang TataHutan dan Pemanfaatan Kawasan (2016 sampai sekarang);Bahwa ahli dua kali mengikuti pelatihan yaitu: Pengawas penguji Kayu bulat rimba Indonesia tahun 2004 Pengawas Penguji Kayu gergajian Rimba Indonesia tahun 2005;Bahwa tugas pokok ahli sebagai Kepala Bidang Tata Hutan danPemanfaatan Kawasan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat adalahmenyusun renacana

kegiatanpenambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasanhutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)huruf a dan huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan laporan Kejadian Nomor :LK.10/BPPHLHK.5/SW. 1/09/2020 tanggal 24 September 2020;Bahwa tugas pokok ahli sebagai Kepala Bidang Tata Hutan danPemanfaatan Kawasan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Baratadalah menyusun renacana

anaknyaharihari sudah terbiasa dalam lingkungan lbunya/Penggugat, sehinggauntuk mengatasi keadaan saat itu Tergugat menandatangani selembarsurat perjanjian akan mengembalikan anaknya;Bahwa anak tersebut sekarang ada di rumah saksi selaku kakeknya,kami yang merawat dengan isteri dan anak perempuan kami danTergugat pesan agar kami mengurusnya lebih dahulu sampai anaktersebut kondisi fisiknya benarbenar sehat, karena sewaktu ikutPenggugat sering sakitsakitan dan kurus sekalli;Bahwa Tergugat sudah punya renacana

Mengkoordinasikan penyusunan renacana kerja dananggaran.b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasanprogram sub bidang pada bidang perencanaan kepegawaian.c. Menyusun bahan perumusan, penyusunan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis operasional di bidangperencanaan kepegawaian.d. Merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan programperencanaan kepegawaian.e. Menyusun, mengelola bahan dan data untuk pengisianformasi, kepegawaian daerah, pengadaan CASN dan datakepegawaian.f.

hasil perkebunan maka PelakuUsaha Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUPP );Bahwa Pasal 21 Peraturan Meniteri Pertanian nomor98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Akteperusahaan dan perubahannya terakhir / Profil perusahaan, Nomor WajibPajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuaian denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota ( Untuk IUPBdari Gubemur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacana

KerjaPembangunan Perkebunan, Hasil Dokumen berupa AMDAL, UKL DANUPL atau izin lingkungan Dar Bupati / Walikota, Pemyataan memilikiSarana, Pra Sarana dan sistim melakukan pengendalian Organismepenggangu tumbuhan (OPT), Pemyataan kesanggupan kesanggupanmemiliki sarana, Pra sarana dan sistim untuk melakukan pembukaanlanan tanpa pembakaran sera pengendalian kebakaran, Pemyataankesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yangHalaman 61 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sakdilengkapi Renacana

kemitraan,surat pemyataan belum menguasai lahan maksimal;Bahwa Pasal 23 Peraturan Menten Pertanian nomor98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan, luasan perkebunan sampai dengan 100.000 Ha maka syaratsyarat yang dipenuhi yaitu Akte perusahaan dan perubahannya terakhir /profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak, Surat Keterangan Donisili,Rekomendasi kesesuai dengan Rencana Tataruang wilayah kab/kota dariBupati/ walikota (Untuk IUPB dari Gubemur), Rekomendasi kesesuaiandengan renacana

Pertengkaran kedua tidak BENAR dikarenakan Pemohon berkeberatanatas renacana Acara Walimatuh Agiqah anak pertama ANAK KE1,terbukti Acara Walimah diadakan dengan baik dan mengundang kerabatdekat dan temanteman kerja, tetapi pertengkaran terjadi dikarenakansikap kasar dan ucapan yang kasar terhadap keluarga Pemohon danmengatakan tidak akan mengizinkan Taqia untuk pergi kerumah orangtua Pemohon.

Bahwa sebelum home base (pulang kekesatuan) jika ada anggota mengambil uang tabungannnya makaTerdakwa atas perintah Saksi mengambil dan mencairkan uang tabungan itu dan memberikan kepada yangbersangkutan dan selama itu tidak ada kendala dan kecurigaan apapun.11, Bahwa setelah penugasan selesai pulang menggunakan alat transportasi kapal Telute Amboina milikTNI AL dengan nomor lambung 508 sebelumnya Saksi telah memrintahkan Terdakwa untuk mencairkan sisaseluruh tabungan anggota SatisC dan renacana

O.782/1997 (SHM No.1023 dan SHM No.1024) tanah milik Penggugat ; - Timur : Dengan Kali ; - Selatan : Gs.No.795/1997 (SHM No.1037) tanah milik Penggugat ; - Barat : Dengan Renacana Jalan ;d. Sertifikat Hak Milik No.1037, luas 1.000.M2, atas nama pemegang hak Ir.

Sertifikat Hak Milik No.1025, luas 830 M2, atas nama pemegang hakIr.Taddeus Arnoldus Auwyang, dengan batasbatas sebagai berikut ;UtaraTimurSelatan :BaratGs.No.781/1997 dan Gs. 0.782/1997 (SHM No.1023 danSHM No.1024) tanah milik Penggugat ;Dengan Kali ;Gs.No.795/1997 (SHM No.1037) tanah milik Penggugat ;Dengan Renacana Jalan ;d.

Mengkoordinasikan penyusunan renacana kerja dan anggaran.b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasanprogram sub bidang pada bidang perencanaan kepegawaian.c. Menyusun bahan perumusan, penyusunan kebijakan, pedomandan petunjuk teknis operasional di bidang perencanaankepegawaian.d. Merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan programperencanaan kepegawaian.e. Menyusun, mengelola bahan dan data untuk pengisian formasi,kepegawaian daerah, pengadaan CASN dan datakepegawaian.f.

Angka 5.a :1) Menetapkan Renacana Umum Pengadaan2) Mengumunkan secara luas Rencana umum pengadaan paling kurang diWebsite PU net.3) Menetapkan pejabat pengadaan4) Menetapkan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan5) Menetapkan panitia peneliti kontrak6) Mengawasi pelaksaan anggaran sesuai DIPA7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/Pejabat pengadaan,dalam hal terjadi perbedaan pendapat9

Pratama Kinerja Perkasa selaku pemberi mandatsedangkan Terdakwa selaku penerima mandat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkanbahwa unsur orang "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turutserta melakukan" tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalamdoktrin hukum pidana khususnya harus ada kerjasama yang disadari(bewuste samen werking) dan harus ada persesuaian renacana darisemua peserta;Hal 48 dari 58 hal.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3)Keputusan Presiden Nomor : 75 Tahun 1995, yang menentukan bahwa : 19201 Penggunaan TKWNAP wajib memiliki Renacana PenggunaanTKWNAP termasuk Direksi Komisaris yang disahkan oleh MenteriTenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk; 2 Izin mempekerjakan TKWNAP diberikan oleh Menteri Tenaga Kerjaatau Pejabat yang ditunjuk; 3 TKWNAP sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Direksi /Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal

Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Surat Termohon Kasasi(dahulu Tergugat/Terbanding) No. 660/19.a/BPDL/ 1/2012, tanggal 7Februari 2012, Perihal : Informasi/Konfirmasi (Vide Bukti P67), yangpada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi (dahuluTergugat/Terbanding)menunda untuk sementara waktu proses kegiatanAMDAL yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi sampai denganselesaikannya permasalahan tumpang tindih lokasi renacana usahaantara Para Pemohon Kasasi dengan Pihak Ketiga ;d.

zaman, 10 pembatal keislaman, Kesyirikan besar, Jihadfisabilillan, Keutamaan jihad, Keutamaan idad, Keutamaan hijrah, Tauhidrububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah, Makna laillahailallah, Inkhobat, Alwala al baro, Figih jihad, Jenis kesyirikan, Lahir daulah islamtyah,Menjadikan selain allah sebagai tandingan, La tusyrik billah, Amalantertinggi islam, Makna Annahyu, Makna anafiyah, Keistimewaan bumisyam, Manhaj nubuwah, Manhaj daulah, Nawakidzoliman, Tafsir,Torigotul jinad dan Pembehasan mengenai renacana

RPI dengan titik koordinat tersebutdi atas sudah di lakukan penanaman dan masuk dalam operasional di RKT( renacana kerja tahunan ) 2016 / 2017 dan 2017 / 2018, dan untuk jenistanaman yang ditanam yakni akasia. Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkankepadanya dan diajukan dalam persidangan.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa padapokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;7.

bertindak sebagai pembeli sebagaimanaAkta Jual Beli Nomor.AG.200/386/TK/1989 tanggal 8 April 1983 yangditerbitkan oleh Turut TergugatI tersebut adalah TergugatI sebagaipribadi dan pembeli dari kaplingankaplingan tanah, sehingga karena tidakjelas terhadap peruntukan pembelian tersebut maka TergugatIII tidak maumelakukan pembayaran dan untuk selanjutnya TergugatIII menyarankanuntuk menyelesaikannya kepada TergugatI atau menanyakannya kepadapenggurus dari TergugatII.Bahwa karena persoalan pembayaran renacana

Bahwa renacana amaliyah untuk melakukan penyerangan terhadapBapak WIRANTO yaitu pada Rabu malam tanggal 9 Oktober 2019 sekitarjam 21. 00 wib di Kontrakan yang beralamat di Gg. Kenari No 3 kampungSawah desa menes kec. Menes Pandeglang Banten.

Sempu, Kab.Banyuwangi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan dengan renacana terlebihdahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengancara sebagai barikut:e Bahwa berawal pada tanggal 2 Mei 2011 sekira pukul 12.30 Wib. saatterdakwa pulang istirahat dari bekerja ditelpon oleh Sdr. Muhammad AliHinduan Als.

BUNYAMIN untuk membuatpertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan Renacana AnggaranBiaya pembangunan.Bahwa uang pencairan Dana Desa Tahap II telah masuk ke RekeningDesa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Mayalengka.Halaman 51 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG6)7)8)9)Selanjutnya Terdakwa bersamasama Saksi TUT HARDIANTI, S.PdBinti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uangdana Desa sebesar Rp. 501.924.567, (lima ratus satu juta sembilanratus dua puluh empat ribu lima

dengan September 2005;BAhwa tugas Saksi adalah sebagi unsur pelaksana pengeloalan pasar dibidang penyusunandan perumusan kebijaksanaan dan pengaturan yang berhubungan pasar;Bahwa dalam pengeluaran izin toko harus ada persetujuan dari wali kota apalagi izin untukpertama kali;Bahwa pengalihan izin lapangan ke izin toko dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar,Bahwa yang terbakar yaitu toko yang ada di Blok J jumlahnya sebanyak 72 toko dan 20lapangan;Bahwa setelah terbakar ada pembangunan kembali yang renacana

Sungguh suatu perbuatan keji jikamenggunakan segala cara untuk niat mengambil alin milik Para PenggugatRekonvensi a quo, bagaimana bisa jika pemiliknya tidak pemah menjualmilknya dan sangat nyata adanya suatu tidakan perbuatan melawan Hukumyang dilakukan Tergugat dalam Konvensi dengan cara menipu Tergugat IIs/d Tergugat V dalam Konvensi yang awalnya hanya dijanjiak akan diberibantuan untuk mengurus anaknya sampai adanya renacana pemberianhutang yang ternyata semuanya adalah rekayasa belaka karena