Ditemukan 69 data
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal demikian sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Nomor 3609 K/Pdt/1985, Nomor112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;Bahwa demikian juga berdasarkan pengakuan saksi dalam persidangan,bahwa para saksi Termohon Kasasi/T/PK/TR a quo hanya pernah sekalidiajak ke Madrasah Ibtldalyyan Al Muawanah dan pengetahuan saksihanyasebatas apa yang diceritakan Termohon Kasasi/T/PK/TR kepada para saksi,bahkan menurut pengakuan para saksi dipersidangan
1.TJHANG SU KHIANG
2.FOE THU SANG
Tergugat:
1.PT. BANK OCBC NISP, Tbk
2.Jasa Penilaian Publik JIMMY PRASETYO dan REKAN
3.Jasa Penilaian Publik SUGIANTO PRASODJO DAN REKAN
70 — 11
., Notaris diJakarta, diberi tanda T.31;Foto copy ljin Usaha Kantor KJJP SUGIANTO PRASODJO DAN REKANKantor Pusat di Jakarta, No. 722/KM.1/2016 tanggal 9 September 2015,dari Menteri Keuangan Repubblik Indonesia, diberi tanda T.32;Foto copy ljin Usaha Kantor KJJP SUGIANTO PRASODJO DAN REKANKantor Pusat di Jakarta, No. 150/KM.1/2016 tanggal 10 Maret 2016, dariMenteri Keuangan Repubblik Indonesia, diberi tanda T.33Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Ptk4.
M JURIKO WIBISONO,SH
Terdakwa:
ASEP SUKMANI Alias ASEP Bin MASNEN
60 — 47
Menyatakan Terdakwa ASEP SUKMANI Als ASEP Bin MASNENbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UndangUndang Repubblik Indonesia Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik
Terbanding/Tergugat I : AYUB TOSSI
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN PT. BUMI INDAH
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang
143 — 183
Yurispridensi Mahkamah Agung Repubblik IndonesiaNomor : 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976, yangkaidah hukumnya menyatakan : Pembeli dengan itikadbaik harus dilindungi".4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 53 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1975,yang kaidah hukumnya menyatakan : " Pembeli yangberitikad baik harus dilindungi".5.
16 — 0
Repubblik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983.Tentang : lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.yo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 1983.
SANTOSO
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
143 — 403
Bukti P6Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan MaloKabupaten Bojonegoro; Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Risalah Pernyataan Permohonan BandingNomor : 28/Pdt.G/2017/PN.bjn, tertanggal 4 Juli 2018 atas nama AhmadBagus Kurniawan ; Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn ;: Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015tentang Kepala Desa ; Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubblik Indonesia Nomor 66Tahun
MARSELINA TIPNONI
Tergugat:
1.AYUB TOSSI
2.PIMPINAN PT. BUMI INDAH
3.Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang
58 — 29
Yurispridensi Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor :821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976, yang kaidah hukumnyamenyatakan : Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi".4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :53 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1975, yang kaidahhukumnya menyatakan : " Pembeli yang beritikad baik harusdilindungi".5.
DIRWI RIZAL, SH
Tergugat:
Bupati Pesisir Selatan
201 — 324
/atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.Bahwa terbitnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K2630/V 555/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi BersamaTerkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian dimaksud,merujuk pada Surat Deputi Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi Nomor B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal1 Maret 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Repubblik
GUSTAF HUGO PATTIRUHU
Tergugat:
1.PIETER MUSKITA
2.GUSTAF PATTIRUHU
3.EDMOND PATTIRUHU
4.JACOB PATTIRUHU
5.FREDRICK PATTIRUHU
6.ELIZABETH PATTIRUHU
7.MESAK ALFONS
8.DR. ROERY AKYUWEN, SH.,MH
9.JOHAN AILOPA
10.SONNY PATTIASINA
11.BILI ARTHUR HEHANUSA
12.ERICK WILLIAN PORMES
13.DEVANO RIRINE
14.JACKSON DE FRETES
15.GENESSIS VAN HARLING
16.RUSLY REXON RUMLAKLAK
17.EDWARD DIAS
18.HENDRA BUALBUAL
19.STEVAN van HARLIN
20.JEMI LOHY
21.NENGSI TEHUPURING
22.HANS MANUHUTU
23.PEMERINTAH NEGERI URIMESSING
24.Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
100 — 43
TanahTanah Partikelir dan Eigendom yang luasnyalebin dari 10 Bauw yang terkena UndangUndang No 1/1958 di PropinsiMaluku yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengaturan Penguasaan TanahBadan Pertanahan Nasional Tahun 1996, selanjutnya di beri tanda bukti P14:Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUSTAF HUGOPATTIRUHU dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275080309540007,selanjutnya di beri tanda bukti P15;Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Padt.G/2020/PN.Amb19,Foto Copy Paspor Repubblik