Dalam penyetoran kepada Penggugat Rekonvensi, TergugatRekonvensi menggunakan Cash Credit Voucher ( Kwitansi) yang samaNo.00970, tetapi Tergugat Rekonvensi dengan telah sengaja merubahwaktu pembayaran penginapan menjadi 8 Desember 20008 Januari2011, seolaholah tamu menunggak sewa penginapan mess selama 1bulan. Tergugat Rekonvensi baru menyerahkan pembayaran tersebut 24Hal.10 dari 21 hal. Put. No.408 K/Pdt.Sus/2012Januari 2011.

473.179.000, dipegang oleh saksi Kamarullah;Kemudian pada tahun 2006 LPMP Propinsi Maluku Utara mendapat alokasianggaran yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalam DIPANo. 0842.21/02383.0/XXVIIV2006 tanggal 31 Desember 2005 yang diantaranya untuk pembayaran honor Guru Bantu yang tersebar di 8Kabupaten / Kota sePropinsi Maluku Utara sejumlah Rp 24.048.757.000,,untuk merealisasikan pembayaran honor Guru Bantu tersebut antara KantorPos Ternate dan LPMP kembali menandatangani Perjanjian Kerja SamaNo

untuk selanjutnya disetor ke kas Negara;Selanjutnya pada tahun 2007 LPMP Propinsi Maluku Utara mendapatalokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalamDIPA No.0842.21/02383.0/XXVII/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang diantaranya untuk pembayaran honor Guru Bantu yang tersebar di 8Kabupaten / Kota sePropinsi Maluku Utara sejumlah Rp 26.592.538.000,untuk merealisasikan pembayaran honor Guru Bantu tersebut antara KantorPos Ternate dan LPMP kembali menandatangani perjanjian kerja samaNo

;Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Para Tergugat /Para Terbanding dan Turut TergugatIV;/ Terbanding ;Dalam Pokok Perkara ;1.Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian .2.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta perjanjian Kerja SamaNo.17 tertanggal 14 Nopember 2019 di Notaris Latifa Katiri , SH ( TurutTergugat II) antara Para Penggugat/Terbanding ( Ny. Hj. Mardiah danTn Muhammad Yusuf Ishaq ) Para Terbanding dengan ParaTergugat/Pembanding ( Tn Suhandoyo dan Ny.

Padahal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)akibat pengunduran diri masih dilakukan di Bandar Lampung bukan diBanjarmasin dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk dimutasikan ke Banjarmasin sesual Perjanjian Kerja SamaNo.004/PK/Pers/OTC/I/02 nomor 7.5 maka Majelis Hakim Kasasipun telahmelakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah memasukanunsur Uang Penggantian Hak yang mana seharusnya Uang Penggantian Haktersebut diberikan ketika Pekerja benarbenar telah melaksanakan pekerjaannya

AktaPerjanjian Kerja Sama No.58 tahun 2007 tersebut, dan tidak adaorang lain siapapun termasuk Sutor Siregar yang turut serta sebagaipemodal dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut;Bahwa penggugat/ Ali Hasyim Lubis dan tergugat II/ Basrah Lubisselaku pelaksana dan pengelola yang bertanggungjawab terhadappembangunan kebun kelapa sawit milik tergugat I/ H.Imran LubisHalaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Psp12.13.tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 2 Akta Perjanjian Kerja SamaNo

tanah seluas 10 ha tersebut menjadi perkebunan kelapaHalaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Pspsawit, dan sesuai dengan bunyi Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut,tergugat dan tergugat II telan membangunan tanah yang 10 hatersebut menjadi kebun sawit, dan tergugat III selaku Kuasa Hukumtetap penggugat, tergugat dan tergugat II telah melaksanakankewajiban tergugat II mulai tahun 2011 hingga saat ini sudah berjalanselama 7 tahun, sehingga secara hukum Akta Perjanjian Kerja SamaNo

sertifikat hak milik No. 4391/Danyang atas namaTERGUGAT (EDY PUJIYANTO) yang disebutkan PENGGUGAT(SANTOSO) sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan luas354 m2.Berarti muncul akte jual beli No. 110/2018 dari PPAT Ema Wahyuningsih, SHdengan nilai jual nominal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).Bahwa waktu saya (TERGUGAT III) dipanggil Polres Purwodadi di bagianReskrim karena saya (TERGUGAT Ill) dilaporkan PENGGUGAT(SANTOSO), saya (TERGUGAT III) diperlihatkan akte jual beli yang samaNo

Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjualjaminan lebih cepat 4 bulan dari waktu nya, sesuai akta perjanjian kerja samaNo. 14 tg 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999 ;Menimbang, bahwa isi SMS yang dituduhkan oleh terdakwa kepadaAhmad Taufiq tidak sesuai dengan kenyataan karena Sdr Ahmad Taufigmemang selaku kepala Bagian Umum, Hukum dan Perijinan sesuai JobDescription tanggal 1 Mei 2001 dan pada waktu mengambil mobil hardtop milikterdakwa sudah benar memang kewenangannya berdasarkan

Kop: B/03.A/35.1/X1V/2005/Puskoppol, tertanggal 5 Desember2005, yang dibuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat menyangkutlahan obyek perkara;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menanggapi surat perpanjanganpenggunaan lahan obyek perkara dari Penggugat tertanggal 24 Januari 2008dan tertanggal 25 Juni 2008, maupun dari Turut Tergugat tertanggal 12Februari 2008 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat yang membatalkan Perjanjian Kerja SamaNo

MDN.ditarik kedalam para pihak dalam perkara ini karena perbuatan dari BinsarSimanjuntak yang bertindak seolaholah memahami apa yang menjadisyarat sahnya suatu perjanjian telah menerbitkan Perjanjian Kerja SamaNo : 58 sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan antara ParaPenggugat dengan Tergugat;Pada kenyataannya Para Penggugat mengetahui betul bahwa tanah seluas+ 400 Ha yang dibeli oleh Tergugat dari 61 orang Masyarakat Desa MuaraUpu pada tahun 2007 (objek sengketa) adalah hak milik Tergugat

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat point 4 Tergugat sangatsetuju. dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri KendariNomor:50/Pdt.G/2019/PN.Kdi sebab tidak ada hubungannyadengan Pemutusan/Pencabutan Perjanjian Kerja SamaNo.01./PKOPTBN/RI DNM/2016 oleh PT. Roshini Indonesia NomorO01/RI/I/2017 tanggal 25 September 2017;5.

(satu milyar lima ratus juta rupiah)tersebut dimana uangTurut Tergugat Il baru tersedia Rp. 513.000.000, (lima ratus tiga belas juta rupiah),oleh karena uang yang di setor oleh Turut Tergugat Il belum mencukupi makaTergugat menawarkan kepada Penggugat untuk ikut menanam modal dan sekaligusmengelola SPBU tersebut, guna mencukupi modal yang harus di setor oleh TurutTergugat Il yang nantinya Surat Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat Ilsebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja samaNo

UDARPRISTONO, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakartamembuat perjanjian kerjasama swakelola dengan terdakwa selaku DirekturPusat Teknologi Industri Dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian DanPenerapan Teknologi (BPPT), yakni Perjanjian Kerja SamaNo.77/1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/O1/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan DanPengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus BuswayDan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi

UDARPRISTONO, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakartamembuat perjanjian kerjasama swakelola dengan terdakwa selaku DirekturPusat Teknologi Industri Dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian DanPenerapan Teknologi (BPPT), yakni Perjanjian Kerja SamaNo.77/1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan DanPengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus BuswayDan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada obyekyang tidak jelas karena disatu sisi gugatanPenggugat didasarkan pada Perjanjian Kerja SamaNo. 158/X/BBWM/2003 ; 020/MBPBBD/10/03 tentangPengelolaan Gas Bumi (LPG Plant) di LapanganTambun Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Oktober2003, tetapi kemudian menyatakan Tergugatmelakukan perbuatan melawan hukum karenamelanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama No.199/XI1/ BBWM/2003; 009/MBPDIR/12/03 tentangPengoperasian dan Pengelolaan Proyek Minyak danGas Bumi di Kabupaten

Bahwa Tergugat dalam Konvensi (dalam Rekonvensiselanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi denganini mengajukan Gugatan Balik atau Rekonvensi(Reconventie) terhadap Penggugat dalam Konvensi(dalam Rekonvensi selanjutnya disebut "TergugatRekonvensi") atas dasar perbuatan ingkarjanji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja SamaNo. 158/X/BBWM/2003; 020/MBPBBD/10/03 ~=tentangPengelolaan Gas Bumi (LPG Plant) di Lapangan TambunKabupaten Bekasi tanggal 22 Oktober 2003; danPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige

Bank Mandiriadalah nyatanyata telah mengingkari klausula Pasal 4 Perjanjian Kerja SamaNo. 40 tanggal 27 Juni 2012 dan klausula Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama No.16 tanggal 14 Agustus 2012 yang telah mengancam keberadaan 2 (dua)buah Asli Dokumen INVOICE bukti kepemilikan alat berat jenis Excavatormilik PENGGUGAT No. 900159701.1 dan No. 900163231.1 dikuasai olehTERGUGAT dan pada akhirnya merugikan PENGGUGAT, karenanyasangatlah patut Pengadilan membatalkan kedua Perjanjian Kerja Sama yangtelah dibuat

Hosseldy Rabel tidak dapat menggunakan Pasal13 (2) dari perjanjian kerja sama No. 204/HK/TEK/1995 tanggal 23November 1995 atau pasal 17 (2) dari Akte Notaris perjanjian kerja samaNo. 4 tanggal 5 Oktober 1999. Apabila terjadi perselisihan antaraPenggugat PT. Hosseldy Rabel dengan Tergugat PT. Kereta Api (Persero),Penggugat PT.

Dedy Setyawan ;(dahulu Para Pengugat dalamperkara a quo) Tergugat dan Il Komisi dari penjualan yang Rp. 748.823.442,didapat berdasarkan Pasal 4perubahan perjanjian kerja samaNo. 14 tanggal 9 Oktober 1996 JADI TOTAL BAGIAN Rp. 8.324.239.900,KEUNTUNGAN YANG HARUS p, 748.893.442, DIBAYAR OLEH PARA+TERGUGAT KEPADARp. 9.073.063.342,PENGGUGAT( sembilan milyar tujuh puluhtiga juta enam puluh tiga ributiga ratus empat puluh duarupiah) 16.

Pada tanggal 19 Maret 2009 dilakukannegosiasi dan PT TIMAH (Persero) Tbk. meminta kepada mitra Usaha yaitu PTSINAR JAYA BANGKA INDAH untuk melengkapi dengan spektek, yang kemudiandi sampaikan oleh PT SINAR JAYA BANGKA INDAH dengan nomor yang samaNo. 011/SJBI/SPH/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 dengan isi surat yang lebih lengkapsesuai dengan spektek yang diminta oleh PT TIMAH (Persero) Tbk. sebagai berikut:a Mangga harum manis @Rp7.000,00;b Rambutan @Rp7.000,00;c Durian @Rp7.500,00;d Jeruk manis @Rp6.500,00

Pada tanggal 19 Maret 2009 dilakukannegosiasi dan PTTIMAH (Persero) Tbk. meminta kepada mitra Usaha yaitu PTSINAR JAYA BANGKA INDAH untuk melengkapi dengan spektek, yang kemudiandi sampaikan oleh PT SINAR JAYA BANGKA INDAH dengan nomor yang samaNo.: 011/SJBI/SPH/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 dengan isi surat yang lebih lengkapsesuai dengan spektek yang diminta oleh PT TIMAH (Persero) Tbk. sebagai berikut:a Manggaharummanis @Rp 7.000,00b Rambutan @Rp 7.000,00c Durian @Rp 7.500,00d Jeruk manis @Rp

Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.JKArifah Taufik kepada Bank Bukopin, serta adanya Akta Kerja SamaNo. 08 Tanggal 13 Desember 2011, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebutawal tahun 2014 proses pembangunan 3 (tiga) unit rumah dan 5 (lima) unitruko telah selesai dilaksanakan di atas tanah yang terletak dan biasa dikenaldengan Jalan Kemang Timur, Rt.004, Rw.03, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang semula Sertifikat Hak Milik No.2084/Kel.

., Notaris di Kudus;Menetapkan sebagai hukumnya tidak sah secara hukum danharus dibatalkan addendum Akta Perjanjian Kerja SamaNo.05 Tanggal 13 Agustus 2011, tertanggal 02 Januari 2013,dan kembali pada perjanjian awal yaitu Perjanjian No.11tertanggal 13 Agustus 2011 yang dibuat di Hadapan Suyanto,S.H., M.Kn.

berkekuatan hukum tetap olehkarena Tergugat saat sekarang ini mengajukan Kasasi pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Bahwa point 28 Gugatan Penggugat tidak beralasan, karena tidak benar jikatransaksi pembelian Ruko milk Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat llsah secara hukum, karena transaksi pembelian ruko milik Tergugat tidak bolehdidasarkan Pasal 4 huruf g Akta perjaniian kerja sama No. 13 tertanggal 30 Januari2012, karena Ruko tersebut bukan bagian dari perjaniianAkta perjaniian kerja samaNo