Pamekasan disamping menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desajuga mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan ProgramRaskin di wilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkatDesa/ Kelurahan;Halaman 4 dari 52 Putusan NOMOR 86/PID.SUSTPK/2016/PT SBYBahwa Mekanisme Pendistribusian Raskin sesuai Pedoman UmumRaskin tahun 2012 adalah: adanya Surat Permintaan Alokasi dariPemkab Pamekasan kepada Sub Divre untuk mendistribusikan raskinsetiap bulan sesuai dengan pagu yang ditetapkan (jumlah RTSPM) seKab

Pamekasan disamping menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desajuga mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan ProgramRaskin di wilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkatDesa/ Kelurahan;Bahwa Mekanisme Pendistribusian Raskin sesuai Pedoman UmumRaskin tahun 2012 adalah : adanya Surat Permintaan Alokasi dariPemkab Pamekasan kepada Sub Divre untuk mendistribusikan raskinsetiap bulan sesuai dengan pagu yang ditetapkan (jumlah RTSPM) seKab.

disamping menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desajuga mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Raskindi wilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan;Halaman 21 dari 52 Putusan NOMOR 86/PID.SUSTPK/2016/PT SBYBahwa Mekanisme Pendistribusian Raskin sesuai Pedoman UmumRaskin tahun 2012 adalah: adanya Surat Permintaan Alokasi dariPemkab Pamekasan kepada Sub Divre untuk mendistribusikan raskinsetiap bulan sesuai dengan pagu yang ditetapkan (jumlah RTSPM) seKab

. = 1112/LS/Sekab/Keu/O7 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebutdicairkan/ dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening:01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsungdengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank PembangunanDaerah Kabupaten Morowli; Setelan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran BelanjaLangsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada BankPembangunan Daerah Kabupaten Morowali maka oleh Sdri.

HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No. = 1112/LS/Sekab/Keu/O7 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebutdicairkan/ dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening:01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsungdengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank PembangunanDaerah Kabupaten Morowli; Setelan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran BelanjaLangsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada BankPembangunan Daerah Kabupaten

HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No. = 1112/LS/Sekab/Keu/O7 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebutdicairkan/ dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening:01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsungdengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank PembangunanDaerah Kabupaten Morowali; Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran BelanjaLangsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada BankPembangunan Daerah Kabupaten

HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No. = 1112/LS/Sekab/Keu/O7 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebutdicairkan/ dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening:01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsungdengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank PembangunanDaerah Kabupaten Morowali; Setelan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran BelanjaLangsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada BankPembangunan Daerah Kabupaten

SeKab. Buru bulanSeptember 2016.130. Asli Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketuadan Anggota Panwas Kecamatan seKab. Buru bulanSeptember 2016.131. Asli Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 200.000, untuk biaya computer suplay padakegiatan pelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulanSeptember 2016.132. Asli Buku Kas Umum (BKU) Panwaslih KabupatenBuru Provinsi Maluku Bulan Oktober 2016.183.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 9 tanggal 14 Oktober 2016sebesar Rp. 1.500.000, untuk bayar konsumsi dan snak padakegiatan pelantikan panwas kecamatan seKab. Buru bulanSeptember 2016.140. Asli Bukti Kwitansi Nomor 11 tanggal 14 Oktober2016 sebesar Rp. 1.500.000, untuk bayar seminar kit padakegiatan pelantikan Panwas Kecamatan seKab. Buru bulanSeptember 2016.141.

SeKab. Buru bulanSeptember 2016.130. Asli Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketuadan Anggota Panwas Kecamatan seKab. Buru bulanSeptember 2016.131. Asli Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 200.000, untuk biaya computer suplay padakegiatan pelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulanSeptember 2016.132.

SeKab. Buru bulan September 2016.130. Asli Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September 2016 sebesarRp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketua dan AnggotaPanwas Kecamatan seKab. Buru bulan September 2016.131. Asli Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September 2016 sebesarRp. 200.000, untuk biaya computer suplay pada kegiatanpelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulan September 2016.132. Asli Buku Kas Umum (BKU) Panwaslih Kabupaten Buru ProvinsiMaluku Bulan Oktober 2016.133.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 9 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.1.500.000, untuk bayar konsumsi dan snak pada kegiatanpelantikan panwas kecamatan seKab. Buru bulan September 2016.140. Asli Bukti Kwitansi Nomor 11 tanggal 14 Oktober 2016 sebesarRp. 1.500.000, untuk bayar seminar kit pada kegiatan pelantikanPanwas Kecamatan seKab. Buru bulan September 2016.141.

SeKab. Buru bulanSeptember 2016.130. Asli Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketua danAnggota Panwas Kecamatan seKab. Buru bulan September2016.131. Asli Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 200.000, untuk biaya computer suplay padakegiatan pelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulanSeptember 2016.132. Asli Buku Kas Umum (BKU) Panwaslih Kabupaten BuruProvinsi Maluku Bulan Oktober 2016.133.

. ~ Asti Bukti Kwitansi Nomor 35 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 1.200.000, untuk bayar kartu identitas (ID Card)pada kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan seKab. Burubulan September 2016.116. Asti Bukti Kwitansi Nomor 36 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 400.000, untuk bayar spanduk pada kegiatanpembentukan Panwas Kecamatan seKab.

SeKab. Buru bulan September2016.130. Asti Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketua danAnggota Panwas Kecamatan seKab. Buru bulan September2016.131. = Asti Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 200.000, untuk biaya computer suplay padakegiatan pelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulan September2016.132. Asli Buku Kas Umum (BKU) Panwaslin Kabupaten BuruProvinsi Maluku Bulan Oktober 2016.133.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 9 tanggal 14 Oktober 2016sebesar Rp. 1.500.000, untuk bayar konsumsi dan snak padakegiatan pelantikan panwas kecamatan seKab. Buru bulanSeptember 2016.140. = Asti Bukti Kwitansi Nomor 11 tanggal 14 Oktober 2016sebesar Rp. 1.500.000, untuk bayar seminar kit pada kegiatanpelantikan Panwas Kecamatan seKab.

SeKab. Buru bulan September2016.130. Asti Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketua danAnggota Panwas Kecamatan seKab. Buru bulan September2016.131. = Asti Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 200.000, untuk biaya computer suplay padaPutusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 773 dari 840 halamankegiatan pelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulan September2016.132.

Sedangkan dalampelaksanaan kegiatan bimbingan belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA seKab. Lingga di Dinas Pendidikan Kab.

Sedangkan dalampelaksanaan kegiatan bimbingan belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA seKab. Lingga di Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007tersebut secara efektif dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari2007 dan berakhir minggu pertama bulan April 2007 yang tidak sesuaidengan waktu yang telah ditetapbkan dalam Surat Perjanjian KerjasamaHal. 11 dari 26 hal. Put.

Belu Nomor PPO.005/522/IV/2009 tanggal 14 April 2009 perihal undangan Kepada kepala SD/SMP Negeri/swasta SeKabupaten Belu untuk mengikuti rapat sosialisasi BOS Triwulan 1 tahun2009 (fotocopy);13) Satu (1) lembar surat Dinas PPO Atambua Nomor PPO.879/2045/VIH/2009 tanggal03 juli 2009, kepada Kepala SD/SMP Negeri/Swata sekab. Belu (fotocopy);14) Satu (1) lembar surat dinas PPO Atambua Nomor PPO .422/3029/VII/2009 tanggal23 juli 2009 Kepada Kepala SD/SMP Negeri/swasta seKab.

Belu, Perihalpermintaan Data BOS priode JuliSeptember 2009 (fotocopy);15) Dua (2) lembar surat Dinas undangan Nomor PPO.005/3183/VIII/2/2009 tanggal 25agustus 2009 dari Dinas PPO Atambua Kepada para camat sekab. Belu, perihalpelatihan program BOS tahun 2009/2010 (fotocopy);16) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO Kab.

Belu NomorPPO.005/522/IV/2009 tanggal 14 april 2009 perihal undangan Kepada kepalaSD/SMP Negeri/swasta SeKabupaten Belu untuk mengikuti rapat sosialisasiBOS Triwulan 1 tahun 2009 (fotocopy);Satu (1) lembar surat Dinas PPO Atambua Nomor PPO.879/2045/ VII/2009tanggal 03 juli 2009, kepada Kepala SD/SMP Negeri/Swata sekab.

/SPKPMD/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 antaraAbdul Mughni dengan Akhmad Nugrahansyah yang berisikesepakatan pelaksanaan kerja adalah 40 hari kerja,tertanggal 17 Januari 2008 ; NO NAMA BARANG BANYAKNYA KETERANGAN1 Pengadaan dan Pendistribusian peralatankantor Desa/Kelurahan seKab.

/SPKPMD/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 antara AbdulMughni dengan Akhmad Nugrahansyah yang berisikesepakatan pelaksanaan kerja adalah 40 hari kerja, tertanggal17 Januari 2008 ;NONAMA BARANG BANYAKNYA KETERANGAN1 Pengadaan dan Pendistribusian peralatankantor Desa/Kelurahan seKab.

Tanah Grogot berstempelnota pembelian barang meubelair tertulis Rp. 1.360.000.000, bertanda tangan H.NURDANI dan Terdakwa ; Terdakwa yang mendistribusikan barang meubelairdengan menggunakan 3 unit mobil pick up yakni 2 unit jenis Mitsubishi L300 dan 1unit jenis Mitsubishi T120 dengan ongkos angkut kiriman dan barang tersebutseluruhnya Rp.202.500.000. sesuai 10 (sepuluh) lembar tanda terima lunas dibayarkwitansi antara tanggal 8/1/2008 s/d 13/4/2008 biaya distribusi meubelair untuk 125Desa/Kelurahan seKab

Tanah Grogot berstempel nota pembelian barang meubelairtertulis Rp.1.360.000.000, bertandatangan H.NURDANI danTerdakwa; Terdakwa yang mendistribusikan barang meubelairdengan menggunakan 3 unit mobil pick up yakni 2 unit jenisMitshubhisi L300 dan 1 unit jenis Mitshubhisi T120 denganongkos angkut kiriman ~~ barang stersebut seluruhnya Rp.202.500.000, sesuai 10 (sepuluh) lembar tanda terima lunasdibayar kwitansi antara tanggai 8/1/2008 s/d 13/4/2008 biayadistribusi meubelair untuk 125 Desa/Kelurahan seKab

. : , Perihal : Perangkat Desa, tanggal11 Juli 2018 kepada Camat seKab.

Himbauan tanggal 29 Agustus 2016 kepada Kepala DesaseKabupaten Lombok Timur (fotokopi dari fotokopi);: Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 141/169.a/PMD/2018, PerihalProses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desatanggal 13 Maret 2018 kepada Kepala Desa seKabupatenLombok Timur (fotokopi dari fotokopi); : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa KabupatenLombok Timur Nomor : 141/569/PMD/2018, Perihal : EvaluasiPerdes SOTK dan Perekrutan Perangkat Desa tanggal 27 Agustus2018 kepada Camat seKab

Kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp. 3.465.000,00 (Tiga Juta EmpatRatus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Desa Paren, Kecamatan Danau Sembuluh,Kabupaten Seruyan mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah DaerahKabupaten Seruyan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari KementerianKeuangan Republik Indonesia berupa Dana Desa (DD);Bahwa berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2015tentang Penetapan Alokasi Dana Desa SeKab.

sebesar Rp. 3.465.000,00 (Tiga Juta EmpatRatus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Desa Paren, Kecamatan Danau Sembuluh,Kabupaten Seruyan mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah DaerahHalaman 16 dari 37 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2019/PT PLKKabupaten Seruyan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari KementerianKeuangan Republik Indonesia berupa Dana Desa (DD);Bahwa berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2015tentang Penetapan Alokasi Dana Desa SeKab

PID.SUSTPK/2019/PT PLKJAHUDI, saksi AGUS SUNARTO Bin PANIJO (Alm), saksi MULIADI BinNEMAT, Saksi JONSON Bin KARJA, saksi HERMAN Bin BALI.Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Desa Paren, Kecamatan Danau Sembuluh,Kabupaten Seruyan mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah DaerahKabupaten Seruyan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari KementerianKeuangan Republik Indonesia berupa Dana Desa (DD);Bahwa berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2015tentang Penetapan Alokasi Dana Desa SeKab

Kode kegiatan (17.78) yaitu Analisis penganggaranbelanja gaji seKab. Tabalong sebanyak 1 kwitansi sebagaiberikut: Kwitansi tanpa tanggal Maret 2011 kode rekening5.2.2.11.02 (17.78) BKU 0201 tanggal 29 April 2011 beserta 4lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja makanminum kegiatan belanja gaji se Kab.Tabalong TA.2011sebesar Rp.7.500.000;I.

Tabalong TA. 2011 kepadaDAHLAN,SIP sebesar Rp. 38.500.000.2) Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening5.2.1.02.02, BKU 0341 tanggal 29 April 2011 beserta 6lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS /Upah petugas kebersihnan pelaksana kegiatan bimbinganteknis TUKD bagi bendahara, PPK, PPTK seKab.

Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening5.2.2.17.01 (17.21) BKU 0337 tanggal 29 April 2011 untukpembayaran biaya pembuatan modul kegiatan Bintek dansosialisasi penyusunan RKPASKPD keuangan daerah sekab.

Semarang;Umur/tanggal lahir : 36 tahun/28 januari 1977;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal pS SSeS SeKab.

Indramayu periode 20182024 yang akandiselenggarakan secara serentak dengan 138 Desa yang lainnya seKab. Indramayu dan akan dilangsungkan pada tanggal 13 Desember2017, namun karena Terdakwa tidak memiliki ijasah mengingatTerdakwa tidak pernah lulus Sekolah Dasar (SD) hingga tidak mungkinbagi Terdakwa untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa /Kuwu Desa Gedangan tersebut (Sesuai Peraturan Daerah Kab.Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PemilihanKuwu di Kab.

Indramayu periode 20182024 yang akanHalaman 9 dari 79 halaman Putusan Nomor 183/PID/2019/PT.BDGdiselenggarakan secara serentak dengan 138 Desa yang lainnya seKab.

untuk dapatmelaksanakan proses kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuanawal pembentukan CERD/PMPD (Proyek Mandiri Pedesaan Masyarakat)intinya dana hibah yang digulirkan untuk dikelola dan dimanfaatkan olehseluruh anggota yang tergabung asosiasi mitra tanah laut; Bahwa, saksi menerangkan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah kepadapihak LSPBM yang ada di Kabupaten Tanah Laut berawal dari pengucurandana Rp.1,2 M berasal dari Rapat Tahunan Tutup Buku tahun 2007 yangdihadiri oleh seluruh LSPBM SeKab

Syaichu M, Wakil Ketua :Jumiati, Sekretaris : Rismawati, Bendahara: Lismiatun dan Anggota:Jumani, sedangkan pengawasnya terdiri dari 3 orang yaitu Ketua : NormaSari, Sekretaris : Sulastri, Anggota : Rosita ; Bahwa, saksi menerangkan Asosiasi LSP BM mulai berdiri sejak tahun2006, dibentuk oleh 48 LSP BM yang ada dan tujuan pembentukan Asosiasiadalah untuk memepersatukan LSPBM sekab Tanah Laut dan untukkerjasama saling menguatkan modal ; Bahwa, pada saat RAT bulan Januari 2007 di Balairung Tuntung

Fadil; Bahwa, Asosiasi LSP BM terbentuk antara tahun 2005 atau 2006, dibentukoleh LSPBM seKab. Tanah Laut. Tujuan pembentukan Asosiasi adalahuntuk mempermudah pelatihanpelatinan, apbila di LSPBM ada kelebihan45uang bisa menabung di Asosiasi dan sebaliknya jika LSPBM kekurangandan bisa pinjam ke Asosiasi ; Bahwa, saksi menerangkan dana Asosiasi LSP BM bersumber darisimpanan pokok dari LSPBM sebesar Rp. 500.000.

Tala ; Bahwa, saksi menerangkan pernah membaca naskah perjanjian yangdibuat antara pihak pertama Bupati Tanah Laut dengan tersangka selakuKetua Asosiasi dimana dalam naskah tersebut disebutkan dana hibahsebesar Rp. 1,2 M diperuntukkan untuk penguatan modal 48 LSPBM sekab.

(sepuluh ribu rupiah) per bulan dan dari simpanan sukarela;Bahwa, saksi menerangkan pada saat Rapat Anggota Tahunan (Tahunlupa) di Balairung, saya mendengar bahwa Bupati menyampaikan akanmemberikan hibah sebesar Rp. 1,2 M kepada LSPBM seKab. Tala, tapipenyampaiannya nanti melalui Asosiasi. Selang beberapa waktu setelahpemberitahuan tersebut, ada rapat di kantor CERD yang membahasmasalah tersebut.

Seluma, Direktur RSUD Tais,Camat seKab. Seluma, Lurah seKab. Seluma Nomor 180/01/B.2/2011tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk HukumDaerah, yang ditandatangani oleh H.

Seluma, Direktur RSUD Tais,Camat seKab. Seluma, Lurah seKab. Seluma Nomor 180/01/B.2/201 1Halaman 51 dari81 hal Put No 7 /Pid.SusTPK/2017/PT.BGL18)19)20)21)tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk HukumDaerah, yang ditandatangani oleh H.

Seluma, Direktur RSUD Tais,Camat seKab. Seluma, Lurah seKab. Seluma Nomor 180/01/B.2/201 1tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk HukumDaerah, yang ditandatangani oleh H.

dengar tentang lembaga tersebutdari temanteman.Bahwa persyaratan yang diminta berupa KTP dan pasPhoto, menurut pak TOMI organisasi tersebut melekat padaSekretariat Kabinet.Bahwa tidak ada diminta identitas Terdakwa, dan Terdakwapercaya dengan namanama yang tertera adalah PejabatPejabat yang terkenal.Bahwa Terdakwa tidak tanyakan kapan Terdakwa dilantik danbagi Terdakwa pelantikan bukan persoalan saya.Bahwa surat tugas tersebut pernah diserahkan pada kepalaDinas Terdakwa.Bahwa tidak pernah pernah Sekab

temanteman Terdakwa.Bahwa benar persyaratan yang diminta berupa KTP dan pasPhoto, menurut pak TOMI organisasi tersebut melekat padaSekretariat Kabinet.Bahwa benar tidak ada diminta identitas Terdakwa danTerdakwa percaya dengan namanama yang tertera adalahPejabatPejabat yang terkenal.Bahwa benar Terdakwa tidak tanyakan kapan Terdakwadilantik dan bagi Terdakwa pelantikan bukan persoalan saya.Bahwa benar surat tugas tersebut pernah diserahkan padakepala Dinas Terdakwa.Bahwa benar tidak pernah pernah Sekab

Amonggedo pada pemilihan umum Bupati dan WakilBupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima WAHAB dantidak ditanda tangani oleh atasan langsung dan bendahara.1 ( satu) rangkap tanda bukti kas tahun 2012 tanpa nomor, tanoa nomorrekening, sebesar Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah) untuk biaya konsumsi dalan rangka pelantikan PPK dan PPS seKab. Konawe di Kec.

Lalonggauna pada pemilihan umum Bupati dan WakilBupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASNAWI dantidak ditanda tangani oleh atasan langsung dan bendahara.1 ( satu) rangkap tanda bukti kas tahun 2012 tanpa nomor, tanoa nomorrekening, sebesar Rp. 1.625.000,(satu juta enam ratus dua puluh lima riburupiah) untuk biaya konsumsi dalan rangka pelantikan PPK dan PPS seKab. Konawe di Kec.

Unaaha pada pemilihan umum Bupati dan Wakil BupatiKonawe tahun 2013, tanoa tanggal, yang menerima ANHAR dan tidakditanda tangani oleh atasan langsung dan bendahara.1 (satu) rangkap tanda bukti kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomorrekening, sebesar Rp. 1.550.000, (satu juta lima ratus lima puluh riburupiah) untuk biaya konsumsi dalan rangka pelantikan PPK dan PPS seKab. Konawe di Kec.

Pol DT 7180 A yang tidak di tanda tangani oleh KuasaPengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpanama.1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0534/KeuPiloup/X/2012, tanggal10 Oktober 2012 , dengan jumlah dana sebesar Rp. 72.000.000,,dipergunakan untuk Bayar Biaya Honorarium Pemateri untuk 30Kecamatan seKab.

,dipergunakan untuk Bayar Biaya ATK @Rp. 300.000,, untuk 30Kecamatan seKab.

Memerintahkan barang bukti berupa :1) Permohonan Hibah Tanah Aset Propinsi Bali di Kabupaten Gianyar untuk Fasilitas Umum dari Kelian Banjar Adat Triwangsa SeBali;2) Sertifikat tanah dari berbagai desa seKab Gianyar.3) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1847/01-1/HK/2014.4) Data Pemanfaatan Aset Propinsi Bali.5) Rekapitulasi data aset tanahPropinsi Bali di Kabupaten Gianyar.6) Register sewa kontrak tanah .7) Data Laba Pura Besakih.8) Lampiran keputusan Gubernur Bali tanggal 25 Pebruari 2009

Nomor : 181/01-I/HK/2009 tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pendataan Tanah Investaris Penguasan Pemerintah Propinsi Bali.9) Data tanah bukti pemerintah daerah Kabupaten Gianyar,1) Arsip sertifikat tanah dari berbagai desa seKab.

dalamtenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan makaharta benda Para Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang penggantu maka dipidana dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun.Menetapkan barang bukti berupa :1) Permohonan Hibah Tanah Aset Propinsi Bali di Kabupaten Gianyar untukFasilitas Umum dari Kelian Banjar Adat Triwangsa SeBali;2) Sertifikat tanah dari berbagai desa seKab

Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1847/011/HK/2014.4) Data Pemanfaatan Aset Propinsi Bali.5) Rekapitulasi data aset tanahPropinsi Bali di Kabupaten Gianyar.6) Register sewa kontrak tanah .7) Data Laba Pura Besakih.8) Lampiran keputusan Gubernur Bali tanggal 25 Pebruari 2009 Nomor :181/01VHK/2009 tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan TimPendataan Tanah Investaris Penguasan Pemerintah Propinsi Bali.9) Data tanah bukti pemerintah daerah Kabupaten Gianyar,1) Arsip sertifikat tanah dari berbagai desa seKab

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telahmenunjukkan barang dan dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh para Terdakwayaitu:1) ermohonan Hibah Tanah Aset Propinsi Bali di Kabupaten Gianyar untukFasilitas Umum dari Kelian Banjar Adat Triwangsa SeBaili;ertifikat tanah dari berbagai desa seKab Gianyar.eputusan Gubernur Bali Nomor : 1847/011/HK/2014.ata Pemanfaatan Aset Propinsi Bali.)))5) ekapitulasi data aset tanahPropinsi Bali di Kabupaten Gianyar

.) egister sewa kontrak tanah .) ata Laba Pura Besakih.) ampiran keputusan Gubernur Bali tanggal 25 Pebruari 2009 Nomor : 181/01 I/HK/2009 tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim PendataanTanah Investaris Penguasan Pemerintah Propinsi Bali.) ata tanah bukti pemerintah daerah Kabupaten Gianyar,) rsip sertifikat tanah dari berbagai desa seKab.

Pemanfaatan Aset Propinsi Bali.Rekapitulasi data aset tanahPropinsi Bali di Kabupaten Gianyar.Register sewa kontrak tanah .Data Laba Pura Besakih.Lampiran keputusan Gubernur Bali tanggal 25 Pebruari 2009 Nomor :181/01VHK/2009 tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan TimPendataan Tanah Investaris Penguasan Pemerintah Propinsi Bali.Data tanah bukti pemerintah daerah Kabupaten Gianyar,Arsip sertifikat tanah dari berbagai desa seKab.

Tabalong TA. 2011 kepada DAHLAN,SIPsebesar Rp. 38.500.000.Kwitansi tanpa tanggal bulan Maret 2011, kode rekening5.2.1.02.02, BKU 0341 tanggal 29 April 2011 beserta 6 lembarlampiran kwitansi untuk pembayaran honor Non PNS / Upahpetugas kebersihan pelaksana kegiatan bimbingan teknis TUKDbagi bendahara, PPK, PPTK seKab.

Tabalong.78.3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/100/2011tanggal O3 Maret 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan TeknisPenganggaran Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.79.5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/098/201 1tanggal 03 Maret 2011 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Tata UsahaKeuangan Daerah (TUKD) bagi PPK, PPTK dan Bendahara SKPD seKab.

Tabalong Tahun Anggaran 2011.6583.5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/093/2011tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Tim Pengelolaan Fiskal KeuanganDaerah TA.2011.84.5 (Lima) lembar sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor188.45/099/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Kegiatan analisispenganggaran belanja gaji seKab.

Tabalong Tahun Anggaran 2011.83.5 (Lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/093/2011tanggal 03 Maret 2011 Kegiatan Tim Pengelolaan Fiskal KeuanganDaerah TA.2011.84.5 (Lima) lembar sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor188.45/099/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Kegiatan analisispenganggaran belanja gaji seKab.

Bandung; Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa meminta untuk menjadipenyedia alat pemadam kebakaran untuk disetiap sekolah TK dan SMP SeKab. Bandung dengan cara memaksa dan tanpa melalui Proses pengadaandan ketika itu juga terdakwa meminta saksi untuk menjadi perantara dimanamenjualkan Produknya tersebut ke sekolah TK dan SMP Se Kab.

Banjarnegara yang dihadiri oleh para kepalasekolah penerima bantuan rehab ruang kelas rusak berat SD seKab.

Banjarnegara adakegiatan berupa rehab gedung ruang kelas rusak berat SD seKab.

SUPRIYADI selaku Kasi Sarpras untuk melaksanakan kegiatandimaksud dengan menunjuk SRI HARJONO, SH. selaku PPKom sesuai dengan143surat Keputusan Nomor: 020/021 tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentangpenunjukan pejabat PPK.Bahwa benar ketentuan yang dipergunakan dalam pelaksanaan rehab ruang kelasrusak berat SD seKab.

Banjarnegara ada kegiatanberupa rehab gedung ruang kelas rusak berat SD seKab. Banjarnegara TA. 2012 yangmenerima dana bantuan. Bahwa benar terdakwa dari Tahun 2012 sebagai Kasi Sarpras di Dindikpora KabupatenBanjarnegara dan tupoksi maupun peranan terdakwa adalah Sebagai pembimbing teknispada sistem pelaporan maupun dalam pelaksanaan rehab setiap SD penerima danabantuan Rehab. Bahwa benar atasan terdakwa yaitu Kepala Bidang TK/SD Pak Sri Hardjono,S.H.

Bahwa benar pelaksanaan rehab gedung ruang kelas rusak berat SD penerima danabantuan seKab. Banjarnegara tersebut dimulai pada sekitar bulan akhir Maret 2012149yang bertempat di Sekolah Dasar penerima dana bantuan rehab seKab. Banjarnegara.Bahwa benar untuk besaran anggaran berkaitan dengan kegiatan pembangunan rehabgedung ruang kelas rusak berat SD seKab.