Ditemukan 64 data
Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
69 — 38
tetapi untuk menjadikan Pasar Pelitasementara saja; Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Warkah No.2114/2003 kepadaTergugat II untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak PakaiNo.8 tahun 2003 Garis Ukur No.1451/1997 sebagai Pemegang Hak Pakaiadalah Pemerintah Kabupaten Kupang; Bahwa Tergugat dan II telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan cara setelah Tergugat menerbitkan Warkah No.2114/2003(dokumen tidak sah) tanpa melakukan verifikasi terlebin dahulu Tergugat IIlangsung menerbitkan Sertifikst
176 — 94
Sertifikst merupakan tandabukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknyadata fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterimasebagai data yang benar. (Vide : Penjelasan Pasal 32 PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
100 — 74
Bahwa dalam hal TURUT TERGUGAT IV menerbitkan sertifikst Hakmmilik SHM No. 1723/Desa Banjarnegoro atas nama Ny.Lilies Sugiarti ,SHM No. 1984/Desa Banjarnegoro Sudirman adalah:a) Bertinfak sebagai badan atau pejabat tata usaha Negarasebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 UU PTUNb) Bahwa seharusnya Gugatan PENGGUGAT terharap TURUTTERGUGAT IV diajukan pada pengadilan tata usaha Negara danbukan kepada pengadilan negeri, karena PENGGUGAT merasadirugikan sebagai akibat terbitnya sertifikat Hak milik Nomor
72 — 12
Mitra Prabu Pasundan ternyataterdapat sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikst Keterampilan (SKT)yang sudah tidak memenuhi syarat dan sudan tidak berlaku lagi,sehingga seharusnya PT Mitra Prabu Pasundan tidak lolos ataugugur pada saat evaluasi teknis berkaitan dengan personal inti.Kalau masalah SKA dan SKT, PPK tidak melakukan evaluasidokumen penawaran, karena itu bagian daripada tugas PokjaPengadaan Barang dan Jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kepulauan Riau dalam pelelangan jasakonstruksipembangunan