NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mei 2006berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlakusampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;e Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;e Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlakusampai dengan 31 Desember 2006(Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat izin reklame dari WalikotaAmbon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak danRetribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambonatas nama PT.

NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot tanggal 6 Mei 2006berlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat izin reklame dari WalikotaAmbon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak danRetribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambonatas nama PT.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlaku sampai dengan31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT.Nusa Ina Pratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal6 Mei 2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT.

,MH dan Kawankawan,Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, JabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 183/3777/SETKOT tanggal 10 Juni 2019yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambontanggal 26 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Asal II /Tergugat Intervensi IV ;.Pemerintah R.I. cq. MENTERI AGRARIA /Kepala BadanPertanahan DATI Provinsi Maluku cq.

Presiden videSurat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor : B4183/Kemensetneg/D2/DM.06/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Pengaduan Masyarakat,yang intinya menindak lanjuti kunjungan Tim Kementerian SekretariatNegara ke Kantor Tergugat II pada tanggal 1 2 Maret 2017 yang antaralain diperoleh penjelasan bahwa Realisasi ganti rugi atas tanah akandiselesaikan setelah berkoordinasi dengan Tergugat . dan koordinasinyavide Surat Tergugat II kepada Tergugat tanggal 18 Oktober 2017 Nomor :592.2/7381/Setkot

perihal Mohon Bantuan yang tembusannya antara lainada disampaikan juga kepada Penggugat I.Bahwa namun karena Surat Tergugat II Nomor : 592.2/7381/Setkot tanggal18 Oktober 2017 hal 4 butir 3 Penyediaan alokasi anggaran (Sharing danaAPBD Provinsi Maluku bersama APBD Kota Ambon) untuk mengatasipermasalahan ganti rugi dan sewa tanah antara lain obyek sengketadimaksud tidak ditegaskan untuk tahun anggaran kapan, maka Penggugat lalu melakukan Pengaduan III dan Pernyataan Sikap vide Surat Penggugat tanggal

Foto Copy Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Maret2015 nomor W27U1418/HK.02/III/2015, yang telah dibubuhi meteraicukup dan telah di cocokan sesuai foto copy, selanjutnya diberi tanda P.1.210;Foto Copy Surat Kementerian Sekretariat Negara RI nomor B4183/Kemensetneg/D2/DM.06/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yangtelah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P.1.211;Foto Copy Surat Walikota Ambon nomor 592.2/7381/Setkot tanggal 18Oktober

dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ambdan tidak mengganggu tanahtanah tersebut karena sudah menjadi HakMilik JOHNI SUCAHYA/Penggugat;Z.Bahwa keempat bidang tanah tersebut saling berdekatan/salingberbatas satu sama lainnya di mana awalnya Penggugat berencanamembangun perumahan rakyat sebanyak 200 (dua ratus) unit telahmemperoleh surat rekomendasi Kepala Desa Batu Merah, Nomor :01/R/BT.M/XII/2006, tanggal 23 Desember 2006 dan Ijin PematanganLahan Walikota Ambon Nomor : 595.1/7364/SETKOT

Nomor 589 Tahun 1991atas nama pemegang hak Johni Sucahya, P2 tentang Sertifikat Hak MilikNomor 590 Tahun 1991 atas nama pemegang hak Johni Sucahya, P3tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 591 Tahun 1991 atas nama pemeganghak Johni Sucahya, P4 tentang Surat Ukur Nomor 39 Tahun 2006 tanggal22 Februari 2006, P5 tentang Surat Pengakuan dari Dino Lisaholet tanggal3 Oktober 2006, P6 tentang Surat Rekomendasi Nomor:01/R/BT.M/XI1I/2006tanggal 23 Desember 2006, P7 tentang Surat Walikota Ambon Nomor:595.1/7364/SETKOT

No. 577 K/Pid.Sus/20179.7.9.8.9.9.9.10.9.11.Sale,9.13.9.14.9.15.9.16.Februari 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (suratizin sudah lewat waktu) ;Surat Izin Tempat Usaha/SITU dari Pemkot Ambon atas nama PTNusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot tanggal 6 Mei2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (surat izin sudahlewat waktu) ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006

Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Nusa InaPratama dari Gapensi tanggal 7 Oktober 2005 berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (surat izin sudah lewat waktu) ;Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari AsosiasiKontraktor Air Indonesia (Akaindo) Nomor01328/A/SBIJ/AMB/II/2006 PT Nusa Ina Pratama tanggal 2Februari 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (suratizin sudah lewat waktu) ;Surat Izin Tempat Usaha/SITU dari Pemkot Ambon atas nama PTNusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot

No. 577 K/Pid.Sus/20179.8.9.9.9.10.9.11.9.12.9.13.9.14.9.15.9.16.2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (surat izin sudahlewat waktu) ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT Nusa Ina PratamaNPWPD 2.0011398.01.15 tanggal 19 April 2006 untuk pembayaranbulan

Berita acara serah terima jabatan bendahara pengeluaran 103/P.KWK/TU.01.1-BA/7371/Setkot /XI/2017, Tanggal 29 November 2017 kepada Habibi dari NIKOLAS, SE mengetahui Sekretaris KPU Habibi.

NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mmei2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mmei2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Halaman 29 dari 240 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2015/PN AmbSurat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlakusampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlakusampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;e Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal6 Mei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 917/304/SETKOT/ tanggal 27 Januari 2011 (copy) ;12. RKA Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tahun 2011 (asli) ;13.

Kota Ambon dalam Dokumen PelaksanaPerubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibahkepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan danPemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,, dan sesuaidengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada KomisiPemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara KotaAmbon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT

Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 TahunAnggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepadaBadan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan PemilihanUmum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,, dan sesuai dengan SuratKeputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum KotaAmbon serta Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU KotaAmbon Nomor : 917/304/SETKOT

Hal ini tidak sesuai denganpasal 4 angka 2 huruf b Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPUKota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, yangmenyebutkan bahwa KPU Kota Ambon mempunyai kewajibanmenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepadaKota Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon selambatHalaman 23 dari 181 Putusan Nomor : 40/Pid.Tipik or/2012/PN.AB,lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai sesuai tahapan realisasi,dan juga tidak sesuai dengan

Pid.Tipik or/2012/PN.AB,10.11.12.13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor819/34.a/SETKPU/V/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentangPengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan UmumWalikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada KomisiPemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 25 Januaritentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum KotaAmbon ( copy ) ;Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum KotaAmbon Nomor 917/304/SETKOT

Ambon dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telahdianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ OrganisasiSwasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah = senilaiRp. 14.291.079.175, dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota AmbonNomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian HibahKepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antaraKota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT

Sekretariat KotaAmbon tanggal 26 Maret 2020 Nomor : 141/2252/SETKOT PerihalKlarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe makaseharusnya Pemerintah Kota Ambon ditempatkan sebagai salah satuTergugat oleh Pihak Penggugat dalam Perkara ini, KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGATBerdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe Nomor : 04tahun 2020 tanggal 07 Februari 2020 Tentang Pembubaran TIM PenyusunPeraturan Negeri tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe MakaTergugat Il tidak

Pemerintahan Negeri Nusaniwe, Tanggal 29 Februari 2020,yang diberi tanda P27 tentang Berita acara hasil Pembahasan RancanganPeraturan Negeri Tanggal 29 Februari 2020, yang tidak memenuhi quorumPengambilan Keputusan dari 22 Anggota Saniri Negeri Nusaniwe, P28 tentangSurat keluarga besar Wattilete Latu latu dan Latulaiar Nomor: 06/LLKLL/II/2020 Perihal Mohon dibatalkan ditujukan Kepada Walikota Ambon,tertanggal 6 Maret 2020, P 29 tentang Undangan Pemerintah Kota AmbonSekretariat Kota, Nomor: 005/68/Setkot

Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe Nomor 04 Tahun 2020 tentangPembubaran Tim Penyusunan Peraturan Negeri tentang Mata Rumah ParentahNegeri Nusaniwe tanggal 7 Februari 2020;Menimbang, bahwa Foto Copy buktibukti surat tersebut bermeterai cukupdan telah dicocokkan sesuai aslinya;Menimbang, bahwa bukti Surat dari Tergugat III terdiri dari T.Ill1 tentangPeraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, T.III2tentang Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor:141/2252/SETKOT

Sekretariat KotaAmbon tanggal 26 Maret 2020 Nomor : 141/2252/SETKOT PerihalKlarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe makaseharusnya Pemerintah Kota Ambon ditempatkan sebagai salah satuTergugat oleh Pihak Penggugat dalam Perkara ini;KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGATBerdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe Nomor : 04tahun 2020 tanggal 07 Februari 2020 Tentang Pembubaran TIM PenyusunPeraturan Negeri tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe MakaTergugat Il tidak

Sekretariat Kota Ambon tanggal26 Maret 2020 Nomor : 141/2252/SETKOT Perihal Klarifikasi TerhadapRancangan Peraturan Negeri Nusaniwe, Majelis Hakim berpendapat bahwasebagaimana dalil gugatan Penggugat Poin 13, Bahwa Penggugat melaluiSuratnya tertanggal 4 Februari 2020 Nomor: 05/LLKLL/II/2020 dengan Perihalmemohon untuk ditindaklanjuti, atas arahan dari Pemerintah Kota Ambon dalamhal ini yang di wakili oleh Kepala bagian Hukum Kota Ambon, yang intinyameminta Tergugat IIl untuk menerima Penggugat serta

. ;2220205e Bukti T 2: Foto Copy Surat Izin Walikota Ambon Nomor 503.506 /2110 / SETKOT tengan Izin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholWalikota Ambon tanggal 22 September 2010 atas nama ROY TANAMALdari Pemerintahan Kota Ambon Sekretariat Kota yang ditanda tangani a/n Walikota Ambon Sekretaris Kota Ambon dr. Ny. H.J. Huliselan / T. M.Kes.

Bukti T2: Foto Copy Surat IzinWalikota Ambon Nomor 503.506 / 2110 / SETKOT tengan Izin TempatPenjualan Minuman Beralkohol Walikota Ambon tanggal 22 September 2010atas nama ROY TANAMAL. Bukti T3: Foto Copy Tanda Daftar PerusahaanPerorangan Berdasarkan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 1982 TentangWajib Daftar Perusahaan atas nama perusahaan DIVA KARAOKE pengurusutama / pengurus cabang ROY TANAMAL.

Sekretaris DaerahKota SamarindaKetua : Asisten Pemerintahan danHukum Setkot Samarinda ( Drs. UH.HAMKA HALEK, M. Si)Sekretaris : Kepala Bagian PerkotaanSetkot Samarinda (Drs. H.SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda(YOSEP BARUS MENG)2. Kepala Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan KotaSamarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si)3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. I MADEMANDIA)4.

Sekretaris DaerahKota SamarindaKetua : Asisten Pemerintahan danHukum Setkot Samarinda ( Drs. UH.HAMKA HALEK, M. Si)Sekretaris : Kepala Bagian PerkotaanSetkot Samarinda (Drs. H.SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota :1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda(YOSEP BARUS MENG)2. Kepala Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan KotaSamarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si)3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. I MADEMANDIA)4.

Sekretaris DaerahKota SamarindaKetua : Asisten Pemerintahan danHukum Setkot Samarinda ( Drs. UH.HAMKA HALEK, M. Si)Sekretaris : Kepala Bagian PerkotaanSetkot Samarinda (Drs. H.SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota :1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda (YOSEPBARUS M.Eng)2. Kepala Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan KotaSamarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si)3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. IMADE MANDIA)4.

Sekretaris DaerahKota SamarindaKetua : Asisten Pemerintahan danHukum Setkot Samarinda ( Drs. UH.HAMKA HALEK, M. Si)Sekretaris : Kepala Bagian PerkotaanSetkot Samarinda (Drs. H.SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota :1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda(YOSEP BARUS M.ENG)2. Kepala Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan KotaSamarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si)3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. I MADE92MANDIA)4.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel fotocopy otentikasi Surat Pernyataan PelantikanNomor : 821.2/1924/SETKOT tanggal 11 Mei 2012 dan PetikanKeputusan Walikota Ambon Nomor 520 Tahun 2012 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari danDalam Jabatan Struktural Eselon II dan Il Di LingkunganPemerintah Kota Ambon;2. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Dinas Kelautandan Perikanan Tahun 2013 Pengadaan Sarana

No. 393 K/Pid.Sus/2016Menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;1.Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) bundel fotocopy otentikasi Surat Pernyataan PelantikanNomor : 821.2/1924/SETKOT tanggal 11 Mei 2012 dan PetikanKeputusan Walikota Ambon Nomor 520 Tahun 2012 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari danDalam Jabatan Struktural Eselon II dan Il Di LingkunganPemerintah Kota Ambon;1 (satu) bundel fotocopy Rencana

Memerintahkan barang bukti berupa :1). 1 (satu) bundel fotocopy otentikasi Surat PernyataanPelantikan Nomor : 821.2/1924/SETKOT tanggal 11 MeiHal. 44 dari 59 hal. Put.

., M.H. dan Rekan;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANWalikota Ambon;Jalan Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor183/1639/SETKOT, tanggal 19 Mei 2021, telah memberikankuasa khusus kepada:Halaman 1 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNNamaWarga NegaraAlamatPekerjaanLexy M. Manuputty, S.H.;M. Luhulima, S.H.;Taty H. Rahareng, S.H.;M. Irwan Syah, S.H.;Candro Aitonam, S.H.

31Agustus 2020;Halaman 26 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Bukti TII.INT11Bukti TII.INT12Bukti TII.INT13Bukti TII.INT14aBukti TILINT14b6Bukti TIILINT14cBukti TILINT15Bukti TIINT16Bukti TILINT17Bukti TILINT18Bukti TII.INT19Bukti TII.INT20Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua SaniriNegeri Ema Nomor: 03/SNR, perihal: Undangankepada Mata Rumah Keluarga Leimena, tanggal 14Oktober 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat WalikotaAmbon/Sekretaris Kota Nomor: 005/188/SETKOT

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa kepemilikan Klien kami atas bidang tanah tersebut, telah puladi tegaskan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional PropinsiMaluku sesuai suratnya No. 570 282 tanggal 25 April 2008tentang permohonan penyelesaian status tanah yang di tujukankepada Bapak Gubernur Propinsi Maluku dan Surat KeteranganPemerintah Kota Ambon Nomor : 590/4988/SETKOT tanggal 14Nopember 2013 yang pada dasarnya menjelaskan pada pokoknyatentang keabsahan kepemilikan Keluarga Tergugat Ill.5.

IBRAHIM PARERA tertanggal 18 Oktober 2008 diPasso,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII1;Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Badan PertanahanNasional Propinsi Maluku kepada Gubernur Maluku tertanggal 25 April2008 perihal Permohonan penyelesaian Status Tanah,selanjutnyapada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda TIII2;Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemerintah KotaAmbon Nomor: 590/4988/SETKOT tanggal 14 Nopember 2013 kepadaAhli Waris Pemilik Dusun

., Jabatan Staf pada Sub BagianBantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;Putusan Perkara Nomor: 13/G/2014/PTUN.ABN Halaman 1 dari 59 Hal.Keempatnya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah KotaAmbon, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183/1599/SETKOT tertanggal 24 April 2014;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DAN:AUDY SALHUTERU, AMd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS), saat ini menjabat Raja NegeriLatuhalat, Beralamat di Dusun Tupa, RT. 002 RW. 007Desa Latuhalat Kecamatan

Sekretaris Daerah KotaSamarindaKetua : Asisten Pemerintahan danHukum Setkot Samarinda (Drs.H. HAMKA HALEK, M.Si)Sekretaris Kepala Bagian PerkotaanSetkot Samarinda (Drs. H.SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota :1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda(YOSEP BARUS MENG)2. Kepala Dinas Pertanian,Perkebunan, dan KehutananKota Samarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si)3. Kepala Kantor PertanahanKota Samarinda (Ir. I MADEMANDIA )4.

Wakil WalikotaSamarindaQs Sekretaris DaerahKota SamarindaKetua : Asisten Pemerintahan dan15SekretarisAnggotaHukum Setkot Samarinda (Drs.H. HAMKA HALEK, M.Si)Kepala Bagian PerkotaanSetkot Samarinda (Drs. H.SUPRIYADI SEMTA, M.Si)1. KepalaDinasPemukimandanPengembanganKotaSamarinda(YOSEPBARUSMENG)2. KepalaDinasPertanianPerkebunadanKehutananKot1617Samarinda(IrSYAIFULLAalaKantorPertanahaKotSamarindaKantorPelayananPajakBumdanBangunanKotSamarinda(EDWAHS.Hut). KepalaBagianPerlengkapanSetkotSamari18M.S7.

Sekretaris DaerahKota SamarindaKetua : Asisten Pemerintahan danHukum Setkot Samarinda (Drs.H. HAMKA HALEK, M.Si)Sekretaris Kepala Bagian PerkotaanSetkot Samarinda (Drs. H.SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota :1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda (YOSEPBARUS MENG)2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si)3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. I MADE MANDIA)914.

.;3 Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;4 Menetapkan barang bukti berupa :1 Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum danHam Nomor : AHU12672.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 29 September2008 ;2 Surat Izin Wali Kota Ambon Nomor : 503.511.3/2938/Setkot tentang Surat IzinTempat Usaha PT. Nusa Ina Pratama tanggal 15 Maret 2007 ;3 Laporan Rugi Laba Periode 31 Desember 2008 PT.

Nusa InaPratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mmei 2006 berlakusampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;e Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot tanggal 6 Mei 2006berlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewat waktu);Surat izin reklame dari WalikotaAmbon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewat waktu);9 Surat Tanda Setoran Pajak danRetribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambonatas nama PT.

Berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 ;Surat Izin Tempat Usaha / SITU dari Pemkot Ambon atas nama PT.Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mmei 2006berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkot Makassar (foto copydari foto copy) ; Bukti P6 : Foto copy Surat dari Kepala Seksi Pengukuran dan PendaftaranTanah Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 570196353,01, tanggal 24Desember 2001, perihal Penyampaian yang ditujukan kepada Sdr.

ADOLOF SELEKY, SH,MH dan Rekan,beralamat di Jalan Tulukabessy No. 7B, KecamatanSirimau, Kota AmbonMaluku, berdasarkan Surat KuasaNomor: 183/2235/SETKOT tanggal 19 Maret 2020, yangHalamanidari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Ambtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri AmbonNomor : 351/2020 tanggal 6 Mei 2020, sebagai TergugatI;2.

Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada:1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.;NIP : 19650405 199403 1 010Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;2. Nama : L. M.

Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan SirimauKota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019smemberikan kuasa kepada::S. SLARMANAT, S.H., M.H.;: 19650405 199403 1 010: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;> L. M.

Bukti T6Fotokopi sesuai dengan copynya Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99perinal Surat Penyampaian Data PNS Yang DihukumPenjara atau Kurungan karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yangAda Hubungannnya dengan Jabatan dan ContohKeputusan Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai PNS ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tentangPemerintah Kota Ambon Sekretariat Kota Nomor :860/3061/SETKOT Perihal Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang