Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IIjuga mengajukan jawaban sebagai berikut :Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2019, Kepala Desa Parsaoran Sibisamenerbitkan surat keterangan tanah (SKT) No.219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III.Benar adanya saya menandatangani SKT turut tergugat Il sebagai saksi, sayamenandatanganinya karena adanya dasar Penyerahan hak dari pihak Tergugat II ke pihakTergugat II Dimana tujuan pembuatan SKT tersebut adalah agar dapat menerima bantuanbedah rumah dari Dinas TARUKIM

Pemerintah Desa mengeluarkan Surat tersebut, setelan ada permohonan daritergugat III untuk pengurusan SKT yang bertujuan untuk pembuatan bedah rumah danDinas TARUKIM. Bahwasanya dasar Pemerintah Desa Parsaoran Sibisa menerbitkansurat tersebut, karena telah adanya penyerahan hak dari tergugat II ke tergugat III danditanda tangani oleh para saksisaksi, pada tanggal 05 Agustus 2019.

Benar adanya saya menandatangani SKT turut tergugat Il sebagai saksi, sayamenandatanganinya karena adanya dasar Penyerahan hak dari pihak Tergugat II kepihak Tergugat Ill Dimana tujuan pembuatan SKT tersebut adalah agar dapatmenerima bantuan bedah rumah dari Dinas TARUKIM;Menimbang, bahwa dari dalildalil kedua belan pihak tersebut di atas dapatdisimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenaikepemilikan tanah objek perkara yaitu sebidang tanah seluas + 21.035 m2 (dua puluh

Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IIjuga mengajukan jawaban sebagai berikut :Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2019, Kepala Desa Parsaoran Sibisamenerbitkan surat keterangan tanah (SKT) No.219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III.Benar adanya saya menandatangani SKT turut tergugat Il sebagai saksi, sayamenandatanganinya karena adanya dasar Penyerahan hak dari pihak Tergugat II ke pihakTergugat II Dimana tujuan pembuatan SKT tersebut adalah agar dapat menerima bantuanbedah rumah dari Dinas TARUKIM

Pemerintah Desa mengeluarkan Surat tersebut, setelan ada permohonan daritergugat III untuk pengurusan SKT yang bertujuan untuk pembuatan bedah rumah danDinas TARUKIM. Bahwasanya dasar Pemerintah Desa Parsaoran Sibisa menerbitkansurat tersebut, karena telah adanya penyerahan hak dari tergugat II ke tergugat III danditanda tangani oleh para saksisaksi, pada tanggal 05 Agustus 2019.

Benar adanya saya menandatangani SKT turut tergugat Il sebagai saksi, sayamenandatanganinya karena adanya dasar Penyerahan hak dari pihak Tergugat II kepihak Tergugat Ill Dimana tujuan pembuatan SKT tersebut adalah agar dapatmenerima bantuan bedah rumah dari Dinas TARUKIM;Menimbang, bahwa dari dalildalil kedua belan pihak tersebut di atas dapatdisimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenaikepemilikan tanah objek perkara yaitu sebidang tanah seluas + 21.035 m2 (dua puluh

rumah saksi ;Bahwa penyebab Termohon diantar pulang, menurutcerita Termohon pada saksi, bahwa Pemohon mainmainhp dengan menelpon' seseorang, lalu Termohonmenyuruh Pemohon berhenti, Pemohon tidak mau,kemudian terjadi pertengkaran antara Termohon danPemohon, dan keesokan harinya Termohon diantarkanpulang oleh keluarga Pemohon;Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumahselam 3 bulan hingga sekarang;Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberibelanja kepada Termohon;Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Tarukim

Penggugat ditunjuk sebagai penghuni berdasarkan Surat IzinPanghunian ..........Penghunian (SIP) dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan PemukimanPemprovsu No. 061.1/3077 TARUKIM PROVSU/2004 tanggal 11 FebruariD004 yannnnnn nena anne ce ce ne ee ee ee ne ne ne cee enn nee nen noe nae nee nnn amen nee nee nee. Bahwa pada tahun 2004 status rumah dinas tersebut adalah non golongan(belum ditetapkan statusnya).

Surat Keputusan Kepala Dinas Penata Ruang dan Pemukiman ProvinsiSumatera Utara Nomor : 061.1/3077 TARUKIM PROVSU/04 Tentang IzinPenghunian Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 11Februari 20045 2222 2220 oo nnn nnn nnn nen neone. Surat Penujukan Menempati Rumah Pemprovsu Nomor: 012/763ATARUKIM PROVSU/06 tanggal 12 Juni 2006;f. Surat Penunjukkan Menempati Rumah Pemprovsu Nomor 012/434TARUKIM PROVSU/ 2009 tertanggal 4 Maret 2009 ;.

Namun sekitar bulan September 2019, terdakwa berangkat ke KantorDinas Tarukim PU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengurus Proyekyang disepakati tersebut, namun saat itu permohonan terdakwa ditolak dantidak ada paket pekerjaan proyek yang diberikan kepadanya.

dilakukan pada bulan Februari 2008 ;Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap dokumendokumen yangdisiapkan oleh Jaksa Penyidik sehubungan dengan Proyek Rehabilitasi danPenambahan Meubilear SMA Negeri Bandar Khalipah Tahun 2006, terdiriatas : Surat Kontrak Kerja, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara.Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir, SPMU, BeritaAcara Peninjauan Lapangan oleh Jaksa Penyidik, Berita Acara Peninjauandan Penelitian Hasil Pekerjaan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tarukim

Bahwa untuk Proyek Rehabilitasi SMA Negeri BandarKhalipah, pihak Auditor BPKP bersama Dinas Tarukim Kab.SerdangBedagai telah melakukan pemeriksaan terhadap Gedung SMA Negeri Bandar Khalipah dimana pelaksanaan Rehabilitasi telah selesai dikerjakan.Bahwa sebagai dasar dalam melakukan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara adalah membandingkan pembayaran yang telah dilakukan kepadaCV. SELVIA MANDIRI dengan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan olehCV.

;e Bahwa kemudian suami Terdakwa berkata: Biar pas ukuran tanah,panggil saja BPN, Lurah, Tarukim, dan besok kita bawa surat masingmasing, akan tetapi ukuran jalan harus 6 meter, namun sepertinyaSimon Simamora tidak terima sehingga Simon Simamora mengatakankepada Sidin Simanjorang Ayolah, gak usah dilawan emakemak,besok tentara datag mengukur ini;e Bahwa melihat suami Terdakwa emosi, maka Terdakwa menarik suamiTerdakwa sambil mengatakan: Jangan lawan suami ku, aku lawan,dan Simon Simamora mengatakan

Nusantara Citra berbeda dengantandatangan yang tertera dalam ijasah Sdri.Dra.Ernawati Hedrakusumah, MSP Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Tata Ruang,Pemukiman dan Pertanahan mengeluarkan SuratKeterangan/Referensi kerja personil Nomor 74/SKREF/TARUKIM/2001 atas nama Dra.Ernawati Hedrakusumah,MSP yang ditandatangani Pemimpin Kegiatan Bidang TataRuang ~~ sdr.Banjir Simanjorang NIP. 400 027 526.Kemudian Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) mengeluarkan SuratKeterangan

Ernawati Hendrakusumah, tanggal 24 OktoberFoto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)Pengesahan telah lulus ujian Pasca Sarjana, An.Ernawati Hendrakusumah ;Foto copy Surat Keterangan / Referensi KerjaPersonil Nomor : 74/SKREF/TARUKIM/2001, tanggal27 Desember 2001, dari Pemerintah KabupatenSamosir, Dinas Tata Ruang, Pemukiman danPertanahan ; Foto copy Surat Keterangan / Referensi KerjaPersonil Nomor : 31/SKPSDA/I/2003, tanggal 13Januari 2003, dari.

Kepala DinasTata Ruang Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kota Gunungsitoliadalah berdiri sendiri selaku Pengguna Anggaran pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Dinas Tata Ruang Perumahan Pemukiman danKebersihan (TRPK) Kota Gunungsitoli berdasarkan dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaGunungsitoli, Gubernur Sumatera Utara dan disetujui oleh Menteri DalamNegeri Republik Indonesia;Kepala Dinas Tarukim

Gubemur Sumatera Utara sebagaiKetua Umum dan mewakili Ketua Ill, Ketua DPRD Provinsi SumateraUtara sebagai Ketua II, Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utarasebagai Sekretaris Yayasan, Asisten Kesejahteraan Sosial sebagai WakilSekretaris Yayasan, Kepala Biro Keuangan sebagai bendahara yayasandan para anggota yayasap antara lain Ketua Bappedasu, KakanwilKementerian Agama, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kesehatan,Kepala Dinas Tarukim, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Ketua UmumIkatan Persaudaraan

Haji Indonesia Sumatera Utara dan Kepala BiroBinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam BAB IX pasal 10 AktaYayasan (walaupun berobah nama institusinya yakni KakanwilDepartemen Pekerjaan Umum berobah menjadi Kepala Dinas Bina Margadan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya berobah nama menjadiKepala Dinas tarukim dan penggabungan Kepala Dinas Kesehatandengan Kakanwil Departemen Kesehatan menjadi Kepala DinasKesehatan) sehingga pengambilan keputusan dalam rapat Pengurusyayasan tersebut telah memenuhi

Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Perdagangan barang setengah jadipelaku usaha memperoleh ijin dengan cara:1.2.NIB (Nomor Induk Berusaha) didaftar secara online melalui OSS.go.idIzin Lingkungan (Rekomendasi dari Dinas Lingkungan hidup danpermohonan izin ke DPMPTSP)IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan cara rekomendasi dari DinasPU Tarukim dan permohonan izin dari DPMPTSP.TGD (Tanda Daftar Gudang) dengan cara permohonan izin kePMPTSP;.

olehJudex Facti dalam memutus perkara aquo yang menyebabkanputusan aquo rancu dan tidak berkeadilan menurut hukum, yang padaakhirnya merugikan Pemohon Kasasi sebagai justiceable.Bahwa Judex Facti salah dalam menilai dan menerapkan tentang bukti P8dalam perkara aquo dengan alasan sebagai berikut:a.Bahwa bukti Produk P8 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamperkara ini adalah berisikan Surat Keputusan (Termohon Kasasi) ic.Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Propinsi SumateraUtara Nomor 012/347/ Tarukim

tanggal 20Desember 2018, terhitung mulai tanggal : akhir bulan sejakputusan Pengadilan atas' perkara yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah AgungNo. 1136 K/Pid.Sus/2013 tanggal 23 Juli 2013, Padahal dariPemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Tata Ruang,Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosirmemberi Penggugat Surat Pernyataan Tidak Pernah DijatuhiHukuman Disiplin Tingkat Ringan, Sedang/Berat Nomorhlm. 11 Putusan Nomor: 96/G/2019/PTUNMDN782/633/TARUKIM

Dalam hal ini seolaholah Penggugatsebagai pegawai yang tidak pernah bermasalah dengan hukum dengandidukung oleh pernyataan tentang Penggugat tidak pernah dijatuhihukuman disiplin tingkat ringan, sedang/berat sesuai Surat Nomor782/633/Tarukim K&P/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.

Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia c/q Pemerintah Provinsi Sumatera Utaraciq Pemerintah Kabupaten Samosir (BUPATI KabupatenSamosir),Alamat di Jin, Simbolon Purba K.M.5,5, Rianiate,Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagaiTerbandingIX semula Tergugat IX;Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia c/q Pemerintah Provinsi Sumatera Utaracilq Pemerintah Kabupaten Samosir c/q Dinas Tata Ruangdan Permukiman (Dinas Tarukim

Humbang Hasundutan Nomor : 288 / TARUKIM / 2012, tanggal28 5 2012 perihal Persetujuan Rencana Rehabilitasi Ruang KelasSD dan 2 (dua) lembar fotocopy lampirannya;142) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kementrian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 687 / C2 / TU / 2012,tanggal 21 Mei 2012, Hal Rapat Koordinasi Pelaksanaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak SD Tahun 2012;143) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementrian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar

kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,yang mana hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan terhadapsekolah dasar tersebut memiliki rata rata tingkat kerusakansebesar 88,72 %(delapan puluh delapan koma tujuh puluh duapersen) dilengkapi denganSurat Pernyataan Tanggung JawabMutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PendidikanKabupaten Humbang Hasundutan dengan Nomor: 421/730/DP/2012tanggal 28 Mei 2012 tentang Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak (SPTJM), serta Surat Nomor 288/ TARUKIM

kepadaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana hasil verifikasi danvalidasi yang dilakukan terhadap sekolah dasar tersebut memiliki rata rata tingkat kerusakan sebesar 88,72 % (delapan puluh delapan koma tujuhpuluh dua persen) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PendidikanKabupaten Humbang Hasundutan dengan Nomor: 421/730/DP/2012tanggal 28 Mei 2012 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM), serta Surat Nomor 288/ TARUKIM

Humbang Hasundutan Nomor : 288 / TARUKIM / 2012, tanggal28 5 2012 perihal Persetujuan Rencana Rehabilitasi Ruang Kelas SDdan 2 (dua) lembar fotocopy lampirannya;2 (dua) lembar fotocopy Surat Kementrian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 687 / C2 / TU / 2012, tanggal21 Mei 2012, Hal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang KelasRusak SD Tahun 2012;1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementrian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor

Humbang Hasundutan Nomor : 288 / TARUKIM / 2012, tanggal28 5 2012 perihal Persetujuan Rencana Rehabilitasi Ruang KelasSD dan 2 (dua) lembar fotocopy lampirannya;.2 (dua) lembar fotocopy Surat Kementrian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 687 / C2 / TU / 2012,tanggal 21 Mei 2012, Hal Rapat Koordinasi Pelaksanaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak SD Tahun 2012;1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementrian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor

Bahwa pada tahun 2011, Penggugat mengetahui Tergugat bekerjapada Dinas Tarukim bidang Pengadaan Barang; Bahwa Penggugat mengetahui konsekwensi bidang pekerjaanTergugat yang kebanyakan di luar kantor dan sering pulang malam;Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 254/PDT/2019/PT MDNBahwa Tergugat selalu memberitahu akan melakukan pekerjaan apadan tempat dimana dia berada baik secara langsung sebelumberangkat kerja maupun setelah dalam pekerjaannya via handphonekepada Penggugat;Bahwa Tergugat selalu menelepon

Dinas Tarukim (221014) 20.500.00032 Dinas Sosial 50.000.00033 Disbudbar (131114) 5.000.00034 Badiklat 15.000.00035 BLH (201114) 10.000.00036 Disdik (281114) 60.000.00037 Disbudpar (201114) 8.000.00038 Biro Perlengkapan (261114) 1.000.00039 Balitbang (241114) 1.000.00040 Dinas Perkebunan (291114) 5.000.00041 Satpol PP (011214) 5.000.00042 Perijinan (031214) 1.000.00043 BPBD (091214) 5.000.00044 Dinas Tarukim 200.000.00045 Dinas Pariwisata 50.000.00046 Dinas Pertambangan 200.000.00047 Dinas Perikanan

KUSRIYADI, bahwa terkait dengan proyek yang akandikerjakan Dinas Tarukim, Sdr. KUSRIYADI membuat catatanmengenai beberapa nama anggota DPRD Prov. Sumut yangharus diperhatikan untuk mendapatkan proyek tersebut. Proyekproyek tersebut mencakup Proyek Pekerjaan PembangunanDrainase, Air Minum, Pengembangan Permukiman, danPekerjaan Konsultansi, dimana untuk tahun 2013 senilai totalRp110 Milyar;Bahwa namanama anggota DPRD prov. Sumut berdasarkancatatan, sebagai berikut:a. Untuk Sdr.

HABIBIE.Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP nomor 14berdasarkan keterangan staf saksi yang bernama KUSRIYADI;Bahwa setahu saksi AJIB SHAH bukan seorang kontraktor;Bahwa proses pelelangan di dinas Tarukim semuanya telahdilakukan melalui proses tender;Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengerjakanproyek di Dinas Tarukim;Bahwa pada saat dikumpulkan di gedung lama kantor GubernurSumut saksi pernah disodorkan kertas yang tertera berapakewajiban SKPD saksi yang harus dipenuhi, dan saksi

TARUKIM,3. PERINDAG ... dst.1 (satu) bundel kertas putih terdapat tulisan tangan, yangterdiri dari:76.176.276.376.476.576.616.776.876.976.1076.111 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 1862014dan nomor urut 1. Khaidir R. 100 Jt. s/d. nomor urut 4. Irwansyah D. 115Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 1832014dan nomor urut 1. Rinawati S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4.

PERPUSTAKAAN, 2.TARUKIM, 3. PERINDAG ... dst.283. 1 (Satu) bundel kertas putih terdapat tulisan tangan, yangterdiri dari:76.1 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 1862014dan nomor urut 1. Khaidir R. 100 Jt. s/d. nomor urut 4. Irwansyah D. 115Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.76.276.376.476.576.616.776.876.976.1076.1176.121 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 1832014dan nomor urut 1. Rinawati S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4.

sebagai Tergugat VIII;Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia c/q Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c/qPemerintah Kabupaten Samosir (BUPATI Kabupaten Samosir),Alamat di Jin, Simbolon Purba K.M.5,5, Rianiate, Pangururan,Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia c/q Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c/qPemerintah Kabupaten Samosir c/q Dinas Tata Ruang danPermukiman (Dinas Tarukim

Dinas Tarukim,K& P Kab. Samosir Nomor 440/1105/RSUD/IX/2012 tanggal 12 September 2012.Yang ditandatangani dr. NIMPAN KAROKARO.1(satu) lembar Fhotocopy Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 600/893/TARUKIMK&P/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang di tandatangani Plh.

Dinas Tarukim,K& P Kab. Samosir Nomor 440/1105/RSUD/IX/2012 tanggal 12 September 2012.Yang ditandatangani dr. NIMPAN KAROKARO.1 (satu) lembar Fhotocopy Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 600/893/TARUKIMK & P/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang di tandatangani Plh.

Dinas Tarukim,K& P Kab. Samosir Nomor 440/1105/RSUD/IX/2012 tanggal 12 September 2012.Yang ditandatangani dr. NIMMPAN KAROKARO.1 (satu) lembar Fhotocopy Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 600/893/TARUKIMK & P/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang di tandatangani Plh.

Utara, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dengan pangkatdan golongan Pembina Utama Muda Golongan IV C ;Bahwa ketika menjabat sebagai Kepala Badan Kesbang Linmas tersebut,Penggugat mendapat fasilitas dari Tergugat untuk menempati tanah danbangunan rumah permanen, dengan luas tanahnya 20 x 30 m yang terletak diJalan Gajah Mada No. 32 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan MedanPetisah, Kota Medan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang danPermukiman Propinsi Sumatera Utara No. 012/347 Tarukim