membuka cabang usaha baru dan akan diberikan nomorregistrasi sendiri yang tidak sama dengan nomor registrasi yang telah diberikankepada PEMOHON saat ini untuk wilayah Kabupaten/Kota Wilayah DKIJakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.Kami berpendapat dan menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PatenNo. 14/2001 yang mewajibkan PEMOHON selaku pemegang paten untukmenggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia adalah dimaksudkanmenggunakan proses di seluruh wilayah yang termasuk teritori

melewati Selat Malaka lalu pada tanggal 08 Januari 2018terdeteksi kapal berada di Jurong Malaysia lalu kembali lagi ke Penangpada tanggal 19 Januari 2018 kemudian kapal pergi ke laut Andaman lalukembali lagi ke Selat Malaka hingga pada tanggal 07 Februari tertangkap diSelat Philip ; Bahwa Informasi awal Barang Narkotika sabu tersebut berasal dariMyanmar, tetapi belum bisa dipastikan ; Bahwa dari AIS, GPS atau Cours Guard Taiwan pernah yang diidentifikasisebagai kapal Sunrise Glori pernah menghampiri Teritori

tersebutmelewati Selat Malaka lalu pada tanggal 08 Januari 2018 terdeteksi kapalberada di Jurong Malaysia lalu kembali lagi ke Penang pada tanggal 19Januari 2018 kemudian kapal pergi ke laut Andaman lalu kembali lagi keSelat Malaka hingga pada tanggal 07 Februari tertangkap di Selat Philip ; Bahwa Informasi awal Barang Narkotika sabu tersebut berasal dariMyanmar, tetapi belum bisa dipastikan ; Bahwa dari AIS, GPS atau Cours Guard Taiwan pernah yang diidentifikasisebagai kapal Sunrise Glory pernah menghampiri Teritori

kredit tunduk kepadahukum perdata, selanjutnya, RUPS akan meminta pertanggungjawaban,bukan langsung ke ranah pidana, sebagaimana yang dilakukan terhadapPemohon Kasasi/Terdakwa;Bahwa jika ada indikasi tindak pidana dalam proses kreditnya, maka lebihtepat penyidik mengacu kepada tindak pidana perbankan, bukan korupsi,sebagaimana pendapat ahli hukum berikut ini:Anton Purba dari Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa dalammenganalisa dan mengklasifikasikan kasus kredit macet sebagai areaperdata atau teritori

2018terdeteksi kapal berada di Jurong Malaysia lalu kembali lagi ke PenangHalaman 35 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btmpada tanggal 19 Januari 2018 kemudian kapal pergi ke laut Andaman lalukembali lagi ke Selat Malaka hingga pada tanggal 07 Februari tertangkap diSelat Philip ; Bahwa Informasi awal Barang Narkotika sabu tersebut berasal dariMyanmar, tetapi belum bisa dipastikan ; Bahwa dari AIS, GPS atau Cours Guard Taiwan pernah yang diidentifikasisebagai kapal Sunrise Glori pernah menghampiri Teritori

Bahwa Oppu Niarang Sihotang (disebut juga Oppu Niarang) merupakan generasi(dalam bahasa Batak Toba disebut suddut = generas/) pertama (I) datang danditerima menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan sebagai bagian dariNaibaho Siahaan sekaligus menjadi warga harajaon Bius Sitolu Hae HorboSabungan Nihuta (disebut juga Bius Sabungan Nihuta);Dalam konteks kewilayahan/teritori, sebagai nama arti Salbungan Nihuta adalahsama dengan Kesatuan atas beberapa huta/kampung yang satu sama lainterikat

No. 564 K/Pdt/2015Bahwa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak terdapatlegalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;Bahwa sesuai dengan asas /ex fori dalam hukum perdata intenasionalyang mengajarkan doktrin the law of the forum yaitu hukum acara yangberlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan;Bahwa oleh karena surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugatberada diwilayah teritori hukum Indonesia tentunya harus tunduk denganketentuan dan peraturan

melunasi hutangnya maka jaminanharus dilelang, apabila nilai jual jaminan tidak cukup maka akanmelakukan penyitaan harta pribadi debitur sehingga apabila kredit tidakdibayar lunas maka termasuk dalam wilayah domainnya keperdataan;Berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan beberapa pendapat ahlihukum mengenai kredit macet pada suatu bank yaitu sebagai berikut:Anton Purba dari Bank Indonesia (Bl) mengatakan bahwa dalammenganalisa dan mengklasifikasikan kasus kredit macet sebagai areaperdata atau teritori

Van Vollenhoven Tanah Pertuanan (Beschikkingsrecht)adalah hak penguasaan yang berada di tangan komunitas desaberdasarkan hukum adat atas suatu teritori tertentu. (Vide B. TerHaar: Azasazas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan SoebaktiPoesponoto, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1985, halaman 63);3.

Nah, keputusankeputusan yang diambil dalam kaitannya dengan batas anggaran tadi,memang ini juga menjadi spirit di dalam UndangUndang keuangan negara,yang memang menjadi batas tindakan pemerintah;Bahwa, saksi ahli menyatakan bahwa dalam setiap putusan administrasipemerintahan itu harus ada aspek yang dijalankan, partisipasi, bahwapartisipasi itu. adalah syarat, karena itu. sesuai dengan prosedur,wewenangan dan substansi, kemudian, terkait dengan anggaran, jadi ituberkembang dalam teritori mengenai

Putusan Nomor 58 P/HUM/2020kawasan yang dibebaskan dari pengenaan pungutanpungutan impor.Karena Kawasan Bebas diperlakukan bukan sebagai suatu teritorikepabeanan Negara meskipun secara teritori kewilayahan masuk dalambatas Negara. Keistimewaan ini diberikan tentu dengan upaya pengawasanyang memadai untuk menjamin bahwa segala keistimewaan Kawasan inimencapai maksud pembentukannya;a. Konstruksi Hukum tentang Kawasan Bebas;a.

., MKn Notaris di Kabupaten Tangerang;berupa fotocopy Teritori Kepulauan Virgin, InggrisPerubahan Bisnis BVI UndangUndang Tahun 2004Memorandum Asosiasi Multiwin Asia Limited padaSaham Perseroan Terbatas;berupa fotocopy Sertifikat Saham Nomor 3 Nomorsaham 51 Multiwin Asia Limited;berupa fotocopy Akta Nomor 10 tentang PerjanjianKerja Sama tanggal 28 April 2015 oleh Tanti Lena,SH., MKn Notaris dan PPAT Kota Tangerang;berupa fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal16 Mei 2008;berupa fotocopy profil

Hal tersebut sebagaimanadiperkuat dengan affidavit yang dibuat oleh MayLin Low, seorangsolicitor dari Eastern Caribean Supreme Court dalam teritori British VirginIslands yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pendapat hukumBritish Virgin Islands;79.Bahwa berdasarkan ketentuan BVI Business Company Act No. 16 of2004 sebagaimana telah diamandemen dengan BVI Business CompanyAct No. 26 of 2005, a change of name of a company will not affect to therights and obligation of the company and it shall continue

Gubernur di tahun 2009 kemudian GubernurSumatera Selatan merevisi permohonannya di tahun 2010 ;Bahwa terkait dengan bukti P4 saksi sudah mengetahui surattersebut dan usulannya dimajukan oleh Pak Gubernur SumateraSelatan dan ada revisi permohonan apakah saudara saksimengetahui bahwa di dalam P5 ada rujukan kepada Surat Gubernurtanggal 21 Januari 2010 ;Bahwa surat Gubernur tahun 2010 bagi BP Migas sebelum berubahmenjadi SKK Migas menjadi sangat penting karena lokasi BUMDseharusnya untuk wilayah dimana teritori

R. lang marga Naibaho adalah si pembuka Huta sehinggasecara hukum adat, kampung / huta tersebut (teritori) adalah milik O. R. langmarga Naibaho dan keturunannya. Kemudian Saksi SYAMSUDIN NADEAK(Kepala Desa Tanjung Bunga) dimana Saksi menerbitkan Bukti P4 yangdidasari dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No.1Lanschap Pangoeroeran yang tertulis nama kampung Loemban Boettoe, namaraja O.

pelanggaran Statuta,peraturan peraturan, instruksi instruksi dan keputusan FIFA,AFC dan PSSI serta Peraturan Permainan dan memastikan bahwaseluruh hal tersebut dipatuhi oleh seluruh Anggota ;mencegah semua metode atau praktek yang dapatmembahayakan integritas pertandingan atau kompetisi ataumenyebabkan penyalahgunaan dari Asosiasi Sepak Bola ;Halaman 21 dari 246 Halaman, Putusan Perkara Nomor 91/G/2015/PTUNJKTanmengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingansepak bola yang berlangsung di dalam teritori

KetuaKoperasi dapat menentukan dalam pencairan kredit di Bank Riau karenajabatan / kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali hanya sebatasmemberikan rekomendasi kepada anggota koperasi dalam mengajukanpermohonan kredit pada Bank Riau ;Berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan beberapa pendapatahli hukum mengenai kredit macet pada suatu Bank yaitu sebagai berikut : Anton Purba dari Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa dalammenganalisa dan mengklasifikasikan kasus kredit macet sebagai areaperdata atau teritori

Negosiasiinilah yang dilakukan oleh saudara Chris Leo Manggala sebelummengusulkan calon pemenang kepada direksi PLN.Bahwa rapat direksi tanggal 28 Februari 2012memutuskan untukmemanggil Mapna Co dari Iran ada 3 (tiga) poin yang kami klarifikasi.Bahwa kami klarifikasi ada 3 (tiga) poin yang pertama kami klarifikasiadalah apakah perjanjian lisensi antara Mapna dengan Siemens untukmensuplai sparepart dan jasa Gas Turbin V94.2 yang dibuat dan di jualoleh Mapna dibatasi pada teritori tertentu, itu yang

kami klarifikasi karenaitu yang penting, ini teri tori ini adalah Indonesia atau Asia Tenggara kamiingin tanya bahwa ada pembatasan misalnya Mapna tidak bolehmemproduksi dan menjual barang dan jasa itu di teritori Indonesia dan AsiaHalaman 91 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.Tenggara karena itu penting buat kami, karena kami tahu Mapna itupemegang lisensi dari Siemens.Bahwa saksi tidak ingat siapa yang hadir mewakili Mapna, tetapi kamisetelah bertemu berfoto bersama

Fotokopi Teritori Kepulauan Virgin, Inggris Perusahaan Bisnis BVIUU Tahun 2004 Memorandum Asosiasi Multiwin Asia Limited Pada SahamPerseroan Terbatas; (Bukti Tl, TIl, TI, TTIV 33)Halaman 47 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi34. Fotokopi UndangUndang BVI Tahun 2004 Tentang PerubahanAnggaran Dasar Multiwin Asia Limited Perusahaan Perseroan Terbatas;(Bukti TI, TI, THI, TTIV 34)35.

,MH, dibawah sumpah pada pokoknyaberpendapat sebagai berikut:Bahwa berbicara mengenai masyarakat Adat di Indonesia maka kita harus mengacukepada konstitusit Negara yaitu UUD tahun 1945 sebelum amademen karenapenghormatan dan pengakuan keberadaan masyarakat Hukum Adat telah diaturdidalam Pasal 18 UUD tahun 1945 sebelum amdemen, didalam penjelasan Pasal 18dikatakan bahwa saya kutip sebagian kalimatnya teritori wilayah Indonesia ini terdiridari kurang lebih 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen