Dugaan Pelanggaran adanya syarat Terminasi Pekerjaan;Dugaan Pelanggaran Penilaian dengan sistem gugur;Dugaan Pelanggaran terhadap Syarat Tingkat Kandungan DalamNegeri (TKDN);e.

Pemohon Keberatan Dianggap Menciptakan Hambatan Yang SifatnyaMembatasi Peserta Tender Dengan Melakukan:1) Penyatuan paket pekerjaan drilling dengan cementing;2) Penetapan persyaratan terminasi pekerjaan;(Vide: Putusan KPPURI, halaman 6 s.d. halaman 8)Tanggapan Pemohon Keberatan:1.11.21.31.4Tentang Penyatuan Paket Pekerjaan Drilling Dengan Cementing:Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan perbuatan yang sifatnyamenciptakan hambatan dalam rangka untuk membatasi PesertaTender sebagaimana disebutkan

Ariaz selaku Ahli PTK 007 dari SKK Migas,dalam pemeriksaan ahli di persidangan sudah menjelaskan bahwa: PTK 007 tidak menentukan secara spesifik mengenai batasanjangka waktu terminasi. PTK 007 hanya mensyaratkan agarkontrak harus memuat kondisi apa yang dapat menyebabkanterminasi dini, jadi penilaian maupun batasan jangka waktuterminasinya diserahkan kepada pertimbangan KKKS;Bahwa Sdr. Dino Andrian selaku Saksi dari Kasubdin Pengadaan SKKMigas dan Sdr. DrIng Bonar TH.

Nomor 952 K/Pdt.SusKPPU/2017terganggu atau terhentinya aktivitas pengeboran maka akansemakin besar kerugian yang harus ditanggung oleh KKKS, yangpada akhirnya akan dibebankan kepada Negara sebagai kerugianNegara berdasarkan prinsip cost recovery;Bahwa dengan demikian, penetapan persyaratan terminasi pekerjaanterbukti bukan suatu hambatan dalam tender perkara a quo, sebaliknyapenetapan tersebut adalah hal yang lazim terjadi yang dilakukan untukkepentingan mitigasi resiko kerugian apabila terjadi halhal

yangdipersyaratkan dalam perjanjian, artinya penerapan terminasipekerjaan itu ada syarat tangguhnya yang disepakati dalam perjanjian,oleh karena itu keliru jika KPPURI melihat hal tersebut adalahpelanggaran;sehingga dengan demikian, dugaan investigator KPPU yangmenyatakan bahwa Pemohon Keberatan menciptakan hambatandengan melalui penetapan persyaratan terminasi pekerjaan,sepatutnya dinyatakan keliru dan tidak terbukti;B.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan, menekankan padaSurat Berita Acara Terminasi dibuat pada tanggal 3 juni 2020, surattersebut bermakna surat perjanjian bersama atau surat kesepakanbersama, agar para pihak mentaati isi surat tersebut, dan tidak salingmenlanggar isi Surat tersebut, karena terbukti Tergugat melanggar, makaTergugat disebut Wanprestasi/ Ingkar Janji, bukan rana hukum PengadilanAgama atau Kewenangan Pengadilan Agama, melainkan KewenanganPengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat mengandung

Fotokopi Berita Acara Terminasi Nomor 045.65/06/VI/P2TP2A tanggal 3Juni 2020 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang diketahui olehTim P2TP2A Dinas PPPA Kab. Maros, bukti tertulis tersebut telah diberimeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai (P.2);3.

Pembayaran dengan menggunakan terminasi danpengerjaannya sesuai dengan terminasi yang dibayarkan adalah merupakanpersesuaian sesuai dengan perjanjian kontrak proyek tersebut dan hal itu bukanmerupakan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat,c) Bahwa mulai pengerjaan pembangunan rumah Penggugat dihitung sejakditerimanya pembayaran Tahap I oleh Tergugat dan Penggugat yaitu padatanggal 22 Juni 2015, Bukan pada saat ditandatanganinya kontrak kerjakontraktor tertanggal 17042015, sedangkan penandatanganan

Terminasi kontrak sudah dilakukan oleh pihakpengguna jasa sejak tanggal 2 Desember 2015; 4).

Terminasi kontrak sudah dilakukan oleh pihak pengguna jasa sejaktanggal 2 Desember 2015 ;4.

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yangdiberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yangartinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningmerchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabilaresiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/materiil di pihak Bank Permata ;Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permatakepada merchant adalah seseorang yang memiliki

pemiliktoko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataanbahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasionalkan dan mengerti resikoresiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepadamerchant ;Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan olehBank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningmerchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi

.;11 Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan SK Nomor: 3070 K/30/MEM/2011tentang Pengakhiran (terminasi) dengan mencabut semua hak yang ada padaPenggugat selama ini dan yang sekarang menjadi obyek gugatan sengketa TataUsaha Negara. ; 12 Bahwa dari uraian seperti terpokok pada butir 8, 9, 10, dan 11 tersebut, yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalampersetujuan RKAB tahun 2010, tidaklah benar sama sekali.; Hal ini terbukti bahwa selama tahun tahun tersebut, a Penggugat

Untukmelakukan tindakan tindakan tersebut diatas, Penggugat telah melakukan investasiwaktu dan biaya yang sangat besar, karena itu Penggugat sangat keberatan dengantindakan Tergugat yang melakukan terminasi sepihak sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3070 K/30/MEM/2011, tanggal 1 Desember 2011 tentang Pengakhiran Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Intitirta Primasakti di Daerah kabupaten Sarolangun

Putusan No. 42/G/2012/PTUNJKT.Dalam kasus ini ternyata Tergugat hanya mementingkan segi formal saja dengan tergesagesa memberikan tenggang waktu dalam setiap surat peringatan kepada Penggugatuntuk klarifikasi dan penjelasan serta perbaikan hanya dalam waktu 10 (sepuluh) harisaja dan menjadi alasan formal penerbitan Surat Keputusan Pengakhiran (Terminasi)sebagai terpokok dalam gugatan ini. Dimana fungsi pembinaan yang dilakukan olehDirektorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara??

Putusan No. 60/PDT/2020/PT.BTN.Aa: Bahwa pada bulan Januari 2018 TERGUGAT telahmenerima surat dengan Nomor: 1745/8/KPAI/XII/2017 dariKomisi Perlindungan Anak Indonesia perihal Terminasi Kasustertanggal 28 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Susanto, MA Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia;44.

Pemberdayaan Dan Anak (P2TP2A) Kota TangerangSelatan dengan persoalan yang diadukan mengenaidiskriminasi yang dilakukan terhadap anak PENGGUGAT yangdilakukan oleh Sekolah Candle Tree, dan atas pengaduanPENGGUGAT Konselor Hukum P2TP2A telah melaksanakanlegal audit (pemeriksaan hukum) dan berdasarkan hasil /egalaudit (pemeriksaan hukum) P2TP2A memandang bahwa upayayang dilakukan TERGUGAT telah maksimal sesuai SOP yangberlaku, untuk itu penanganan kasus tersebut di P2TP2A KotaTangerang Selatan dinyatakan Terminasi

SAIPEM Tanjung Balai Karimun untuk melakukanpenyambungan terminasi kepanel, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwamengumpulkan potongan kabel feeder 1C X 240 warna hitam sebanyak 21 (dua puluh satu)potong, kemudian terdakwa tanpa izin Management PT.

wajib laporbagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnyauntuk direhabilitasi sosial;bahwa rehabilitasi dapat dilakukan dengan sukarela yang dalam hal ini daripihak keluarga pasien atau karena rujukan, umumnya bagi mereka yangberperkara;bahwa proses rehabilitasi dilakukan melalui 6 (enam) tahapan yang dijalankanmasingmasing selama sebulan yaitu tahapan pertama Pra Layanan, tahapankedua Detoksifikasi, tahapan ketiga Konseling, tahapan keempat Resosialisasi,tahapan kelima Terminasi

Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Rbg.Wajib Lapor di bawah naungan Pemerintah (Kementrian Sosial) bagi Korbanpenyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi sosial, terhitung mulai datangtanggal 3 Maret 2016;Menimbang, bahwa memperhatikan surat rekomendasi dari Institusi PenerimaWajib Lapor (IPWL) Pesantren Pelajar Al Ma laa, Nomor : 08/PP Al Ma laa/VII/2016tertanggal 22 Juli 2016, yang merekomendasikan terdakwa untuk melanjutkan programrehabilitasi sosial pada tahap resosialisasi, terminasi

Tel.37/YN 0O00/DWSA1000000/2017,tertanggal 15 Maret 2017, TERGUGAT telah memberikan SuratPemberitahuan Terminasi Layanan Transponder Satelit oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT I.15.Bahwa PENGGUGAT Il, PENGGUGAT Ill, PENGGUGAT IV adalahPengurus dan Pemegang saham PENGGUGAT yang tidak bisa dimintapertanggung jawabannya atas kerugian Perseroan dan kewajiban pajak,karena telah terbukti beritikad baik dan selalu berupaya untukmempertahankan kelangsungan hidup (going concern) Perseroandengan memberi bantuan

CSM), telah sejaklama melakukan serangkaian tindakan secara sistematis yang merugikanPenggugat yang puncaknya dilakukan oleh Tergugat dengan menghentikan(terminasi) layanan Transponder Satelit, padahal Tergugat mengetahui bahwaPenggugat selama ini hanya mengandalkan kerjasama layanan transponderdengan Tergugat;Bahwa akibat penghentian dan atau pemutusan layanan yang dilakukanTergugat tersebut, Penggugat menanggung beban utang dan beban pajak.Bahwa tindakan Tergugat yang menghentikan layanan transponder

Para Penggugat yakin Majelis Hakim Yang Mulia jeli dalammelihat permasalahan tersebut dan tentunya tidak akan terkecohdengan dalil Tergugat dan Turut Tergugat yang sengaja menarikpersoalan gugatan penggugat ini menjadi kKewenangan PengadilanPajak, sebab, yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dengankerugian Para Penggugat tersebut adalah akibat telah sejak lamaTergugat melakukan serangkaian tindakan secara sistematis yangmerugikan Penggugat yang puncaknya dilakukan oleh Tergugatdengan menghentikan (terminasi

Tel.37/YN 000/DWSA1000000/2017, tertanggal 15 Maret 2017 Tentang SuratPemberitahuan Terminasi Layanan Transponder Satelit, serta tidakdililbatkannya Tergugat dalam penyelesaian permasalahanTunggakan Pajak padahal Turut Tergugat memanggil pemegangsaham lainnya, sehingga tidak tepat apabila yang dibahas TurutTergugat sebagaimana dalil pada eksepsi Turut Tergugat terkaitdikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo.711/KMK.03/2016 yang telah memperpanjang masa pencegahanPenggugat II

pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesindan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasionalkandan mengerti resikoresiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikanoleh Bank Permata kepada merchant.Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikanoleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningmerchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi

Permintaan salesslip oleh Bank penerbit Kartu kepada Bank pemilik Mesin EDC dilakukantidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak.Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikanoleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi change back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningmerchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi systemapabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugiansecara moril/materil

Karena pada praktiknya, penggugat sendiritelah mendapatkan surat terminasi dari agen asuransi Prudential, tempatnyabekerja sehubungan dengan tidak aktifnya penggugat sebagai tenaga pemasarasuransi.

(lima juta sembilan ratusdelapan puluh tiga ribu dollar amerika serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketiga sampaiseterusnya terdakwa sebagai direktur PT. ALL mengajukan Kredit Investasi(Kl) pada Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang Banten dengan jaminanagunan aset milik PT. HOKARI LINEX PRATAMA dan agunan aset milik PT.ARGHANIAGA PANCA TUNGGAL dan Fixed Asset milik PT.

(lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dollarAmerika Serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketigasampai seterusnya terdakwa sebagai direktur PT. ALL mengajukanKredit Investasi (Kl) pada Bank Mandiri Cabang Cikokol TangerangBanten dengan jaminan agunan aset milik PT. HOKARI LINEXPRATAMA dan agunan aset milik PT. ARGHANIAGA PANCATUNGGAL dan Fixed Asset milik PT.

(lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dollaramerika serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketigasampai seterusnya terdakwa sebagai direktur PT. ALL mengajukanKredit Investasi (Kl) pada Bank Mandiri Cabang Cikokol TangerangBanten dengan jaminan agunan aset milik PT. HOKARI LINEXPRATAMA dan agunan~ aset milik PT. ARGHANIAGA PANCATUNGGAL dan Fixed Asset milik PT.

(lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dollarAmerika Serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketigaTerdakwa sebagai direktur PT. ALL mengajukan Kredit Investasi (KI) padaBank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang Banten dengan jaminan agunan asetmilik PT. HOKARI LINEX PRATAMA dan agunan aset milik PT. ARGHANIAGAPANCA TUNGGAL dan Fixed Asset milik PT.

Bahwa setelah dilakukannya pembayaran deadrent dan pengeluaranbiayabiaya tersebut, pada bulan Oktober 2013 secara tibatibaTergugat dengan semenamena dan dengan alasan yang samaseperti alasan yang dahulu di sampaikan pada bulan Mei tahun 2011sebagaimana dimaksud pada Butir B.8 Surat Gugatan ini, menyatakanbahwa wilayah IUP milik Penggugat tumpang tindih dengan wilayaheks terminasi PKP2B milik Turut Tergugat .

bahkan Tergugat pada bulanAgustus 2010 menerbitkan status CnC kepada Penggugat yangberarti tidak ada permasalahan tumpang tindih, bahkan Tergugatmenerima pembayaran iuran tetap dari Penggugat pada bulanNovember 2011, Juli 2012, Februari 2013, dengan jumlah totalsebesar Rp220.898.400,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratussembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah); Adanya penjelasan Bupati Batang Hari yang menyatakan tidak adatumpang tindih wilayah antara IUP milik Penggugat dengan wilayaheks terminasi

/34Card Reader Provided SD,MMCInterface Provided 3x USB 2.0,VGA, LAN,Audio,Webcamerawith 22 O/S ProvidedBattery TypePower SupplyDimension (WHD)WeightMicrophoneMicroscoftWindowsVista HomePremiumRechargeableLithiumionBatteryExternal ACAdapter294 x 36 x226 mm1.68 kgStandard Warranty 3YearBundledOtherLimitedWarranty byAuthorizedDistributorPeripheralsCarryingCaseIntegrated HPFingerprintSensor and 2MPWebcamera 23 11 Instalasi Paket /1 Merk/Type :Spesifikasi :Server, jaringan dan ClientClientCabing & Terminasi

SD,MMCInterface Provided 3x USB 2.0,O/S ProvidedBatteryPower SupplyDimension (WHD)WeightVGA, LAN,Audio,Webcamera withMicrophoneMicroscoftWindowsVista HomePremiumTypeRechargeableLithiumionBatteryExternal ACAdapter294 x 36 x226 mm1.68 kg 72 Standard Warranty 3YearLimitedWarrantybyAuthorizedDistributorBundled PeripheralsCarryingCaseOther IntegratedHPFingerprintSensor and2 MPWebcamera 11 Instalasi Paket Merk/Type :Spesifikasi :Server, jaringan dan ClientSetting & Konfigurasi Server& ClientCabing & Terminasi

selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataanbahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasionalkan dan mengertiresikoresiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh BankPermata kepada merchant; 22220202202 222Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan olehBank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningmerchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi

PermintaanSales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik Mesin EDCdilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak; Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan olehBank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningmerchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabilaresiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ meteriil

PermintaanSales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik Mesin EDCdilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak; Bahwa resiko yang timbul pada merchant dengan EDC yang diberikan olehBank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening55merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabilaresiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ meteriil

pemiliktoko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataanbahwa Merchant sudah mengerti untuk mengoperasionalkan dan mengertiresikoresiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permatakepada Merchant ;Bahwa resiko yang timbul kepada Merchant dengan EDC yang diberikan olehBank Permata kepada Merchant adalah terjadi charge back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningMerchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi

No. 2479 K/PID.SUS/201126Bahwa resiko yang timbul kepada Merchant dengan EDC yang diberikan olehBank Permata kepada Merchant adalah terjadi charge back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningMerchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabilaresiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/materiil di pihak Bank Permata ;Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permatakepada Merchant adalah

No. 2479 K/PID.SUS/201160Bahwa resiko yang timbul kepada Merchant dengan EDC yang diberikan olehBank Permata kepada Merchant adalah terjadi charge back yang artinyapenarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekeningMerchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabilaresiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/materiil di pihak Bank Permata ;Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permatakepada Merchant adalah

Siak dengan nilai Rp 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus ribu rupiah) diluar pajak dengan dasar kerjasamatersebut yaitu Surat PO nomor : P1816 ONPE1243 Rev 0 tanggal 02 April2019 dengan beberapa item pekerjaan antara lain yaitu pemasangan kabeltray, pemasangan panel, terminasi kabel, pemasangan junction box, installlighting, dan pemasangan travo, dengan jangka waktu mulai tanggal 02April 2019 sampai dengan 20 Juli 2019 yang diperpanjang sampai dengantanggal 30 Oktober 2019 dan dengan sistem pembayaran

Siak dengan nilai Rp1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus ribu rupiah) diluar pajak dengan dasarkerjasama tersebut yaitu Surat PO nomor : P1816 ONPE1243 Rev 0 tanggal02 April 2019 dengan beberapa item pekerjaan antara lain yaitu pemasanganHalaman 27 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Sakkabel tray, pemasangan panel, terminasi kabel, pemasangan junction box,install lighting, dan pemasangan travo, dengan jangka waktu mulai tanggal 02April 2019 sampai dengan 20 Juli 2019 yang diperpanjang sampai

TambangBatubara Bukit Asam (Persero) beralin kepada Menteri dandilaksanakan oleh Direktur Jenderal";Dan merupakan fakta hukum pula bahwasanya Pemohon Kasasitelah mengajukan bukti surat berupa Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor 123.K/20/01/DJP/2000 TentangPemrosesan Permohonan Tahap Kegiatan, Perubahan Luas danBatas Wilayah, Pembatalan dan Terminasi Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ("SK Dirjen No.123/2000") yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2000, dimanadalam

SK Dirjen No. 123/2000 tersebut mengatur secara tegasperihal perubahan luas wilayah pertambangan yang diatur dalamPKP2B pada Pasal 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :"Pasal1 : Permohonan Tahap dan Peningkatan TahapKegiatan, Perubahan Luas dan Batas Wilayah,Pembatalan dan Terminasi Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara yang diaturdalam Perjanjian Karya pemrosesannya dilakukansesuai bagan air dan keterangan sebagaimanatercantum dalam Lampiran , ll, Ill IV, V, VI, Vil danVill Keputusan

TambangBatubara Bukit Asam (Persero) beralin kepada Menteri dandilaksanakan oleh Direktur Jenderal";Dan merupakan fakta hukum pula bahwasanya Pemohon Kasasitelah mengajukan bukti surat berupa Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor 123.K/20/01/DJP/2000 TentangPemrosesan Permohonan Tahap Kegiatan, Perubahan Luas danBatas Wilayah, Pembatalan dan Terminasi Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ("SK Dirjen No.123/2000") yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2000, dimanadalam

SK Dirjen No. 123/2000 tersebut mengatur secara tegasperihal perubahan luas wilayah pertambangan yang diatur dalamPKP2B pada Pasal 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :"Pasal1 : Permohonan Tahap dan Peningkatan TahapKegiatan, Perubahan Luas dan Batas Wilayah,Pembatalan dan Terminasi Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara yang diaturdalam Perjanjian Karya pemrosesannya dilakukansesuai bagan air dan keterangan sebagaimanatercantum dalam Lampiran , Il, Ill IV, V, VI, Vil danVill Keputusan