Ditemukan 74 data
81 — 45
apabila Penggugatmohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu atauYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenanuntuk mengeluarkan Penetapan menunda pelaksanaan atas Surat KeputusanBupati Mukomuko Nomor 185 Tahun 2012 Tentang Pengesahan PemberhentianKepala Desa Penarik dan Penunjukan Penjabat Sementara Kepala DesaPenarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 30 Maret 2012 ;Maka berdasarkan halhal sebagaimana terutai
1.Srifuddin, S.ip.
2.ASTO
3.La Ode Asri
4.Heti Estiwati
5.Astati
Tergugat:
KEPALA DESA WAELUMU
188 — 108
Bahwa berdasarkan faktafakta hukum seperti terutai tersebut diatas maka SuratKeputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Tahun 2021, Tertanggal 05 Juli 2021 berserta Lampirannya : khususNomor : 1,2,6,7,9, dimana sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang ini ParaPenggugat tidak mau/tidak pernah berkantor/ bekerja melaksanakan tugasnyasebagai Perangkat Desa Waelumu, maka layak dan pantas bila Objek Sengketadalam
86 — 50
Dengandemikian dapat dimengerti bahwa di kalangan sarjana hukum barat ada gagasanyang mensyaratkan penghinaan pada tujuan untuk menghina (oogmerk om tebeleedihen, animus iniuriandi);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut,sebab diperlukan adanya batasan yang pasti, sampai dimana perkataan seseorangbaik dengan lisan atau tulisan telah menghina atau menista orang lain danmemperhatikan faktafakta hukum yang terutai di atas, tulisantulisan terdakwa yangdimuat dalam media Radar
142 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 691 K/Pid/2012Hakim Ketua terdahulu, sebagaimana ketentuan dalam UndangUndangPokok Kehakiman ;Bahwa jika saja Judex Facti menerapkan hukum pembuktiansekaligus mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP, niscayaputusan yang akan dijatuhkan bukanlah Putusan Bebas, melainkan putusanpemidanaan, namun sayangnya Judex Facti ternyata bukan saja tidakmempertimbangkan, tetapi justru tidak pernah membaca sama sekali isituntutan pidana kami tanggal 26 Oktober 2011 yang di dalamnya secarajelas terutai
87 — 54
SUARNO) mengajukan Kontra memori banding tertanggal7 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Amar putusan Pengadilan Tingkat pertama telah didasarkanpada pertimbangan hukum seperti terutai dalam salinan Putusan yangbertalian : Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas, ternyata telahdimohonkan banding oleh Penggugat dan dalam memori bandingnyatertanggal 6 April 2018 yang tembusannya telah pula disampaikankepada kami pada tanggal 23 April 2018, Penggugat telahmemajukan 5 (lima) keberatan terhadap
AGUS ROHMADI
Tergugat:
1.PT. BANK SINARMAS, Tbk Kantor Cabang Pembantu
2.ERLINA SETYAWATI
3.ERLIN MULYATRIANI, SH
4.Hj. BUDIARTI SASMITA RASA
5.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan OJK Surakarta
65 — 14
halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PNKInMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugatsebagaimana diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masingmasing telah mengajukan Eksepsi/Jawaban sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi tersebutadalah juga sebagaimana terutai
BEDI LAIA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Rokan Hulu
73 — 35
tentangtidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenanganPenyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangkalagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah,berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materiperkara.Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon angka 2,3,4 dan 5,Pemohon ada bermohon agar Pengadilan Praperadilan menyatakanpenangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka kepada Pemohon tidaksah dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagaimana terutai
142 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
2016Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambilketerangan saksisaksi yang menguntungkan Terdakwa;Bahwa jika saja Judex Facti menerapkan hukum pembuktian sekaligusmempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP, niscaya putusanyang akan dijatunkan bukanlah N.O, melainkan putusan pemidanaan, namunsayangnya Judex Facti ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapijustru tidak pemah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami tanggal 8 April2009 yang didalamnya secara jelas terutai
209 — 51
1.Tidak benar Gugatan Penggugat kabur karena Syarat Formil danSyarat Materiil sudah terpenuhi, mengenai identitas para pihak sudahjelas sesuai dengan Alamat KTP para pihak yang masih berlakusampai saat ini, Dalildalil Kongkret adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasan dari tuntutan (Fundamentum Petendiatau posita) sudah Relevan dan sudah terutai dalam pokok Perkara.Bahwa sudah jelas dan rinci penggugat dalam positanya yangdiajukan dalam Gugatan, Jawaban Tergugat sudah masuk pada pokokperkara
164 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
kewajibanpenggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) oleh Para Pemohon Keberatan;Menimbang, bahwa adapun akibat/dampak positif dari tyingagreement perkara a quo, berdasarkan keterangan kesembilan orangsaksi sebagaimana telah diuraikan di muka, Majelis Hakim berkesimpulandibandingkan dengan alat bongkar muat lainnya seperti HMC, shorecrane dan tyve crane, Gantry Luffing Crane (GLC) memiliki kelebihanyaitu: ...dst...Menimbang, bahwa dengan demikian dari kelebihankelebihanGantry Luffing Crane (GLC) sebagaimana terutai
512 — 73
Tetapi kesempatan ini mengapa tidak dilakukan parapelawan.Bahwa dalildalil gugatan para Pelawan sebagaimana terutai dalam Posita No.10,11,12,13,14,15, dan 16 tidak dapat diadikan dasar dan alasan perlawanan atasPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg.No: 22/Pdt.G/2006/PN.LP, tanggal 29Maret 2007, karena para Pelawan telah menerima Kompensasi atas pengosonganRumah Dinas yang diberikan Terlawan melalui Terlawan Tersita I, Para Pelawantelah diperintahkan Terlawan Tersita I untuk segera pindah/keluar
71 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dalam putusannya hanyamempertimbangkan bahwa memori banding Jaksa/Penuntut Umum tentangkeberatan atas Penjatuhan pidana denda sebagaimana terutai pada aleniake 3 halaman 79 sedangkan pada memori banding yang kami ajukan haltersebut adalah sebagai alasan terakhir selain keberatan adanya kelalaiandalam penerapan hukum acara atau kekeliruan dalam pelaksanaapenerapan hukum dan UndangUndang untuk penerapan pidana yangdikenakan kepada kedua Terdakwa sedangkan yang bersangkutan
73 — 15
dalam surat dakwaan PenuntutUmum, adalah sangat tepat dan benar sesuai dengan ketentuanyang semestinya yaitu dengan mengacu atau mendasarkan padapasal 49 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanbarang / Jasa Pemerintah, yang menegaskan :(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggarketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka:Oras rams :b) dituntut ganti rugi / digugat secara perdata.Bahwa mengingat halhal dimaksud terutai
107 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp11.267.554.500,00 (sebelas milyar dua ratus enampuluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).Bahwa jika saja Judex Facti menerapkan hukum pembuktian, sekaligusmempedomani ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP, niscaya putusanyang akan dijatuhkan lebih berat dari yang diputuskan, namun sayangnyaJudex Factie ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapi justrutidak pernah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami tanggal 18Maret 2010 yang di dalamnya secara jelas terutai