Ditemukan 62 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinggi tangki tungki tingkat tengku tingkir tongki tengki tingka
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 06-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 103/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT PLN (PERSERO) PLTU PUNAGA
Terbanding/Penggugat : A Fajar Daud Nompo
Terbanding/Turut Tergugat II : Rabania (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat III : Bannang (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Sanika (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat V : Timoro (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VI : Sahiri (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VII : Sittiara (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Sina (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Cq. Pemerintah Desa Punagaya
Terbanding/Turut Tergugat X : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Privinsi Sulawesi Selatan Cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jeneponto
Turut Terbanding/Tergugat II : Kawali
Turut Terbanding/Tergugat III : Sariagi
171 — 266
  • MULYADI MUSTAMU,SH aliasKaraeng Tingki dengan cara membuatkan suratsurat kepemilikan dan pelepasanhakBahwa atas tindakan sepihak dan melawan hukum dari ke tiga (3) orang yakni,KAWALI, SARIAGI, termasuk H.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-08-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 30 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : M. ARIA ROSYID, SH.MH Diwakili Oleh : HESTI TRI REJEKI, SH
Terbanding/Terdakwa : Suroso Bin Sastro Wiharjo Diwakili Oleh : Tri Pomo M Yusuf
78 — 52
  • dalammenjatuhkan putusan tidak memperhatikan aspek/aturan pemberian pidana(Straaftuit Luitengleer) yang diatur oleh KUHP maupun UndangUndang No31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pernyataan yangtidak pada tempatnya dan tidak perlu dipertimbangkan, karena MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingki