dalam sidang HakimTunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, NIK 1117055708930001, tempat dan tanggal lahirJanarata 17 Agustus 1993, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,pendidikan S1, tempat kediaman di DusunPajar, Kampung Bahgie Bertona,Kecamatan Bandar, Kabupaten BenerMeriah, selanjutnya disebut Penggugat;melawanTergugat, NIK 1117012707880001, tempat dan tanggal lahir Cekal27 Juli 1988, agama Islam, pekerjaanPetani, pendidikan SMA, tempatkediaman di Kampung Tunyang

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/MS.Strdalam rumah tangga Tergugat selalu mengambil benda tajam untukuntuk menakutnakuti Penggugat sehingga Penggugat sudah tidaksanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat;Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal bersama di rumahOrangtua Penggugat di Dusun Pajar, Kampung Bahgie bertona,Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal diKampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten BenerMeriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri mulanya bertempat tinggal dirumah mertua dikampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriahselama lebih kurang dua tahun kemudian pindah ke ruymah sendiri diKampung Datu Beru Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, KabupatenBener Meriah;4.

pernikahanantara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2008yang lalu dan keduanya sudah hidup serumah dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak lakilaki yang bernama Sapti Tuah Ariga yangsekarang berada dalam asuah Penggugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanyatinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tingkem,Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/MS.TknKecamatan Bukit, Bener Meriah, kemuadian tinggal di rumah sendiridi Kampung Datu Beru Tunyang

Minggu, atas nama Japto SulistyoSoerjosoemarno, dkk, terletak di Jalan AUP Rawa Minyak, Kelurahan PasarMinggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan,tanggal 28 Oktober 2011;Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) sesuai Pasal 1 angka 9UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarayaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNyang

berlaku, yang dalam perkara a quo adalahDeputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan yang bertindak untuk dan atas nama Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Pejabat TUN yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku, khususnya urusan pemerintahanbidang pertanahan;Berisi tindakan hukum TUN;Tindakan hukum TUN yang dimaksud adalah perbuatan hukum Badanatau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUNyang

dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain lebihlanjut, Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami UndangUndangTentang Peratun, Buku , Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,2002, halaman 171 mengemukakan bahwa suatu tindakan hukum TUNadalah suatu) keputusan yang menciptakan atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUNyang telah ada :Dalam kaitannya perkara ini, Keputusan Tergugat a quo telahmrnciptakan dan menetapkan mengikatnya atau menghapuskan suatuhubungan

adalah TELAH SALAH MENERAPKANHUKUM dan/atau TELAH TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUMSEBAGAIMANA MESTINYA, karena sebagaimana telah secara TEPATdan BENAR telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya bahwa Keputusan TermohonKasasi semula Tergugat/Pembanding yang merupakan objek gugatandalam perkara a quo telah memenuhi syarat sebagai suatuTata Usaha Negara (TUN) sesuai Pasal 1 angka 9 UUPTUN yaituberupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNyang

QRPUTUSANNomor 285/Pdt.G/2020/MS.StrZr Ne * zeA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa danmengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim,telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir tunyang, 16 Desember 1986,agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,tempat kediaman di Kampung Pancar Jelobok,Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten BenerMeriah, Nomor Handphone

Oleh karena itu Surat Keputusan TUNyang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyekgugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual danfinal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PeradilanTata Usaha5. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/14Tahun 2012 tersebut menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat. Penggugat dirugikan karena hakhak, tugas dankewenangan sebagai Wakil Ketua DPRD Boyolali menjadihilang.

Selaku Kepala Bappeda KotaPangkalpinang yang untuk sementara diperintahkan olehWalikota Pangkalpinang sebagai Pelaksana TugasSekretaris Daerah Kota Pangkalpinang' sehingga sifatIndividual dari objek sengketa tidak ditujukan kepadapenggugat, sehingga secara Yuridis syarat putusan TUNyang bersifat Individual kepada penggugat tidakterpenuhi .2.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada fakta hukummembuktikan bahwa telah ada Surat keputusan TUNyang bersifat final yang menyatakan telahdiberhentikannya penggugat selaku Sekretaris DaerahKota Pangkalpinang. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan TUNPalembang FERRY INSANI, SE, MM.

PENETAPANNomor xx/Pdt.G/2022/MS.StrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakimtelah menjatunkan Penetapan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:Penggugat, NIK : 1117xxxxx, tempat tanggal lahir Tunyang, xxxxx 1993,agama Islam, pendidikan Terakhir Sarjana,pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung xxxxx ,Kecamatan. Timang Gajah, Kabupaten BenerMeriah.

PENETAPANNomor 297/Pdt.P/2020/MS.StrZs Jzae* 24Sala, ~SDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakimtelah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ItsbatNikah yang diajukan oleh :YUSNI PUTRA bin UDIN, tempat dan tanggal lahir Bukit Tunyang, 01Juli 1974, agama Islam, pekeryaan Petani,pendidikan SD, tempat kediaman di KampungGemasih, kecamatan Pintu

Bahwa dengan demikianterdapat keadaan yang sangat mendesak agar pelaksanaan Keputusan TUNyang bersangkutan ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN ini sedangberjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukumtetap;Halaman 12 dari 24 halaman.

Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 s/d12 pada intinya mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi(Pembanding/Tergugat) bukan merupakan Badan atau Pejabat TUNyang memiliki Kewenangan untuk mengambil keputusan dalamPenyelesaian permasalahan ABMA/T sehingga tidak dapat didudukansebagai subyek hukum in casu sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;2.

rekomendasi penyelesaian kepadaDirektur Jenderal, maka dari ketentuan tersebut di atas, menuruthemat Majelis Hakim, maka Tergugat/Pembanding bukan Pejabatyang mempunyai kewenangan untuk mengambil Keputusan danamPenyelesaian permalasahan ABMA/T, akan tetapi Pejabat yangmempunyai kewenangan adalah Direktur Jenderal yag telahmendapatkan kewenangan secara Mandat dari Menteri Keuangan,dan dengan demikian Tergugat/Pembanding tidak dapat didudukansebagai Subyek Hukum in casu sebagai Badan atau Pejabat TUNyang

dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, seperti telahkita ketahui bahwa Bupati/Walikota adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN).Keputusan TUN (beschiking) in cassu IMB yang merupakan salah satu instrumentyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN adalah merupakan Penetapan Tertulisyang berisi Tindakan Hukum TUN dilapangan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan Final (KIP).Pembatalan dan atau menyatakan tidak syah dan tidak berlakunya Keputusan TUNyang

dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua permasalahan hukum tersebut diatas,sudah jelas bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menilai sahtidaknya suatu proses tata kerja administrasi Negara yang eksistensinya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), pembatalan dan atau menyatakan tidaksyah dan tidak berlakunya Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan TUNyang

Saksi TI umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan Tani,temper tinggal di Kampung Simpang Antara , Kecamatan Wih PesamKabupaten Bener Meriah, dlbaweh sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugai dan Tergugat karena saksi adalahtetangga dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah akan tetapimenikahnya saksi tidak tahu ;Babwa Penggugat dengan Tergugat setelah mcnikab bcrtempat tinggalditempat orang tua Tergugat di kampung Tunyang

Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugatdengan Surat Gugatan tertanggal 05 Pebruari 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, dibawah Register Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Tkn pada tanggal O05 Pebruari 2015, pada pokoknya telahmengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa, pada bulan Maret 2013 Penggugat ada mengajukan PinjamanKredit kepada Tergugat sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah)sebagai agunannya adalah tanah yang ada diatasnya ruko yang terletak diJalan Tunyang

Mahyati, yangterletak di Jalan Tunyang Lampahan Desa Datu Beru, Kecamatan TimangGajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai jaminan kredit, dan telah diikatberdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 758/2013 tanggal 14 Januari2014, sehingga dengan demikian Penggugat sadar dengan segala akibathukum yang timbul dengan diserahkannya Agunan tersebut, termasukkemungkinan untuk dilakukan eksekusi lelang manakala Debitur lalaiterhadap kewajibannya (terutama kewajiban membayar kembali kredit yangditerimanya) berdasarkan

MBD.UMU/PBRZ/0059/KUM/2013 tanggal 24Mei 2013 , yang selanjutnya diberi tanda (bukti T2);Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.07/Datu Beru atas nama Mahyati tertelatkdi Jalan Tunyang Lampahan Desa Datu Beru Kecamatan Timang GajahKabupaten Bener Meriah yang selanjutnya diberi tanda (bukti T3);Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.758/2013 tanggal 14 Januari 2014berdasarkan APHT No.743/APHT/2013 yang dibuat dihadapan HenniEmalia, SH.

PENETAPANNomor 53/Pdt.P/2020/MS.StrZa at .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggaltelah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukanoleh:Sudarni binti Ecek, tempat dan tanggal lahir Tunyang, 17 Desember 1971,agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA tempatkediaman di Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah,Kabupaten Bener Meriah

Bersifat Individual adalah: Bahwa yang dimaksud dengan individual adalah keputusan TUNyang diterbitkan oleh Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum, tetapikhusus atau tertentu.

Hal ini sesuai pula dengan komitmen Hakim Agung TUNyang lebih mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun PemohonKasasi/Penggugat terlambat mengajukan upaya administrasi kepadaTermohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak serta merta dapatmenghilangkan hak gugat Pemohon Kasasi/Penggugat a quo, karenapada kenyataannya, sampai gugatan a quo diajukan, TermohonKasasi/Tergugat juga tidak menciptakan aturan khusus upayaadministrasi

Menetapkan Fulantelah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 diKampung Tunyang, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karenasakit;3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Fulan adalah sebagai berikut;3.1. Pemohon (Saudari kandung);3.2. Fulan bin Fulan(keponakan lakilaki Kandung);4.

Hal ini sesuai pula dengan komitmen Hakim Agung TUNyang lebih mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal;Bahwa walaupun setelah mengajukan upaya keberatan administrasiPemohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan upaya bandingadministrasi kepada atasan Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi halitu. tidak serta merta dapat menghilangkan hak gugat PemohonKasasi/Penggugat a quo, karena secara tegas Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tidak mengharuskan supaya menempuhupaya banding administrasi

merupakan persyaratan yangbersifat intern Administratif yang harus ada dalam suatu proses, sebelumBupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il menerbitkan SuratKeputusan Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desa diwilayah hukumnya.Jika sebagai tindak lanjut dari Surat Persetujuan Gubernur Kepala DaerahTingkat tersebut, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tidakmenerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desamaka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan selesai atau Keputusan TUNyang

lahir, Simpang Tiga, 01071941, agamaIslam, pendidikan SD, = pekerjaan Petani, tempattinggal Kampung Lukub Sabun Barat, KecamatanKute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnyadisebut: Pemohon I;Siti Khatijah binti Mude, tempat/tgl.lahir di Tunyang 01071943, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempattinggal di Kampung Lukup Sabun Barat, KecamatanKute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnyadisebut: Pemohon II;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah

Tkn.2 2SBN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:Ali Asa bin Abu Samah, tempat/tanggal lahir di Tingkem 0407 1977, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggaldi Kampung Datu Beru Tunyang, Kecamatan TimangGajah, Kabupaten Bener Meriah, disebut: Pemohon;Melawan:Sambani bin M.