Kata melakukan merupakan kata kerja. katakerja dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan;> Bahwa maksud dari kerusakan lingkungan dalam undangundanglingkungan hidup Kalau dalam rumusan UU 32 tahun 2009 ada di aturdalam Pasal 98, memperhatikan kerusakan lingkungan memiliki artimemperhatikan ambang batas diatur dengan peraturanperaturan Pasal98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH mengaturbahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yangmelanggar baku mutu udara

dan Pasal 99ayat (2), (3) UUPPLH, jika di simak lebih lanjut mengandung maknaselain termasuk delik formil juga delik materil, Pasal 98 ayat (2), (3)UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (83) UUPPLH mengatur bahwaseseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggarbaku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteriakerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatanmanusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati, Dalam kasusini harus dibuktikan hubungan

Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal117 UUPPLH dituntut dan = dijatuhi hukum berdasarkanpertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut.

Partisipasi aktif di bidang management, khususnya yang terkaitdengan pengelolaan lingkungan hidup karena berdasarkanketentuan UUPPLH ada kewajiban untuk mencegah terjadinyapencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan ;.

Syahril dan Darwansyah Nasution;Menimbang, bahwa menurut Ahli Ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakantindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan: "melakukan pembakaran lahan".Pengertian lahan tidak ditemukan pengertiannya di dalam UUPPLH.

., patut diketahui jika dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki AMDAL atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan.,berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka tidak semua kegatanpengerjaan lahan harus memiliki izin lingkungan.4.

Bahwa terkait pembangunan liar tersebut Para Tergugat telahmelanggar hak setiap orang atas lingkungan hidup dan sehat sebagaibagian dari hak asasi manusia pada pasal 65 ayat 1 UUPPLH 32/2009/3. Bahwa Para Tergugat terkait dalam persengketaan telah melalaikankewajiban yang tertuang pada pasal 67 UUPPLH 32/2009 tentangsetiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkunganhidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup.4.

Bahwa terkait pada UUPPLH 32/2009 pada pasal 69 ayat 1 huruf atentang setiap orang dilakukan melakukan perbuatan yangmengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.5.

Tergugat II adalah jabatankepala balai, sehingga dapat disimpulkan kedua Tergugat adalahdigugat selaku jabatannya;b. bahwa jika dililhat kKewenangan Para Tergugat ini diatur dalam 1 (satu)undangundang yaitu Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebutdengan UUPPLH), yang menyebutkan mengenai kewenanganpemberian sanksi administrasi paksaan pemerintah:Pasal 71 UUPPLH:(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya

Sedangkan mengenai kewenangan memberikan sanksi administrasidiatur dalam pasal 76 UUPPLH, yang berbunyi:(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksiadministratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanJika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadapizinlingkungan.(2) Sanksi administratif terdiri atas:a. teguran tertulis;b. paksaan pemerintah;c. pembekuan izin lingkungan; ataud. pencabutan izin lingkungan.6. bahwa berdasarkan ada pada dalildalil hukum diatas dihubungkan

Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUNMDN1) bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketadidasarkan pada Kewenangannya sesuai dengan pasal 73 UUPPLH,yaitu:Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungJawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan olehpemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaranyang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;2) bahwa dalam penjelasakan Pasal tersebut dinyatakan:yang dimaksud

dengan pelanggaran yang serius adalah tindakanmelanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkankeresahan masyarakat;3) selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH menyatakan:Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksiadministratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jJikadalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.4) bahwa berdasarkan pada keterangan hasil pengawasan dan faktahukum yang

Mengenai status data pengelolaan limbah B3, penggugat tidakmemiliki data pengelolaan limbah B3;6) bahwa berdasarkan pada 5 (lima) temuan hasil dari pengawasantersebut, Tergugat berdasarkan kewenangannya menganggap telahterjadi pelanggaran serius sebagaimana dimaksud pada penjelasanPasal 73 UUPPLH;7) Pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Sanksi AdministrasiPaksaan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat didasarkan pada pertimbangan bahwa Penggugat telahHalaman 49.

Yang selanjutnya dijabarkandalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa pasal pasal65 Ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang berhak atas lingkunganhidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia,dan dilanjutkan dalam Pasal 65 Ayat (2) UU PPLH, Setiap orangHalaman 21 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtrberhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi,akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak ataslingkungan

Bahwa kegiatan usaha SPBU termasuk jenis usaha yangmemiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajibmemiliki AMDAL tetapi (tidak dilengkapi AMDAL) hal inibertentangan dengan UU NO 32 th 2009 tentang (UUPPLH)menjelaskan dalam pasal 22 ayat (1) bahwa setiap Usaha/kegiatanyang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memilkiAMDAL, dan Ayat (2) Dampak penting ditentukan berdasarkankriteria, (a), besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak ,(b) Luas wilayah penyebaran dampak.

Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Huruf a yang benaradalah UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 65 ayat (1,2 dan 3)UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH) karena pasal 28H ayat (1) UUD NegaraRepublik Indonesia tidak relevan untuk dijadikan acuan dalam menilaikeabsahan dari obyek sengketa dan dikeluarkannya obyek sengketaoleh Tergugat berdasarkan prosedur yang sah dan dilengkapi denganberbagai dokumen UKLUPL dan Izin Lingkungan serta berbagairekomendasi

yang merujuk kepada ketentuan pasal 65 ayat (1,2 dan3) UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH).b.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, pasal 47 ayat (1)dan ayat (2) huruf a,b dan c serta pasal 1 angka (35) UU No. 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah tidak benar, karena usaha dan kegiatan SPBUHalaman 33 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtrtermasuk usaha dan kegiatan wajib UKLUPL dan Izin Lingkungan,dan ternyata usaha atau kegiatan SPBU oleh PT. Usaha EnergyLombok Family telah dilengkapi dengan dokumen UKLUPL dan IzinLingkungan.c.

TUN.JKTLingkungan Hidup (UUPPLH).

UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H ayat (1) danPasal 65 ayat (1,2 dan 3) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) adalah tidak benar,karena:Halaman 17 dari 54 Halaman. Putusan.

Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr1) Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tidakrelevan untuk dijadikan acuan dalam menilai keabsahan dari obyeksengketa.2) Dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkanprosedur yang sah dan dilengkapi dengan berbagai dokumen UKLUPL dan Izin Lingkungan serta berbagai Rekomendasi yang merujukkepada ketentuan Pasal 65 ayat (1,2 dan 3) UU No. 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH). ;b.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) hurup a dan b, Pasal 47 ayat (1) danayat (2) hurup a,b dan c serta Pasal 1 angka (35) UU No. 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH)adalah tidak benar, karena usaha atau kegiatan SPBU termasuk usahadan kegiatan wajib UKLUPL dan Izin Lingkungan, dan ternyata usahaatau kegiatan SPBU oleh oleh PT. Usaha Energy Lombok Family telahdilengkapi dengan dokumen UKLUPL dan Izin Lingkungan. ;c.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/TUN.SMG, Yayasan WALHI Melawan Kepala Kantor Perizinan TerpaduKabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik;Bahwa berdasarkan dalildalil di atas Penggugat telah memenuhi kriteria untukmengajukan gugatan berdasarkan legal standing sesuai dengan Pasal 92 UUPPLH dan sebagai badan hukum perdata sesuai Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa izin usaha dan/atau kegiatan dapat diperoleh bila sudahmendapatkan ijin lingkungan sebagaimana Pasal 40 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan:Tzin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izinusaha dan/atau kegiatan.1.4. Bahwa Pasal 41 UU PPLH menyatakan:Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam PeraturanPemerintah;1.5.

bertentangandengan Asas Tanggung /Jawab Negara, Asas Kelestarian danKeberlanjutan, Asas Keserasian dan Keseimbangan, Asas Keadilan,Asas Ekoregion, Asas Partisipatif, Asas Kearifan Lokal, Asas TataKelola Pemerintahan yang Baik sebagaimana Pasal 2 huruf a, b, c, g,h, k, 1, m UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebutdengan UU PPLH);Bahwa UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH

dasarnyapenambahan 75 penginapan di dalam kawasan TAHURANgurah Rai jelas akan menambah jumlah kamar penginapanyang sudah berlebihan di Bali Selatan, selain itu tentu saja 75buah Penginapan tersebut akan berpengaruh terhadap ekosistemmangrove serta berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidupsehingga hal tersebut akan menimpa generasi mendatang;Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keputusan a quoyang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asaskelestarian dan keberlanjutan sebagaimana Pasal 2 huruf b UUPPLH

Dengandemikian (KTUN) objek sengketa yang dikeluarkanTergugat bertentangan dengan Pasal 2 huruf h UUPPLH;f.

membersihkan lahan miliknya dan mengumpulkan daun dan ranting keringkemudian Terdakwa membakar daun dan ranting kersebut dengan menggunakankorek api, kemudian tak disangka api membesar dan menjalar ke lahan disekelilinglahan milik terdakwa yaitu lahan milik saksi PODEN, saksi AKUAN, saksiSUDIRMAN dan saksi SURIANSYAH.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalamPasal 108 Jo 69 Ayat (1) Huruf H Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kawasan milik pemerintahdaerah Kotawaringin Barat di area Sport Center terbakar.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal108 Jo 69 Ayat (1) Huruf H Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa PINI Binti NURKASIM pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menimbulkan

Pasal 108 UUPPLH berbunyi :setiap orang yang melakukan pembakaran lahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (I) huruf(h) dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingsedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) danpaling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah)Ketentuan Pasal 69 ayat (I) huruf (nh) UU No. 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanHal. 232 dari 302 hal.

Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016suatu tindak pidana lingkungan hal yang perludiketahui dalam tindak pidana formal dalamUndangUndang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaranatas peraturan perundangundangan atau izin.Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) dan Pasal 99ayac (2), (3) UndangUndang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)jika disimak lebih lanjur mengandung maknaselain termasuk delik formal juga delik materiilPasal 98 ayat

Halyang perlu diketahui dalam tindak pidana formaldalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukanpelanggaran atas peraturan perundangundanganatau izin.Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupdan Pasal 99 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup. jika disimak lebihlanjut mengandung makna selama termasuk delikformal juga delik materiil, Pasal 98 ayat (2), (3)UUPPLH

Halyang perlu diketahui dalam tindak pidana formaldalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukanpelanggaran atas peraturan perundangundanganatau izin. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupdan Pasal 99 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, jika disimak lebihlanjut mengandung makna selain termasuk delikformal juga delik materlil.

Pasal 98 ayat (2). (3)UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar bakumutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu airHal. 260 dari 302 hal.

Hal iniseperti ditegaskan/disebutkan dalam ketentuan Pasal 116 UUPPLH(UndangUndang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup), yang dalam mekanismenya harus didasarkan pada anggarandasar dan merupakan wilayan hukum perdata, sehingga dalammempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakan yang melanggardalam hal ini terjadi tindak pidana lingkungan, maka untuk diprosessecara hukum harus memperhatikan prinsipprinsip yang berlaku dalamsuatu badan hukum (struktur PT. atau susunan pengurusnya), artinyaorang

Bahwa berdasarkan hal di atas terdapat hubungan kausalitas antaraPutusan No: 65/ PDTLH/2017/PT JMB halaman 36kerusakan lingkungan yang Tergugat lakukan dengan kerugianlingkungan hidup yang ditimbulkan sehingga Tergugat terbukti telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut untukdimintakan ganti ruginya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPPLH, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat berwenangmengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu kepadaTergugat atas kerusakan lingkungan yang

mutlak ( strict liability) menurut Pasal 88 UndangUndang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHudup ( UU PPLH), termasuk tindakan ,usaha yang menimbulkan ancamanserius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yangterjadi tanoa perlu pembuktian unsur kesalahan;Menimbang, bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak (strictliability) didalam penjelasan Pasal 88 UndangUndang No.32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPPLH

banding ditetapbkan sebagaimana dalam amarputusan di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pada pokoknyaPenggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya,dan dikabulkan sebahagian, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:139/Pdt.GLH/PNJmb tanggal 12 Juni 2017 haruslah dibatalkan, denganmengadili sendiri sebagaimana dibawah ini;Mengingat Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 88 UndangUndang No.32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPPLH

hasil keputusan tentangtata ruaang akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Tetapi jika pelibatan masyarakat hanyalah untuk memenuhiketentuan formal atau tidak adanya partisipasi, bisa dipastikan hasilpenataan ruang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat.Jika hal ini terjadi, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatansebagaimana diatur pada Pasal 66 UndangUndang tersebut ;Sementara itu, dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

(Bukti P10) ;Hingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2009 2029 diundangkan, belum adaperaturan pelaksana tentang KLHS sebagaimana dimaksuddalam UUPPLH.

NorthSumatera Hydro Energy, yang pada pokoknya memberi petunjuk : Harusmerujuk pada UUPPLH Pasal 22 ayat (1), PPIL Pasal 50 ayat (1), ayat(2) huruf c nomor 1 s/d 7, ayat (3) dan ayat (4), Permen LH No. 08 TahunHalaman 124PutusanPerkara No. 110/G/LH/2018/PTUNMDN.2013 Lampiran Ill, huruf E (bidang Energi dan Sumber Daya Mineral)nomor (2) dan Lampiran IV huruf E (Bidang Energi dan Sumber DayaMineral) Nomor (2). Bahwa terkait perubahan tersebut, PT.

Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undangundang No. 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnyadisebut UUPPLH) jo.

Ketentuan Pasal 36 ayat (4) UUPPLH menentukan : /zin lingkunganditerbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuaikewenangannya;3.

UndangUndang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);Pasal 40:Halaman 139PutusanPerkara No. 110/G/LH/2018/PTUNMDN.(3) Dalam Hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan,penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izinlingkungan;Pasal 41 :Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah;B.

Namun,dengan mencermati Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUPPLH bahwa setiappermohonan izin lingkungan wajib diumumkan, maka Majelis Hakim menilaitindakan Tergugat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang telahmengumumkan Permohonan Perubahan Izin Lingkungan dan mengumumkanObjek Sengketa sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam melaksanakanazasazas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keterbukaan danazas kehatihatian;Ad. 2 Bahwa, Lokasi

Kaswari Unggul tersebutdapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang menimbulkan ancamanserius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 34 UUPPLH, yakni:berupa ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup danmenimbulkan keresahan masyarakat, oleh karena pelanggaran tersebutmenimbulkan ancaman serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidupserta sangat berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan bagimanusia.Sanksi administrasi paksaan pemerintan melalui Surat keputusan No.SK.4551/

Putusan Nomor : 40 / Pid.SusLH/2019/PN Tjt.Bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116ayat (1) UUPPLH berbunyi: Apabila tindak pidana lingkungan hidupdilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dansanksi pidana dijatuhkan kepada:a. badan usaha; dan ataub.orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidanatersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalamtindak pidana itu.Ayat (2) berbunyi: Apabila tindak pidana lingkungan hidup

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkanhubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalamlingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberiperintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri ataubersamasama.Bahwa Penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: cukup jelas,sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari orang yangmemberi perintah untuk melakukan tindak

Kaswari Unggul diatur dalamPasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b UUPPLH.

Adapun Pasal 95 ayat (2) UUPPLH sesungguhnya mengamanatkan untuk diatur dalam peraturanperundangundangan yang akan memperkuat komitmen yang bersifatprosedural dalam penanganan penegakan hukum lingkungan secarainstitusional.

Masyarakat disini diartikan oleh Pasal 26 ayat (2) UUPPLH meliputi (a) masyarakat yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkunganhidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam prosesAm dal ;2= 22 anna enna nnn cee ca cc ca naa na nae noe noe noe nee noneMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPara Penggugat adalah Pencari rebon dan udang kecil, pembuat terasi, dannelayan, yang bertempat tinggal di Desa Kancikulon, Kecamatan Astanajapura,Kabupaten Cirebon

., M.S dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki huobungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;Bahwa Ahli beberapa kali menjadi ahli tindak pidana kerusakanlingkungan hidup;Bahwa Ahli pernah menjadi ahli tindak pidana lingkungan hidup yangTerdakwanya adalah korporasi dan perseorangan;Bahwa dalam Undangundang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ada termasuk

tindak pidana kerusakan lingkungan hidup, yaitu:Unsur Obyektif menyangkut perbuatan yang dikaitkan dengan delikpidana;Unsur Subyektif menyangkut pertangung jawaban terhadap subyeknya,baik orang maupun badan hukum atau korporasi;Bahwa pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan hidupberupa kebakaran lahan, sepengetahuan Ahli, jika perobuatan tersebutdilakukan atas nama korporasi sebagaimana diatur Pasal 116 Undangundang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH

Lingkungan Hidup (UUPPLH) kerusakan lingkungantersebut dikaitkan dengan baku mutu lingkungan atau kriteria kKerusakanlingkungan;Halaman 110 dari 181 Putusan Nomor 2/Pid.SusLH/2016/PN.RtaBahwa Ahli ditunjuk sejak tahun 2004 sebaggai anggota dewan properKalimantan selatan untuk melakukan pengawasan terhadap proper satuperusahaanperusahaan yang kebetulan perusahaanperusahaan ituditunjuk oleh provinsi Kalimantan selatan, karena proper itu ada yangpusat dan ada yang provinsi;Bahwa perusahaanperusahaan

S2di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;Bahwa keahlian utama Ahli adalah sebagai ahli hukum pidana danpidana lingkungan hidup aspek pidana dalam media massa hukumpenitensier;Bahwa menurut pendapat Ahli kerusakan lingkungan tersebut mengacudi dalam ketentuan UndangUndang No.32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), antara lainberupa kebakaran hutan/lahan atau pencemaran;Bahwa menurut pendapat Ahli setiap kebakaran jelas dapatmenimbulkan kerusakan lingkungan, tentunya

ANDHIRA DHARMA Bin ILYAS SUDIKTO sebagaisenior manager dan Ketua Team Penanggulangan Keadaan Darurat(TPKD) dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, maka menurut PendapatAhli justru terjadi eror in persona, karena yang harusnya bertanggungjawab dalam perkara ini adalah Direksi;Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 UndangUndangNo.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (UUPPLH), maka disitu jelas di sanksi pidana dijatunkan kepadaBadan Usaha dan/atau orang yang

Ketentun adalamPasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2019 ini, bersifat umum, artinya bukanhanya berlaku dari aspek perdatanya, tetapi termasuk dalam kaitannyadengan hukum pidana lingkungan.

bertiup kencangkemudian timbulah titik api baru dari sisa pembakaran yang dilakukan olehterdakwa sebelumnya yang membuat api membesar dan membakar lahan milikterdakwa dan lahan disekitarnya.Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut untuk membersihkantanah tersebut dan rencana akan Terdakwa tanami tanaman sayuran.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal108 Jo 69 Ayat (1) Huruf H Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH