Ditemukan 76 data
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
Asep Abdull Faqih Bin Abdul Qodir Fadilah
445 — 46
DEWI, S.HUT, MT, MSc dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkanSurat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Barat Nomor : ST.249/K.1/KSA/BKW.1/03/2018 tanggal 7 Maret2018 perihal melaksanakan tugas sebagai ahli dalam hal bidang peredarandan identiifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar terkait perkara tindak pidanakonservasi sumber daya alam hayati dan eksositemnya di kantor BidangKSDA wilayaha
165 — 169
Vries Marine Offshore Services yang terletakdi Batam, wilayah Pengembangan Pantai Timur, Sub WilayahA. X 18028.636 8B. xX 18046.265 C. X 18023.890 D. X 17984.767 Y 460.017 Y 389.892 Y 317.315 Y 211.740E. X 19488.689 F. X 19491.840 G.
CV. Rezky Utama
Tergugat:
Bupati Morowali Utara
455 — 206
Kecamatan Petasia;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah,telah dibentuk Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dariKabupaten Morowali;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 12Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di ProvinsiSulawesi Tengah menentukan:(1) Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah KabupatenMorowali yang terdiri atas cakupan wilayaha
Pembanding/Tergugat III : ERIYANDI Diwakili Oleh : Muhammad Rais Hasan, SH.,MH
Pembanding/Tergugat V : TANTASIR HASYIM Diwakili Oleh : Muhammad Rais Hasan, SH.,MH
Terbanding/Penggugat : H.Ir. Mardjuki Almashri
Turut Terbanding/Tergugat II : AFRIZAL DAHLAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : Ir. ZULKARNAEN Z.
Turut Terbanding/Tergugat VI : KAMARUZZAMAN R,BA
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUSLI TEMBEN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ZAINAL ABIDIN, SP
61 — 66
Perluasan wilayaha. Berdasarkan dsta. Dengan perluasan Kota Madya Daerah Tingkat Il Pekanbarutersebut maka semua peraturan peundangundangan yangmengatur batasbatas wilayah Administratif Kota Madya DaerahTingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Kamparsepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah inidinyatakn tidak berlaku lagi.4.
PT. HOFFMEN INTERNASIONAL
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
256 — 448
adalah BupatiMorowali;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengahtelah dibentuk Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dariKabupaten Morowali;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 12Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di ProvinsiSulawesi Tengah menentukan:(1) Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah KabupatenMorowali yang terdiri atas cakupan wilayaha
CV. Surya Amindo Perkasa
Tergugat:
Bupati Morowali Utara
718 — 481
Kecamatan Petasia;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah,telah dibentuk Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dariKabupaten Morowali;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 12Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di ProvinsiSulawesi Tengah menentukan:(1) Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah KabupatenMorowali yang terdiri atas cakupan wilayaha
132 — 33
Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 09.30Terdakwa bertemu dengan Sertu Muhammad Izhar (Saksi4) diKantor Deninteldam II/Swj, Terdakwa menanyakan tentangkegiatan hari itu dan di jawab oleh Saksi4 akan monitoringwilayah kota Palembang selanjutnya Terdakwa ikut Saksi4Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor : 104K/PM 1I04/AD/X/2019untuk monitor wilayaha kota Palembang menggunakan sepedamotor milik Saksi4.c.
179 — 184
ASA;Bahwa selain itu ditempat lain yang berdekatan dengan tanah sengketayakni wilayaha desa Serawet ada lokasi tambak udang, sekarang ini masihmilik dari PT. ASA dengan setifikat HGU ada 100 Ha;Bahwa saksi tahu dahulu ada ganti rugi ke masyarakat karena sesuai aturankepemilikan oleh perorangan tidak boleh melebihi 12 Ha. bila lebihselebihnya akan di jadikan tanah negara ;Bahwa tanah seluas 450 Ha. PT. ASA dan 100 Ha. milik PT.
75 — 14
Perluasan wilayaha. Berdasarkan dstb.
YUNUS BIDA
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
Intervensi:
ELISABETH TONAPA
258 — 294
., Maida Tandi Lili danMeldi Pondan ;Bahwa saksi tidak pernah mencoba menggunakan kartu keluarga ;Bahwa saksi lihat ada 2 orang menggunakan hak pilin ingin memilin pakalKK tetapi temannya orang itu tidak berikan hak pilih oleh panitia ;Bahwa saksi kenal ada 2 yang tidak pakai KK ;Bahwa saksi hanya mendengar informasi KK berdomisili di luar atauditempat pemilihan masih wilayaha Lembang Bangkelekila ;Bahwa saksi mahasiswa sejak tahun 2015 di Universitas Ukip Toraja ;Bahwa saksi tinggal di Talung Tiku
57 — 14
PUAP berdasarkanPeraturan Menteri Pertanian Nomor:16/Permentan/OT.140/2/2008tanggal 11 Februari 2008 yang dimaksu Pengembangan UsahaAgribisnis Perdesaan yang di sebut PUAP adalah bagian dariHalaman 64 dari 114pelaksanaan program PNPMMandiri melalui bantuan modal usahadalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensipertanian desa sasaran ;adapun tujuan PUAP adalah :a.mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan danpengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayaha
138 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Graha Metropolitan Nuansa(Penggugat) melawan Muniah binti Musa bin Toyib (Tergugat ),Marali bin Musa bin Toyib (Tergugat Il), Mardjuki bin Musa binToyib (tergugat Ill), Kantor Wilayaha Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta (Tergugat IV), Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan (Tergugat V), LBH FBR (TergugatVi), Dr. Delhiana Thalib (Tergugat VII), Ahli Waris EtongBahrum bin Bani (Turut Tergugat l), Asmah binti Bani (TurutTergugat Il), Siti binti Bani (Turut Tergugat Ill), H.
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2360 K/Pid.Sus/201 1ngan Peraturan Presidenadaan Tanah Kabupaten/Gubernur untuk wilayahA bersama samarkaya diri sendiri ataunantauan dan evaluasipat ratus empat puluhmembayarkan biayaA telah diterima oleh yangDuluh tiga juta delapanAH dan tanaman kepadaSO PANDE sebesar Rp.t lima puluh dua ribu tujuhsekitar jumlah tertentu,Kerugian Keuangan5T., dan KAREL ERENSAh Lokasi Pembangunan1 Desa Keliwumbudibuat oleh Badanakilan Propinsi Nusa29 Juni 2009, diperolehan Tanaman padaJap (PLTU) Batubara Ditnde
Pembanding/Tergugat II : KEMAT Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat III : NURSYAMSI SALEH Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : H.ANWAR HASAN B Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat V : OSNELI Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : ICHA AHMAD Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : DEWI HANDAYANI, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : INDRA JAYA Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : JASRI KASIM Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat XII : YENI ERIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Terbanding/Penggugat : Hj.Mulyani Almashri, S.H
Turut Terbanding/Tergugat X : IRWAN HUSIN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ZAINUR
Turut Terbanding/Tergugat XIV : J
64 — 34
Perluasan Wilayaha. Berdasarkan dstb.
116 — 7
Perluasan Wilayaha. Berdasarkan dst Halaman 8 dari 128 Halaman Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2016/PN.Pbrb. Dengan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbarutersebut maka semua perturan perundangundangan yang mengaturbatasbatas wilayan Administratif Kotamadya Daerah Tingkat IlPekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Kampar sepanjangbertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidakberlaku lagi.7.
163 — 38
Tengah / RTRWP,(lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun2003, tanggal 20 September 2003) kawasan hutannya seluas + 535 Ha ;Berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi BukanKawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan BukanKawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Kalimantan Tengah(lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/MenhutII/2011tanggal 31 Mei 2011) ; dan356d) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayaha