Abdul Mukthie Fajar, selanjutnya padaperiode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung menunjuk Dr.Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. Abdul MukthieFajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung menunjuk Prof.Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr.

Abdul Mukthie Fajar, selanjutnya padaperiode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung menunjuk Dr.Hamdan Zoelva,SH., MH., melalui usulan Menteri Hukum dan HAM untuk menggantikan Prof.Abdul Mukthie Fajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden mengamanahkankepada Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Dr.

Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. AbdulMukthie Fajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung menunjukProf. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr. Patrialis Akbar, SH.,MH;Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa tidakada kewajiban bagi Pemerintah in casu Presiden untuk melakukan prosesseleksi dan pemilihan hakim konstitusi menggunakan model panitia seleksiseperti pada tahun 2008.

Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. Abdul MukthieFajar.e Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung mengangkat kembali Prof. Dr.Maria Farida Indrati, SH sebagai hakim konstitusi dan mengangkat Dr. PatrialisAkbar, SH., MH untuk menggantikan Prof. Dr.

Made DamayantiZoelva, S.H. dan kawankawan ParaAdvokat/Pengacara pada Kantor Hukum ZOELVA &PARTNERS yang berkantor di Gandaria, 8 Office TowerLt. 23B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 September 2019, yang untukselanjutnya disebut sebagai: TERBANDING semulaTERGUGAT;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1.

Selanjutnyasebagian uang tersebut digunakan oleh Kamaludin untuk biaya transportasi,akomodasi dan kegiatan golf Kamaludin, Terdakwa, Hamdan Zoelva danAhmad Gozali di Batam dan Bintan, sedangkan sisanya digunakan Kamaludinuntuk keperluan pribadinya;Bahwa pada pagi hari tanggal 19 Oktober 2016, Basuki Hariman, Kamaludin,dan Terdakwa bertemu di tempat parkir Jakarta Golf Club Rawamangun dankembali membahas mengenai permohonan uji materi Perkara Nomor 129/PUUXIII/ 2015, agar prosesnya semakin cepat Terdakwa

Dalam pertemuan sebelumnyajuga tidak bermain golf (di Royale Jakarta Golf);Bahwa saksi pernah ikut kegiatan main golf di Batam dan Bintan,waktunya tidak ingat pada hari yang berdekatan, keesokan harinya;Bahwa main golf lebih dahulu di Bintan, yang bermain saksi, adalahTerdakwa, pak Kamal sama pak Hamdan Zoelva;Bahwa Yunas ada pada kesempatan main golf sebelumnya di Bintan;Bahwa (untuk permainan yang pertama) di Batam, mungkin kayaknya;Bahwa yang mengajak saksi bermain golf di Batam adalah pak Kamal

:Bahwa untuk nginap saksi ngikut sama Kamaludin;Bahwa waktu di Bintan mainnya di Lagoon Golf, nginapnya di NirwanaGarden Resort, Makan juga di hotel yang sama di pinggir pantai;Bahwa saksi membayar ketika makan di Pujasera kurang dari Rp.900.000, (lima ratus ribu rupiah);Bahwa waktu dibatam mainnya di Southlink Golf, menginap di SwissbellHotel;Bahwa golf di batam saksi yang bayar kurang dari sejuta, kalau hotel saksinumpang dengan Pak Kamaludin;Bahwa saksi menerima dari pak Hamdan Zoelva, diamplop

sekitar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), Hamdan Zoelva memang sharing/iuran;Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi pergunakan untukmembayar makan;Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.7.500.000, (fujuhjuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa waktu pergi ke batan tiketnya dihandle sama sekretarisnya pakHamdan;Bahwa tiket yang saksi minta untuk disediakan adalah tiket pak Hamdan,saksi, Terdakwa dan Kamaludin;Bahwa saksi kenal dengan pak Eko (ajudan Terdakwa), saksi tidak ingatpak Eko ikut

PUTUSANNO. 402 PK/Pdt/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PARTINAH, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih TengahXXI No. 15, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan CempakaPutih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHamdan Zoelva, SH.

tidakmempunyai kekuatan hukum mengikatBahwa Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan tidak dapat menerimapermohonan pengujian Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan SanusiWiradinata, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formalpermohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi Karena itu, Mahkamahtidak mempertimbangkan kedudukan hukum (/ega/ standing) dan pokokpermohonan Pemohon Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva

Mahfud MD,Selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva,Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono,Maria Farida Indrati dan M.

Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUUIX/2011Perihal Pengujian UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, dengan acara pemeriksaan perbaikanpermohonan (I), pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 yang dipimpin olehAchmad Sodiki selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Alim danHamdan Zoelva masingmasing sebagai anggota, dengan didampingioleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.Ketua

Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUUIX/2011Perihal Pengujian Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, denganacara pemeriksaan perbaikan permohonan (Il), pada hari Rabu tanggal11 Mei 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkapanggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masingmasing sebagaianggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai PaniteraPengganti dihadiri oleh Pemohon.

Akil Mochtar, MuhammadAlim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, AnwarUsman masingmasing sebagai anggota, dengan didampingi oleh EddyPurwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Didik Suprijadi sebagaipemohon, Dwi Haryanti sebagai Kuasa Pemohon, Mualimin Abdi, Erik, Ajidari kemenkumhan, Sunarno, Hutri Yuti Annisa dari Kemenakertrans,Moh. Fadli Alwi, Moh.

Hamdan Zoelva, S.H., M.H.,sebagaimana Keterangan Tertulis secara lengkap Terlampir,pada pokoknya menyampaikan Pendapat Hukum AtasImplementasi Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, sebagaiberikut : Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 menentukan bahwaGubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukanpenggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggalHal. 34 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPRpenetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecualiatas persetujuan tertulis Menteri.

Hamdan Zoelva,ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tidak bisa dibaca secaraterpisah dari ketentuan lainnya dan keseluruhan semangat yangterkandung dalam norma tersebut. Norma Pasal 71 ayat (2) joPasal 71 ayat (5) harus dikaitkan dengan tindakan yang dapatmenguntungkan satu pasangan calon dalam pemilukada. Artinyajika tindakan penggantian tersebut tidak ada ada hubungannyadengan akan menguntungkan salah satu pasangan calon, makaHal. 50 dari 132 Hal.

(T.6)(T.7)(T.8)(T.9)(T.10)(T.11)(T.12)(T.13)(T.14)Pendapat Ahli atas nama Hamdan Zoelva tertanggal 2 Oktober2017 (fotocopy dari fotocopy) ; Pendapat Ahli atas nama Yos Johan Utama tertanggal 1Oktober 2017 (fotocopy dari fotocopy) ;Pendapat Ahli atas nama Frans Rumbrawer tertanggal 30September 2017 (fotocopy dari fotocopy) ;Pendapat Ahli atas nama Denny Indrayana tertanggal 30September 2017 (fotocopy dari fotocopy) ;Surat Menteri Dalam Negeri No. 821.2/326/SJ tertanggal 24Januari 2017 perihal Persetujuan

Hamdan Zoelva, S.H.

., dan kawankawan, Advokat dan Konsultan pada KantorHukum Zoelva & Partners, berkantor di Gandaria 8 Office TowerLantai 23, Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat I/ParaPembanding;LawanPT SIAGA BHAKTI WIRASTA, berkedudukan di Jalan SiagaRaya Kavling 49, Jakarta Selatan, diwakili oleh Seki P.Alamputra, Direktur Utama PT Siaga Bhakti Wirasta, dalam halinimemberi kuasa kepada Irianto

Akil Mochtar, selaku Ketua merangkapAnggota, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad FadilSumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasingsebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus,tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno MahkamahKonstitusi terouka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulanSeptember, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.12 WIB,oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu

Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.Untuk informasi lebih lanjut, hubungi K it dan iat Jenderal K itusi Republik ja, JI.

dengan amar putusan yang memenangkanpasangan Sukarwo Syaifullah Yusuf;Bahwa ketika pemeriksaan sengketa Pilkada Jawa Timurberlangsung, Ketua Majelis pada saat pemeriksaantersebut adalahAkil Mochtar ditambah dengan anggota majelis berjumlah8 orang,yang berarti total majelis yang memeriksa perkaratersebut adalahberjumlah 9 (sembilan) orang hakim;Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara masihberlangsung, Akil=> gaMochtar masih menjabat Ketua Majelis Hakim dengananggota majelisyang terdiri dari:Hamdan Zoelva

HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.;2. R.A. MADE DAMAYANTIZOELVA, S.H.;3. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.H.;4. R.AHMAD WALUYA MUHARAM, S.H.;5. ANDI RYZAFARDIANSYAH, S.H.;6. ABDULLAH, S.H.;7. ERNIRASYID,S.H.;8. TITIN FATIMAH, S.H.;9. AHMAD, S.H.. M.H.;Halaman 1 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.10. ZUL FAHMI, S.H.;11. ABDUL HAFID, S.H.;12. ANDI AFDAL HAKIM, S.H.

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS yangberalamat di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 unit B, Jalan SultanIskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 (contactperson: Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Hp: 08114119111, email :andiryza@gmail.com);Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;TERHADAP:MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di GedungJuanda l, Jalan Dr.

AKIL MOCHTAR Anggota:4 MUHAMMAD ALIM Anggota:5 HAMDAN ZOELVA Anggota:6 AHMAD FADLIL SUMADI Anggota:7 ANWAR USMAN Angogota:yang beralamat dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No.6 di Jakarta Pusat10110, selanjutnya disebutSQDAGAL : oo. ce eeeecceteeeeeeeee esses eeeeesesseetsesssstsesseseseses LERGUGALTY:6.

Made Damayanti Zoelva, SH., DanKawankawan., Para Advokat, berkantor pada Kantor HukumZoelva & Partners, di Gandaria 8 Office, Tower Lantai 23, JalanSultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Februari 2013,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telahmengajukan

AKIL MOCHTAR sebagai Ketua Panel Hakim,MUHAMMAD ALIM dan HAMDAN ZOELVA masingmasing sebagaiAnggota Panel Hakim berdasarkan Surat Ketetapan Ketua MK RI sebagaiberikut : Hal 11 dari 77 hal Put.

Akil Mochtar (Ketua Panel), anggota hakim panelnyaadalah Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva dan untuk panitera penggantinyaadalah Syaiful Anwar.Bahwa penetapan hakim panel berdasarkan ketetapan pada hari senin tanggal30 Mei 2011 dengan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor291/TAP.MK/201.Bahwa ketetapan Ketua MK atas hakim panel ada 3 nomor yaitu KetetapanKetua Mahkamah Konstitusi Nomor 292/TAP.MK/2011, Nomor 291/TAP.MK/2011, danNomor 293/TAP.MK/2011 dikarenakan ada 3 perkara yangdiajukan oleh

Akil Mochtar sebagai Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alimdan Hamdan Zoelva masingmasing sebagai Anggota;Bahwa pada saat permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten PulauMorotai sedang diperiksa oleh Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, M.

Akil Mochtar sebagai Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim danHamdan Zoelva masingmasing sebagai Anggota;Bahwa pada saat permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotaisedang diperiksa oleh Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, M.

Akil Mochtar sebagai Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alimdan Hamdan Zoelva masingmasing sebagai Anggota;Halaman 135 dari 154 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015./PN. Jkt. Pst.Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kepada hakim telah terpenuhiyakni M. Akil Mochtar merupakan Hakim pada Mahkamah Konstitusi Rl. yangmemeriksa permohonan keberatan yang terdaftar nomor registrasi 59/PHPU.D1X/2011 yang diajukan oleh Terdawa dan Weni R.

Akil Mochtar, selaku Ketua merangkapAnggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman,Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Anmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus,tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno MahkamahKonstitusi terouka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulanMei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB, olehSalinan putusan ini tidak untuk dan

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id67 " E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkapAnggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman,Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai

Akil Mochtar,Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva,masingmasing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulanNovember, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang plenoMahkamah Konstitusi terouka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluhdua, bulan November, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan HakimKonstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, AchmadSodiki, Anmad Fadlil Sumadi, Harjono, M.

Akil Mochtar, Muhammad Alim, MariaFarida Indratii Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masingmasing sebagaiAnggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti,dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DewanPerwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, HakimKonstitusi M. Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mempunyaipendapat berbeda (dissenting opinion).KETUA,ttd.Moh.

Akil Mochtar dan HakimKonstitusi Hamdan Zoelva mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion),sebagai berikut:1. Hakim Konstitusi M. Akil MochtarHukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsipkejelasan (/ex certa). Hal ini disebabkan penegakan hukum pidana memiliki batasyang tipis dengan pengekangan terhadap kemerdekaan individual. Bila penegakanhukum pidana dilakukan secara sewenangwenang maka yang terjadi adalahpelanggaran hak asasi manusia.

(Hamdan Zoelva, Mantan Ketua MK) Kepantasandan nilai etis adalah nilai tertinggi dalam hukum di atas prosedur formal hukum.Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT MKSBahwa segala bentuk upaya hukum yang akan dilakukan Penggugatbersama keluarganya dalam mempertahankan hak hak hukumnya dalambingkai keadilan, sejalan dengan Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 BAB XA, HAK ASASI MANUSIA Pasal 28H Ayat 4 Setiaporang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

Nomor 22/G/SPPU/2019/PTUN MtrUmum (Hamdan Zoelva, Peran Mahkamah Konstitusi dalam PenegakanDemokrasi, Makalah Seminar Nasional, Universitas Muria Kudus, 2011);Bahwa salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemiluyang jujur dan adil (free and fair elections).

Mahfud MD, sebagai Ketuamerangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, M.Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anmad FadlilSumadi, dan Anwar Usman masingmasing sebagai Anggota, padahari Senin, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu duabelas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusiterbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulanNovember, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan HakimKonstitusi, yaitu..."