Ditemukan 900 data
52 — 30
JALLA,SH.M.HUM;LUKAS NIKOLAS MAU ,SH ;JACOB BENGU ;Semuanya dari Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamatdi Jalan El Tari Nomor 52 Kupang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK.022.2/04/2013 ,01 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kupang dibawah Register No. 108/Pdt/LGS / K/2013 / PNKPG , tanggal 22April 2013 , yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT ; Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, beralamat di Jin.
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
RATNO SUPRIYADI, SP Bin UNTUNG
62 — 57
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00309 tanggal 30 Juni 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 007/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00345 tanggal 30 Juli 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 014/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00374 tanggal 31 Agustus 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 21/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00397 tanggal 02 Oktober 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 28/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/IX/2020 Tanggal 29 September 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00420 tanggal 16 Nopember 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 35/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/XI/2020 Tanggal 15 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
PT. BELIMBING SRIWIJAYA
Termohon:
PPK Irigasi dan Rawa I Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu
261 — 91
Bukti P 7 : Rencana Kontrak dan Waktu Pelaksanan Kegiatanlrigasi dan Rawa I, SNVT PJPA Sumatera VII ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2020,No.HK.02.03/SPHS/PPKIRA I/SNVTPJPA.SVII/179.c(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);8. Bukti P 8 : Surat Nomor : 027/PT.BSBKL/IX/2020, tanggal 28September 2020, Perihal : Penunjukan Penyedia(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);9. Bukti P 9 : Surat No.
274 — 148
tertanggal 29 DESEMBER 2015 yang telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 Januari 2016, Turut TergugatIl dan Turut Tergugat Ill memberikan kuasanya kepada H.REFMAN BASRI,SH.MBA, ZULCHAIRI, SH, ELIDAWATI HARAHAP, SH, HENDRABUWONO,SH, SAHRI,SH, ARSELAN MOORA, SH Advokad dari kantorH.Refman Basri, SH.MBAZulchairi, SH dan rekan, yang beralamat di JalanKejaksaan No.7 Medan, sedangkan Turut Tergugat IV dihadiri kuasanya SIHARHOTMA P.SIHITE,SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK
RIZKY PUTRADINATA,S.H.
Terdakwa:
SITI KURNIATI BINTI AHMAD
167 — 101
BerdasarkanKeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, lembaga pemerintanh yang melakukanpenilaian dan pendaftaran kosmetik adalah Badan Pengawas Obat danMakanan ; Bahwa dari penglihatan Ahli, barang barang ini belum di daftar, terlihatdari kKemasan produk, dan tidak ada barcode, nomor seri pendaftaran, danHalaman 21 dari 42 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Ckrapabila di cek di website tidak terdaftar, karena pada saat di penyidikan,sudah di cek, dan
140 — 300
Bukti T7Kecamatan Tambun Utara Dan kelurahan Telaga AsihKecamatan Cikarang Barat Dan tanah Sisa;Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) No.HK.02.03/440357/027/X/071 tanggal 7 Oktober 2016 dariKemeterian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan bebasHambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Daerah, satuan KerjaInventarisasi Dan Pengadaan lahan Pengadaan tanah JalanTol CibitungCilincing kepada Kantor Jasa Penilai Publik TOTOSUHARTO, Dan REKAN;Foto copy Surat Perintah
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
JUNAIDI Bin BAHEROM SYAH
88 — 0
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00309 tanggal 30 Juni 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 007/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00345 tanggal 30 Juli 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 014/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00374 tanggal 31 Agustus 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 21/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00397 tanggal 02 Oktober 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 28/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/IX/2020 Tanggal 29 September 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
Lampung, No.HK 0122/KPTS.SNVT-PP/LPG/31. Tanggal 20-05-2020, sesuai SPP Nomor 00420 tanggal 16 Nopember 2020, beserta dengan Lampirannya;
- Kuitansi Nomor : 35/KUI/KF.BSPS.NAHP.007/RUSWA/XI/2020 Tanggal 15 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh M SAHWIDIN RIDHO, ST.
140 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perkebunan NO.HK.350/E5.27101.98 tanggal 9 Januari 1998, terbukti bahwa DirektoratJenderal Perkebunan Departemen Pertanian, menyetujuipermohonan PT.
111 — 33
SELAIN ITU TIDAK ADAPENERBITAN SURAT KEPUTUSAN OLEH INSTANSIPEMERINTAH APAPUN PERIHAL PENGALOKASIAN DANPERUNTUKKAN LAHAN TERMASUK UNTUK RUANG TERBUKAROW JALAN DAN SALURAN PENGENDALIAN BANJIR DI ATASTANAHOBJEK SENGKETA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM KONTRAK NO.HK.02.03/PPK.SP.I/SNVT/PJSAS.IV/PKT.33/IV/2015/1 TERTANGGAL 28 APRIL 2015 OLEH DIREKTORATJENDRAL SUMBER DAYA AIR, ULP KEMENTERIAN PUPRPROVINSI KEPULAUAN RIAU; 1.
LIANG BUN HENG Alias ONGKO BAI
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Yaitu Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, CQ Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang , CQ Pemerintah Kabupaten Sumba Barat , Yaitu Bupati Kabupaten Sumba Barat di JL.Wee Karou Waikabubak, CQ Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumba Barat
2.ANTONIO CASELLA
3.PRIANGGIETA AYUNI
4.LANNY KALUMATA
137 — 76
cukupdan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T. 2;Fotocopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Rua,Kecamatan Wanokaka dan Gambar Ukur, bukti surat tersebut bermeteraicukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.3;Fotocopi Surat Berita Acara Serah Terima, tanggal 21 Maret 2008, buktisurat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai denganaslinya, dan diberi tanda T.4;Fotocopi Surat Kronologis Serah Terima Lokasi Wisatra Bahari No.HK
1.TEUKU SULAIMAN
2.ABDULLAH AHMAD
3.ISLAHUDDIN
4.ZAKARIA
5.SURIADI
6.RITA ZAHARA,SE
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
66 — 31
Laporan Akhir Penyusunan DokumenPerencanan tanah Jalan Tol Paket 1 Sigli Banda Aceh, kontrak No.HK.02.07/PPKBt.5/VII/ 2015 tanggal 30 Juli 2015 Sumber Dana APBNTA 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.25;26. Berita Acara Kesepakatan Nomor275/BA/PPTSB/BPN.11 /VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018selanjutnya diberi tanda Bukti TII.26;27. Berita Acara Kesepakatan Nomor276/BA/PPTSB/BPN.11 /VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018selanjutnya diberi tanda Bukti TII.27;28.
SUNGKOWO
Tergugat:
RISNADI
53 — 13
BaritoSelatan Nilai Kontrak Rp. 504.230.000, (Lima ratus empat juta duaratus tiga puluh ribu rupiah);Bahwa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat No.HK.02.03/CK/VIII/882/2019 pada tanggal 8 Agustus 2019 PekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Jami Al Mukkarramah Kab.Barito Selatan telah mengalami pengurangan anggaran (Rasionalisasi)sebesar Rp 293.000.000, sehingga anggaran peroyek dari Rp.504.230.000, dikurang Rp. 293.000.000, tersisa Rp. 211.230.000,(termasuk pajak);Bahwa untuk
Bapak IR. LUKAS BUNTORO, selaku Direktur PT Maju Gemilang Serpong
Tergugat:
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG, Tbk
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
534 — 234
., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HukumNUGROHO & REKAN Attorneys at law, beralamat di Bellezza BSA 1Floor SA106, Jalan Letjen Soepeno, Permata Hijau, Jakarta Selatan danPara Karyawan Perseroan, seluruhnya tergabung dalam tim kuasa hukumPerseroan, berdasarkan Surat Kuasa No.HK.02.03/A.DIR.WG.4127/2021, tertanggal 28 Juni 2021, yang telah diHalaman 1 dari 51 Putusan Nomor 444/Pdt.Sus.Arbit/2021/PN Jkt.Brtdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawahNomor 1556/2021 tertanggal
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
YOFINA LIZA Pgl. LIZA
88 — 13
105 disebutkan bahwa Sediaan farmasi yangberupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harusmemenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan, selanjutnyapada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1176 / Menkes / Per / VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika disebutkanbahwa Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/ataupersyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan.Bahwa Menurut Keputusan Badan POM RI No.HK
1.AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH
2.DIAN MARETTA, SH
Terdakwa:
ABDUL RAHMAN ALS ODOK BIN BATIK
32 — 33
daftar G dengan label K warna merah serta obat jenis Dextromethorphansudah kurang lebih lima bulan; Bahwa Terdakwa mengedarkan obatobatan jenis Tramadol dan berbagaimerk daftar G dengan label K warna merah serta obat jenis Dextromethorphantersebut Terdakwa tidak. memiliki Keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya SMEA saja; Bahwa obat jenis Dextromethorphan telah dibatalkan ijin edarnya masingmasing berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK
77 — 175
KEP. 80/PU.03/TPR2013 No.HK.214/IV/2/KI.D.82013 tentang Pembentukan Tim Bersama PertibanLahan Emplasemen Kalimas, bukti T 4; Hal 40 Putusan No.903/Pdt.G/2014/PN.Sby.5. Fotocopy Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Sprin/1359/X1I/2013 tertanggal 16 Desember 2013, bukti T 15; 6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pindah Tempat Kelurahan Perak Utara No.140/3821/436.11.9.4/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Perak Utara, bukti TI6; 7.
193 — 41
PT.ALEXAMANDIRI UTAMA No.0107/MDN/INS/KS/X/2014, Medan, 20Oktober 2014 beserta 7 lembar lampiran;302.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dukungan kepada PT.SARANAMULTIKARYA INDONESIA No.0109/MDN/INS/KS/X/2014,Medan, 20 Oktober 2014 beserta 7 lembar lampiran;303.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dukungan kepada PT.HANAIINDONESIA No.0108/MDN/INS/KS/X/2014, Medan, 20 Oktober2014 beserta 7 lembar lampiran;304.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No.HK
Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provisi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014dan ditetaokan bahwa RSUD Embung Fatimah Kota Batam menerimaalokasi dana sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) danjuga dituangkan dalam DIPA TA 2014 Nomor : DIPA024.04.4.329151/2014 tanggal 21 Oktober 2014 untuk Pengadaan AlatKesehatan, Kedokteran dan KB Dalam Rangka Menuju Pelayanan KelasDunia ;Bahwa sebelum dikeluarkan nya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK
Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provisi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014dan ditetapkan bahwa RSUD Embung Fatimah Kota Batam menerimaalokasi dana sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) danjuga dituangkan dalam DIPA TA 2014 Nomor : DIPA024.04.4.329151/2014 tanggal 21 Oktober 2014 untuk Pengadaan Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia ;Bahwa sebelum dikeluarkan nya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK
Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provisi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014dan ditetapbkan bahwa RSUD Embung Fatimah Kota Batam menerimaalokasi dana sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) danjuga dituangkan dalam DIPA TA 2014 Nomor : DIPA024.04.4.329151 /2014 tanggal 21 Oktober 2014 untuk Pengadaan Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia ;Bahwa sebelum dikeluarkan nya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK
2014 beserta 7 lembar lampiran;302.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dukungan kepada PT.SARANAMULTIKARYA INDONESIA No.0109/MDN/INS/KS/X/2014,Medan, 20 Oktober 2014 beserta 7 lembar lampiran;Halaman 237 dari Putusan Perkara No 19/Pid.SusTPK/2016/PN Tpg303.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dukungan kepada PT.HANAIINDONESIA No.0108/MDN/INS/KS/X/2014, Medan, 20 Oktober2014 beserta 7 lembar lampiran;304.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No.HK
147 — 62
AgogoGolden Group untuk Pembayaran Belanja Modal PenangananHim. 5 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg26.2/.28.29.30.Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada RuasJalan Nasional AegelaBatas Kota Ende sesuai SPMK No.HK.03.01/175/PPK/GBTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar KementerianPekerjaan Umum tanggal 25 November 2015 Nomor : 00159/SPMPMTD/X1I/2015 senilai Rp.1.803.972.998, kepada PT.
AgogoGolden Group untuk Pembayaran Belanja Modal PenangananMendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada RuasJalan Nasional AegelaBatas Kota Ende sesuai SPMK No.HK.03.01/175/PPK/GBTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar KementerianPekerjaan Umum tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 00175/SPMPMTD/XII/2015 senilai Rp.311.955.263, kepada PT.
Agogo GoldenGroup untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesakdan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas JalanNasional AegelaBatas Kota Ende sesuai SPMK No.HK.03.01/175/PPK/GBTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.1 (Satu) bundel fotokopi Permohonan Pembayaran MC PaketPenanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat BencanaAlam pada Ruas Jalan Nasional AegelaBatas Kota Ende Nomor :KU.08.06/BAPPMTD/PPK.GKOENE/02/X/2015 tanggal 20Oktober 2015, Nomor : KU.08.06/BAPPMTD/PPK.GKOENE/02/X1/2015
1.ARI HANI SAPUTRI, SH
2.Widha Sinulingga
Terdakwa:
RIYAN ARAHMAN Als PUYENG Bin MAMIK SLAMET RIYANTO
229 — 324
mengeluarkan izin adalahDirektur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan KementrianKesehatan atau Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) DIY.e Rumah Sakit, instansi yang mengeluarkan izin adalah Dinas KesehatanDIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.e Apotek dan klinik, instansi yang mengeluarkan izin adalah DinasPerijinan terpadu Kabupaten/ Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Bahwa ahli menerangkan bahwaBerdasarkan Keputusan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK
374 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada Poin 23 (PSIKOFARMAKA) dalam tabel Daftar ObatFormularium Nasional sebagaimana tercantum di LampiranKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasionalsebagai ketentuan pelaksanaan dari Perpres 82/2018, diatursecara jelas pemberian obat Psikofarmaka sesuai amanat Pasal62 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014 tentangKesehatan Jiwa.c.