Ditemukan 9706 data
92 — 56
Bangkalan sangatdiragukan barang bukti sabusabu milik Terdakwa karena sampaidetik ini dari Terdakwa tidak pernah disita barang bukti sabusabudan Terdakwa tidak pernah menandatangani berita acara penyitaan,Sedangkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.LAB 509/NNF/2015 tanggal, 23 Juli 2015 barang bukti yangditerima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segellengkap dengan label barang bukti ; setelah dibuka dan diberi nomorbukti = 7701/2015/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik
26 — 6
50) 2(5145) 2(43) 2(1)(54)(42)(43)(44)(45)(17)(46)(47)(45)(43)(11)(17)(45)(47)(45) 2(711) 609(54) 2(42) 2(105345) 2(1045) 2(11) 609(45) 2(11) 609(104) 2(50) 2(6) 2(11) 609(17) 2(45) 2(54) 2(45) 2(20) 1(11) TJETQqdBTSee ene NNN ofSocoePmbd @DSoice)0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 157.00 509.00 Tm/F8 1 Tf(17) 2(46)(57)(45)(47)(45)(43) 2(5345) 2(43) 2(11) 343(20) 1(42) 2(1047) 1(42) 2(26) 2(46) 1(56) 2(11) 343(17)(45)(56)(50)(47)(50) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 301.00 509
. 00 Tm/F8 1 Tf(11) 343(60) TJETQqdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 313.00 509. 00 Tm/F8 1 Tf(50) 2(46) 1(20) 1(1036) 2DOR DR eeme MOH LDH LO(42) 2(1026) 2(45) 2(1011) 343(26) 2(46) 1(46) 1(11) 343(1036) 2(6) 2(1045) 2(45) 2(17) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 436.00 509.00 Tm/F8 1 TfL(61) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 440.00 509. 00 Tm/F8 1 TfL(55) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 443.00 509.00 Tm/F8 1 TfLAID TJETQqBT0.000 0.000 0.000
(46) 1(45) 2(5145) 2(11) 55(17) 2(45) 2(1046) 1(11) 55(46) 1(26) 2(50) 2(11) 55(5345) 2(43) 2(17) 2(50) 2(43) 2(44) 2(11) 55(5342) 2(54) 2(45) 2(17) 2(45) 2(11) 55(45) 2(43) 2(45) 2(5343) 2(2745) 2(11) 55(20) 1(42) 2(105142) 2(26) 2(50) 2(20) 1(55) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 477.00 531.00 Tm/F8 1 TfLAID TJETQqdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 481.00 531.00 Tm/F8 1 TfL(5142) 2(56) 2(46)(43)(44)(44)(45)(11) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 157.00 509
(45) 2(5147) 1(46) 1(11) 509(54) 2(1046) 1(43) 2(20) 1(11) 509(6) 2(50) 2(20) 1(11) 509(66) 1(6) 2(20) 1(6) 2(5266) 1(6) 2(20) 1(6) 2(11) 509(5142) 2(1020) 1(45) 2(11) 509(5342) 2(20) 1(42) 2(1045) 2(43) 2(44) 2(45) 2(43) 2(11) 509(5145) 2(535146) 1(525145) 2(535146) 1(11) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 121.00 253.00 Tm/F8 1 Tf(36) 1(42) 2(1044) 2(50) 2(44) 2(45) 2(20) 1(55) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 173.00 253.00 Tm/F8 1 TfLAID TJETQqdBT0.000 0.000 0.000
(20) 1(46) 1(726) 2(50) 2(47) 1(11) 509(17) 2(45) 2(47) 1(45) 2(711) 509(54) 2(42) 2(105345) 2(1045) 2(11) 509(46) 1(43) 2(46) 1(55) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 494.00 404.00 Tm/F8 1 TfLAID TJETQqdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 503.00 404.00 Tm/F8 1 TfL(2745) 2(43) 2(44) 2(11) TJETQqdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 121.00 382.00 Tm/F8 1 Tf(57) 1(50) 2(747) 1(45) 2(56) 2(43) 2(2745) 2(11) 1(5142) 2(26) 2(45) 2(44) 2(45) 2(46) 1(745) 2(43) 2(45) 2(11)
71 — 27
telah dimutasikan menjadiKabid Dana di Kantor Pusat PD BKK Tegal Barat akan tetapi saksi ditugaskan diCabang TPI Tegal Barat menjabat sebagai Kasi Pelayanan sampai dengantanggal 19 April 2013 untuk selanjutnya sejak tanggal 22 April 2013 saksimemperoleh tugas dari Direksi untuk menyelesaikan permasalahan kredit yangdianggap bermasalahan di PD BKK Tegal Barat Cabang Tegal Selatan sampaidengan tanggal 30 September 2013 untuk selanjutnya tanggal 04 Oktober 2013saksi memperoleh Surat Peringatan Nomor : 509
/182/BKK/X/2013 PeringatanPertama berupa skorsing selama 2 (dua) minggu dan tanggal 01 November 2013saksi memperoleh Surat PeringatanNomor : 509/202/BKK/XI/2013 PeringatanKedua berupa skorsing selama 1 (satu) minggu mulai tanggal O1 s.d. 08November 2013 untuk selanjutnya saksi memperoleh Surat Keputusan Direksi PDBKK Tegal Barat Nomor : 508/062/BKK/IV/2014 Tentang PemberhentianSementara Pegawai PD BKK Tegal Barat Kota Tegal tanggal 01 April 2014.Bahwa benar yang menanda tanganni Surat Keputusan Direksi
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOTAL 11,767 5,154 221,219,6 48,963,00 270,182,6 00 0 0022 Kecamatan BarebboDESA/ KELURAHAN HARI TANGGA REALISASI PENERIMAAN TOTALL KK KTP KKKTPKamis 03/05/200 450 183 8,460,000 1,738,500 10,198,50Bacu 7 0Lampoko Selasa 02/05/200 764 326 14,363,20 3,097,000 17,460,207 0 0Congko Rabu 02/05/200 538 200 10,114,40 1,900,000 12,014,407 0 0Wollangi Minggu = 29/04/200 403 174 7,576,400 1,653,000 9,229,4007Parippung Minggu = 29/04/200 597 261 11,223,60 2,479,500 13,703,107 0 0Apala Senin 30/04/200 1,374 509
6,974,9007TOTAL 11,767 5,154 221,219,6 48,963,00 270,182,600 0 0023 Kecamatan BarebboDESA/ KELURAHAN HARI TANGGA REALISASI PENERIMAAN TOTALL KK KTP KKKTPKamis 03/05/200 450 183 8,460,000 1,738,500 10,198,50Bacu 7 0Lampoko Selasa 02/05/200 764 326 14,363,20 3,097,000 17,460,207 0 0Congko Rabu 02/05/200 538 200 10,114,40 1,900,000 12,014,407 0 0Wollangi Minggu = 29/04/200 403 174 7,576,400 1,653,000 9,229,4007Parippung Minggu = 29/04/200 597 261 11,223,60 2,479,500 13,703,107 0 0Apala Senin 30/04/200 1,374 509
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabbupaten Bogor
72 — 312
Bahkan para penggarap harus memiliki Surat IzinMenggarap sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22Agustus Tahun 1961 Nomor 509/Ka tentang Penguasaan olehPemerintah atas BagianBagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan DariLuas Maksimum dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961tanggal 19 September 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah danPemberian Ganti Rugi;. bahwa disamping UUPA tidak mengatur adanya tanah garapan, karenatanah garapan bukanlah status hak atas tanah.
Bahkan parapenggarap harus memiliki Surat Izin Menggarap sesuai denganSurat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus Tahun 1961Nomor 509/Ka tentang Penguasaan oleh Pemerintah atasBagianBagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari LuasMaksimum dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961tanggal 19 September 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Rugi. UUPA sendiri tidak mengaturmengenai tanah garapan maupun hak menggarap, karena tanahgarapan bukan merupakan tanah hak.
JUWITA KAYANA, SH., MH
Terdakwa:
MOHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GUFRON
245 — 146
Raya PLP Curug PO Box 509 Tangerang dan saksi mengenal terdakwasebagai salah satu alumni program studi Teknik Pesawat Udara SekolahTinggi Penerbangan Indonesia dan lulus bulan September 2016.Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia,terdakwa sikapnya tertutup namun tetap mengikuti proses belajar mengajarsampai lulus pada bulan September 2016.
Bahwa saksi bekerja sebagai di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Jl.Raya PLP Curug PO Box 509 Tangerang dan saksi mengenal terdakwasebagai salah satu alumni program studi Teknik Pesawat Udara SekolahTinggi Penerbangan Indonesia dan lulus bulan September 2016.*Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia,terdakwa sikapnya tertutup namun tetap mengikuti proses belajar mengajarsampai lulus pada bulan September 2016.
Bahwa saksi bekerja sebagai di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Jl.Raya PLP Curug PO Box 509 Tangerang dan saksi mengenal terdakwasebagai salah satu alumni program studi Teknik Pesawat Udara SekolahTinggi Penerbangan Indonesia dan lulus bulan September 2016.Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia,terdakwa sikapnya tertutup namun tetap mengikuti proses belajar mengajarsampai lulus pada bulan September 2016.
80 — 52
Askrindo dan Perum Jamkrindo denganpenjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari Kredit ;Bahwa ketentuan / proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlakudi Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman PelaksanaanKredit Program BAB X Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRD.RTLtanggal 10 Maret 2010 yo Surat Edaran Nomor : 049/509/DIR/KRD.AGR.RTLtanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan KreditProgram BAB X Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut :oODebitur mengajukan
Askrindo dan Perum Jamkrindo denganpenjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari Kredit;Bahwa ketentuan / proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlakudi Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman PelaksanaanKredit Program BAB X Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRD.RTLtanggal 10 Maret 2010 yo Surat Edaran Nomor : 049/509/DIR/KRD.AGR.RTLtanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan KreditProgram BAB X Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:oODebitur mengajukan
57 — 12
telah dimutasikan menjadiKabid Dana di Kantor Pusat PD BKK Tegal Barat akan tetapi saksi ditugaskan diCabang TPI Tegal Barat menjabat sebagai Kasi Pelayanan sampai dengantanggal 19 April 2013 untuk selanjutnya sejak tanggal 22 April 2013 saksimemperoleh tugas dari Direksi untuk menyelesaikan permasalahan kredit yangdianggap bermasalahan di PD BKK Tegal Barat Cabang Tegal Selatan sampaidengan tanggal 30 September 2013 untuk selanjutnya tanggal 04 Oktober 2013saksi memperoleh Surat Peringatan Nomor : 509
/182/BKK/X/2013 PeringatanPertama berupa skorsing selama 2 (dua) minggu dan tanggal 01 November 2013saksi memperoleh Surat PeringatanNomor : 509/202/BKK/XI/2013 PeringatanKedua berupa skorsing selama 1 (satu) minggu mulai tanggal O1 s.d. 08November 2013 untuk selanjutnya saksi memperoleh Surat Keputusan Direksi PDBKK Tegal Barat Nomor : 508/062/BKK/IV/2014 Tentang PemberhentianSementara Pegawai PD BKK Tegal Barat Kota Tegal tanggal 01 April 2014.Bahwa benar yang menanda tanganni Surat Keputusan Direksi
190 — 109
,diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16 Oktober 1975 No. 508/1975,dan tertanggal 16 Oktober 1976 No.509/1975, dan Gambar gambarSituasi tertanggal 31 Oktober 1957 No.301/1957, dan tertanggal 22Nopember 1994 No.551/1994, berikut dengan bangunan yang telahdidirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jl.Cihampelas No.19A, No.19A, No.21, dan No.23 (No.baru 25),Bandung;XXX) 2 (dua) bidang tanah sebagaimana SHM No.300 danNo.301/Kelurahan Paledang, terletak dalam Propinsi Jawa Barat,Kotamadya
dan seluas 288 m2, diuraikandalam Surat Ukur tertanggal 16 Oktober 1975 No. 508/1975, dantertanggal 16 Oktober 1976 No.509/1975, dan Gambar gambar Situasitertanggal 31 Oktober 1957 No.301/1957, dan tertanggal 22Nopember 1994 No.551/1994, berikut dengan bangunan yang telahdidirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jl.Cihampelas No.19A, No.19A, No.21, dan No.23 (No.baru 25),Bandung.XXX)XXxXIi)XXxil)XXxili)2 (dua) bidang tanah sebagaimana SHM No.300 dan No.301/Kelurahan Paledang, terletak
AMIN SUDARTIO
Tergugat:
Fong A Foe alias Ibu Mey
90 — 92
SiokTjing untuk bangsa Tionghoa di Bagan Siapi Api dalam tahun seribu SembilanratuS enam puluh satu, no. tiga ratus delapan puluh tujuh, telah menerangkantentang kelahiran Penggugat yang merupakan anak syah dari pewaris yangditerbitkan oleh Catatan Sipil Bagansiapiapi No. 12/IV1979/leges juga adaditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 Januari1979.Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.4, berupa Akte KelahiranNo. 509/1966, A.n.
30 — 12
telah terlepas dari benda tetap dan menjadi bendabergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumahyang telah terlepas/dilepas;Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yangberwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.Bendayang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalahterhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.Benda bergerak adalahsetiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapatdipindahkan (pasal 509
WAKINI alias SEGER nyonya NYAMIN
Tergugat:
1.GIRAH Janda Alm. Sukemi
2.SERATUN binti Sukemi
3.SUNARIYAH binti Sukemi
4.IMRO ATUN binti Sukemi
5.SUNARTI binti Sukemi
6.SAMSUL HADI bin Sukemi
7.AHMAD MUHIBBIN bin Sukemi
8.SUMADI alias GARENG bin SANIMAN
9.USA ARIANI binti HAMAM
10.ANANG PRAKARTIYONO menantu SUPRIANTO alias ONDO
11.DEWI ENGGAR WATI binti SUPRIYANTO alias ONDO
12.MOH RUDI HARTONO
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri
70 — 17
., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 509 SKP/III/2019tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut Turut Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah memperhatikan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat VIII;Setelan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat VIII dan TurutTergugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 5November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KediriHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor 74/Padt.G
16 — 10
Bendabergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiriatau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata).
80 — 4
., Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah Balai LekturMahasiswa, tanpa tahun, him. 509);Bahwa akibat dari luka tersebut haruslan menjadikan si korbanterhalang melakukan pekerjaannya seharihari;Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka berdasarkanpersesuaian keterangan Saksisaksi, para Terdakwa dan bukti surat, MajelisHakim menemukan faktafakta sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, sekira pukul 14.00 Wib, dijalan depan warung di depan rumah saksi Nur Aini, Saima,
MERI ANGGRAINI SIREGAR,SH
Terdakwa:
APRIANTO ALIAS WOK BIN YUDIS.
20 — 3
Yeprian Saputra, SH;adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan HukumLingkungan Jambi (YLBHLJ) beralamat di Jalan Kapten PatimuraLorong Sidodadi Nomor : 12 RT.15 Kelurahan Kenali Besar KecamatanAlam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJambi dibawah Register Perkara Nomor : 509 / SK / Pid. / 2020 / PN.
47 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aktiva Bergerak versus Aktiva Tidak Bergeraka.Bahwa sesuai dengan Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 507 paragraf5, yang termasuk barang tidak bergerak, sesuaidengan tujuannya, adalah objek yang melekatkepada barang tidak bergerak untuk pemakaianpermanen dan tidak dapat dilepaskan tanpaHalaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 700/B/PK/PJK/201611.2.B.3.membongkar atau merusak bagian dari barang takbergerak dimana objek tersebut dilekatkan;Bahwa KUH Perdata, Pasal 509 selanjutnyamenyebutkan
31 — 7
2016/Satreskrim Undangan gelar perkara selanjutnyapada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P21 ;22.Asli dan Fotocopy Kepolisian Negara RI Daerah jawa Timur ResortSidoarjo atas nama SELVI AGUSTINA tanggal 30 januari 2016 Nomor :B/109/V2016/Satreskrim Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikanselanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P22 ;23.Asli dan Fotocopy kepolisian Negara RI Daerah jawa Timur ResortSidoarjo atas nama SELVI AGUSTINA tanggal 04 Mei 2016 Nomor :B/509/V/2016
49 — 17
olehPemohon bahkan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai namunPemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, karena antaraPemohon dan Termohon memang sudah sangat sulit untuk dipersatukan telahmembuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapatrukun kembali dalam satu rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakimmerujuk kepada firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 227 sebagai berikut :6), ss0se I sly Ul 509
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RUSDIN Diwakili Oleh : ZAMZAM SH
175 — 102
Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Surat KeputusanMenteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. 509/KA tentang Penguasaanoleh Pemerintah atas bagianbagian tanah yang merupakan kelebihan dariluas maksimum. Dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tersebut menekanpenjelasan yang sama seperti dalam PP No. 224/1961.
tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum dalam halmengalinkan tanah tersebut kepada pihak lain termasuk jualbeli, sewamenyewa, hibah, tukar menukar.Dasar hukumnya yaitu Undangundang Nomor : 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 16 ayat (1)huruf h, Pasal 53 UUPA, PP No. 224/1961 tentang pelaksanaan PembagianHal. 25 dari 90 Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSTanah dan Pemberian Ganti Rugi, Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22Agustus 1961 No. 509
Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjutdalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. 509/KAtentang Penguasaan oleh Pemerintahn atas bagianbagian tanah yangmerupakan kelebihan dari luas maksimum. Dalam Surat Keputusan MenteriAgraria tersebut menekan penjelasan yang sama seperti dalam PP No.224/1961.
44 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PerdaNo. 12 Tahun 2000 tentang APBD 2001 ; Keputusan Gubernur NTB No. 338 Tahun 2001 tanggal 5 September2001 tentang Penjabaran Anggara Pendapatan, Kegiatan dan ProyekPerubahan APBD TA 2001 ; Keputusan Gubernur NTB No. 914/01/R/2001 tanggal 5 Oktober 2001tentang Pengesahan DIKDA perubahan Anggaran Belanja Rutin TA2001 dan ;6. 1 (satu) bundel yang berisi: DUKDA Tahun Anggaran 2002 ; Perda NTB No. 17 tahun 2002 tentang APBD 2002 ; Keputusan Gubernur NTB No.509
No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PerdaNo. 12 Tahun 2000 tentang APBD 2001 ;Keputusan Gubernur NTB No. 338 Tahun 2001 tanggal 5 September2001 tentang Penjabaran Anggara Pendapatan, Kegiatan dan ProyekPerubahan APBD TA 2001 ;Keputusan Gubernur NTB No. 914/01/R/2001 tanggal 5 Oktober 2001tentang Pengesahan DIKDA perubahan Anggaran Belanja Rutin TA2001 dan ;6. 1 (satu) bundel yang berisi:7.8.2,DUKDA Tahun Anggaran 2002 ;Perda NTB No. 17 tahun 2002 tentang APBD 2002 ;Keputusan Gubernur NTB No.509
No. 184 K/Pid.Sus/2007No. 338 Tahun 2001 tanggal 5 September 2001 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA2001 ;Keputusan Gubemur NTB No. 914.01/R/2001 tanggal 5 Oktober2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin TA 2001dan;8. 1 (satu) bundel yang berisi:a.b.C.f.DUKDA Tahun Anggaran 2002 ;PERDA NTB No. 17 Tahun 2002 tentang APBD 2002 ;Keputusan Gubernur NTB No. 509 Tahun 2002 tentang Penjabaran, APBD TA 2002 ;Keputusan Gubemur NTB No. 914/01/R/2002 tanggal